PKN ILKOM C, Selasa 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023

NAMA : AHLAN SAYYID ALGHIFFARI
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER

Berdasarkan Jurnal Berjudul “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey dapat saya analisis sebagai berikut :
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal penting yang harus dijaga di Indonesia. Kedua hal ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang besar pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, Indonesia menghadapi berbagai masalah, termasuk sistem peradilan yang lamban dan korupsi yang merajalela. Korupsi di Indonesia menjadi masalah serius dan merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, tindakan kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan narkoba juga menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan menindak tegas pelaku kejahatan. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum dan yudisial, serta penguatan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Di sisi lain, perlindungan negara juga menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah seperti bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial terus mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Negara harus bertindak cepat dan tanggap dalam menangani masalah ini dan memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari ancaman ini. Pemerintah harus meningkatkan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk bencana alam dan wabah penyakit. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem keamanan nasional dan menjaga stabilitas politik agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Secara keseluruhan, penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua masalah yang sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kemampuan negara dalam melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman. Dengan cara ini, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.

NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Berikut analisis saya terhadap jurnal tersebut :

Dalam jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", M. Husein Maruapey membahas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016. Penulis melakukan analisis kritis terhadap tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan agama.

Penulis menyoroti bahwa penistaan agama bukanlah masalah yang sepele dan tidak boleh disepelekan. Pejabat publik harus memahami dan menghargai perbedaan agama serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penulis juga menekankan pentingnya penerapan hukum dan proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus penistaan agama. Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum yang tegas dapat memperkuat perlindungan negara dan memastikan bahwa pelanggar hukum tidak terlepas dari konsekuensi hukum.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menghadapi kasus penistaan agama oleh pejabat publik. Penulis memberikan penekanan pada pentingnya memahami dan menghargai perbedaan agama serta tegasnya penerapan hukum dan proses hukum yang adil dan transparan. Jurnal ini dapat menjadi referensi penting bagi para peneliti, mahasiswa, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu hukum dan perlindungan negara.

NAMA: SAFIRA AULIA
NPM: 2217051041
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Setelah saya analisis jurnal yang berjudul PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA. penulis kemungkinan besar menyelidiki bagaimana penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok memiliki implikasi terhadap perlindungan negara. Analisis tersebut mungkin melibatkan evaluasi terhadap respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kasus ini, termasuk tindakan hukum yang diambil dan keberhasilan atau kegagalan dalam memastikan keadilan. Dalam konteks kasus ini, kepentingan utama harus tetap berfokus pada penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pihak berwenang harus menjalankan proses hukum yang transparan dan objektif, tanpa intervensi politik yang tidak sesuai. Langkah-langkah yang diambil harus memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran penistaan agama tidak akan ditoleransi dan bahwa setiap pelaku akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dan perlindungan negara terhadap kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta harus dilakukan dengan ketegasan dan keadilan. Tindakan ini akan menunjukkan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan beragama, dan persatuan dalam keragaman di Indonesia.

NAMA : Rafid Haryu Novrian
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Berikut analisis saya terhadap jurnal tersebut :
Kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada tahun 2016 menjadi sorotan publik yang sangat menghebohkan. Banyak orang merasa tersinggung dan menuntut untuk diambil tindakan hukum yang tegas terhadap Ahok yang dianggap melecehkan agama Islam. Sebagai pemimpin, Ahok seharusnya lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan memperhatikan sensitivitas dari masyarakatnya. Namun, dalam kasus ini, Ahok justru terkesan tidak memperdulikan hal tersebut. Namun, di sisi lain, keputusan pihak kepolisian dan pengadilan yang menjerat Ahok dalam kasus penistaan agama juga memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan hukum sebagai alat untuk menghalangi kebebasan berbicara dan berpendapat. Kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berbicara dan hak-hak agama yang dilindungi oleh hukum, serta perlunya pemimpin dan masyarakat untuk lebih bijak dan sensitif dalam berbicara dan bertindak.

Namun, kasus penistaan agama oleh Ahok juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Meskipun Ahok adalah seorang gubernur yang berkuasa, namun hal tersebut tidak membuatnya dikecualikan dari hukum. Penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama dilakukan atas dasar pertimbangan hukum, dan bukan karena adanya tekanan dari masyarakat. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan baik, bahkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam melindungi kebebasan beragama dan menjaga tatanan hukum yang adil dan transparan.

Dalam hal ini, jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menghadapi kasus penistaan agama oleh pejabat publik. Penulis melakukan analisis kritis terhadap tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan agama. Penulis menyoroti bahwa penistaan agama bukanlah masalah yang sepele dan tidak boleh disepelekan. Pejabat publik harus memahami dan menghargai perbedaan agama serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penulis juga menekankan pentingnya penerapan hukum dan proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus penistaan agama.

NAMA : MAHARANI WAHYU TANTRI
NPM : 2217051051
KELAS : C

Analisis jurnal "Penegakan hukum dan perlindungan negara" karya M. Husein Maruapey, adalah sebagai berikut :


Jurnal ini berisi tentang tuntutan Alim Ulama, Kaum Pemuda, dan Organisasi Sosial kemasyarakatan untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh Ahok. Meskipun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada sekelompok kecil yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut untuk melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, negara harus melindungi seluruh warganya dari tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Ada pula pembahasan tentang bagaimana Ahok memimpin Jakarta dengan gayanya yang tegas dan cerdas, meskipun terkadang berlebihan dan kasar dalam memimpin bawahannya. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang teori perlindungan hukum, di mana perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, serta ketentuan dan ciri-ciri penerapannya.

