Posts made by Akhyar Nasrullah Adilian

Nama: Akhyar Nasrullah Adilian
NPM: 2217051127
Kelas: C
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Dalam jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey, ditekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Jurnal ini menyoroti penggunaan perangkat kekuasaan negara seperti undang-undang dan aparat penegak hukum, serta pentingnya menjunjung tinggi Konstitusi Indonesia dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, jurnal ini juga membahas isu penistaan agama oleh pejabat publik dan menekankan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan agama serta menjalankan proses hukum yang adil dan transparan. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang tertarik dengan isu-isu penegakan hukum dan perlindungan negara.
NAMA: Akhyar Nasrullah Adilian
NPM: 2217051127
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Berdasarkan analisis video, supremasi hukum di Indonesia didefinisikan sebagai landasan kuat dalam mengatur tata kelola negara dan masyarakat. Konsep ini sudah diterapkan sejak zaman kuno dan memiliki manfaat seperti stabilitas politik, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum bagi warga negara. Namun, meskipun Indonesia memiliki undang-undang dan lembaga yang menegakkan hukum, masih terdapat kendala dalam implementasi, seperti kelemahan dalam sistem peradilan dan minimnya akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

Untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas lembaga peradilan, memperkuat sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Hukum di Indonesia harus menjadi penanggung jawab perekonomian, bukan penghambat negara. Hukum dan keteraturan merupakan pertahanan negara yang lebih penting dari alat perang dan sains.

Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan tujuan demokratisasi dan desentralisasi. Desentralisasi dilakukan dengan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani membuka koridor baru yang memungkinkan masyarakat mengawasi penyelenggaraan hukum, terbentuklah lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI. Tujuannya adalah menciptakan negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya dan menghindari korupsi.
NAMA : Akhyar Nasrullah Adilian
NPM : 2217051127
KELAS : C
PRODI : S1- Ilmu Komputer

Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa "Supremasi Hukum" merupakan konsep yang sudah diterapkan sejak zaman kuno dan sangat penting untuk mengatur tata kelola negara dan masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang dan lembaga yang menegakkan hukum, tetapi masih terdapat masalah seperti korupsi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di negara ini. Salah satu kendala yang menghambat implementasi supremasi hukum di Indonesia adalah adanya kelemahan dalam sistem peradilan, seperti lambatnya proses hukum, tingginya tingkat korupsi dalam lembaga peradilan, dan minimnya akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

Untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga peradilan, memperkuat sistem pengawasan dan pemberantasan korupsi, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks Indonesia, usaha untuk mencegah gerakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya, sangat berkaitan erat dengan roda perekonomian di negara tersebut. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus menjadi penanggung jawab perekonomian bukan menjadi penghambat negara. Lebih lanjut, pertahanan negara bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di bawah ruang tanah. Pertahanan negara adalah hukum dan keteraturan.