NAMA: WIDYASTI BELLA KURNIA
NPM: 2217051092
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NPM: 2217051092
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
Kiriman dibuat oleh Widyasti Bella Kurnia
Nama: Widyasti Bella Kurnia
NPM: 22117051092
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Dalam jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey, terdapat penekanan pada pentingnya penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui penggunaan perangkat kekuasaan negara seperti undang-undang dan melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Artikel ini juga menyoroti pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi Indonesia yang melindungi hak-hak warga negara dan menekankan perlunya pemerintah untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan sistem hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Jurnal ini juga membahas isu penistaan agama oleh pejabat publik dan menekankan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan agama serta menjalankan proses hukum yang adil dan transparan. Dalam keseluruhan analisisnya, jurnal tersebut menyoroti seriusnya masalah ini dan menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Jurnal ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu penegakan hukum dan perlindungan negara.
NPM: 22117051092
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Dalam jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey, terdapat penekanan pada pentingnya penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui penggunaan perangkat kekuasaan negara seperti undang-undang dan melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Artikel ini juga menyoroti pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi Indonesia yang melindungi hak-hak warga negara dan menekankan perlunya pemerintah untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan sistem hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Jurnal ini juga membahas isu penistaan agama oleh pejabat publik dan menekankan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan agama serta menjalankan proses hukum yang adil dan transparan. Dalam keseluruhan analisisnya, jurnal tersebut menyoroti seriusnya masalah ini dan menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Jurnal ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu penegakan hukum dan perlindungan negara.
Nama: Widyasti Bella Kurnia
NPM: 2217051092
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Berdasarkan video tersebut, supremasi hukum adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi yang tertinggi dan dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Konsep ini diakui dalam konstitusi Indonesia, tetapi praktiknya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ini. Tantangan dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia meliputi kekurangan sumber daya dan anggaran, kurangnya konsistensi dan keberanian dalam menegakkan hukum, serta adanya korupsi dan nepotisme yang merusak sistem hukum. Namun, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat supremasi hukum agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kepastian hukum dan keadilan.
Video memberikan pemahaman tentang konsep negara hukum dalam konteks negara demokrasi. Aturan hukum penting untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. Untuk mewujudkan supremasi hukum, tantangan seperti korupsi, ketidakadilan, dan campur tangan politik harus diatasi dengan tegas. Meskipun konstitusi Indonesia menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, kehidupan modern yang kompleks membutuhkan hukum baru yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebahagiaan rakyatnya. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan peradilan Indonesia melalui demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum. Reformasi tersebut membuka babak baru dalam administrasi hukum Indonesia, yang melibatkan LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
NPM: 2217051092
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer
Berdasarkan video tersebut, supremasi hukum adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi yang tertinggi dan dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Konsep ini diakui dalam konstitusi Indonesia, tetapi praktiknya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ini. Tantangan dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia meliputi kekurangan sumber daya dan anggaran, kurangnya konsistensi dan keberanian dalam menegakkan hukum, serta adanya korupsi dan nepotisme yang merusak sistem hukum. Namun, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat supremasi hukum agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kepastian hukum dan keadilan.
Video memberikan pemahaman tentang konsep negara hukum dalam konteks negara demokrasi. Aturan hukum penting untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. Untuk mewujudkan supremasi hukum, tantangan seperti korupsi, ketidakadilan, dan campur tangan politik harus diatasi dengan tegas. Meskipun konstitusi Indonesia menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, kehidupan modern yang kompleks membutuhkan hukum baru yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebahagiaan rakyatnya. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan peradilan Indonesia melalui demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum. Reformasi tersebut membuka babak baru dalam administrasi hukum Indonesia, yang melibatkan LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).
NAMA: 2217051092
NPM: 2217051092
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NPM: 2217051092
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NAMA: WIDYASTI BELLA KURNIA
NPM: 2217051092
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NPM: 2217051092
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER