Nama: Divanti Dwi Ivoni Lapian
NPM: 2211011012
Kelas: S1 Manajemen A
NPM: 2211011012
Kelas: S1 Manajemen A
Posts made by Divanti Dwi Ivoni Lapian_2211011012
Nama: Divanti Dwi Ivoni Lapian
NPM: 2211011012
A. Etika perilaku politik saat ini belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena lunturnya etika politik yang terjadi pada para pelaku politik di Indonesia juga berpengaruh pada hilangnya tatanan yang bermoral dan rasional. Salah satu contoh adalah penggalian situs budaya yang dilakukan oleh seorang pejabat mencerminkan semakin tidak terkontrolnya tindakan dan sikap para pejabat di Indonesia. Dengan demikian pantaslah diungkapkan bahwa para pejabat yang ada telah kehilangan rasionalitasnya dan memenuhi pikirannya dengan hal-hal yang berbau mitos. Dengan tindakan tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi memiliki rasa percaya diri (self-confidence) sebagai sebuah bangsa.
https://bpip.go.id/berita/1035/549/urgensi-etika-politik-kehidupan-politik-indonesia.html
B. Hilangnya nilai-nilai etika dalam masyarakat yang tercermin didalam pancasila salah satunya adalah ketidak pedulian etika sosial dan keagamaan. Contoh saja di zaman sekarang banyak sekali dikalangan, pemuda, siswa, bahkan mahasiswa yang kurang beretika, bahkan bisa dikatakan tidak memiliki etika dalam bermasyarakat dan bersosialisasi. Hal tersebut akan membawa dampak buruk dimasa yang akan datang. Mengingat bahwa generasi muda yang akan membawa sebuah perubahan di masa yang akan datang.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kekurangan etika (moral) dikalngan para pemuda.
1. Orang tua memiliki peran sanagat penting dalam hal ini.
2. Menggunakan dengan bijak perkembangan teknologi yang sekarang ini menglami kemajuan yang sangat pesat.
3. Menempatkan anak pada lingkungan yang baik dan benar, sehingga akan membentuk kepribadian anak menjadi baik pula.
4. Menanamkan pada jiwa seorang anak tentang nilai-nilai agama dan mendoronya agar selalu berparilaku sesuai dengan apa yang sudah terdapat pada nilai-nilai agama tersebut.
https://www.harianbhirawa.co.id/meredupnya-etika-di-kalangan-para-pemuda/
NPM: 2211011012
A. Etika perilaku politik saat ini belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena lunturnya etika politik yang terjadi pada para pelaku politik di Indonesia juga berpengaruh pada hilangnya tatanan yang bermoral dan rasional. Salah satu contoh adalah penggalian situs budaya yang dilakukan oleh seorang pejabat mencerminkan semakin tidak terkontrolnya tindakan dan sikap para pejabat di Indonesia. Dengan demikian pantaslah diungkapkan bahwa para pejabat yang ada telah kehilangan rasionalitasnya dan memenuhi pikirannya dengan hal-hal yang berbau mitos. Dengan tindakan tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi memiliki rasa percaya diri (self-confidence) sebagai sebuah bangsa.
https://bpip.go.id/berita/1035/549/urgensi-etika-politik-kehidupan-politik-indonesia.html
B. Hilangnya nilai-nilai etika dalam masyarakat yang tercermin didalam pancasila salah satunya adalah ketidak pedulian etika sosial dan keagamaan. Contoh saja di zaman sekarang banyak sekali dikalangan, pemuda, siswa, bahkan mahasiswa yang kurang beretika, bahkan bisa dikatakan tidak memiliki etika dalam bermasyarakat dan bersosialisasi. Hal tersebut akan membawa dampak buruk dimasa yang akan datang. Mengingat bahwa generasi muda yang akan membawa sebuah perubahan di masa yang akan datang.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kekurangan etika (moral) dikalngan para pemuda.