Dalam jurnal ini, terlihat bahwa perlindungan hukum menjadi salah satu isu utama dalam konteks kasus penistaan Alquran oleh Ahok. Perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Di samping itu, jurnal ini juga membahas perlindungan hukum preventif, yaitu tindakan yang memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi rakyat dalam mencegah terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat dan menjamin tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia.

NAMA : Elsa Dwi Agresty
NPM : 2217051058
KELAS : C
PRODI : Ilmu Komputer

Berdasarkan artikel jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey yang telah saya analisis, saya dapat menganalisis bahwa Hukum adalah keseluruhan peraturan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1999: 40). Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara

Artikel ini juga menyoroti pentingnya penegakan supremasi hukum dan keadilan di masyarakat, isu penegakan hukum di Indonesia, dan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan upaya pemerintah untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Selain itu,artikel ini juga membahas pertimbangan hukum dan risiko yang terkandung dalam keputusan penetapan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, serta kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari tindakan yang dapat merusak tatanan hukum dan melindungi siapa pun dari ketidakadilan yang menimpa warga negara. Konsep perlindungan hukum dibahas dengan mengacu pada teori dari Setiono dan Philipus M. Hadjon. Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.. Artikel ini menekankan perlunya pemerintah memastikan bahwa aparat penegak hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum.

NAMA : Jessen Ramadeksa Allen
NPM : 2217051070
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Analisis Jurnal :
Artikel "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)" oleh M. Husein Maruapey membahas tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam sebuah kasus penistaan agama yang melibatkan seorang pejabat publik, yaitu Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dalam artikel tersebut, penulis membahas secara kritis bagaimana kasus penistaan agama oleh Ahok di Indonesia menjadi sorotan dunia internasional dan memicu protes besar-besaran di Indonesia. Penulis juga menjelaskan tentang peran penting hukum dalam menangani kasus ini dan perlunya proses hukum yang adil dan terbuka bagi semua pihak.

Selanjutnya, penulis membahas tentang dampak dari kasus ini pada situasi politik dan sosial di Indonesia, terutama terkait dengan isu agama dan pluralisme. Penulis menyatakan bahwa penegakan hukum yang tepat dan adil sangat penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta mempromosikan persatuan dan kesatuan.

Namun, penulis juga menyoroti adanya kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia, seperti ketidakadilan dalam proses hukum dan kurangnya independensi lembaga peradilan. Penulis menyatakan bahwa perlu ada reformasi hukum dan perbaikan sistem peradilan untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan analisis kritis yang baik terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok di Indonesia dan menyoroti pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam sebuah kasus yang melibatkan pejabat publik. Artikel ini juga menyoroti adanya kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia dan mengusulkan perbaikan sistem hukum untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Artikel ini sangat relevan dan penting dalam konteks Indonesia dan dunia internasional.

NAMA : Bastian Permata Romadon
NPM : 2217051109
KELAS : C
PRODI : Ilmu Komputer

Berikut adalah hasil analisis saya:

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.

Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas penegak hukum. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintahan saat ini. Reformasi hukum yang digadang-gadang cukup dibutuhkan beserta penerapannya yang berkelanjutan.

NAMA : Eric Sanjaya Sipayung
NPM : 2217051116
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER
Berikut analisis saya tentang jurnal tersebut:

Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal yang saling terkait. Penegakan hukum harus dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan melawan hukum tidak terjadi dan jika terjadi, maka harus ada perlindungan negara yang memastikan hak-hak warga negara terlindungi.

Dalam kasus penistaan agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta, penegakan hukum harus dilakukan secepat mungkin dan proses hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak ada yang dikecualikan dari proses hukum.

Namun, di sisi lain, perlindungan negara juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada tindakan intoleransi atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk masyarakat yang merasa tersinggung oleh tindakan Patahana. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum dan ketertiban tetap terjaga dan tidak ada yang merasa terdiskriminasi karena agama, ras, atau etnis mereka.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, sementara itu, masyarakat juga harus diingatkan untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan intoleransi atau kekerasan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari upaya memastikan penegakan hukum dan perlindungan negara yang seimbang dan adil.

NAMA : Ferdinand Lauren
NPM : 2217051065
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Dalam jurnal tersebut, penulis menyoroti pentingnya menangani kasus penistaan agama dengan serius dan tidak boleh diremehkan oleh pejabat publik. Selain itu, penulis menekankan bahwa pejabat publik harus memahami dan menghargai perbedaan agama serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penulis juga menyoroti bahwa proses hukum yang tegas, adil, dan transparan sangat penting dalam menangani kasus penistaan agama. Menurut penulis, penerapan hukum yang tegas dapat memperkuat perlindungan negara dan memastikan bahwa pelanggar hukum tidak terlepas dari konsekuensi hukum.

Secara keseluruhan, jurnal tersebut memberikan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menghadapi kasus penistaan agama oleh pejabat publik. Penulis menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan agama serta pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, jurnal tersebut dapat menjadi sumber referensi yang penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu hukum dan perlindungan negara.

