PKN ILKOM B, Kamis 13.30-15.10 T.A Genap 2022/2023

Nama: Ikhtiar Adli Wicaksono
NPM: 2217051060
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipastikan dalam setiap negara. Hal ini memastikan bahwa setiap orang akan diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa pandang bulu. Dalam sebuah sistem hukum yang berkeadilan, keputusan yang diambil oleh para hakim dan penegak hukum didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan adil, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti status sosial, kekayaan, atau hubungan personal. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman, serta dapat mempercayai sistem hukum yang ada.

Untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan, diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum tersebut. Penegak hukum harus menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan objektivitas. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pendidikan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam sistem hukum, sehingga mereka dapat melindungi hak-hak mereka sendiri dan menghargai hak-hak orang lain. Dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan, dapat tercipta sebuah masyarakat yang adil dan harmonis, serta dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara.

Nama: Kerina Bakarudin
NPM: 2217051027
Kelas: B
Prodi: S1 Ilmu Komputer

Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Hukum berperan sebagai pengatur dan pedoman atas berbagai permasalahan yang dihadapi negara. Kehidupan modern yang semakin kompleks saat ini membutuhkan struktur hukum baru. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara kita membutuhkan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang nyaman dan tentram bagi rakyat Indonesia. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Sebaliknya, Indonesia akan menjadi tempat permainan para koruptor yang akan memanipulasi rakyat menggunakan kekuatan hukumnya.

Reformasi pada 1998 membuka babak baru dalam aturan hukum Indonesia. Misalnya pada demokratisasi dan desentralisasi. Pada era ini, demokrasi semakin meningkat di Indonesia, misalnya pemilu yang dilaksanakan secara lebih demokratis dari sebelumnya. Terbentuk juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corupption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

Nama : Dewi Nurhaliza
NPM : 2217051057
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Kehidupan modern serta kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru untuk menjadi sandarannya. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakat. Jika tidak, Indonesia akan menjadi negara para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi yaitu demokratisasi yang berarti transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani di Indonesia membuka koridor koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

Nama : Muhammad Ferdiansyah
NPM ,: 2217051126
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Video tersebut membahas tentang peran hukum dalam mengatur dan menata negara dan masyarakat, dengan fokus pada konteks Indonesia. Video tersebut juga menyoroti pentingnya negara menjadi negara hukum berbasis pengetahuan dan teknologi guna memajukan dan membahagiakan rakyatnya. Video tersebut menyebutkan bahwa dalam UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum modern dianggap penting untuk mengatasi kompleksitas dunia modern dan peran sosial politik yang dicari.

Reformasi tahun 1998 disebutkan sebagai babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Reformasi ini mencakup aspek-aspek seperti demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi mencakup penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Selain itu, divideo juga menyinggung pembangunan masyarakat madani, yang mengacu pada pembangunan masyarakat yang partisipatif, responsif, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam konteks ini, munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menunjukkan adanya perhatian terhadap pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan hukum. Secara keseluruhan, video tersebut menggarisbawahi pentingnya negara menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi dalam rangka membahagiakan rakyatnya, mengatasi masalah korupsi, dan mendorong partisipasi serta pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.

Nama: Dede Juniar Putra
NPM: 2217051015
Kelas: B
Prodi: ILMU KOMPUTER

Dalam video Supremasi Hukum Bagian 2, membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam setiap negara, dan bagaimana transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan tersebut. betapa pentingnya hukum sebagai pedoman dan pengatur dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, dan bagaimana Indonesia sebagai negara hukum harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Reformasi pada 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi serta pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan hukum. pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam negara dan bagaimana Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi pada 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi serta pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan hukum.

Nama : Angga Bagus Susilo
NPM : 2217051064
Kelas : B

Video yang berjudul “Supremasi Hukum” membahas tentang peran penting hukum dalam mengatur negara dan masyarakat. Hukum dianggap sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara, dan kehidupan modern yang kompleks membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi perantara sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, jika Indonesia tidak menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini dapat memungkinkan para koruptor untuk memanfaatkan dan memainkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi yang terjadi sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani juga membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat.

