NAMA: amira munira
NPM: 2211011077
KELAS: MANAJEMEN (A)
NPM: 2211011077
KELAS: MANAJEMEN (A)
Posts made by Amira Munira
Nama :Amira Munira
NPM :2211011077
Kelas :A
Dari vidio yg telah saya amati, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Perkembangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah hukum dan preskriptif, dan sumber data disajikan sebagai data sekunder serta analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
NPM :2211011077
Kelas :A
Dari vidio yg telah saya amati, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Perkembangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah hukum dan preskriptif, dan sumber data disajikan sebagai data sekunder serta analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Nama :Amira Munira
NPM :2211011077
Kelas :A
1.Artikel tentang PSBB dan pelanggaran HAM dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kebijakan publik yang berbasis pada hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dapat terjadi jika kebijakan publik tidak mempertimbangkan hak-hak dasar manusia, seperti hak atas kesehatan, hak atas informasi, dan hak atas privasi. Dalam kasus PSBB, beberapa tindakan pemerintah dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam penegakan aturan.
Konstitusi yang dilanggar dalam kasus ini adalah UUD NRI 1945, terutama Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang menjadi hak asasinya.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak ada hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konstitusi, kekuasaan dan hak asasi manusia dapat dengan mudah disalahgunakan, dan terjadi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, konstitusi sangat penting untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan memberikan panduan bagi pemerintah dan warga negara dalam menjalankan tugas dan hak mereka.
3. Tantangan kehidupan bernegara saat ini antara lain adalah perubahan iklim, konflik global, krisis kesehatan, dan kemiskinan. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan tersebut, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih diperlukan upaya dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan dan menafsirkan pasal-pasal tersebut agar dapat diadaptasi dengan situasi yang terus berubah.
4. Sebagai warga negara, konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan perlu terus diperbaiki. Beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, pengakuan dan perlindungan hak-hak minoritas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Juga, penting untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan menghargai perbedaan sebagai aset yang berharga bagi bangsa dan negara kita.
NPM :2211011077
Kelas :A
1.Artikel tentang PSBB dan pelanggaran HAM dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kebijakan publik yang berbasis pada hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dapat terjadi jika kebijakan publik tidak mempertimbangkan hak-hak dasar manusia, seperti hak atas kesehatan, hak atas informasi, dan hak atas privasi. Dalam kasus PSBB, beberapa tindakan pemerintah dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam penegakan aturan.
Konstitusi yang dilanggar dalam kasus ini adalah UUD NRI 1945, terutama Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang menjadi hak asasinya.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak ada hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konstitusi, kekuasaan dan hak asasi manusia dapat dengan mudah disalahgunakan, dan terjadi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, konstitusi sangat penting untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan memberikan panduan bagi pemerintah dan warga negara dalam menjalankan tugas dan hak mereka.
3. Tantangan kehidupan bernegara saat ini antara lain adalah perubahan iklim, konflik global, krisis kesehatan, dan kemiskinan. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan tersebut, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih diperlukan upaya dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan dan menafsirkan pasal-pasal tersebut agar dapat diadaptasi dengan situasi yang terus berubah.
4. Sebagai warga negara, konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan perlu terus diperbaiki. Beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, pengakuan dan perlindungan hak-hak minoritas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Juga, penting untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan menghargai perbedaan sebagai aset yang berharga bagi bangsa dan negara kita.