NAMA : YUNIA SAPUTRI
NPM : 2217051106
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Analisi dari jurnal "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA" menurut saya adalah sebagai berikut :

Artikel jurnal ini membahas kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang pemimpin yang terkenal dengan gaya komunikasinya yang langsung dan tegas. Dia dituduh menistakan agama oleh kepolisian Indonesia dan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Keputusan untuk mengadili Ahok didasarkan pada pertimbangan hukum semata, dan tidak karena tekanan dari masyarakat. Namun, keputusan ini memiliki risiko yang harus dihadapi Ahok. Mayoritas umat Muslim di Indonesia melakukan demonstrasi damai untuk menuntut agar polisi menindak Ahok secara profesional dan cepat atas kasus penistaan agama. Namun, sebagian kelompok memanfaatkan demonstrasi damai tersebut untuk melakukan tindakan inkonstitusional, yang membuat pemerintah harus melindungi warga negaranya dari tindakan yang dapat merusak tatanan hukum. Pemerintah harus memperlakukan dan melindungi semua warga negaranya dari ketidakadilan, sesuai dengan konstitusi Indonesia.

NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

Analisis jurnal “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey:
Penulis mengkaji bagaimana penuntutan kasus penodaan agama oleh Ahok mempengaruhi perlindungan negara. Analisis dapat mencakup penilaian tanggapan pemerintah dan penegakan hukum terhadap kasus tersebut, termasuk penuntutan yang diambil dan keberhasilan atau kegagalan untuk mengamankan keadilan. Dalam melakukannya, kepentingan terpenting harus tetap dipusatkan pada penegakan hukum yang adil dan perlindungan kebebasan beragama. Pihak berwenang harus melakukan proses peradilan yang terbuka dan obyektif tanpa campur tangan politik yang berlebihan. Tindakan yang diambil harus memberikan sinyal yang kuat bahwa penistaan ​​agama tidak akan ditoleransi dan semua pelakunya akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Perlindungan polisi dan pemerintah terhadap penistaan ​​agama oleh Gubernur DKI Jakarta Patahana harus ditegakkan secara konsisten dan adil. Aksi ini menunjukkan komitmen kami terhadap prinsip demokrasi, kebebasan beragama dan persatuan dalam keberagaman di Indonesia.

NAMA : MUHAMMAD FAJAR ALFAD
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Analisis jurnal :

Analisis saya dari jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" karya M. Husein Maruapey menunjukkan pentingnya menjaga penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. jurnal ini mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi Indonesia dalam hal penegakan hukum, seperti sistem peradilan yang lamban dan korupsi yang merajalela. masalah-masalah ini harus ditangani dengan serius, dan pemerintah perlu memperkuat sistem peradilan dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi mereka.

selain itu, jurnal ini juga menyoroti pentingnya perlindungan negara dalam menghadapi masalah seperti bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. negara harus mampu bertindak cepat dan tanggap dalam menangani ancaman-ancaman ini dan memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat terlindungi. peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk bencana alam dan wabah penyakit, serta penguatan sistem keamanan nasional dan stabilitas politik, menjadi perhatian penting yang disoroti dalam jurnal ini.

secara keseluruhan, jurnal ini memberikan penekanan pada pentingnya memperkuat penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. reformasi hukum dan yudisial, pemberantasan korupsi, serta penguatan lembaga penegak hukum menjadi langkah-langkah yang disarankan untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. jurnal ini juga menyoroti kasus penistaan agama oleh seorang pejabat publik sebagai contoh konkret yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan proses hukum yang adil dan transparan.

NAMA : Bintang Ferinantama
NPM : 2257051030
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Analisis jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" menunjukkan bahwa jurnal ini memberikan gambaran yang cukup lengkap dan mendalam tentang pentingnya penegakan hukum dalam melindungi negara. Penulis dengan jelas menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara, dan bahwa negara yang kurang memperhatikan penegakan hukum dapat menjadi rentan terhadap berbagai ancaman.
Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti kebijakan hukum yang kurang jelas, korupsi di kalangan aparat penegak hukum, serta kurangnya sumber daya yang memadai untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penulis memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Di samping itu, jurnal ini juga memberikan beberapa saran yang cukup konkrit untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, seperti memperkuat kelembagaan penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat. Saran-saran ini juga cukup relevan dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, jurnal ini dapat dianggap sebagai sumber yang penting dan bermanfaat untuk memahami pentingnya penegakan hukum dalam melindungi negara, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia.

NAMA: Joe Febrian Sinuraya
NPM: 2217051143
KELAS: C
PRODI: S1 Ilmu Komputer

Setelah saya membaca jurnal tersebut, maka saya dapat menganalsis bahwa :
Berdasarkan artikel jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey yang telah saya analisis, saya dapat menganalisis bahwa Hukum adalah keseluruhan peraturan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1999: 40). Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.
Artikel ini juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi Indonesia yang menjamin perlindungan hak-hak semua warga negara. Artikel ini juga menyerukan pemerintah untuk mengambil tindakan guna meningkatkan sistem hukum dan mengembalikan kepercayaan rakyat pada kemampuan pemerintah dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Secara keseluruhan, kesimpulan menyoroti seriusnya masalah dan perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasinya.
Keseluruhannya, jurnal tersebut memberikan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menghadapi kasus penistaan agama oleh pejabat publik. Penulis menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan agama serta pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, jurnal tersebut dapat menjadi sumber referensi yang penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu hukum dan perlindungan negara.