Nama : leo nardo

Npm :2217051142

Kelas : b

Nama: Raihan Rifandi
NPM: 2217051043
Kelas: B

Dalam video tersebut, pemateri menjelaskan bahwa hukum muncul dalam berbagai bentuk sebagai sebuah konsep yang dipercaya untuk mengatur dan menjalankan tugas negara serta mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun kehidupan masyarakat pada masa lalu diatur oleh hukum alam yang sederhana, dengan kompleksitas negara dan masyarakat modern saat ini, kepatuhan kepada customary law atau interaction law saja tidak lagi dikatakan cukup. Hukum telah berkembang menjadi sebuah tatanan yang disusun dengan sengaja, seperti halnya hukum modern yang kita kenal saat ini. Dengan kemajuan yang terjadi pada era modern ini, kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan struktur hukum yang kuat dan baru sebagai landasan dan sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang sangat penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan yang semakin kompleks ini.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, "Indonesia adalah negara hukum". Sebagai upaya untuk memanfaatkan IPTEK dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia, kita perlu membangun sebuah negara hukum yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terciptanya negara yang mampu memberikan kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya. Di sisi lain, Indonesia berpotensi menjadi tempat perlindungan bagi para koruptor untuk melakukan self defence dengan memanfaatkan layanan pengacara untuk memutarbalikkan hukum di negara ini. Pendekatan hukum yang salah dapat menimbulkan output dan pelaksanaan yang salah juga, karena tidak melibatkan penafsiran undang-undang yang tepat.

Proses reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip reformasi antara lain demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani atau civil associate telah membuka pintu bagi khayalak publik untuk ikut berpatisipasi dalam pengawasan dan penyorotan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Sebagai hasilnya, terbentuklah organisasi-organisasi non-pemerintah seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.

NAMA : Dino Apriyanto
NPM : 2257051011
KELAS : B

Dalam video "Supremasi Hukum Bagian 2" yang diunggah oleh GCED ISOLAedu, dijelaskan bahwa supremasi hukum harus diterapkan dengan sungguh-sungguh agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Supremasi hukum merupakan prinsip hukum yang mengatur bahwa hukum harus dijadikan sebagai landasan utama dalam mengatur negara dan masyarakat, dan setiap orang, termasuk pejabat publik, harus tunduk pada hukum yang sama.

Hukum memegang peran penting dalam mengatur negara dan masyarakat. Dalam kehidupan modern yang kompleks, hukum perlu dikembangkan dan diperbaharui untuk menciptakan struktur hukum yang dapat menjadi dasar bagi negara. Hukum modern adalah pranata sosial politik yang penting dan dicari oleh masyarakat di tengah dunia modern yang semakin kompleks. Republik Indonesia, sebagai negara yang mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempat korupsi dan penyalahgunaan hukum. Cara berhukum yang salah, seperti berhukum secara tekstual, dapat menimbulkan malapetaka.

Dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa pada awal era reformasi, pemerintah melakukan tindakan yang tepat dengan menerapkan moto "demokratisasi dan desentralisasi". Selain itu, munculnya beberapa LSM seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MaPPI FHUI telah membantu menjaga stabilitas Indonesia dengan memantau tindakan pemerintah dan para pejabatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan hukum yang tepat berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya dapat terjamin.

Nama : Firman Bintang Partogi Situmorang
Npm : 2217051080
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Supremasi Hukum merupakan upaya meneggakan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. dan hukum sangat penting bagi masyarakat dikarenakan akan membuat masyarakat menjadi lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku di indonesia dan dengan membuat hukumm pada posisi tertinggi agar dapat melindungi dan menjaga masyarakat.

Reformasi 1998 membuka babak baru pada hukum di indonesia slogannya yaitu :
- Demokratisasi (Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis)
- Desentralisasi (Penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom)

Nama : Ruben Pandega Aditama
NPM : 2217051085
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Berdasarkan video yang dilampirkan, yang saya dapatkan adalah sebagai berikut :

Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat menyerahkan segala sesuatunya kepada intercational law. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern merupakan pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah kehidupan modern. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang berbasis iptek yang bertujuan untuk menciptakan negtara hukum yang aman dan nyaman. Penyelenggaraan hukum juga dikontrol oleh masyarakat melalui lembaga swadaya seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Nama : Ananda Sheva Hidayat
NP M : 2217051096
Kelas : B

Hukum adalah lembaga yang diyakini untuk mengatur dan mengatur negara dan masyarakat. Jika kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat menyerahkan segalanya pada hukum internasional. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum yang dapat dipercaya. Hukum modern adalah institusi sosio-politik yang penting dan diinginkan dalam kehidupan modern. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum berbasis iptek yang berencana mewujudkan negara hukum yang aman dan nyaman. Masyarakat juga mengawal penegakan hukum dari lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch dan MAPPI untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan proses hukum yang adil. Hukum berkembang menjadi tatanan sadar, sebagaimana hukum modern yang kita kenal sekarang. . Seiring dengan kemajuan zaman yang modern ini, kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan tatanan hukum yang baru dan kuat sebagai landasan dan tulang punggungnya. Hukum modern adalah institusi sosial dan politik yang sangat penting dan diinginkan di dunia dan kehidupan kita yang semakin kompleks ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan: "Indonesia adalah negara hukum." Dalam upaya pemanfaatan iptek untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia, kita harus membangun negara hukum yang berorientasi pada iptek untuk mewujudkan negara yang mensejahterakan rakyatnya. Di sisi lain, Indonesia bisa menjadi surga bagi para koruptor yang bisa membela diri dengan menggunakan jasa pengacara untuk memutarbalikkan hukum negara. Pendekatan hukum yang salah juga dapat menyebabkan hasil yang salah dan implementasi yang salah karena itu bukan interpretasi hukum yang benar. Proses reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menyebabkan perubahan besar dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Prinsip reformasi adalah demokratisasi dan desentralisasi. Perkembangan masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat telah membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut memantau dan menyoroti penegakan hukum di Indonesia. Akibatnya, muncul organisasi non-pemerintah seperti ICW, POLICE WATCH dan MAPPI.

