Nama: Afdal Nurhadi Gupo
NPM: 2211011087

14. A
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini selain dapat memberikan dampak positif dan berbagai kemudahan untuk kehidupan manusia, tak bisa kita pungkiri juga perkembangan IPTEK ini juga dapat mendatangkan berbagai hal-hal yang negatif.
Oleh karena itu IPTEK perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan nilai-nilai ideologi bangsa dalam pengembangnya baik dari aspek nilai agama maupun budaya semua haruslah relevan dan senantiasa mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa agar tidak merugikan manusia dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.
IPTEK di Indonesia dapat dilihat dengan adanya teknologi yang terus berkembang seperti adanya satelit yaitu di Indonesia misalnya ada satelit Palapa menjadikan Indonesia dapat mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon dan yang lainnya, adanya smartphone dan gadget beserta berbagai aplikasi yang ada dengan adanya jaringan internet juga merupakan contoh kemajuan IPTEK dimana semua hal dapat dilakukan melalui alat canggih tersebut baik komunikasi, mencari informasi, menjual barang, membeli barang, belajar dan masih banyak lagi.
Dampak Positif dan Negatif Perkembangan IPTEK
Memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia diantaranya yaitu : Menunjang kegiatan produksi, dengan adanya kemajuan IPTEK terciptalah berbagai mesin-mesin canggih yang dapat digunakan untuk menunjang dihasilkannya suatu barang atau jasa tentunya dengan hasil yang lebih baik, waktu yang lebih cepat, dan hasil yang lebih banyak.
Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya pabrik yang menggunakan mesin-mesin modern dalam memproduksi produk mereka, selain itu juga kemajuan IPTEK bisa membantu memasarkan produk melalui sosial media dan juga berbagai online shope yang tersedia. Dampak negatifnya yaitu membuat masyarakat hidup komsumtif dan bermalas-malasan dengan adanya kemajuan teknologi tersebut.

14. B
Perintah Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna mutlak bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada tempat bagi ketuhanan atau agama, sikap dan tindakan terhadap Tuhan atau agama. dan mempertahankan agama.

umat manusia
kebenaran adalah pengetahuan
Penggabungan dan Realisasi Eksistensi Pria Notonagora menjelaskan bahwa sila kedua Pancasila mengandung cita-cita kemanusiaan yang sepenuhnya memenuhi fitrah manusia.

Pertanyaan penting terkait kasus ini misalnya
Bhinneka - tunggal dan jamak - satu atau tunggal.

Satuan:

Kemutlakan kesatuan bangsa, wilayah dan negara Indonesia yang terkandung dalam Orde Ketiga, dengan segala perbedaan dan kontradiksinya, memenuhi sifat mutlak yang tidak dapat dipisahkan. Semua ketidaksepakatan dan kontradiksi adalah masalah yang cukup jelas, yang tentu saja dapat disalurkan untuk menjaga dan mengembangkan lebih lanjut persatuan nasional.

kewarganegaraan
Perintah keempat terdiri dari dua cita-cita filosofis, yaitu:

1. Demokrasi, yang menganut cita-cita bahwa negara adalah alat untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat dan cita-cita demokrasi sosial-ekonomi.
2. Demokrasi permusyawaratan atau politik yang diwujudkan dalam prinsip-prinsip politik negara adalah negara-bangsa yang berdaulat. keadilan
Kebenaran adalah pemenuhan hakekat keadilan (righteousness). Inilah makna kebenaran dalam Pancasila yang bersumber dari sila kelima. Hakikat keadilan menurut pengertian ilmiah, yaitu terwujudnya semua hak hidup berdampingan sebagai hakekat hubungan timbal balik, mengarah pada terwujudnya semua hak dalam hubungan antarmanusia. Jadi dalam konteks Pancasila, kebenaran adalah kebenaran

Sebuah teori kebenaran
Sebagai bagian dari percakapan
Filsafat, sistem filsafat Pancasila, harus memenuhi tiga teori kebenaran, yaitu teori koherensi, teori korespondensi dan pragmatik. Sistem filsafat Pancasila menjadi keras terhadap sistem filsafat lainnya. 1. Teori Koherensi
Tautan logis seperti tanda terima
atau cerminan dari teori koherensi dapat dilihat pada komposisi Pancasila yang menurut Notonagora bersifat hierarkis dan piramidal. Artinya, sila kelima pancasila menunjukkan rangkaian
ini multi-level, jadi Anda tidak bisa
urutan terbalik.

2. Teori korespondensi
Menurut teori kesetaraan ini, suatu pernyataan dikatakan benar jika informasi yang relevan yang terkandung dalam pernyataan itu signifikan.
dengan objek yang menjadi subjek kalimat. 3. Teori Pragmatis
Pancasila sebagai pemersatu bangsa
Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filosofis Pancasila bekerja dalam praktek. Pancasila merupakan bagian integral dari ketentuan-ketentuannya, yang harus menjadi sumber nilai, ungkapan pemikiran dan prinsip moral bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Teknologi. Oleh karena itu, peraturan Pancasila mengacu pada sistem etika perkembangan iptek, yaitu:


perintah dari satu-satunya Tuhan.
Melakukan ilmu pengetahuan, mencipta, secara rasional dan irasional, membutuhkan akal, akal dan keseimbangan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. memberikan landasan moral bagi umat manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara beradab. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari proses kebudayaan manusia yang beradab dan bermoral. Persatuan Indonesia.
Menyadarkan bangsa Indonesia bahwa nasionalisme adalah masyarakat internasional.

warga negara yang bertanggung jawab
kebijaksanaan batin
Saran/Representasi.
Demokrasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia.

