Nama : Siti Rahma Ariani
NPM : 2211011081
Kelas : A
NPM : 2211011081
Kelas : A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Siti Rahma Ariani 2211011081
Nama : Siti Rahma Ariani
NPM : 2211011081
Kelas : A
1. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Ibu Risma adalah sebuah tindakan yang baik dan benar. Memang sebaiknya anak-anak tidak terlibat dalam hal demokrasi karena mereka belum mengerti tentang apa yang mereka sedang lakukan dan juga mereka tidak mengetahui akibat demokrasi apalagi jika sudah terjadi kericuhan. Hal positif yang bisa saya ambil dari isi berita tersebut adalah bahwa para pemimpin masih peduli dengan anak-anak dan mengedukasi mereka terkait dengan keterlibatan anak-anak dalam hal demokrasi yang termasuk ke dalam tindakan eksploitasi anak.
2. Kita harus memastikan bahwa opini tersebut relevan dalam topik yang sedang dibahas. Memastikan bahwa opini kita tidak menyinggung atau merugikan orang lain. Tidak memaksakan opini kita untuk diterima oleh orang lain.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidakdapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia bisa diperoleh dengan melaksanakan kewajibannya.
NPM : 2211011081
Kelas : A
1. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Ibu Risma adalah sebuah tindakan yang baik dan benar. Memang sebaiknya anak-anak tidak terlibat dalam hal demokrasi karena mereka belum mengerti tentang apa yang mereka sedang lakukan dan juga mereka tidak mengetahui akibat demokrasi apalagi jika sudah terjadi kericuhan. Hal positif yang bisa saya ambil dari isi berita tersebut adalah bahwa para pemimpin masih peduli dengan anak-anak dan mengedukasi mereka terkait dengan keterlibatan anak-anak dalam hal demokrasi yang termasuk ke dalam tindakan eksploitasi anak.
2. Kita harus memastikan bahwa opini tersebut relevan dalam topik yang sedang dibahas. Memastikan bahwa opini kita tidak menyinggung atau merugikan orang lain. Tidak memaksakan opini kita untuk diterima oleh orang lain.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidakdapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia bisa diperoleh dengan melaksanakan kewajibannya.
Nama : Siti Rahma Ariani
NPM : 2211011081
Kelas : A
NPM : 2211011081
Kelas : A
Nama : Siti Rahma Ariani
NPM : 2211011081
Kelas : A
1. Pemerintah berusaha untuk mengurangi wabah Covid-19 di Indonesia dengan memberlakukannya PSBB. Mereka dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan dalih menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Padahal muatan dalam UU 6/18 tepatnya dalam “Bagian menimbang huruf c”
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan mengalami kehancuran karena konstitusi merupakan pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya.
Konstitusi merupakan sarana yang efektif dalam menjalankan aturan berbangsa dan bernegara, yang mana konstitusi digunakan sebagai pengatur organisasi negara serta alat untuk menjaga hubungan antar negara.
3. Virus COVID-19 yang menyebar dan mengancam kesehatan, ekonomi dan negara Republik Indonesia.
Sesunhguhnua pasal-pasal tersebut sudah cukup, dan yang diperlukan pada saat ini adalah kesadaran diri yang dimiliki oleh warga negara untuk menjaga ketentraman dan keamanan secara bersama-sama.
4. Menurut saya, konsep bernegara daam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia sangat baik. Indonesia memiliki warna negara dengan ras, agama, suku dan budaya yang berbeda di setiap kotanya namun bisa bersatu dan hidup berdampingan dengan rukun.
NPM : 2211011081
Kelas : A
1. Pemerintah berusaha untuk mengurangi wabah Covid-19 di Indonesia dengan memberlakukannya PSBB. Mereka dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan dalih menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Padahal muatan dalam UU 6/18 tepatnya dalam “Bagian menimbang huruf c”
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan mengalami kehancuran karena konstitusi merupakan pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya.
Konstitusi merupakan sarana yang efektif dalam menjalankan aturan berbangsa dan bernegara, yang mana konstitusi digunakan sebagai pengatur organisasi negara serta alat untuk menjaga hubungan antar negara.
3. Virus COVID-19 yang menyebar dan mengancam kesehatan, ekonomi dan negara Republik Indonesia.
Sesunhguhnua pasal-pasal tersebut sudah cukup, dan yang diperlukan pada saat ini adalah kesadaran diri yang dimiliki oleh warga negara untuk menjaga ketentraman dan keamanan secara bersama-sama.
4. Menurut saya, konsep bernegara daam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia sangat baik. Indonesia memiliki warna negara dengan ras, agama, suku dan budaya yang berbeda di setiap kotanya namun bisa bersatu dan hidup berdampingan dengan rukun.
Nama : Siti Rahma Ariani
NPM : 2211011081
Kelas : A
Berdasarkan video diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengalami 4 kali perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yang pertama yaitu Republik yang diproklamasikan dan disahkan pada tanggal 18 agustus 1945, lalu yang kedua yaitu berlakunya konstitusi RIS, yang ketiga berlakunya UUD Sementara 1950, dan yang terakhir kembali berlakunya UUD 1945 pada tahun 1959 yang secara bersamaan dikeluarkannya Denkrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan perubahan mengenai penjelasan UUD yang diletakkan di lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 yang diberlakukan kembali hingga saat ini.
NPM : 2211011081
Kelas : A
Berdasarkan video diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengalami 4 kali perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yang pertama yaitu Republik yang diproklamasikan dan disahkan pada tanggal 18 agustus 1945, lalu yang kedua yaitu berlakunya konstitusi RIS, yang ketiga berlakunya UUD Sementara 1950, dan yang terakhir kembali berlakunya UUD 1945 pada tahun 1959 yang secara bersamaan dikeluarkannya Denkrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan perubahan mengenai penjelasan UUD yang diletakkan di lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 yang diberlakukan kembali hingga saat ini.