Nama : Rica Lizania
Npm : 2217051046
kelas : B
prodi : S1 Ilmu Komputer

Secara keseluruhan, supremasi hukum adalah prinsip dasar dalam menjaga keadilan dan tatanan hukum dalam sebuah masyarakat. Prinsip ini menjamin bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan individu dilindungi oleh hukum. Supremasi hukum juga menuntut keberadaan sistem peradilan yang independen dan transparan untuk menegakkan hukum secara adil dan mengatasi perselisihan dengan keputusan yang berdasarkan hukum yang berlaku.

seperti yang di cantumkan dlam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, kita memerlukan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan alam dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Reformasi sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam mengatur hukum negara Indonesia seperti demokratisasi dan desentralisasi, sehingga bermuncul lah lembaga lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI

Nama : Farhan Dzaky Aldias
NPM : 2217051073
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Hukum berperan sebagai lembaga yang dipercayai untuk mengatur dan menata sebuah negara dan masyarakatnya. Apabila suatu masyarakat selama ini hidup dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat menggerakkan segala seusatunya kepada Customary Law / Interactional Law. Kehidupan manusia modern membutuhkan suatu struktur hukum yang baru yang dapat menjadi sebuah sandaran. Hukum modern berperan atas sosial politik yang penting dan sedang dicari di kehidupan modern yang kian semakin kompleks.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk menciptakan negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh masyarakatnya. Cara hukum yang keliru dapat menimbulkan suatu masalah, kini hal tersebut dapat terjadi karena cara berhukum yang tekstual atau mengeja Undang-Undang seperti yang tertulis.

Saat terjadinya peristiwa Reformasi 1998 pada masa orde baru, hal tersebut membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di negara Indonesia. Pada era Reformasi ini terdapat Slogan yang diterapkan, diantaranya adalah Demokratisasi (Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi). Pada era ini juga, semakin banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk memantau dan mengontrol jalannya sistem hukum dan pemerintahan seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).

Nama : Awalinda Pangestuti
Npm : 2217051088
Kelas : B
Jurusan : Ilmu Komputer

Vidio diatas adalah vidio yang memuat tentang Supremasi Hukum

Hukum adalah lembaga yg dapat dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat, hukum juga sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern(sekarang). Dan hukum modern kini menjadi peran atas sosial yang penting dan tentunya dicari di tengah dunia.

Dan dalam UUD NRI 1945 menjelaskan INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM kita juga perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan yang agar tercipta rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.

Reformasi 1998 yang bergulir membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum, isi dari reformasi ialah tentang demokratisasi, desentralisasi. Kini terbentuklah lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, MAPPI.

Nama : Bernadetha Belva Arjanti
NPM : 2257051021
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer


Analisis saya berdasarkan video yang berjudul "Supremasi Hukum bagian 2" adalah

Artikel ini membahas pentingnya hukum dalam mengatur dan mengatur masyarakat, khususnya dalam masyarakat modern dan kompleks. Sementara hukum adat atau hukum interaksional mungkin cukup untuk masyarakat yang lebih sederhana di masa lalu, masyarakat modern membutuhkan hukum yang disengaja dan bertujuan untuk memberikan kerangka tatanan sosial dan politik. Sebagaimana tercantum dalam UUD NRI tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi warga negaranya. Kegagalan untuk mendirikan negara hukum dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan hukum. Reformasi 1998 di Indonesia membawa perkembangan baru dalam administrasi hukum, termasuk demokratisasi dan desentralisasi, serta munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Secara singkat, artikel tersebut menekankan perlunya hukum yang disengaja dan bertujuan untuk mengatur masyarakat modern dan kompleks. Pentingnya mendirikan negara hukum berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi digarisbawahi.

Nama : Rizki Mahesa
NPM : 2217051101
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Dalam video tersebut, yang berjudul “Supermasi Hukum Bagian 2”, dapat kita ketahui bahwa hukum memiliki peran yang penting dalam mengatur suatu negara dan masyarakat di negara tersebut. Sebagaimana yang terncantum dalam UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Di kehidupan saat ini, negara kita membutuhkan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana hukum dapat memberikan rasa nyaman dan tentram untuk masyarakat indonesia itu sendiri. Dengan menerapkan hukum warga negara dapat terlindungi tanpa adanya permasalahan dari pihak manapun.

