Nama : Rafid Haryu Novrian
NPM : 2217051009
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2217051009
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Kiriman dibuat oleh Rafid Haryu Novrian
NAMA : Rafid Haryu Novrian
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
Analisis Kasus I “Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya” :
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Setelah membaca artikel mengenai Wawasan Nusantara, saya merasa bahwa konsep ini memiliki nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Konsep Wawasan Nusantara mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta mempromosikan perdamaian dan kerja sama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal yang sangat positif dari konsep Wawasan Nusantara adalah mampu mengembangkan potensi daerah-daerah di Indonesia secara merata, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Konsep Wawasan Nusantara juga memiliki dampak positif bagi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tetangga. Hal ini dapat dilihat dari kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti ASEAN, serta kerja sama Indonesia dalam menyelesaikan konflik di kawasan seperti Timor Leste dan Aceh.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Menurut pendapat saya, tanpa adanya konsep Wawasan Nusantara, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, sehingga tanpa konsep Wawasan Nusantara, mungkin saja terjadi perpecahan dan konflik di antara mereka.
Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas, dengan berbagai keanekaragaman flora, fauna, dan sumber daya alam yang melimpah. Jika tidak ada konsep Wawasan Nusantara, mungkin saja daerah-daerah tersebut akan terabaikan dan tidak mendapatkan pembangunan yang merata. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, sehingga memicu konflik dan perpecahan.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Konsep Wawasan Nusantara sangat penting dalam mencegah timbulnya konflik di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya konsep Wawasan Nusantara, Indonesia mampu menjalin kerja sama dan perdamaian dengan negara-negara tetangga, serta menghormati perbedaan budaya dan agama di antara mereka.
Selain itu, konsep Wawasan Nusantara juga mendorong Indonesia untuk mengembangkan daerah-daerah yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, sehingga meminimalkan kesenjangan dan ketidakadilan di masyarakat. Dengan demikian, konsep Wawasan Nusantara mampu menciptakan stabilitas politik dan sosial di Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang kuat dan bermartabat di kawasan Asia Tenggara.
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
Analisis Kasus I “Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya” :
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Setelah membaca artikel mengenai Wawasan Nusantara, saya merasa bahwa konsep ini memiliki nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Konsep Wawasan Nusantara mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta mempromosikan perdamaian dan kerja sama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal yang sangat positif dari konsep Wawasan Nusantara adalah mampu mengembangkan potensi daerah-daerah di Indonesia secara merata, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Konsep Wawasan Nusantara juga memiliki dampak positif bagi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tetangga. Hal ini dapat dilihat dari kerja sama ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti ASEAN, serta kerja sama Indonesia dalam menyelesaikan konflik di kawasan seperti Timor Leste dan Aceh.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Menurut pendapat saya, tanpa adanya konsep Wawasan Nusantara, Indonesia akan mengalami kesulitan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, sehingga tanpa konsep Wawasan Nusantara, mungkin saja terjadi perpecahan dan konflik di antara mereka.
Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas, dengan berbagai keanekaragaman flora, fauna, dan sumber daya alam yang melimpah. Jika tidak ada konsep Wawasan Nusantara, mungkin saja daerah-daerah tersebut akan terabaikan dan tidak mendapatkan pembangunan yang merata. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, sehingga memicu konflik dan perpecahan.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Konsep Wawasan Nusantara sangat penting dalam mencegah timbulnya konflik di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya konsep Wawasan Nusantara, Indonesia mampu menjalin kerja sama dan perdamaian dengan negara-negara tetangga, serta menghormati perbedaan budaya dan agama di antara mereka.
Selain itu, konsep Wawasan Nusantara juga mendorong Indonesia untuk mengembangkan daerah-daerah yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, sehingga meminimalkan kesenjangan dan ketidakadilan di masyarakat. Dengan demikian, konsep Wawasan Nusantara mampu menciptakan stabilitas politik dan sosial di Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang kuat dan bermartabat di kawasan Asia Tenggara.
NAMA : Rafid Haryu Novrian
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Video :
Video "GEOPOLITIK INDONESIA" yang dibuat oleh Yesa Creative menyoroti betapa pentingnya posisi Indonesia dalam hubungan internasional dan kondisi geopolitiknya yang kompleks. Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di persimpangan dua samudra dan benua, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, dan mineral. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan penting dan berperan dalam menjaga stabilitas regional dan kerja sama ekonomi di ASEAN.
Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki kebijakan luar negeri yang proaktif dan independen, yang menekankan pada kemerdekaan dan ketidakberpihakan aktif. Indonesia juga memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan negara tetangga. Hal ini diwujudkan dalam keterlibatan Indonesia dalam beberapa organisasi internasional, seperti ASEAN, yang berperan dalam memperkuat kerja sama antarnegara di Asia Tenggara.
Untuk memahami kondisi geopolitik Indonesia secara lebih baik, kita perlu mempertimbangkan dinamika politik domestik, seperti perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi Indonesia dengan negara lain. Konsep "wawasan nusantara" menjadi dasar bagi konsep geopolitik Indonesia, yang mengacu pada kesadaran akan pentingnya keamanan dan pertahanan nasional Indonesia serta penguatan posisi Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini mencakup aspek seperti keamanan maritim, kontrol wilayah laut, pemanfaatan sumber daya laut, dan diplomasi maritim.
Memahami kondisi geopolitik Indonesia dan perannya dalam hubungan internasional, bersama dengan konsep geopolitiknya dan konsep "wawasan nusantara," sangat penting untuk mempromosikan stabilitas regional, kerja sama ekonomi, dan perdamaian. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan regional dan global yang penting jika dapat memanfaatkan sumber daya dan posisinya secara efektif.
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis Video :
Video "GEOPOLITIK INDONESIA" yang dibuat oleh Yesa Creative menyoroti betapa pentingnya posisi Indonesia dalam hubungan internasional dan kondisi geopolitiknya yang kompleks. Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di persimpangan dua samudra dan benua, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, dan mineral. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan penting dan berperan dalam menjaga stabilitas regional dan kerja sama ekonomi di ASEAN.
Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki kebijakan luar negeri yang proaktif dan independen, yang menekankan pada kemerdekaan dan ketidakberpihakan aktif. Indonesia juga memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan negara tetangga. Hal ini diwujudkan dalam keterlibatan Indonesia dalam beberapa organisasi internasional, seperti ASEAN, yang berperan dalam memperkuat kerja sama antarnegara di Asia Tenggara.
Untuk memahami kondisi geopolitik Indonesia secara lebih baik, kita perlu mempertimbangkan dinamika politik domestik, seperti perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi Indonesia dengan negara lain. Konsep "wawasan nusantara" menjadi dasar bagi konsep geopolitik Indonesia, yang mengacu pada kesadaran akan pentingnya keamanan dan pertahanan nasional Indonesia serta penguatan posisi Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini mencakup aspek seperti keamanan maritim, kontrol wilayah laut, pemanfaatan sumber daya laut, dan diplomasi maritim.
Memahami kondisi geopolitik Indonesia dan perannya dalam hubungan internasional, bersama dengan konsep geopolitiknya dan konsep "wawasan nusantara," sangat penting untuk mempromosikan stabilitas regional, kerja sama ekonomi, dan perdamaian. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan regional dan global yang penting jika dapat memanfaatkan sumber daya dan posisinya secara efektif.
NAMA : Rafid Haryu Novrian
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
Berdasarkan video tersebut dapat saya analisis bahwa :
Video tersebut memberikan pemahaman tentang konsep supremasi hukum yang harus dijunjung tinggi dalam sebuah negara yang demokratis. Hal ini penting karena supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal ini, hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. Untuk mewujudkan supremasi hukum, beberapa tantangan dan hambatan seperti korupsi, ketidakadilan, dan intervensi politik perlu diatasi dengan tekad yang kuat.
Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, dalam menghadapi kehidupan modern yang kompleks, dibutuhkan hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi untuk membahagiakan rakyatnya. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum.
Pembangunan masyarakat madani di Indonesia membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari pantaun masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat dapat memperjuangkan supremasi hukum dan memperjuangkan hak asasi manusia serta keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang kuat dan adil. Sehingga, diharapkan bahwa Indonesia dapat membangun sistem hukum yang berkeadilan dan efektif untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
Berdasarkan video tersebut dapat saya analisis bahwa :
Video tersebut memberikan pemahaman tentang konsep supremasi hukum yang harus dijunjung tinggi dalam sebuah negara yang demokratis. Hal ini penting karena supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam hal ini, hukum menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah. Untuk mewujudkan supremasi hukum, beberapa tantangan dan hambatan seperti korupsi, ketidakadilan, dan intervensi politik perlu diatasi dengan tekad yang kuat.
Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, dalam menghadapi kehidupan modern yang kompleks, dibutuhkan hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi untuk membahagiakan rakyatnya. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan demokratisasi dan desentralisasi, yang menguntungkan masyarakat dan memperkuat sistem hukum.
Pembangunan masyarakat madani di Indonesia membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari pantaun masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI). Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat dapat memperjuangkan supremasi hukum dan memperjuangkan hak asasi manusia serta keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang kuat dan adil. Sehingga, diharapkan bahwa Indonesia dapat membangun sistem hukum yang berkeadilan dan efektif untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.
NAMA : Rafid Haryu Novrian
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Berikut analisis saya terhadap jurnal tersebut :
Kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada tahun 2016 menjadi sorotan publik yang sangat menghebohkan. Banyak orang merasa tersinggung dan menuntut untuk diambil tindakan hukum yang tegas terhadap Ahok yang dianggap melecehkan agama Islam. Sebagai pemimpin, Ahok seharusnya lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan memperhatikan sensitivitas dari masyarakatnya. Namun, dalam kasus ini, Ahok justru terkesan tidak memperdulikan hal tersebut. Namun, di sisi lain, keputusan pihak kepolisian dan pengadilan yang menjerat Ahok dalam kasus penistaan agama juga memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan hukum sebagai alat untuk menghalangi kebebasan berbicara dan berpendapat. Kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berbicara dan hak-hak agama yang dilindungi oleh hukum, serta perlunya pemimpin dan masyarakat untuk lebih bijak dan sensitif dalam berbicara dan bertindak.
Namun, kasus penistaan agama oleh Ahok juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Meskipun Ahok adalah seorang gubernur yang berkuasa, namun hal tersebut tidak membuatnya dikecualikan dari hukum. Penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama dilakukan atas dasar pertimbangan hukum, dan bukan karena adanya tekanan dari masyarakat. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan baik, bahkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam melindungi kebebasan beragama dan menjaga tatanan hukum yang adil dan transparan.
Dalam hal ini, jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menghadapi kasus penistaan agama oleh pejabat publik. Penulis melakukan analisis kritis terhadap tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan agama. Penulis menyoroti bahwa penistaan agama bukanlah masalah yang sepele dan tidak boleh disepelekan. Pejabat publik harus memahami dan menghargai perbedaan agama serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penulis juga menekankan pentingnya penerapan hukum dan proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus penistaan agama.
NPM : 2217051009
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Berikut analisis saya terhadap jurnal tersebut :
Kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada tahun 2016 menjadi sorotan publik yang sangat menghebohkan. Banyak orang merasa tersinggung dan menuntut untuk diambil tindakan hukum yang tegas terhadap Ahok yang dianggap melecehkan agama Islam. Sebagai pemimpin, Ahok seharusnya lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan memperhatikan sensitivitas dari masyarakatnya. Namun, dalam kasus ini, Ahok justru terkesan tidak memperdulikan hal tersebut. Namun, di sisi lain, keputusan pihak kepolisian dan pengadilan yang menjerat Ahok dalam kasus penistaan agama juga memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan hukum sebagai alat untuk menghalangi kebebasan berbicara dan berpendapat. Kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berbicara dan hak-hak agama yang dilindungi oleh hukum, serta perlunya pemimpin dan masyarakat untuk lebih bijak dan sensitif dalam berbicara dan bertindak.
Namun, kasus penistaan agama oleh Ahok juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Meskipun Ahok adalah seorang gubernur yang berkuasa, namun hal tersebut tidak membuatnya dikecualikan dari hukum. Penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama dilakukan atas dasar pertimbangan hukum, dan bukan karena adanya tekanan dari masyarakat. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan baik, bahkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam melindungi kebebasan beragama dan menjaga tatanan hukum yang adil dan transparan.
Dalam hal ini, jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara" oleh M. Husein Maruapey dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan negara dalam menghadapi kasus penistaan agama oleh pejabat publik. Penulis melakukan analisis kritis terhadap tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan agama. Penulis menyoroti bahwa penistaan agama bukanlah masalah yang sepele dan tidak boleh disepelekan. Pejabat publik harus memahami dan menghargai perbedaan agama serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penulis juga menekankan pentingnya penerapan hukum dan proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus penistaan agama.