NAMA: ANANDA KARUNIA PUTRI
NPM: 2217051152
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Saat ini, masalah hukum menjadi perhatian serius pemerintah Jokowi. Berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama untuk memperkuat penegakan hukum. Meskipun demikian, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam kasus hukum yang ditangani oleh lembaga kepolisian dan hukum lainnya. Pemerintah terus membentuk lembaga hukum untuk mengurangi pungutan liar di area layanan publik dan memperbaiki good governance. Meskipun reformasi hukum telah diumumkan, angka kriminalitas, narkoba, korupsi, kejahatan seksual, dan masalah hukum lainnya masih tinggi di Indonesia. Karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan birokrasi, yang tidak dapat dipercaya dan jujur dalam menjalankan tugas mereka, serta ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, menjadi faktor utama terjadinya korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum juga sering dipertanyakan oleh pencari keadilan, sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kewibawaan negara di mata rakyat. Negara di Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi negara.

NAMA: Cakrawangsa Praba Alkautsar
NPM: 2217051003
KELAS: C
PRODI: Ilmu Komputer

Analisis Jurnal Berjudul “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey :

Penegakan hukum adalah serangkaian proses yang mengembangkan gagasan dan cita-cita hukum yang mewujudkan nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk yang konkret. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah tindakan harmonisasi hubungan nilai, yang digambarkan dengan prinsip dan sikap yang kokoh dan nyata sebagai rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai.

Penegakan hukum adalah upaya suatu pemerintah atau instansi untuk menjamin rasa keadilan dan ketertiban masyarakat melalui penggunaan berbagai instrumen atau perangkat kekuasaan negara dan berupa undang-undang melalui aparat penegak hukum, antara lain polisi dan hakim. , jaksa dan pengacara. Pengertian penuntutan juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, makna juga mencakup makna luas dan sempit. Secara umum, penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan dua isu yang sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah harus memperkuat sistem kepolisian dan lembaga penegak hukum serta meningkatkan kemampuan negara untuk melindungi warganya dari berbagai ancaman. Dengan demikian, Indonesia dapat maju lebih baik dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.

Nama : Ayu Puspitasari
Npm : 2217051011
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Berikut analisis saya terhadap jurnal tersebut :

Jurnal ini berisi tentang tuntutan Alim Ulama, Kaum Pemuda, dan Organisasi Sosial kemasyarakatan untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh Ahok. Meskipun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada sekelompok kecil yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut untuk melakukan tindakan inkonstitusional. Penegakan hukum yaitu usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik itu dalam bentuk undang-undang maupun sampai pada para penegak hukum antara lain yaitu : polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Dalam kasus tersebut, Ahok juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Meskipun Ahok adalah seorang gubernur yang berkuasa, namun hal tersebut tidak membuatnya dikecualikan dari hukum. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi..

Artikel ini juga menekankan kita pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi Indonesia yang menjamin perlindungan hak-hak semua warga negara. Artikel ini juga menyerukan pemerintah untuk mengambil tindakan guna meningkatkan sistem hukum dan mengembalikan kepercayaan rakyat pada kemampuan pemerintah dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Penulis juga menekankan pentingnya penerapan hukum dan proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus penistaan agama tersebut.

Nama : Rizky Arrasyid
NPM : 2217051086
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Analisis saya terhadap jurnal tersebut :

membahas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016.

secara keseluruhan, jurnal ini memberikan penekanan pada pentingnya memperkuat penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. reformasi hukum dan yudisial, pemberantasan korupsi, serta penguatan lembaga penegak hukum menjadi langkah-langkah yang disarankan untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. jurnal ini juga menyoroti kasus penistaan agama oleh seorang pejabat publik sebagai contoh konkret yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan proses hukum yang adil dan transparan.

Nama : Rita Irma Yani
NPM : 2217051047
Kelas : C
Prodi : Ilmu Komputer

Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.

NAMA : ARIP SAPUTRA
NPM : 2217051061
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

Berikut analisis saya tentang jurnal tersebut yang berjudul "penegakan hukum dan perlindungan negara" yaitu dua hal yang saling terkait dalam konteks sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Penegakan hukum juga berproses melaksanakan hukum dan memastikan bahwa orang yang melanggarnya ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, perlindungan negara adalah tindakan melindungi kepentingan dan keselamatan rakyat, serta menjaga stabilitas dan keamanan negara secara keseluruhan.

Ketika penegakan hukum berfungsi dengan baik, hal ini berkontribusi pada perlindungan negara dengan memastikan bahwa individu dan kelompok yang melanggar hukum ditindak tegas, sehingga memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, ketika penegakan hukum tidak efektif atau terganggu oleh korupsi atau pengaruh politik, hal ini dapat membahayakan perlindungan negara dengan memungkinkan orang atau kelompok yang berpotensi merusak stabilitas dan keamanan negara untuk melanggar hukum dengan bebas.

Dalam hal ini, penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan bagian integral dari sistem hukum yang efektif dan demokratis. Keduanya saling terkait dan membutuhkan kerja sama yang erat untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, keamanan dan stabilitas negara terjaga, serta rakyat dilindungi dari kejahatan dan pelanggaran hukum.