Nama: Afdal Nurhadi Gupo
NPM: 2211011087

Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam diri kita membawa kenyamanan dan memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi masyarakat. Beberapa peristiwa yang terjadi di dunia ini, seperti efek negatif bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua, berdampak negatif bagi masyarakat Jepang saat itu dan membuat trauma generasi berikutnya. Dan itu bahkan memiliki efek pedih pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Nilai kemanusiaan bukan milik sekelompok orang tertentu, tetapi milik seluruh umat manusia.
Menurut pandangan realitas di atas, Pancasila merupakan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Pertama, praktik nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menyebabkan perubahan sikap hidup masyarakat. Hal ini menimbulkan pertimbangan agar bangsa Indonesia tidak dipaksa mengambil keputusan tentang nilai-nilai yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tataran saat ini telah berdampak negatif dan membahayakan keberadaan manusia di masa depan. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai negara-negara Barat mengancam nilai-nilai khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pencegahan yang jelas secara global terhadap pengaruh dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.
Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diringkas sebagai berikut:

1. Setiap perkembangan ilmiah
Sains dan Teknologi (Sains dan Teknologi)
Nilai-nilai yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.
2. Semua iptek yang dikembangkan di Indonesia harus memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan iptek
3. Pancasila digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia sebagai tanda normatif agar dapat mengatur dirinya sendiri di masa depan dan tidak menyimpang dari cara berpikir bangsa Indonesia.
Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan menjadi dasar dan akar pengembangan ilmu pengetahuan yang melekat pada budaya. nilai disesuaikan. Dari bangsa Indonesia, agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menyimpang dari nilai-nilai tersebut. dimiliki oleh bangsa Indonesia

Nama: Afdal Nurhadi Gupo

NPM: 2211011087

A. Etika Politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar Filsafat Politik Pancasila. Adapun definisi Filsafat Politik Pancasila yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Masih belum sesuai dengan nilai nilai pancasila. https://voi.id/berita/46327/etika-politik-pancasila-nilai-nilai-dan-contoh-penerapannya

B. Etika generasi muda saat ini menurut saya mengalami krisis apabila dibandingkan dengan anak muda zaman dulu. Banyak faktor yang menyebabkan krisis etika anak muda saat ini seperti faktor lingkungan sekitar, keluarga, pertemanan, teknologi juga. Bisa dibilang anak muda saat ini kurang memiliki kesopanan terutama pada orang dewasa. Hal itu kerapkali saya lihat di lingkungan saya. Sehingga sungguh miris melihat kejadian tersebut, padahal Indonesia sendiri membutuhkan generasi muda yang memiliki etika dan moral yang bagus, sehingga peran orang tua tentunya sangat penting dalam menumbuhkan etika yang baik. Bukan hanya orang tua kandung, namun orang dewasa juga berperan dalam hal ini.

Jadi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan moralitas, terutama sebagai calon orang tua?

Lebih menghormati orang tua yang lebih terpenting
Refleksi diri dan pengendalian diri
Pahami situasi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan
Renungkan lebih sering pada perilaku mulia orang dahulu
Belajar banyak dari pengalaman
Jaga ucapan dan tindakan
Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. https://www.dictio.id/t/menurutmu-bagaimana-etika-generasi-muda-saat-ini/160485

Hadir

Nama: Afdal Nurhadi Gupo
NPM: 2211011087

Hasil analisis dalam jurnal ini adalah penulis bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hukum dan etika, serta kedudukan hubungan hukum dan etika dalam kebijakan hukum Indonesia. Etika sendiri berasal dari ajaran agama yang bersifat abstrak karena didasarkan pada keyakinan. Sistem etika dikembangkan melalui lima tahap:
Etika Teologis,
Etika Antologi,
Etika Positif,
Etika Fungsional Tertutup, dan
Etika Fungsional Terbuka.
Selanjutnya, kebijakan hukum didefinisikan oleh berbagai sarjana hukum yang setidaknya memiliki karakteristik yang sama dalam kebijakan hukum. Artinya, pedoman dasar yang ditetapkan oleh penguasa melalui pilihan nilai, termasuk arah kemana hukum itu diambil. Ia berkembang dalam masyarakat dan tertanam dalam norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat. , konstruktif. Penulis menyimpulkan bahwa fikih adalah sikap memilih, mengutamakan, dan menyelaraskan pemilih dengan apa yang berkembang di masyarakat dan menjadikannya undang-undang. Hubungan antara etika dan hukum dalam kebijakan hukum Indonesia sendiri dapat dilihat dalam tiga dimensi.

Dimensi Wadah Entitas,
Dimensi Hubungan,
Luasnya,
Alasan Manusia untuk Mengikuti atau Melanggar Dimensi.