Dengan adanya reformasi pada tahun 1998, membuka babak baru dalam aturan hukum di Indonesia. Misalnya pada demokratisasi dan sentralisasi, pada 1998, demokrasi meningkat di indonesia. Pembangunan masyarakat madani juga membuka koridor baru yang tidak memberikan penyelanggaraan hukum hukum terlepas dari sorotan dan control dari masyarakat, misalnya pada pemilu yang dilaksanakan secara lebih demokratis dari sebelumnya

Nama : Evi Nur Rahma Wati
NPM : 2217051010
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana. Tetapi kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagimana yang dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun1945. Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi tempat koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan mala petaka, seperti cara berhukum tekstual.

Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Pollice Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

Nama : Ngasiroh Nurjayatri
Npm : 2257051032
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Dalam video yang berjudul “Supremasi Hukum” membahas tentang peran penting hukum dalam mengatur negara dan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipastikan dalam setiap negara. Hal ini memastikan bahwa setiap orang akan diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa pandang bulu. Dalam sebuah sistem hukum yang berkeadilan, keputusan yang diambil oleh para hakim dan penegak hukum didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan adil, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti status sosial, kekayaan, atau hubungan personal. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman, serta dapat mempercayai sistem hukum yang ada.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, "Indonesia adalah negara hukum". Sebagai upaya untuk memanfaatkan IPTEK dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia, kita perlu membangun sebuah negara hukum yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terciptanya negara yang mampu memberikan kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya. Dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa pada awal era reformasi, pemerintah melakukan tindakan yang tepat dengan menerapkan moto "demokratisasi dan desentralisasi". Selain itu, munculnya beberapa LSM seperti ICW, Indonesia Police Watch, dan MaPPI FHUI telah membantu menjaga stabilitas Indonesia dengan memantau tindakan pemerintah dan para pejabatnya.

nama : Farid Sidhiq S
Npm : 2257051028
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Dalam video tersebut, dibahas mengenai peran hukum dalam mengatur dan mengorganisir negara dan masyarakat, dengan fokus pada Indonesia. Poin penting yang disoroti adalah pentingnya negara menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kemajuan dan kebahagiaan rakyatnya. Dalam UUD 1945, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara hukum, yang mengandung makna bahwa hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam era Reformasi tahun 1998, terjadi perubahan signifikan dalam sejarah hukum Indonesia, termasuk demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi melibatkan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Video juga menyoroti pembangunan masyarakat madani, yang merujuk pada pembangunan masyarakat yang partisipatif, responsif, dan menghormati supremasi hukum. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menunjukkan adanya perhatian terhadap pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Secara keseluruhan, video tersebut menggarisbawahi pentingnya negara menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi, dengan tujuan untuk memperbaharui kehidupan rakyatnya, mengatasi korupsi, serta mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.

Nama:Intan Purnama Sari
Npm:2217051050
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer

Dari vidio yang berjudul "SUPREMASI HUKUM" yang dijelaskan oleh Dr.Didin Widyartono,M.pd.
Supremasi hukum di Indonesia dan bagaimana hukum menjadi penting dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Hukum muncul sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk memelihara negara dan masyarakat, menggantikan hukum alam yang sederhana pada zaman dahulu. Seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan modern membutuhkan struktur hukum yang dapat menjadi sandaran, sehingga hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia kehidupan modern yang semakin kompleks.

Di Indonesia, negara hukum merupakan konsep penting dalam keinginan untuk mengarahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia berupaya untuk menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Namun, cara hukum yang keliru, seperti cara berhukum secara tekstual atau hanya mengikuti apa yang tertulis dalam undang-undang, dapat menimbulkan malapetaka di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mengadopsi prinsip demokratisasi dan desentralisasi.

Pembangunan masyarakat madani atau sipil associate juga memainkan peran penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Koridor baru yang tidak membiarkan penyelesaian hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat telah terbentuk, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI menjadi semakin menonjol dalam menjalankan tugas mereka.

Nama : Muhammad Hafiz Zidane
NPM : 2217051036
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

dari video tersebut dapat kita analisis bahwa
hukum memiliki peran penting dalam mengatur negara dan masyarakat, serta merancang struktur negara. Dalam kehidupan modern yang kompleks, diperlukan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi dasar penting dalam aspek sosial dan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya Indonesia sebagai negara hukum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebahagiaan rakyatnya.

Reformasi tahun 1998 dianggap sebagai titik balik dalam sejarah hukum Indonesia, yang melibatkan aspek demokratisasi, desentralisasi, dan pembangunan masyarakat madani. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) mencerminkan upaya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Secara keseluruhan, penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi korupsi, serta mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.

