PKN ILKOM C, Selasa 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023

NAMA : AHLAN SAYYID ALGHIFFARI
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER

Berdasarkan video tersebut dapat saya analisis bahwa :
Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum berlaku di atas segalanya dan tidak ada yang di atas hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di Indonesia, prinsip supremasi hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Customary law atau hukum adat merujuk pada sistem hukum yang mendasarkan keputusan hukum pada kebiasaan dan tradisi suatu masyarakat tertentu, bukan pada peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum lainnya. Disebut juga dengan interactional law atau hukum interaksi adalah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat yang berbeda-beda di wilayah yang sama.

Reformasi 1998 memperkenalkan reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Reformasi ini juga membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan Demokratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan Desentraslisasi : Penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER

Berikut analisis saya terhadap video tersebut :

Video "Supremasi Hukum Bagian 2" membahas tentang konsep supremasi hukum dan bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan dalam praktiknya. Pembicara dalam video ini menekankan pentingnya supremasi hukum dalam sebuah negara dan bagaimana hukum harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah.

Video ini membahas beberapa contoh bagaimana supremasi hukum dapat diwujudkan dalam praktiknya, seperti memastikan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, memastikan independensi dan integritas dari sistem peradilan, dan menegakkan hak asasi manusia. Pembicara juga membahas tantangan dan hambatan yang dapat menghalangi supremasi hukum, seperti korupsi, ketidakadilan, dan intervensi politik.

Secara keseluruhan, video ini menyoroti pentingnya supremasi hukum sebagai prinsip dasar bagi negara yang berfungsi dengan baik dan mengajak para pemirsa untuk memperjuangkan supremasi hukum dan memperjuangkan hak asasi manusia serta keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang kuat dan adil.

NAMA: SAFIRA AULIA
NPM: 2217051041
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Dalam video tersebut berdasarkan analisis saya tentang supremasi hukum di Indonesia adalah dimana terdapat berbagai variasi hukum ada sebagai Lembaga yang terpercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur oleh hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang kompleks tidak dapat menyerahkan segala sesuatunya kepada internasional law. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membentuk struk hukum baru yang menjadi sandaran,hukum modern menjadi peran atas social politik yang penting dan dicari dikalangan dunia modern yang semakin kompleks.

Seperti yang tercantum pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,Republik Indonesia merupakan negara hukum.Kita perlu menciptakan negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya,agar Indonesia tidak menjadi self even para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi yang tertulis sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi: Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Desentralisasi: Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

NAMA : Elsa Dwi Agresty
NPM : 2217051058
KELAS : C
PRODI : Ilmu Komputer

SUPREMASI HUKUM

Berdasarkan video diatas yang dapat saya analisis adalah dalam berbagai variasi, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern seperti sekarang ini, kehidupan modern membutuhkan hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern yang menjadi peran atas sosial politik yang dicari ditengah dunia modern yg kompleks .

Sebagaimana dalam UUD 1945 indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan ilmu dan teknologi kita perlu menjadi negara hukum ynag berbasis pengetahuan dan teknologi untuk membahagiakan rakyatnya. Kalau tidak indonesia menjadi tempat para koruptor yang mampu menggunakan jasa pengacara untuk memainkan hukum.

Reformasi 1998 membuka babak baru dalam hukum indonesia. Slogan demokrasi antara lain demokratisasi yaitu transisi ke rezim politi yang lebih demokratis dan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan masyarakat madani membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari pantaun masyarakat dibuktikan dengan terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Coruption Watch (ICW), Police Watch,Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

NAMA : Rafid Haryu Novrian
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER

Berdasarkan video tersebut dapat saya analisis bahwa :

Video tersebut memberikan pemahaman tentang konsep supremasi hukum yang harus dijunjung tinggi dalam sebuah negara yang demokratis. Hal ini penting karena supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal ini, hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. Untuk mewujudkan supremasi hukum, beberapa tantangan dan hambatan seperti korupsi, ketidakadilan, dan intervensi politik perlu diatasi dengan tekad yang kuat.

