Nama : M. Febri Ardiyan Saputra
Npm : 2217051019
Kelas : D
Jurusan : S1 Ilmu Komputer

Supremasi Hukum
Secara umum, supremasi hukum merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara merata, artinya warga negara dan para kepemerintahan memiliki suatu aturan dan hukum yang telah ditetapkan. Dengan mengutamakan supremasi hukum, negara dapat menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi warganya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum. Pada masa orde otoriter, supremasi hukum seringkali diabaikan atau bahkan dilanggar oleh penguasa atau rezim yang berkuasa, seperti Penyalahgunaan kekuasaan, Pembatasan kebebasan sipil, dan lain sebagainya.

Dizaman sekarang, supremasi hukum harus dapat tetap terjaga dan menjadi landasan yang kuat bagi keberlangsungan sistem hukum dan demokrasi yang baik dengan caranya Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum, Menghormati hak asasi manusia, Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum, dan lain sebagainya.
“Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan”. -Albert Einstein-

NAMA : M. FEBRI ARDIYAN SAPUTRA

NPM : 2217051019

KELAS : D

PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

NAMA : M. FEBRI ARDIYAN SAPUTRA

NPM : 2217051019

KELAS : D

PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Nama : M. Febri Ardiyan Saputra
Npm : 2217051019
Kelas : D

Demokrasi Sila Keempat menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberagaman, persatuan, dan kesatuan dalam mengelola daerah. Prinsip ini menjadi dasar dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang prosesnya berjalan secara demokratis di mana rakyat secara langsung memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota, serta wakil kepala daerah yang akan memimpin pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu. Pemilukada di Indonesia diharapkan menjadi perwujudan konkret dari prinsip-prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan kepemimpinan daerah mereka melalui pemilihan yang bebas, jujur, adil, dan transparan.

Selain itu pada pelaksanaan demokrasi sila keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan permusyawaratan dalam pengambilan keputusan politik. Dalam pemilihan umum di Indonesia, musyawarah dan permusyawaratan dilakukan melalui berbagai tahapan seperti kampanye, debat, dan diskusi publik yang melibatkan calon kepala daerah, partai politik, dan masyarakat untuk berdialog, bertukar pendapat, serta mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan politik.

Nama : M. Febri Ardiyan Saputra
Npm : 2217051019
Kelas : D

Perkembangan Demokrasi di Indonesia
• Perkembangan demokrasi selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ditandai dengan upaya pembentukan dan pengembangan sistem politik yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

• Awal Kemerdekaan (1945-1959): Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara mengadopsi sistem demokrasi parlementer dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945. Namun, periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik, konflik internal, dan pergolakan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem politik.

• Perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 1959-1965 ditandai dengan perubahan sistem politik dan dinamika politik yang kompleks. Pada tahun 1959, Indonesia mengganti sistem politiknya menjadi sistem demokrasi parlementer. Periode ini juga ditandai dengan dinamika politik yang kompleks dan konflik antara berbagai kepentingan politik. Persaingan politik antara partai politik, kelompok sosial, dan golongan politik meningkat, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik. Beberapa peristiwa penting dalam periode ini antara lain Gerakan 30 September 1965, pemberontakan di berbagai daerah, dan pergolakan politik yang mengakibatkan perubahan sistem politik dan penangguhan konstitusi.

• Era Otoritarian (1965-1998): Pada tahun 1965, Indonesia mengalami kudeta yang mengakibatkan berkuasanya rezim otoriter Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama periode ini, terjadi pembatasan kebebasan sipil, penguasaan politik yang otoriter, dan pengendalian media serta partai politik. Namun, pada akhir tahun 1990-an, muncul gerakan reformasi yang mengadvokasi perubahan demokratis dan mengakibatkan runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.

• Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998 Sampai Dengan Sekarang), Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik dan demokrasi. Reformasi politik melibatkan penyusunan ulang UUD 1945, pemilihan umum yang lebih terbuka, kebebasan pers dan media, serta perluasan ruang partisipasi politik masyarakat.