Nama : Ivan Aditya
NPM : 2217051147
Kelas :B
Prodi :Ilmu Komputer

Video berjudul "Supremasi Hukum Bagian 2" membahas tentang pentingnya hukum dalam mengatur negara dan masyarakat. Hukum dianggap sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam negara. Pada masa lalu, kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, tetapi dalam kehidupan modern yang kompleks, diperlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi landasan.

Hukum modern menjadi pranata sosial dan politik yang sangat penting dan dicari di era kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berupaya mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia perlu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempat bagi para koruptor untuk memanfaatkan dan memanipulasi hukum di negara ini. Cara-cara yang keliru dalam penerapan hukum, seperti pendekatan hukum secara teoritis yang mempertegas teks hukum secara harfiah, dapat menyebabkan bencana.

Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani juga membuka peluang baru yang memastikan agar penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari sorotan dan pengawasan masyarakat. Hal ini tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch, Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.

Nama : Ulfa Anisa
NPM : 2217051040
Kelas :B
Prodi :Ilmu Komputer

Analisis saya tentang video diatas yang berjudul "Supremasi Hukum bagian 2" seperti yang kita ketahui hukum merupakan unsur lembaga yang dipercaya untuk mengatur negara dan masyarakat. Pada zaman modern yang semakin kompleks ini dibutuhkan hukum untuk menjadi sandarannya. Seperti yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu Indonesia adalah Negara Hukum. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi agar terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk rakyatnya.

Nama : Aimar Abie Pasah
NPM : 2217051121
Kelas :B
Prodi :Ilmu Komputer

Analisis saya tentang Video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 2" membahas tentang pentingnya hukum dalam mengatur negara dan masyarakat.Prinsip supremasi hukum muncul pada era modern, di mana negara-negara mulai membangun sistem hukum yang merdeka dan terorganisir untuk menentukan aturan dan regulasi yang berlaku bagi seluruh warga negara. Prinsip supremasi hukum juga diterapkan di Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Keberadaan lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menunjukkan adanya perhatian terhadap pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum. Secara keseluruhan, video tersebut menggarisbawahi pentingnya negara menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi, dengan tujuan untuk memperbaharui kehidupan rakyatnya, mengatasi korupsi, serta mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.

Nama : Anindya Salsabila
Npm : 2217051113
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Analisis menngenai video yang berjudul 'SUPREMASI HUKUUUM BAGIAN 2'dalam video tersebut tercantum bahwa hukum memiliki peran penting dalam kegiatan bermasyarakat.seperi yang tecantum dalam UUD 1945, hukum yang memiliki peran pentinng dalam setiap negara, dan apa prntingnya hukum berbasis pengetahuan dan teknologi guna memajukan negara tersebut.
kehidupan yang semakin modern ini menjadikan masyarakat seing lupa mengenai hukum yang ada sehingga diperlukan struktur hukum yang baru agar masyarakat dapat lebih memehami mengenai hukum yang ada di indonesia. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita membutuhkan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar terciptanya hukum yang nyaman dan tentram bagi rakyat indonedia.
hukum modern menjadi arti penting dan dicari dalam kehidupan modern yang semkain kompleks ini.dengan adanya hal tersebut, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman .

Reformasi yang terjadi sejak 1998 membuka babak baru dalam sistem penyelenggaraan hukum di indonesia dengan mnedorong demokratis dandesentralisasi. dalam era ini, pembangunan masyarakat membuka hal-hak baru yang membuat hukum tidak terlepas dari sorotan masyarakat, dan juga terbentuknya lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), indonesian Police Watch(IPW), dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

Nama: Muhammad Aziz Almuhadi
NPM: 2217051108
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer

Dalam video "Supremasi Hukum Bagian 2", ditekankan bahwa hukum modern menjadi sangat penting dalam mengatur negara dan masyarakat, terutama dalam era kehidupan yang semakin kompleks. Hukum modern berperan sebagai pranata sosial politik yang dicari dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat. Video ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat tentang hukum, agar tidak terjebak dalam pendekatan teoritis yang sempit. Pendekatan yang keliru dalam penerapan hukum, seperti mengedepankan interpretasi teks secara harfiah, dapat mengakibatkan ketidakadilan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap hukum, serta pengembangan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Reformasi 1998, sebagaimana diungkapkan dalam video, telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan penyerahan kekuasaan pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi merupakan langkah penting dalam mencapai penyelenggaraan hukum yang lebih baik. Selain itu, kehadiran lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch, Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia memberikan kontrol dan pengawasan terhadap penegakan hukum. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan sistem hukum dapat menjadi lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia.