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, dalam menghadapi kehidupan modern yang kompleks, dibutuhkan hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi untuk membahagiakan rakyatnya. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum.

Pembangunan masyarakat madani di Indonesia membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari pantaun masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat dapat memperjuangkan supremasi hukum dan memperjuangkan hak asasi manusia serta keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang kuat dan adil. Sehingga, diharapkan bahwa Indonesia dapat membangun sistem hukum yang berkeadilan dan efektif untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

NAMA : MAHARANI WAHYU TANTRI
NPM : 2217051051
KELAS : C

Analisis video berjudul "Supremasi Hukum Bagian 2"
Berikut adalah hasil analisis saya terhadap video tersebut :

Video tersebut membahas tentang supremasi hukum sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur tata negara dan masyarakat. Indonesia dijelaskan sebagai negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa slogan reformasi tahun 1988 adalah demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi merujuk pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi merujuk pada penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dalam konteks supremasi hukum, demokratisasi dan desentralisasi memiliki peran penting dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia. Demokratisasi dapat memastikan partisipasi publik dalam proses perumusan dan pelaksanaan hukum, sedangkan desentralisasi dapat memastikan pelaksanaan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Nama: Bastian Permata Romadon
NPM: 2217051109
Kelas: C
Prodi: Ilmu Komputer

Berikut adalah yang saya dapat dari video tersebut:

Mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Kehidupan modern beserta kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi perangkat sosial politik yang penting dan dicari di dunia modern yang semakin kompleks. Sementara itu, Indonesia merupakan negara hukum, yang juga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, cara hukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka.

Reformasi 1998 yang bergulir membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di indonesia, slogannya antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan telah membuka koridor-koridor baru berupa lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

NAMA: Joe Febrian Sinuraya
NPM: 2217051143
KELAS: C
PRODI: S1 Ilmu Komputer

Setelah saya menonton video tersebut, maka saya dapat menganalsis bahwa :
Video tersebut menunjukkan pengertian supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum berlaku di atas segalanya dan tidak ada yang di atas hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di Indonesia, prinsip supremasi hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, dalam menghadapi kehidupan modern yang kompleks, dibutuhkan hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi untuk membahagiakan rakyatnya. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum.
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam hukum indonesia. Slogan demokrasi antara lain demokratisasi yaitu transisi ke rezim politi yang lebih demokratis dan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan masyarakat madani membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari pantaun masyarakat dibuktikan dengan terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Coruption Watch (ICW), Police Watch,Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

NAMA : Eric Sanjaya Sipayung
NPM : 2217051116
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

Berdasarkan Video tersebut saya menganalisis bahwa
Supremasi hukum adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi yang tertinggi dan harus dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada individu atau institusi yang di atas hukum, dan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada proses yang adil dan transparan.

Di Indonesia, konsep supremasi hukum telah diakui dalam konstitusi dan dianggap sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum dan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, praktiknya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ini.Pada beberapa kasus, pemerintah dan pejabat publik terkadang tidak menghormati hukum dan tidak menegakkan keadilan secara adil dan transparan. Kasus-kasus seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial masih sering terjadi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa supremasi hukum masih belum sepenuhnya diterapkan secara efektif.

Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia, termasuk kekurangan sumber daya dan anggaran untuk lembaga penegak hukum, kurangnya konsistensi dan keberanian dalam menegakkan hukum terutama terhadap pihak-pihak yang kuat, dan adanya korupsi dan nepotisme yang merusak sistem hukum. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kepastian hukum dan keadilan.

NAMA : Nurul Izzah
NPM : 2217051022
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Berikut hasil analisis saya berdasarkan video diatas:

Hukum adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat dalam berbagai variasinya. Hukum alam dapat digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sederhana, namun negara dan masyarakat modern yang kompleks membutuhkan struktur hukum baru yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern.

 Sebagai negara hukum, Indonesia perlu memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya. Salah satu cara untuk menciptakan negara hukum yang baik adalah dengan mengejar demokratisasi dan desentralisasi. Namun, jika cara perhukum yang dilakukan keliru, hal tersebut dapat menimbulkan malapetaka. 