NAMA : Dimas Adivia
NPM : 2217051075
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Pada Artikel "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" yang ditulis oleh M. Husein Maruapey membahas tentang pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan perlindungan negara. Artikel ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan perlindungan negara. Penulis ingin memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya penegakan hukum yang baik dan efektif dalam menjaga keamanan negara.

Selanjutnya, Penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran tentang pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan perlindungan negara. Penulis memberikan beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia untuk menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang baik.

Artikel ini juga membahas tentang pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan perlindungan negara. Penulis menjelaskan bahwa penegakan hukum yang baik dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan dan korupsi di negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang baik dan efektif sangat penting dalam menjaga keamanan dan perlindungan negara. Penulis mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

NAMA : Nurul Izzah
NPM : 2217051022
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Berdasarkan jurnal yang berjudul " Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" dapat saya analisis sebagai berikut.

Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal yang sangat penting bagi Indonesia. Keduanya saling terkait dan memiliki dampak besar pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam penegakan hukum, seperti sistem peradilan yang lambat dan tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi sendiri merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada negara dan masyarakat. Selain itu, tindakan kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi masalah serius yang harus segera diatasi.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan memberantas korupsi dengan tegas. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Reformasi hukum dan yudisial serta penguatan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung juga harus dilakukan secara intensif.

Dengan memperkuat penegakan hukum dan perlindungan negara, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Oleh karena itu, seluruh pihak harus berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah ini, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum.

Nama: Widyasti Bella Kurnia
NPM: 22117051092
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Dalam jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey, terdapat penekanan pada pentingnya penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui penggunaan perangkat kekuasaan negara seperti undang-undang dan melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Artikel ini juga menyoroti pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi Indonesia yang melindungi hak-hak warga negara dan menekankan perlunya pemerintah untuk mengambil tindakan dalam meningkatkan sistem hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Jurnal ini juga membahas isu penistaan agama oleh pejabat publik dan menekankan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan agama serta menjalankan proses hukum yang adil dan transparan. Dalam keseluruhan analisisnya, jurnal tersebut menyoroti seriusnya masalah ini dan menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Jurnal ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu penegakan hukum dan perlindungan negara.

nama : Firmansyah abdul aziz
npm : 2217051037
kelas : C
Prodi : S1-Ilmu Komputer

Pada jurnal tersebut penulis membahas penistaan agama yang dilakukan oleh ahok, penulis juga membahas masalah yang ditimbulkan akibat adanya penistaan agama tersebut. Penulis juga menyoroti kurangnya penegakan hukum dan perlindungan negara, yang dimana kedua hal tersebut adalah hal sangat penting yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia. Masalah yang ditimbulkan dari penegakan hukum di Indonesia adalah tindakan kriminalitas yang tinggi seperti pencurian, kekerasan, narkoba dan bahkan korupdi. oleh karena itu sistem peradilan harus ditingkatakan untuk menjamin kesejahteraan dan keamaan rakyat.

selain itu juga perlindungan negara menjadi masalah yang cukup serius seperti konflik sosial yang terus menjadi momok bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menjaga stabilitas politik yang ada di Indonesia agar masyarakat merasa aman.

Jadi inti dari jurnal tersebut membahas pentingnya Penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menghadapi berbagai macam konflik yang terus terjadi pada bangsa ini, Penulis juga menekankan agar kita sebagai manusia sangat penting untuk menghargai dan memahami perbedaan agama yang ada pada bangsa Indonesia

NAMA : Fuad Hamidan
NPM : 2257051025
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

Berikut analisis saya terhadap jurnal tersebut

Artikel jurnal ini membahas kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang pemimpin dengan gaya komunikasi yang tegas. Ahok dihadapkan pada risiko hukum sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang diputuskan berdasarkan pertimbangan hukum tanpa adanya tekanan dari masyarakat. Demonstrasi damai mayoritas umat Muslim di Indonesia menuntut penindakan Ahok secara profesional dan cepat, tetapi sebagian kelompok memanfaatkan demonstrasi ini untuk tindakan inkonstitusional. Pemerintah diingatkan akan tanggung jawabnya dalam melindungi warga negara dari tindakan merusak tatanan hukum dan memperlakukan semua warga dengan adil sesuai konstitusi Indonesia.

Kasus ini menyoroti tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun beberapa langkah telah diambil, seperti pembentukan lembaga penegak hukum untuk melawan korupsi, reformasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Tingkat kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan masalah hukum lainnya yang masih tinggi menunjukkan kekurangan dalam sistem yang ada. Artikel ini menekankan kurangnya kejujuran dan kepercayaan pada aparat penegak hukum dan birokrasi sebagai penyebab utama tingginya tingkat korupsi dan masalah hukum lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengatasi masalah ini untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat pada sistem keadilan dan meningkatkan tata kelola negara secara menyeluruh.

Artikel ini menggarisbawahi betapa pentingnya menghormati Konstitusi Indonesia serta melakukan perbaikan pada sistem hukum guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga keadilan. Dalam menghadapi tantangan ini, campur tangan pemerintah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk mencapai tingkat keadilan yang lebih optimal dalam masyarakat.