Nama : M Nurfaiz Satriani Azra
NPM : 2217051001
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan kehidupan modern tidak dapat menyerahkan kepada customary law. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat dijadikan sandaran, kehidupan modern juga menjadi pranata sosial politk yang pentuing dan dicari ditengah dunia modern yang komplek.
Berdasarkan UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginanan untuk mengerahkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya tercipta negara hukum yang lebih baik. Jika hal tersebut hal ini tidak terjadi maka Indonesia dapat menjadi sub-event yang dimanfaatkan para koruptor untuk memainkan hukum di Indonesia.

Hukum yang keliru dapat menjadikan suatu hal yang buruk, hal ini dapat terjadi karena cara menngeja undang-undang seperti yang tertulis. Regulasi reformasi yang tergulir membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di indoneisa. Slogan reformasi di Indonesia adalah sebagai berikut : demokratisasi, dan desentralisasi.

Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukun terlepas dari sorotan dan confront masyarakat sehingga terbentuklah lembaga swadaya masyarakat seperti: ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : Imam Muzaki
NPM : 2217051056
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Analisis video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 2".

Menegakkan keadilan dalam penegakan hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam setiap negara. Ini memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil di bawah hukum, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau hubungan personal. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, keputusan yang diambil oleh hakim dan penegak hukum didasarkan pada bukti yang jelas dan adil, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum sangat penting. Penegak hukum harus menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan objektivitas. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pendidikan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, sehingga mereka dapat melindungi hak-hak mereka sendiri dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan penegakan hukum yang berkeadilan, tercipta masyarakat yang adil, harmonis, dan memberikan perlindungan serta keamanan bagi seluruh warga negara.

Nama : Rafli Daffa Pratama
NPM : 2217051131
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Dalam video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 2", dikemukakan bahwa hukum memainkan peran penting dalam mengatur suatu negara dan masyarakat. Konsep negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan modern saat ini, hukum harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia.

Reformasi pada tahun 1998 di Indonesia mengubah lanskap sistem hukum di negara ini. Reformasi tersebut mengarah pada peningkatan demokratisasi dan desentralisasi. Munculnya masyarakat madani membuka peluang bagi pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan hukum oleh masyarakat. Beberapa organisasi non-pemerintah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) berperan dalam mengawasi sistem hukum dan pemerintahan guna memastikan keadilan dan keterbukaan.

Selain itu, video juga menyoroti peran lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) dalam mengawasi dan mengontrol penegakan hukum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam memastikan proses hukum yang adil.

Nama : Reffa Hibatullah
NPM : 2217051157
Kelas : B

Berikut analisis saya dari video yang berjudul “Supremasi Hukum bagain 2” yang disampaikan oleh Pak Dr. Didin Widyartono, M.Pd. :

Hukum merupakan sesuatu yang berfungsi untuk mengatur tugas negara dan kehidupan dalam masyarakat. Pada era modern yang kompleks saat ini, kepatuhan terhadap hukum alam atau hukum adat tidak lagi cukup, dan hukum telah berkembang menjadi sebuah tatanan yang disusun secara sengaja.

Indonesia sendiri pada UUD 1945 mengakui dirinya sebagai negara hukum dan penting untuk membangun negara hukum yang dapat mengarah pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, ada potensi penyalahgunaan hukum oleh koruptor yang memanfaatkan layanan pengacara. Kesalahan pendekatan hukum dapat menghasilkan pelaksanaan hukum yang salah karena penafsiran undang-undang yang tidak tepat.

Dalam prosesnya reformasi sejak tahun 1998 telah membuat perubahan besar dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan prinsip-prinsip demokratisasi dan desentralisasi. Masyarakat telah memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan penyelenggaraan hukum berjalan dengan baik. Terbentuknya organisasi-organisasi non-pemerintah seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

Nama : Suntan Jundi Khalid
NPM : 2217051021
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Hukum sangatlah berperan dalam berkembangnya suatu negara. Hukum dipercaya sebagai lembaga yang mengatur dan menata negara. Seiring berkembangnya kehidupan menjadi kehiudpan yang lebih modern, kita membutuhkan hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum yang kita butuhkan adalah hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan aman. Jika tidak, Indonesia akan menjadi negara para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi yang terjadi sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi. Selain itu, munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch, Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dapat membantu penjagaan stabilitas Indonesia dengan melakukan pemantauan pada tindakan pemerintah.

Nama : M. Arif Rizki Pohan
Npm : 2217051090
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Dari video tersbeut menjelaskan bahwa hukum merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mengatur masyarakat, karena apabila dalam suatu masyarakat tidak adanya hukum maka akan dipastikan masyarakat tersebut akan kacau. seiring perkembangan zaman masyarkat semakin kompleks maka di perlukanlah hukum modern untuk mengatur dan menata masyarakat dalam berkehidpuan negara.

Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum mendukung penuh untuk tegas dalam mengintegarasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan negara dan rakyatnya.