Oleh karena itu, masyarakat madani perlu membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan sorotan dan kontrol terhadap penyelenggaraan hukum di Indonesia.

NAMA : Ferdinand Lauren
NPM : 2217051065
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan di atas segala-galanya, tanpa terkecuali. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Prinsip supremasi hukum dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, dan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini berperan penting dalam menjaga kebebasan dan hak asasi manusia, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Sementara itu, customary law atau hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berbasis pada kebiasaan dan tradisi suatu masyarakat, bukan pada peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum lainnya. Dalam sistem hukum ini, keputusan hukum didasarkan pada kesepakatan dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Hukum adat juga dikenal sebagai hukum interaksi atau interactional law, karena mengatur hubungan antara masyarakat yang berbeda-beda di wilayah yang sama. Meskipun diakui secara resmi di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat masih terus menjadi perdebatan dan tantangan bagi sistem hukum nasional. Namun, dengan adanya reformasi politik, ekonomi, dan sosial pada tahun 1998, diharapkan terdapat upaya yang lebih besar untuk mengakui dan melindungi hukum adat serta mendorong kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia.

NAMA : YUNIA SAPUTRI
NPM : 2217051106
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

Analisis video Supremasi Hukum Bagian 2:
Video tersebut membahas tentang supremasi hukum sebagai lembaga yang bertugas mengontrol penyelenggaraan negara dan masyarakat. Indonesia digambarkan sebagai negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.Dijelaskan pula bahwa semboyan reformasi tahun 1988 adalah demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengacu pada peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi mengacu pada penyerahan kekuasaan negara dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dalam kerangka supremasi hukum, demokratisasi dan desentralisasi berperan penting dalam penguatan sistem hukum Indonesia. Demokratisasi dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan undang-undang, sedangkan desentralisasi dapat menjamin penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

NAMA : MUHAMMAD FAJAR ALFAD
NPM : 2217051148
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Analisis video :
konten dari video "Supremasi Hukum Bagian 2" yang membahas konsep supremasi hukum dan penerapannya dalam praktik di Indonesia. video tersebut menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam negara dan bagaimana hukum harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. beberapa contoh mengenai bagaimana supremasi hukum dapat diimplementasikan dalam praktiknya. Hal ini termasuk asas praduga tak bersalah, keberlanjutan dan integritas sistem peradilan, serta penegakan hak asasi manusia. tantangan dan hambatan yang dapat menghalangi supremasi hukum, seperti korupsi, ketidakadilan, dan intervensi politik, juga dibahas.

video ini menekankan pentingnya supremasi hukum sebagai prinsip dasar untuk memastikan negara berfungsi dengan baik dan berjuang demi supremasi hukum, hak asasi manusia, dan keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang kuat dan adil.

NAMA : Bintang Ferinantama
NPM : 2257051030
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Dari video tersebut hal yang dapat saya analisis adalah:
Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan semua orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum. Supremasi hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.Salah satu tantangan dalam menerapkan supremasi hukum adalah adanya ketidakadilan dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Reformasi tahun 1998 membuka era baru dalam sistem hukum Indonesia. Ada beberapa slogan yang diusung dalam reformasi tersebut, antara lain "demokratisasi" yang berarti peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis dan "desentralisasi" yang mengacu pada penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan prinsip otonomi.

NAMA: Cakrawangsa Praba Alkautsar
NPM: 2217051003
KELAS: C
PRODI: Ilmu Komputer

Analisis:

Video tersebut memberikan pemahaman tentang konsep negara hukum yang harus dipatuhi dalam negara demokrasi. Hal ini penting karena aturan hukum memastikan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal ini, hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. Untuk mewujudkan supremasi hukum, berbagai tantangan dan hambatan seperti korupsi, ketidakadilan, dan campur tangan politik harus diatasi dengan tegas.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, konstitusi (1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, menghadapi kompleksitas kehidupan modern membutuhkan hukum baru yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, Indonesia harus menjadi negara hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membahagiakan rakyatnya. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan pada sektor hukum dan peradilan Indonesia melalui demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum.

Reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 membuka babak baru dalam administrasi hukum Indonesia, yang kata kuncinya meliputi demokratisasi dan desentralisasi. Perkembangan tersebut membuka koridor baru berupa LSM seperti ICW, Police Watch dan MAPPI.

NAMA: ANANDA KARUNIA PUTRI
NPM: 2217051152
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Analisis saya terhadap video tersebut adalah:
Supremasi Hukum bagian 2
Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru. Hukum modern sangat dicari di tengah dunia kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD NKRI 1945 Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.

Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan antara lain adalah
- Demokratisasi = Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
- Desentralisasi= Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas ekonomi.

Nama : Rita Irma Yani
NPM ,: 2217051047
Kelas : C
Prodi : Ilmu Komputer

Video tersebut membahas tentang peran hukum dalam mengatur dan menata negara dan masyarakat, dengan fokus pada konteks Indonesia. Video tersebut juga menyoroti pentingnya negara menjadi negara hukum berbasis pengetahuan dan teknologi guna memajukan dan membahagiakan rakyatnya.

Video tersebut menyebutkan bahwa dalam UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum modern dianggap penting untuk mengatasi kompleksitas dunia modern dan peran sosial politik yang dicari.

Reformasi tahun 1998 disebutkan sebagai babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Reformasi ini mencakup aspek-aspek seperti demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi mencakup penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi.

Selain itu, divideo juga menyinggung pembangunan masyarakat madani, yang mengacu pada pembangunan masyarakat yang partisipatif, responsif, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam konteks ini, munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menunjukkan adanya perhatian terhadap pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan hukum.

Secara keseluruhan, video tersebut menggarisbawahi pentingnya negara menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi dalam rangka membahagiakan rakyatnya, mengatasi masalah korupsi, dan mendorong partisipasi serta pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.

Nama : Ayu Puspitasari
Npm : 2217051011
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Berdasarkan video tersebut dapat saya analisis bahwa :

Video tersebut menjelaskan tentang supremasi hukum bagian ke 2 dimana Lembaga hukum dianggap sebagai regulator negara yang penting untuk mengatur tata kelola negara, yang terwujud melalui berbagai macam bentuk peraturan hukum, termasuk hukum modern. Kehidupan modern tersebut sekaligus dengan kemajuannya membentuk struk hukum baru yang menjadi sandaran,hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari dikalangan dunia modern yang semakin kompleks.

Pada tahun Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum dan diharapkan terdapat upaya yang lebih besar untuk mengakui dan melindungi hukum adat serta mendorong kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia.

Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat dapat memperjuangkan supremasi hukum dan memperjuangkan hak asasi manusia serta keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang kuat dan adil.

Nama : Rizky Arrasyid
NPM : 2217051086
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Analisis saya berdasarkan video tersebut :

Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur tindakan individu dan lembaga dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah dan pejabat publik, harus tunduk pada hukum dan tidak berada di atasnya.

Penting untuk memahami prinsip-prinsip supremasi hukum sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan global. Melalui pemahaman tentang prinsip-prinsip ini, siswa dapat mengembangkan sikap yang menghargai pentingnya hukum dalam membangun masyarakat yang adil, setara, dan berperadaban.

NAMA : ARIP SAPUTR
NPM : 2217051061
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

Berdasarkan video yang saya sudah analisis bahwa :
video " supremasi Hukum bagian 2 " berdasarkan analisis saya supermasi hukum ini artinya upaya penegakan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi. Penempatan hukum yang sesuai tempatnya ini dapat melindungi seluruh rakyat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara itu sendiri.

Dalam definisi lain, supremasi hukum diartikan sebagai penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas. Prinsip tersebut akan melahirkan kepastian hukum yang mengarah pada lahirnya budaya politik yang taat dan sadar hukum. Demikian menurut penjelasan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Hasim.

bertujuan supaya untuk memberikan perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh individu lainnya. Supremasi hukum juga menjadi jaminan kedudukan yang sama dalam hukum bagi setiap warga negara. Pada akhirnya, hal tersebut dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara.

Nama : Dimas Adivia
NPM : 2217051075
Kelas : C
Prodi : Ilmu Komputer

Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi dasar tertinggi dalam suatu negara, dan bahwa semua orang, termasuk pemerintah dan pejabat publik, harus tunduk pada hukum yang sama. Pada video "Supremasi Hukum Bagian 2" diberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam praktik.

Prinsip supremasi hukum juga mengandung arti bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan harus diambil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Ini berarti bahwa pemerintah tidak boleh bertindak di luar batas kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan harus tunduk pada pengawasan dan kontrol hukum.

Selain itu, pada video "Supremasi Hukum Bagian 2" juga dapat menunjukkan bagaimana hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu terhadap status sosial atau ekonomi seseorang.

NAMA : FIRMANSYAH ABDUL AZIZ
NPM : 2217051037
KELAS : C

Analisis saya bahwa
Video ini menjelaskan dengan sangat jelas dan detail apa itu Supremasi hukum dan mengapa memastikannya penting di negara demokrasi. Selain itu, video ini menyoroti peran penting masyarakat sipil dalam memperkuat institusi hukum dan peradilan.

Video ini juga menyoroti beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapan supremasi hukum, seperti korupsi, ketidakadilan, dan campur tangan politik, serta bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi. Selain itu, video ini membahas bagaimana reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan di sektor hukum dan peradilan Indonesia melalui demokratisasi dan desentralisasi.

Video ini juga menyoroti pentingnya pembangunan masyarakat sipil di Indonesia dan peran organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan memperkuat peradilan Sistem hukum yang kuat.. Terakhir, video supremasi hukum 2 memberikan wawasan yang sangat penting dan dibutuhkan bagi masyarakat yang ingin memahami pentingnya negara hukum dan peran masyarakat sipil dalam mendukungnya. Video ini cocok untuk siapa saja yang tertarik dengan masalah hukum dan peradilan dan ingin memahami bagaimana mereka dapat membantu mendukung supremasi hukum di masyarakat.

Nama: Widyasti Bella Kurnia
NPM: 2217051092
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Berdasarkan video tersebut, supremasi hukum adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi yang tertinggi dan dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Konsep ini diakui dalam konstitusi Indonesia, tetapi praktiknya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ini. Tantangan dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia meliputi kekurangan sumber daya dan anggaran, kurangnya konsistensi dan keberanian dalam menegakkan hukum, serta adanya korupsi dan nepotisme yang merusak sistem hukum. Namun, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat supremasi hukum agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kepastian hukum dan keadilan.

Video memberikan pemahaman tentang konsep negara hukum dalam konteks negara demokrasi. Aturan hukum penting untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. Untuk mewujudkan supremasi hukum, tantangan seperti korupsi, ketidakadilan, dan campur tangan politik harus diatasi dengan tegas. Meskipun konstitusi Indonesia menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, kehidupan modern yang kompleks membutuhkan hukum baru yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebahagiaan rakyatnya. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan peradilan Indonesia melalui demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum. Reformasi tersebut membuka babak baru dalam administrasi hukum Indonesia, yang melibatkan LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

NAMA : Fuad Hamidan
NPM : 2257051025
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

analisis saya terhadap video tersebut yaitu:

Supremasi hukum memiliki peran krusial dalam negara yang demokratis untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada aturan hukum yang sama. Di Indonesia, konstitusi UUD 1945 menegaskan status negara sebagai negara hukum. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketidakadilan, dan intervensi politik, guna mencapai supremasi hukum yang ideal. Melalui reformasi tahun 1998, terjadi perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial di Indonesia, dengan melibatkan aspek demokratisasi dan desentralisasi, untuk memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.
Reformasi 1998 di Indonesia mengarahkan perubahan dalam bidang hukum dengan tujuan utama meningkatkan demokrasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum. Konsep pembangunan masyarakat madani memainkan peran kunci dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Reformasi tersebut membawa perubahan penting dalam sistem hukum Indonesia, mempromosikan demokrasi dan pemberantasan korupsi, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan hukum.

NAMA : Anisa Mitha Safitri
NPM : 2257051022
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Analisis saya terkait video diatas:
Hukum adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat dalam berbagai variasinya. Hukum alam dapat digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sederhana, namun negara dan masyarakat modern yang kompleks membutuhkan struktur hukum baru yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern.

Sebagai negara hukum, Indonesia perlu memiliki hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang mampu memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya. Salah satu cara untuk menciptakan negara hukum yang baik adalah dengan mengejar demokratisasi dan desentralisasi. Namun, jika cara perhukum yang dilakukan keliru, hal tersebut dapat menimbulkan malapetaka.

Oleh karena itu, masyarakat madani perlu membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan sorotan dan kontrol terhadap penyelenggaraan hukum di Indonesia.

NAMA: Akhyar Nasrullah Adilian
NPM: 2217051127
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Berdasarkan analisis video, supremasi hukum di Indonesia didefinisikan sebagai landasan kuat dalam mengatur tata kelola negara dan masyarakat. Konsep ini sudah diterapkan sejak zaman kuno dan memiliki manfaat seperti stabilitas politik, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi warga negara. Namun, meskipun Indonesia memiliki undang-undang dan lembaga yang menegakkan hukum, masih terdapat kendala dalam implementasi, seperti kelemahan dalam sistem peradilan dan minimnya akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

Untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas lembaga peradilan, memperkuat sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Hukum di Indonesia harus menjadi penanggung jawab perekonomian, bukan penghambat negara. Hukum dan keteraturan merupakan pertahanan negara yang lebih penting dari alat perang dan sains.

Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan tujuan demokratisasi dan desentralisasi. Desentralisasi dilakukan dengan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani membuka koridor baru yang memungkinkan masyarakat mengawasi penyelenggaraan hukum, terbentuklah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI. Tujuannya adalah menciptakan negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya dan menghindari korupsi.

Nama : Nayya Tharissa M
NPM : 2257051016
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Berdasarkan video dapat saya analisis bahwa:

Supermasi hukum juga di percaya sebagai lembanga untuk mengatur ngera dan masyarakatnya. Dalam konteks supermasi hukum memiliki peran yang sangkat penting untuk memperkuat system hukum yang ada di Indonesia. Pada reformasi 1998 bergulirnya pelanggran hukum yang ada di Indonesia dengan slogn yang di miliki adalah “demokrasi dan desentralisasi”.

NAMA: BIANKA ZAHIRRA PUTRI
NPM: 2217051115
KELAS: C
PRODI: ILMU KOMPUTER

Hasil analisis saya terhadap video tersebut, yaitu:
Hukum memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertujuan mengatur dan merapikan negara dan masyarakat dalam segala variasinya. Hukum alam telah menjadi cara yang efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat yang sederhana, namun keberadaannya tidak cukup untuk menangani kompleksitas negara dan masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembentukan struktur hukum baru yang sengaja dirancang seperti hukum modern.

Sebagai negara yang mengedepankan prinsip negara hukum, Indonesia harus memiliki hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menciptakan suatu negara yang mampu menyediakan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Salah satu pendekatan yang ditempuh untuk membangun sistem hukum yang baik adalah dengan memperjuangkan demokratisasi dan desentralisasi. Namun, jika pelaksanaan hukum dilakukan dengan cara yang salah, hal tersebut dapat mengakibatkan bencana.

Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mampu memberikan pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan hukum di Indonesia. Lembaga-lembaga ini akan memberikan sorotan terhadap proses peradilan dan kebijakan hukum, serta berkontribusi dalam menjaga agar hukum di negara ini berjalan dengan baik dan adil.

NAMA : Devano Michael Nainggolan
NPM : 2217051081
KELAS : C
PRODI : Ilmu Komputer

Video "Supremasi Hukum Bagian 2" membahas tentang pentingnya prinsip supremasi hukum dalam sebuah negara, di mana hukum harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. Pembicara dalam video ini menyoroti beberapa contoh bagaimana supremasi hukum dapat diwujudkan dalam praktiknya, seperti memastikan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, memastikan independensi dan integritas dari sistem peradilan, dan menegakkan hak asasi manusia. Video ini juga membahas tantangan dan hambatan yang dapat menghalangi supremasi hukum, seperti korupsi, ketidakadilan, dan intervensi politik.

Juga disebutkan bahwa reformasi 1998 memperkenalkan reformasi politik, ekonomi, dan sosial, termasuk perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan Demokratisasi dan Desentraslisasi. Reformasi ini mengacu pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Nama : Zahratul Aini Ulfatunnisa
Npm : 2257051035
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Berdasarkan video tersebut menurut analisis saya bahwa :

Video tersebut menjelaskan tentang supremasi hukum bagian ke 2 dimana Lembaga hukum dianggap sebagai regulator negara yang penting untuk mengatur tata kelola negara, yang terwujud melalui berbagai macam bentuk peraturan hukum, termasuk hukum modern. Kehidupan modern tersebut sekaligus dengan kemajuannya membentuk struk hukum baru yang menjadi sandaran,hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting dan dicari dikalangan dunia modern yang semakin kompleks. Pada tahun Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum dan diharapkan terdapat upaya yang lebih besar untuk mengakui dan melindungi hukum adat serta mendorong kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat dapat memperjuangkan supremasi hukum dan memperjuangkan hak asasi manusia serta keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang kuat dan adil.

NAMA: MUHAMMAD NADHIF NANDITAMA
NPM: 2257051003
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum berlaku di atas segalanya dan tidak ada yang di atas hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Prinsip ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh individu lainnya dan menjadi jaminan kedudukan yang sama dalam hukum bagi setiap warga negara. Di Indonesia, prinsip supremasi hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi dasar konsep negara hukum. Penegakan supremasi hukum harus dilakukan dengan prinsip negara hukum dan prinsip konstitusi. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum harus dilakukan oleh semua pihak, baik penegak hukum maupun pencari keadilan. Penegakan supremasi hukum memiliki ciri-ciri, yaitu hukum harus dapat berperan sebagai panglima dan harus dilaksanakan secara taat sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Hal ini dilakukan agar bisa menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang lebih bersih serta sesuai dengan prinsip hukum itu sendiri

NAMA:Yunnisa Diah Pratiwi
NPM: 2217051078
KELAS: C
PRODI: S1 Ilmu Komputer

hasil analisis saya mengenai video tersebut adalah supermasi hukum ini artinya upaya penegakan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi. Penempatan hukum yang sesuai tempatnya ini dapat melindungi seluruh rakyat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara itu sendiri.
Reformasi tahun 1998 disebutkan sebagai babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Reformasi ini mencakup aspek-aspek seperti demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi mencakup penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi.

NAMA: MUHAMMAD IQBAL ANANDRA
NPM: 2217051091
KELAS: C
PRODI: ILMU KOMPUTER

Video tersebut membahas pentingnya negara hukum dalam negara demokrasi. Aturan hukum memastikan bahwa semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks Indonesia, konstitusi menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Namun, kehidupan modern membutuhkan hukum yang dapat dipercaya dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan peradilan Indonesia dengan demokratisasi dan desentralisasi. Reformasi ini membuka peluang bagi LSM seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI untuk berperan dalam memperkuat sistem hukum.

Nama : Maressia Anggel Firdaus
NPM : 2217051828
Kelas : C
Prodi : Ilmu Komputer


Berdasarkan vidio tersebut dapat saya analisis bahwa :
Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menetapkan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus dihormati oleh semua pihak, tanpa kecuali. Prinsip supremasi hukum juga menegaskan bahwa Konstitusi adalah undang-undang tertinggi di negara tersebut dan semua hukum dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan Konstitusi. Jika ada perbedaan antara hukum dan Konstitusi, maka Konstitusi harus dianggap lebih tinggi.
Keberadaan prinsip supremasi hukum sangat penting dalam menjaga keadilan dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Jika tidak ada supremasi hukum, maka akan sulit untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di bawah hukum dan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi.

supremasi hukum memiliki nilai-nilai yang esensial untuk menciptakan tata kelola negara yang baik. keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, integritas lembaga peradilan, pemberantasan korupsi, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan beberapa nilai penting yang harus dijunjung tinggi dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia dan negara lainnya.
Secara keseluruhan, prinsip supremasi hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Meskipun penerapannya memiliki tantangan dan kendala, prinsip ini harus tetap ditegakkan untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama di bawah hukum dan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi.

Nama: Armi Yusnita
Npm: 2217051156
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Berikut ini adalah hasil analisis saya terhadap video tersebut :

"Supremasi Hukum Bagian 2" membahas tentang konsep supremasi hukum dan bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan dalam praktiknya. Pembicara dalam video ini menekankan pentingnya supremasi hukum dalam sebuah negara dan bagaimana hukum harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah.

Dalam video ini membahas beberapa contoh bagaimana supremasi hukum dapat diwujudkan dalam praktiknya, seperti memastikan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, memastikan independensi dan integritas dari sistem peradilan, dan menegakkan hak asasi manusia. Pembicara juga membahas tantangan dan hambatan yang dapat menghalangi supremasi hukum, seperti korupsi, ketidakadilan, dan intervensi politik.

Setelah menganalisis video tersebut secara keseluruhan, video ini menyoroti pentingnya supremasi hukum sebagai prinsip dasar bagi negara yang berfungsi dengan baik dan mengajak para pemirsa untuk memperjuangkan supremasi hukum dan memperjuangkan hak asasi manusia serta keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang kuat dan adil

Nama : Rafif Maulana
Kelas : C
NPM : 2217051023
PRODI : ILMU KOMPUTER

Berdasarkan video tersebut, dapat ditarik beberapa analisis sebagai berikut:

1. Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum berlaku di atas segalanya dan tidak ada yang di atas hukum. Hal ini penting dalam memastikan bahwa setiap individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

2. Hukum adat atau customary law merujuk pada sistem hukum yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi suatu masyarakat, bukan pada peraturan tertulis. Hal ini mencerminkan hukum yang berkembang dari interaksi sosial di dalam suatu masyarakat.

3. Reformasi 1998 di Indonesia tidak hanya melibatkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial, tetapi juga melibatkan perubahan dalam sektor hukum dan yudisial. Reformasi ini mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum, keberagaman sistem hukum, dan perubahan signifikan dalam sektor hukum yang terjadi dalam konteks Indonesia.

Nama : Trio sakti ardika
Npm : 2257051012
Kelas : C
Prodi : ILMU KOMPUTER

Berdasarkan video tersebut dapat saya analisis yaitu :
Hukum memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertujuan mengatur dan merapikan negara dan masyarakat dalam segala variasinya. Hukum alam telah menjadi cara yang efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat yang sederhana, namun keberadaannya tidak cukup untuk menangani kompleksitas negara dan masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembentukan struktur hukum baru yang sengaja dirancang seperti hukum modern.
Di Indonesia, konsep supremasi hukum telah diakui dalam konstitusi dan dianggap sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum dan pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, praktiknya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ini.Pada beberapa kasus, pemerintah dan pejabat publik terkadang tidak menghormati hukum dan tidak menegakkan keadilan secara adil dan transparan. Kasus-kasus seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial masih sering terjadi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa supremasi hukum masih belum sepenuhnya diterapkan secara efektif.Reformasi 1998 memperkenalkan reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Reformasi ini juga membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan Demokratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan Desentraslisasi : Penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

NAMA: Ghulam Daris Fauzan
NPM: 2217051044
KELAS: C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Analisis saya:
Video tersebut menjelaskan tentang konsep supremasi hukum yang menyatakan bahwa hukum berada di atas segalanya dan tidak ada yang berada di atas hukum. Prinsip ini menjamin bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus patuh pada hukum yang sama dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di Indonesia, prinsip supremasi hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, diperlukan pembaharuan hukum untuk menjadi landasan yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan rakyatnya. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan demokratisasi dan desentralisasi, yang bermanfaat bagi masyarakat dan memperkuat sistem hukum.

Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip demokratisasi dan desentralisasi menjadi sorotan, yang meliputi transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan pemberian kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pembangunan masyarakat madani membuka ruang baru yang memastikan agar penyelenggaraan hukum tetap dalam pengawasan masyarakat. Hal ini terlihat dari munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).