Theories of Governance merupakan kerangka konseptual yang
mempelajari mengenai struktur, proses dan interaksi dalam pengambilan keputusan
dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tata kelola.
Theories of Governance mencakup beberapa hal, yaitu bagaimana pembagian
kekuasaan, otoritas, serta tanggungjawab antara aktor-aktor yang terlibat dalam
pemerintahan dan organisasi. Akuntabilitas menjadi kunci utama tata kelola
pemerintah yang baik . Aspek utama yang terkait dengan Theories of Governance
adalah struktur, proses, dan interaksi dalam pengambilan keputusan serta
pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tata kelola. Untuk mewujudkan tata
kelola pemerintah yang baik ada 3 unsur pokok yang bersinergi yakni pemerintah,
swasta serta masyarakat atau stakeholders.
Posts made by Ira Marby HS - 2226061002
Teori Governance dikemukakan oleh Stoker (1998) yang didefinisikan sebagai perkembangan dari gaya pemerintahan, yang mana batas antara sektor publik dan sektor swasta sudah kabur. Esensi governance difokuskan pada mekanisme yang tidak bergantung pada penggunaan otoritas dan sanksi dari pemerintah.
Stoker (1998) mengemukakan 5 proposisi untuk merumuskan pemahaman tentang isu-isu kritis bahwa teori pemerintahan akan membantu menjawab masalah krusial, yaitu:
1. Tata kelola mengacu pada institusi dan aktor dari dalam dan luar pemerintah. (Tapi ada pemisahan antara realitas kompleks pengambilan keputusan yang terkait dengan tata kelola dan aturan normatif yang digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan pemerintah).
2. Tata kelola mengidentifikasi kaburnya batasan dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi. Pergeseran tanggung jawab ini melampaui dimensi publik-swasta dengan memasukkan pengertian komunitarianisme dan sosial modal. (Namun, mengaburkan tanggung jawab dapat menyebabkan penghindaran kesalahan atau kambing hitam).
3. Pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan
antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif.
4. Pemerintahan adalah tentang jaringan para aktor yang mengatur dirinya sendiri secara otonom. (namun munculnya jaringan self-governing menimbulkan kesulitan atas akuntabilitas).
5. Tata kelola mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuasaan pemerintah untuk memerintahkan atau menggunakan wewenangnya. (Namun demikian, kegagalan pemerintah dapat terjadi.)
Di dalam teori governance terdapat aktor-aktor yang berperan dalam proses kebijakan yaitu pemerintah, sektor swasta, NGO, dan masyarakat.
Stoker (1998) mengemukakan 5 proposisi untuk merumuskan pemahaman tentang isu-isu kritis bahwa teori pemerintahan akan membantu menjawab masalah krusial, yaitu:
1. Tata kelola mengacu pada institusi dan aktor dari dalam dan luar pemerintah. (Tapi ada pemisahan antara realitas kompleks pengambilan keputusan yang terkait dengan tata kelola dan aturan normatif yang digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan pemerintah).
2. Tata kelola mengidentifikasi kaburnya batasan dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi. Pergeseran tanggung jawab ini melampaui dimensi publik-swasta dengan memasukkan pengertian komunitarianisme dan sosial modal. (Namun, mengaburkan tanggung jawab dapat menyebabkan penghindaran kesalahan atau kambing hitam).
3. Pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan
antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif.
4. Pemerintahan adalah tentang jaringan para aktor yang mengatur dirinya sendiri secara otonom. (namun munculnya jaringan self-governing menimbulkan kesulitan atas akuntabilitas).
5. Tata kelola mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuasaan pemerintah untuk memerintahkan atau menggunakan wewenangnya. (Namun demikian, kegagalan pemerintah dapat terjadi.)
Di dalam teori governance terdapat aktor-aktor yang berperan dalam proses kebijakan yaitu pemerintah, sektor swasta, NGO, dan masyarakat.