Peristiwa reformasi 1998 membawa perkembangan baru dalam pelaksanaan hukum di indonesia. Pada saat itu ada berabagai macam slogan yang diterapkan yaitu Demokratisasi (Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi).

Nama: Devina Citra Felisha
NPM: 2217051122
Kelas: B
Prodi: Ilmu Komputer

Vidio tersebut membahas penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyrakat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru. Hukum modern menjadi perananan sosial politik yang penting dan dicari di tengah tengah dunia dan kehidupan modern. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk menciptakan negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh masyarakatnya.

Dengan adanya reformasi pada tahun 1998, membuka babak baru dalam aturan hukum di Indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Pollice Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

Nama : M Zidny Ilmy
NPM : 2217051162
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Video tersebut membahas tentang peran hukum dalam mengatur dan menata negara dan masyarakat, dengan fokus pada konteks Indonesia. Video tersebut juga menyoroti pentingnya negara menjadi negara hukum berbasis pengetahuan dan teknologi guna memajukan dan membahagiakan rakyatnya. Video tersebut menyebutkan bahwa dalam UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum modern dianggap penting untuk mengatasi kompleksitas dunia modern dan peran sosial politik yang dicari.

Reformasi tahun 1998 disebutkan sebagai babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Reformasi ini mencakup aspek-aspek seperti demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi mencakup penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Selain itu, divideo juga menyinggung pembangunan masyarakat madani, yang mengacu pada pembangunan masyarakat yang partisipatif, responsif, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam konteks ini, munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menunjukkan adanya perhatian terhadap pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan hukum. Secara keseluruhan, video tersebut menggarisbawahi pentingnya negara menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi dalam rangka membahagiakan rakyatnya, mengatasi masalah korupsi, dan mendorong partisipasi serta pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.

Nama: Irfan Marcellino
NPM: 2257051024
Kelas: B
Prodi: ILMU KOMPUTER

Dalam video Supremasi Hukum Bagian 2, membahas tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam setiap negara, dan bagaimana transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan tersebut. betapa pentingnya hukum sebagai pedoman dan pengatur dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, dan bagaimana Indonesia sebagai negara hukum harus berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Reformasi pada 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi serta pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan hukum. pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam negara dan bagaimana Indonesia harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi pada 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan mendorong demokratisasi dan desentralisasi serta pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan hukum.

Nama : Putri Amelia
NPM : 2217051074
Kelas : B

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur negara dan masyarakat, seperti yang dibahas dalam video "Supremasi Hukum". Hukum dianggap sebagai lembaga yang memiliki kepercayaan publik untuk menjaga ketertiban dan menata negara. Dalam kehidupan modern yang kompleks, diperlukan struktur hukum yang baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Hukum modern memiliki peran yang krusial dalam aspek sosial dan politik, dan sangat dicari dalam era kehidupan yang semakin kompleks.

Di Indonesia, penting bagi negara untuk menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika tidak, risiko korupsi akan meningkat dan hukum dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 dengan tujuan mendorong demokratisasi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan hukum. Pembangunan masyarakat madani juga memberikan harapan bahwa penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Secara pribadi, saya percaya bahwa penerapan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan landasan yang kuat dalam mengatasi masalah yang kompleks dalam masyarakat. Melalui reformasi dan partisipasi masyarakat, kita dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem hukum kita.

Nama : Intan Maghfirah
NPM : 2257051015
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Analisis saya dari video ayng berjudul "Supremasi Hukum bagian 2"
Hukum adalah seperangkat aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah atau sistem hukum untuk mengatur perilaku individu, masyarakat, dan lembaga. Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur hubungan antarindividu, masyarakat, dan negara, serta memberikan landasan untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan.
Hukum dianggap sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara, dan kehidupan modern yang kompleks membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Kita perlu hukum hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakat. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, melindungi hak dan kebebasan individu, mempromosikan keadilan, mencegah dan menanggulangi pelanggaran, dan menyelesaikan konflik. Hukum memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang diakui dalam suatu masyarakat, serta memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa, pengaturan bisnis, perlindungan konsumen, dan banyak aspek kehidupan lainnya.

Nama : ABI IHZA RAFI ALFANO
NPM : 2217051114
Kelas : B

Dalam video yang berjudul "Supremasi Hukum Bagian 2", disoroti peran penting hukum dalam mengatur suatu negara dan masyarakat. Konsep negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan modern saat ini, hukum harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia.

Reformasi pada tahun 1998 di Indonesia mengubah lanskap sistem hukum di negara ini. Reformasi tersebut mengarah pada peningkatan demokratisasi dan desentralisasi. Munculnya masyarakat madani membuka peluang bagi pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan hukum oleh masyarakat. Beberapa organisasi non-pemerintah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) berperan dalam mengawasi sistem hukum dan pemerintahan guna memastikan keadilan dan keterbukaan.