NAMA : Anisa Mitha Safitri
NPM : 2257051022
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Analisis saya terkait jurnal diatas:
kehadiran Negara
adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara
wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya.
Dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Masalah penegakan hukum di Indonesia
merupakan masalah yang sangat serius dan
terus menjadi perhatian pemerintah
saat ini, berbagai kebijakan pada bidang
hukum menjadi prioritas utama dalam rangka
penegakan hukum.

Reformasi hukum yang digadang gadang
hingga saat ini belum memenuhi harapan
masyarakat, terbukti masih tingginya angka
kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan
permasalahan hukum lainnya seperti pungutan
liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter
masyarakat terutama Aparat penegak hukum
dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak
amanah serta tidak jujur dalam menjaga
kepercayaan masyarakat dan negara bahkan
ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi
penyebab utama tingginya KKN serta
persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses
penegakan hukum yang kian dipertanyakan
oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh
Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar
kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat
harkat dan martabatnya. Bahwa Negara
menjamin dan melindungi seluruh warga
negara. Negara menjamin hak-hak setiap
warga negara, sebagaimana status dan fungsi
dari negara itu sendiri yang diatur dalam
Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama: Akhyar Nasrullah Adilian
NPM: 2217051127
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Dalam jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey, ditekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Jurnal ini menyoroti penggunaan perangkat kekuasaan negara seperti undang-undang dan aparat penegak hukum, serta pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi Indonesia dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, jurnal ini juga membahas isu penistaan agama oleh pejabat publik dan menekankan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan agama serta menjalankan proses hukum yang adil dan transparan. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu penegakan hukum dan perlindungan negara.

Nama : Nayya Tharissa M
NPM : 2257051016
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Alim Ulama, Kaum Pemudah organisasi sosial kemasyarakat mendesak kepada presiden untuk memprosesnya secara transparan dan terbuka kasus penistaan AlQuran yang dilakukan Ahok. Negara wajib melakukan meperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidak adil yang menerpan warga negaranya dalam UUD 1945 pasal 27 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali

Kepala pe,erintahan dan panglima tinggi mempunyai tugas untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman , bahaya , dan tantangan baik yang dari luar maupun dalam, sehingga NKRI tetap berdiri kokoh demi terwujudnga masyarakat sejahtera adil dan makmur.perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

perlindungan preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum yang bedasarkan Philipus dan hukum ini memliki ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. pada artikel trsebut perlindungan hukum preventif ini meurpakan subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnnya sebelum pemerintan memberikan hasil keputusan di akhir .Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.

NAMA: BIANKA ZAHIRRA PUTRI
NPM: 2217051115
KELAS: C
PRODI: ILMU KOMPUTER

Hasil analisis saya terhadap jurnal tersebut, yaitu:
Secara keseluruhan, jurnal tersebut membahas tentang Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Ahok dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan berbicara apa adanya tanpa memandang lawan bicaranya. Keputusan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Pada tanggal 4 November 2016, mayoritas Muslim melakukan demonstrasi damai untuk menuntut kepolisian agar secara profesional dan segera mengusut kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh Ahok. Demonstrasi tersebut didukung oleh ulama, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan. Meskipun demonstrasi berakhir dengan damai, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.

Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk melindungi semua warga negaranya dari tindakan yang dapat merusak tatanan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi setiap individu dari kejahatan dan ketidakadilan. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menghormati serta patuh pada hukum dan pemerintahan tersebut.

Nama : Devano Michael Nainggolan
NPM : 2217051081
Kelas : C
Prodi : ILKOMP

Dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara. Kepentingan untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan lembaga penegak hukum menjadi lebih jelas dalam situasi seperti ini, di mana seorang pejabat publik dapat melakukan pelanggaran serius terhadap hukum dan agama. Pemerintah harus memastikan bahwa proses hukum terhadap Ahok dilakukan secara adil dan transparan tanpa adanya intervensi politik yang tidak sesuai. Tindakan ini akan memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran penistaan agama tidak akan ditoleransi dan bahwa setiap pelaku akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, kepentingan perlindungan negara juga menjadi sangat penting dalam menghadapi kasus penistaan agama oleh pejabat publik. Dalam hal ini, pemerintah harus meningkatkan kemampuan negara dalam melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman dan memastikan kebebasan beragama dijaga dengan baik. Peningkatan kemampuan negara dalam melindungi warga negaranya juga harus didukung oleh penguatan kelembagaan, regulasi, dan perangkat hukum yang tepat. Dengan cara ini, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.

Nama : Zahratul Aini Ulfatunnisa
Npm : 2257051035
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer


Jurnal ini tentang tuntutan Alim Ulama, Kaum Pemuda, dan Organisasi Sosial kemasyarakatan untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan oleh Ahok. Meskipun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada sekelompok kecil yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut untuk melakukan tindakan inkonstitusional. Penegakan hukum yaitu usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik itu dalam bentuk undang-undang maupun sampai pada para penegak hukum antara lain yaitu : polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Dalam kasus tersebut, Ahok juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Meskipun Ahok adalah seorang gubernur yang berkuasa, namun hal tersebut tidak membuatnya dikecualikan dari hukum. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Artikel ini juga menekankan kita pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi Indonesia yang menjamin perlindungan hak-hak semua warga negara. Artikel ini juga menyerukan pemerintah untuk mengambil tindakan guna meningkatkan sistem hukum dan mengembalikan kepercayaan rakyat pada kemampuan pemerintah dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak mereka. Penulis juga menekankan pentingnya penerapan hukum dan proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus penistaan agama tersebut.