1. Orang tua memiliki peran sanagat penting dalam hal ini.
2. Menggunakan dengan bijak perkembangan teknologi yang sekarang ini menglami kemajuan yang sangat pesat.
3. Menempatkan anak pada lingkungan yang baik dan benar, sehingga akan membentuk kepribadian anak menjadi baik pula.
4. Menanamkan pada jiwa seorang anak tentang nilai-nilai agama dan mendoronya agar selalu berparilaku sesuai dengan apa yang sudah terdapat pada nilai-nilai agama tersebut.
https://www.harianbhirawa.co.id/meredupnya-etika-di-kalangan-para-pemuda/
Nama: Divanti Dwi Ivoni Lapian
NPM: 2211011012
Kelas: Manajemen A
Judul: Pancasila Sebagai Sistem Etika
Analisis video
Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memiliki etika maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Ketika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam etika Pancasila
1. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada sang pencipta.
2. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis yang artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.
3. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas prasangka bersamaan dan cinta tanah air.
4. Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain.
5. Sila keadilan mengandung dimensi nilai maupun peduli atas nasib orang lain kesetiaan membantu kesulitan orang lain.
Urgensi Pancasila dalam sistem etika yang
1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap tindakan dan keputusan.
2. Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal nasional, regional, dan internasional.
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis kebijakan sehingga keluar semangat kebangsaan yg berjiwa Pancasila.
NPM: 2211011012
Kelas: Manajemen A
Judul: Pancasila Sebagai Sistem Etika
Analisis video
Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memiliki etika maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Ketika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam etika Pancasila
1. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada sang pencipta.
2. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis yang artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.
3. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas prasangka bersamaan dan cinta tanah air.
4. Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain.
5. Sila keadilan mengandung dimensi nilai maupun peduli atas nasib orang lain kesetiaan membantu kesulitan orang lain.
Urgensi Pancasila dalam sistem etika yang
1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap tindakan dan keputusan.
2. Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal nasional, regional, dan internasional.
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis kebijakan sehingga keluar semangat kebangsaan yg berjiwa Pancasila.
Nama: Divanti Dwi Ivoni Lapian
NPM: 2211011012
Kelas: Manajemen A
Judul: Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia
Analisis jurnal
Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV.
Hubungan Antara Etika dan Moral
Moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.
Tahap Perkembangan Etika
1. Etika teologi (theogical ethics), asal mula etika yang berasal dari dokrtin agama.
2. Etika ontologis (ontological ethics) yang merupakan tahap perkembangan dari etika agama.
3. Positivasi etik berupa kode etik (code of ethics) dan pedoman perilaku ( code of conduct) yakni pedoman perilaku yang lebih konkrit.
4. Etika fungsional tertutup (close functional ethics) dimana proses peradilan etik dilakukan di internal komunitas/organisasi secara tertutup.
5. Etika fungsional terbuka (open functional ethics) dalam bentuk peradilan etika yang bersifat terbuka.
Pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono : Politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kemudian, Padmo mendefinisikan arti tersebut secara lebih konkrit sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.
Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.
NPM: 2211011012
Kelas: Manajemen A
Judul: Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia
Analisis jurnal
Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV.
Hubungan Antara Etika dan Moral
Moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.
Tahap Perkembangan Etika
1. Etika teologi (theogical ethics), asal mula etika yang berasal dari dokrtin agama.
2. Etika ontologis (ontological ethics) yang merupakan tahap perkembangan dari etika agama.
3. Positivasi etik berupa kode etik (code of ethics) dan pedoman perilaku ( code of conduct) yakni pedoman perilaku yang lebih konkrit.
4. Etika fungsional tertutup (close functional ethics) dimana proses peradilan etik dilakukan di internal komunitas/organisasi secara tertutup.
5. Etika fungsional terbuka (open functional ethics) dalam bentuk peradilan etika yang bersifat terbuka.
Pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono : Politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kemudian, Padmo mendefinisikan arti tersebut secara lebih konkrit sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.
Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.