NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

Berdasarkan analisis yang saya dapatkan dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah ilmu yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masalah geografis suatu wilayah atau negara. Tokoh yang berbeda mengembangkan teori geopolitik yang berbeda, termasuk Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.

Konsep geopolitik Indonesia menekankan penggunaan pancasila sebagai dasar untuk menentukan kebijakan nasional terkait dengan subjek geografis wilayah Indonesia. Konsep ini diluncurkan oleh Ir. Soekarno pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik Indonesia menekankan pada pembangunan persatuan bangsa di daerah dan memperhatikan tidak hanya pertimbangan daerah. Geopolitik Indonesia juga memuat prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta menjaga keutuhan dan keutuhan wilayah Indonesia. Selain itu, geopolitik Indonesia juga mencakup strategi pengembangan sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maju dan mandiri yang mampu bersaing di pasar global.

NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 2257051004
KELAS : C

NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

Analisis jurnal “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey:
Penulis mengkaji bagaimana penuntutan kasus penodaan agama oleh Ahok mempengaruhi perlindungan negara. Analisis dapat mencakup penilaian tanggapan pemerintah dan penegakan hukum terhadap kasus tersebut, termasuk penuntutan yang diambil dan keberhasilan atau kegagalan untuk mengamankan keadilan. Dalam melakukannya, kepentingan terpenting harus tetap dipusatkan pada penegakan hukum yang adil dan perlindungan kebebasan beragama. Pihak berwenang harus melakukan proses peradilan yang terbuka dan obyektif tanpa campur tangan politik yang berlebihan. Tindakan yang diambil harus memberikan sinyal yang kuat bahwa penistaan ​​agama tidak akan ditoleransi dan semua pelakunya akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Perlindungan polisi dan pemerintah terhadap penistaan ​​agama oleh Gubernur DKI Jakarta Patahana harus ditegakkan secara konsisten dan adil. Aksi ini menunjukkan komitmen kami terhadap prinsip demokrasi, kebebasan beragama dan persatuan dalam keberagaman di Indonesia.

NAMA : GUSTIKA DWI MARDINI
NPM : 2257051004
KELAS : C
PRODI : ILMU KOMPUTER

Analisis video Supremasi Hukum Bagian 2:
Video tersebut membahas tentang supremasi hukum sebagai lembaga yang bertugas mengontrol penyelenggaraan negara dan masyarakat. Indonesia digambarkan sebagai negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.Dijelaskan pula bahwa semboyan reformasi tahun 1988 adalah demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengacu pada peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi mengacu pada penyerahan kekuasaan negara dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dalam kerangka supremasi hukum, demokratisasi dan desentralisasi berperan penting dalam penguatan sistem hukum Indonesia. Demokratisasi dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan undang-undang, sedangkan desentralisasi dapat menjamin penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.