NAMA : Fitra Dwi Nugraha
NPM : 2257051007
KELAS : B
PRODI : Ilmu Komputer
NPM : 2257051007
KELAS : B
PRODI : Ilmu Komputer
Posts made by Fitra Dwi Nugraha
Nama : Fitra Dwi Nugraha
Npm : 2257051007
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
1. Hal positif dari artikel yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya untuk menganalisis konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Artikel tersebut mencoba menjelaskan kronologi konflik, faktor penyebab, usaha penyelesaian, dan langkah yang bisa dilakukan ke depan. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam memahami dan menyelesaikan konflik tersebut. Maka dari keseluruhan artikel tersebut menggambarkan kebutuhan untuk menganalisis konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan mengambil langkah-langkah penyelesaian yang efektif. Hal ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya antisipasi untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan.
2. Menurut pendapat saya tentang yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara wilayah dan bangsa Indonesia mungkin menghadapi beberapa tantangan dan dampak negatif seperti Disintegrasi wilayah,ketidakseimbangan pembangunan,konflik daerah dan eksploitasi sumber daya alam.
3. konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel tersebut adalah Persatuan dan kesatuan,keadilan dan keadilan sosial,toleransi dan keragaman,serta diplomasi dan kerjasama regional untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan. dalam penerapan tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya konflik di perbatsan Indonesia-Timor Leste.
Npm : 2257051007
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
1. Hal positif dari artikel yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya untuk menganalisis konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Artikel tersebut mencoba menjelaskan kronologi konflik, faktor penyebab, usaha penyelesaian, dan langkah yang bisa dilakukan ke depan. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam memahami dan menyelesaikan konflik tersebut. Maka dari keseluruhan artikel tersebut menggambarkan kebutuhan untuk menganalisis konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan mengambil langkah-langkah penyelesaian yang efektif. Hal ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya antisipasi untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan.
2. Menurut pendapat saya tentang yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara wilayah dan bangsa Indonesia mungkin menghadapi beberapa tantangan dan dampak negatif seperti Disintegrasi wilayah,ketidakseimbangan pembangunan,konflik daerah dan eksploitasi sumber daya alam.
3. konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel tersebut adalah Persatuan dan kesatuan,keadilan dan keadilan sosial,toleransi dan keragaman,serta diplomasi dan kerjasama regional untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan. dalam penerapan tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya konflik di perbatsan Indonesia-Timor Leste.
Nama : Fitra Dwi Nugraha
Npm : 2257051007
Kelas : B
Prodi : B
analisis video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 2,dapat disimpulkan Kesimpulan yang dapat diambil dari teks tersebut adalah bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan menata negara dan masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam era modern yang kompleks, hukum modern menjadi penting untuk mengatasi tantangan sosial, politik, dan teknologi yang ada.
Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, dengan adanya perubahan yang meliputi aspek demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi memberikan kekuasaan kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Pembangunan masyarakat madani, yang mengutamakan partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum, juga menjadi tujuan yang penting.
Video tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan hukum. Organisasi non-pemerintah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) merupakan contoh nyata dari peran masyarakat dalam memperbaiki sistem hukum.
Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya Indonesia menjadi negara hukum berbasis pengetahuan dan teknologi guna membahagiakan rakyatnya, mengatasi masalah korupsi, dan mendorong partisipasi serta pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.
Npm : 2257051007
Kelas : B
Prodi : B
analisis video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 2,dapat disimpulkan Kesimpulan yang dapat diambil dari teks tersebut adalah bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan menata negara dan masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam era modern yang kompleks, hukum modern menjadi penting untuk mengatasi tantangan sosial, politik, dan teknologi yang ada.
Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, dengan adanya perubahan yang meliputi aspek demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi memberikan kekuasaan kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Pembangunan masyarakat madani, yang mengutamakan partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum, juga menjadi tujuan yang penting.
Video tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan hukum. Organisasi non-pemerintah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) merupakan contoh nyata dari peran masyarakat dalam memperbaiki sistem hukum.
Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya Indonesia menjadi negara hukum berbasis pengetahuan dan teknologi guna membahagiakan rakyatnya, mengatasi masalah korupsi, dan mendorong partisipasi serta pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.
Nama : Fitra Dwi Nugraha
Npm : 2257051007
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Pada video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 1, yang saya analisis adalah dalam tengah momentum yang sedang mencapai puncaknya, demokrasi dan upaya demokratisasi di Indonesia memberikan beban pekerjaan yang melimpah kepada masyarakat. Semua masalah negara harus diatasi melalui kerjasama antara lembaga-lembaga negara, termasuk Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, demi kesejahteraan bangsa. Kehilangan implementasi semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika" selama pemerintahan yang otoriter menyebabkan sebagian budaya masyarakat menghilang. Oleh karena itu, dalam era reformasi ini, pluralisme dalam sistem peradilan menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia.
Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi negara, kerjasama dengan para investor yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia harus tetap dijaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan peningkatan kualitas hukum yang mengatur para investor yang dapat diandalkan, sehingga mereka bersedia menanamkan modalnya di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama.
Npm : 2257051007
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Pada video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 1, yang saya analisis adalah dalam tengah momentum yang sedang mencapai puncaknya, demokrasi dan upaya demokratisasi di Indonesia memberikan beban pekerjaan yang melimpah kepada masyarakat. Semua masalah negara harus diatasi melalui kerjasama antara lembaga-lembaga negara, termasuk Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, demi kesejahteraan bangsa. Kehilangan implementasi semboyan negara "Bhinneka Tunggal Ika" selama pemerintahan yang otoriter menyebabkan sebagian budaya masyarakat menghilang. Oleh karena itu, dalam era reformasi ini, pluralisme dalam sistem peradilan menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia.
Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi negara, kerjasama dengan para investor yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia harus tetap dijaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan peningkatan kualitas hukum yang mengatur para investor yang dapat diandalkan, sehingga mereka bersedia menanamkan modalnya di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama.
Nama : Fitra Dwi Nugraha
Npm : 2257051007
Kelas : B
Pada artikel jurnal penelitian politik vol 16 No 1 2019, Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019 adalah Perkembangan demokrasi yang lebih baik belum berfungsi efektif dan belum maksimal karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penting dalam memperkuat konsolidasi demokrasi belum berjalan efektif. Pilpres tahun 2019 belum berhasil menciptakan suksesi kepemimpinan yang baik dan juga belum mampu membangun kepercayaan publik. Tanda-tanda ini tercermin dari adanya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana salah satu kandidat menolak hasil pemilu. Jelas bahwa pilpres ini masih belum selesai, dan saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir dalam menentukan hasil pilpres karena kedua kandidat mengklaim diri sebagai pemenang pilpres.Sejauh ini Indonesia sudah melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.
Npm : 2257051007
Kelas : B
Pada artikel jurnal penelitian politik vol 16 No 1 2019, Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019 adalah Perkembangan demokrasi yang lebih baik belum berfungsi efektif dan belum maksimal karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penting dalam memperkuat konsolidasi demokrasi belum berjalan efektif. Pilpres tahun 2019 belum berhasil menciptakan suksesi kepemimpinan yang baik dan juga belum mampu membangun kepercayaan publik. Tanda-tanda ini tercermin dari adanya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana salah satu kandidat menolak hasil pemilu. Jelas bahwa pilpres ini masih belum selesai, dan saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir dalam menentukan hasil pilpres karena kedua kandidat mengklaim diri sebagai pemenang pilpres.Sejauh ini Indonesia sudah melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.