Dalam sebuah sistem hukum yang berkeadilan, keputusan yang diambil oleh para hakim dan penegak hukum didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan adil, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti status sosial, kekayaan, atau hubungan personal. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman, serta dapat mempercayai sistem hukum yang ada.

Secara keseluruhan, video tersebut membahas tentang pentingnya hukum dalam mengatur negara dan masyarakat Indonesia. Dalam era reformasi, masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawasi penerapan hukum dan memastikan keadilan. Penerapan hukum yang berkeadilan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan tercipta negara hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nama : Lira Septiyani
NPM : 2217051151
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Hasil analisis saya terhadap video berjudul “Supremasi Hukum Bagian 2”
Hukum sebagai lembaga yang dipercaya untuk menata negara dan masyarakat. Meskipun kehidupan masyarakat diatur oleh hukum alam yang sederhana pada masa lalu, namun pada masa modern ini kepatuhan kepada customary law atau interaction law saja tidak cukup. Hukum sekarang sudah berkembang menjadi tatanan yang sudah terstruktur.
Berdasarkan UUD 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang berbasis IPTEK diperlukan untuk menciptakan negara yang aman dan nyaman.
Pada masa Reformasi 1998, Indonesia membuka babak baru dengan membawa perkembangan seperti pada demokratisasi dan desentralisasi, serta muncul lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : Audhia Safitri
NPM : 2217051105
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Indonesia adalah negara hukum, dan harus memiliki hukum yang berbasis pada sosial dan faktor teknologi agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah hukum bagi masyarakatnya. Di era yang serba modern ini, hukum sosial menjadi peran yang penting dalam kegiatan sosial politik yang tengah terjadi di dunia yang modern ini. Dikarenakan hal tersebut, maka sistem hukum perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dengan tujuan untuk menciptakan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya.

Reformasi 1988 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, seperti adanya slogan hukum yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Demokrasi ialah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Selain itu, terbentuk pula lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol.

Nama : Adilla Aulia Desriyanti
NPM : 2217051018
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur negara dan masyarakat, serta merancang struktur negara. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana tercantum dalam UUD NRI tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi warga negaranya.

Reformasi pada tahun 1998, membuka babak baru dalam aturan hukum di Indonesia, termasuk demokratisasi dan desentralisasi, serta munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : Fitra Dwi Nugraha
Npm : 2257051007
Kelas : B
Prodi : B

analisis video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 2,dapat disimpulkan Kesimpulan yang dapat diambil dari teks tersebut adalah bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan menata negara dan masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam era modern yang kompleks, hukum modern menjadi penting untuk mengatasi tantangan sosial, politik, dan teknologi yang ada.

Reformasi tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, dengan adanya perubahan yang meliputi aspek demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi memberikan kekuasaan kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Pembangunan masyarakat madani, yang mengutamakan partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum, juga menjadi tujuan yang penting.

Video tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan hukum. Organisasi non-pemerintah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) merupakan contoh nyata dari peran masyarakat dalam memperbaiki sistem hukum.

Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya Indonesia menjadi negara hukum berbasis pengetahuan dan teknologi guna membahagiakan rakyatnya, mengatasi masalah korupsi, dan mendorong partisipasi serta pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.

Nama : Rimba Jati Dwi Djatmiko
NPM : 2217051069
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Dalam video berjudul "Supremasi Hukum Bagian 2", ditekankan betapa pentingnya peran hukum dalam mengatur negara dan masyarakat. Konsep negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Dalam era modern saat ini, hukum haruslah didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan teknologi guna memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia membawa perubahan dalam sistem hukum negara. Reformasi tersebut mengarah pada peningkatan demokrasi dan desentralisasi. Dalam konteks ini, munculnya masyarakat madani membuka peluang bagi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hukum oleh masyarakat. Beberapa organisasi non-pemerintah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) berperan penting dalam mengawasi sistem hukum dan pemerintahan untuk memastikan keadilan dan transparansi.

Dalam sebuah sistem hukum yang adil, keputusan yang diambil oleh hakim dan penegak hukum harus didasarkan pada bukti yang jelas dan adil, tanpa dipengaruhi oleh status sosial, kekayaan, atau hubungan personal. Hal ini memungkinkan masyarakat merasa aman dan nyaman, serta memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.

Secara keseluruhan, video tersebut membahas tentang pentingnya hukum dalam mengatur negara dan masyarakat Indonesia. Dalam era reformasi, peran aktif masyarakat dalam mengawasi penerapan hukum dan memastikan keadilan menjadi sangat penting. Penerapan hukum yang adil haruslah didasarkan pada bukti yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Dengan memanfaatkan pengetahuan ilmiah dan teknologi, serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan terwujudnya negara hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.