NAMA : MUHAMMAD NADHIF NANDITAMA
NPM : 2257051003
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER


Menurut jurnal yang berjudul "Penegakan hukum dan perlindungan negara" karya M. Husein Maruapey, penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal penting yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh besar pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai masalah dalam penegakan hukum, seperti sistem peradilan yang lamban dan korupsi yang merajalela. Korupsi menjadi masalah serius dan merugikan negara dan masyarakat. Tindakan kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan narkoba juga menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan menindak tegas pelaku kejahatan. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Di sisi lain, perlindungan negara juga menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah seperti bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial terus mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Negara harus bertindak cepat dan tanggap dalam menangani masalah ini dan memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari ancaman ini. Pemerintah harus meningkatkan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk bencana alam dan wabah penyakit. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem keamanan nasional dan menjaga stabilitas politik agar masyarakat merasa aman dan terlindungi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kemampuan negara dalam melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman.

Nama: Yunnisa Diah Pratiwi
NPM: 2217051078
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer

hasil analisis saya mengenai jurnal tersebut, yaitu Masalah penegakan hukum di Indonesia
merupakan masalah yang sangat serius dan
terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi
saat ini, berbagai kebijakan pada bidang
hukum menjadi prioritas utama dalam rangka
penegakan hukum.
Karakter
masyarakat terutama Aparat penegak hukum
dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak
amanah serta tidak jujur dalam menjaga
kepercayaan masyarakat dan negara bahkan
ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi
penyebab utama tingginya KKN serta
persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses
penegakan hukum yang kian dipertanyakan
oleh pencari keadilan menjadi salah satu
permasalahan yang harus dibenahi oleh
Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar
kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat
harkat dan martabatnya. Bahwa Negara
menjamin dan melindungi seluruh warga
negara. Negara menjamin hak-hak setiap
warga negara, sebagaimana status dan fungsi
dari negara itu sendiri yang diatur dalam
Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama : Maressia Anggel Firdaus
NPM : 2217051828
Kelas : C
Prodi : Ilmu Komputer

Dari jurnal Berjudul “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey dapat saya analisis sebagai bahwa:
Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi
untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan
segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum
Pemudah, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara
transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir
dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat
memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara
adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara
wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya.
dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Masalah penegakan hukum di Indonesia
merupakan masalah yang sangat serius dan
terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi
saat ini, berbagai kebijakan pada bidang
hukum menjadi prioritas utama dalam rangka
penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam
beberapa kesempatan melalui media cetak dan
elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan
mencampuri dan mengintervensi Persoalan
Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga
Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”.
Dilain pihak Presiden terus membentuk
lembaga –lembaga Hukum dalam rangka
memangkas pungutan liar pada area-area
pelayanan publik. Hal ini menunjukan
Presiden serius dengan proses penegakan
hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang digadang gadang
hingga saat ini belum memenuhi harapan
masyarakat, terbukti masih tingginya angka
kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan
permasalahan hukum lainnya seperti pungutan
liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter
masyarakat terutama Aparat penegak hukum
dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak
amanah serta tidak jujur dalam menjaga
kepercayaan masyarakat dan negara bahkan
ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi
penyebab utama tingginya KKN serta
persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses
penegakan hukum yang kian dipertanyakan
oleh pencari keadilan menjadi salah satu
permasalahan yang harus dibenahi oleh
Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar
kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat
harkat dan martabatnya. Bahwa Negara
menjamin dan melindungi seluruh warga
negara. Negara menjamin hak-hak setiap
warga negara, sebagaimana status dan fungsi
dari negara itu sendiri yang diatur dalam
Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama: MUHAMMAD IQBAL ANANDRA
NPM: 2217051091
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Artikel jurnal ini membicarakan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang pemimpin yang memiliki gaya komunikasi yang tegas. Ahok dihadapkan pada risiko hukum sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang diputuskan berdasarkan pertimbangan hukum tanpa adanya tekanan dari masyarakat. Demonstrasi damai yang dilakukan oleh mayoritas umat Muslim di Indonesia menuntut penegakan hukum terhadap Ahok secara profesional dan cepat, namun sebagian kelompok memanfaatkan demonstrasi ini untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Pemerintah diingatkan akan tanggung jawabnya dalam melindungi warga negara dari tindakan yang merusak tatanan hukum dan memperlakukan semua warga dengan adil sesuai konstitusi Indonesia.

Kasus ini mengungkapkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun beberapa langkah telah diambil, seperti pembentukan lembaga penegak hukum untuk melawan korupsi, reformasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Tingkat kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan masalah hukum lainnya yang masih tinggi menunjukkan kekurangan dalam sistem yang ada. Artikel ini menekankan kurangnya kejujuran dan kepercayaan pada aparat penegak hukum dan birokrasi sebagai penyebab utama tingginya tingkat korupsi dan masalah hukum lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengatasi masalah ini untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat pada sistem keadilan dan meningkatkan tata kelola negara secara menyeluruh.

Artikel ini menyoroti pentingnya menghormati Konstitusi Indonesia dan melakukan perbaikan pada sistem hukum guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga keadilan. Dalam menghadapi tantangan ini, campur tangan pemerintah menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mencapai tingkat keadilan yang lebih optimal dalam masyarakat.

Nama: Armi Yusnita
Npm: 2217051156
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Berdasarkan Jurnal Berjudul “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey hasil analisis saya yaitu sebagai berikut ini:
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal penting yang harus dijaga di Indonesia. Kedua hal ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang besar pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, Indonesia menghadapi berbagai masalah, termasuk sistem peradilan yang lamban dan korupsi yang merajalela. Korupsi di Indonesia menjadi masalah serius dan merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, tindakan kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan narkoba juga menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan menindak tegas pelaku kejahatan. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah.
Penulis menyoroti bahwa penistaan agama bukanlah masalah yang sepele dan tidak boleh disepelekan. Pejabat publik harus memahami dan menghargai perbedaan agama serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penulis juga menekankan pentingnya penerapan hukum dan proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus penistaan agama. Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum yang tegas dapat memperkuat perlindungan negara dan memastikan bahwa pelanggar hukum tidak terlepas dari konsekuensi hukum.
Secara keseluruhan, artikel ini memberikan analisis kritis yang baik terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok di Indonesia dan menyoroti pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam sebuah kasus yang melibatkan pejabat publik. Artikel ini juga menyoroti adanya kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia dan mengusulkan perbaikan sistem hukum untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Artikel ini sangat relevan dan penting dalam konteks Indonesia dan dunia internasional.

NAMA : RAFIF MAULANA
NPM : 2217051023
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER

Berdasarkan jurnal yang berjudul "Penegakan hukum dan perlindungan negara" karya M. Husein Maruapey, dapat ditarik beberapa analisis sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal yang sangat penting di Indonesia. Keduanya saling berkaitan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Masalah penegakan hukum di Indonesia meliputi sistem peradilan yang lambat dan tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi merupakan masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, tindakan kriminal seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi ancaman yang perlu ditangani dengan tegas.

3. Untuk mengatasi masalah penegakan hukum, pemerintah harus memperkuat sistem peradilan dan memberantas korupsi. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum dan yudisial, serta penguatan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

4. Perlindungan negara juga merupakan masalah serius di Indonesia. Ancaman seperti bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bertindak cepat dan tanggap dalam menangani masalah ini, termasuk dengan meningkatkan sistem pemantauan dan peringatan dini.

5. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem keamanan nasional dan menjaga stabilitas politik agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Analisis ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara di Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem penegakan hukum, memerangi korupsi, dan meningkatkan kemampuan negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman. Hal ini akan membawa kemajuan yang lebih baik dan menciptakan kondisi kehidupan yang aman dan damai bagi masyarakat.

Nama : Trio sakti ardika
Npm : 2257051012
Kelas : C
Prodi : ILMU KOMPUTER

Dalam analisis jurnal terkait kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi perhatian utama. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena melibatkan isu sensitif terkait agama dan kebebasan berbicara.
Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk mengevaluasi apakah proses hukum berjalan secara transparan, adil, dan independen. Kasus semacam ini menguji kemandirian sistem peradilan dalam menghadapi tekanan politik atau opini publik. Pentingnya menjaga objektivitas dan netralitas aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Selain itu, perlindungan negara juga menjadi pertimbangan penting dalam kasus ini. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk kebebasan beragama dan berpendapat. Dalam konteks penistaan agama, perlindungan negara harus memastikan bahwa kebebasan berbicara dijaga sejalan dengan menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama. Penting untuk mengevaluasi tindakan dan kebijakan yang diambil oleh negara dalam menangani kasus ini, apakah telah mencerminkan perlindungan yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat.
Analisis kritis terhadap kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini memerlukan pemahaman mendalam tentang penegakan hukum yang berjalan serta perlindungan negara yang diberikan dalam konteks kebebasan beragama dan kebebasan berbicara. Penting untuk menghasilkan keputusan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, serta menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka menjaga kedamaian dan harmoni sosial.

NAMA: Ghulam Daris Fauzan
NPM : 2217051044
KELAS : C
PRODI : S! ILMU KOMPUTER

Penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan dua aspek penting yang perlu dijaga di Indonesia. Keduanya saling terkait dan memiliki dampak besar terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk lambatnya sistem peradilan dan tingginya tingkat korupsi. Korupsi merupakan masalah serius yang merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, tindakan kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan peredaran narkoba juga menjadi masalah serius yang harus ditangani secara serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat sistem penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ini dapat dicapai melalui reformasi hukum dan yudisial, serta penguatan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Di sisi lain, perlindungan negara juga merupakan isu serius di Indonesia. Bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial merupakan ancaman yang terus menerus mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bertindak cepat dan tanggap dalam menangani masalah ini serta memastikan perlindungan masyarakat dari ancaman tersebut. Peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini terhadap bencana alam dan wabah penyakit perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem keamanan nasional dan menjaga stabilitas politik agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Secara keseluruhan, penegakan hukum dan perlindungan negara merupakan dua isu penting di Indonesia. Pemerintah perlu menguatkan sistem penegakan hukum dan lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kapasitas negara dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai.