Nama : Rio Sulendra
NPM : 2257051026
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Supremasi hukum merupakan konsep dasar dalam sistem hukum yang menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi hukum sebagai landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

menegaskan bahwa setiap individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum dan setiap orang harus diperlakukan secara adil di depan hukum.

Hukum harus jelas, umum, dan dapat diakses oleh semua orang. Hal ini memungkinkan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta menjaga pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.

pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah untuk melindungi hak-hak individu. Sistem pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) menjadi bagian penting dalam mewujudkan supremasi hukum.

Dalam kesimpulannya, supremasi hukum adalah konsep penting yang menjamin keadilan, kesamaan, dan kebebasan dalam masyarakat. Konsep ini memastikan bahwa hukum menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.

NAMA: Rio Sulendra

NPM: 2257051026

KELAS: D

PRODI: S1 Ilmu Komputer

NAMA : Rio Sulendra

NPM : 2257051026

KELAS : D

Nama : Rio Sulendra
NPM : 2257051026
Kelas : D

Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yang saling terkait. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan Umum Daerah (Pemilu Daerah) merupakan salah satu wujud demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kesimpulannya, demokrasi dalam Pemilu Daerah di Indonesia merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pemilu Daerah menciptakan proses demokrasi yang inklusif, partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Proses ini sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia, serta menegaskan komitmen negara ini dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Nama : Rio Sulendra
NPM : 2257051026
Kelas : D

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah melalui beberapa fase dalam perkembangan demokrasinya. Salah satu yang mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia:

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Setelah mengalami kegagalan dalam sistem demokrasi parlementer, Presiden Soekarno menggantinya dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Selama periode ini, peran pemerintah menjadi lebih dominan dan terpusat, sementara kebebasan politik dan pers sangat terbatas. Demokrasi Terpimpin juga ditandai oleh pengaruh kuat komunisme dan konflik antara partai politik.

Masa Orde Baru (1966-1998)
Setelah terjadinya G30S/PKI, kekuasaan dialihkan kepada Soeharto yang kemudian mendirikan Orde Baru. Selama periode ini, demokrasi di Indonesia dikendalikan oleh pemerintah yang otoriter. Kebebasan sipil dan politik sangat terbatas, dan oposisi politik ditekan. Orde Baru juga ditandai oleh korupsi yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia.

Masa Reformasi (1998-sekarang)
Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi. Perubahan signifikan terjadi dalam struktur politik dan pemerintahan, termasuk implementasi sistem demokrasi yang lebih pluralistik. Beberapa langkah penting yang telah diambil selama era Reformasi meliputi:

a. Pemilu yang lebih bebas dan adil: Sejak 1999, Indonesia telah mengadakan pemilu yang lebih bebas dan adil. Hal ini memungkinkan partai-partai baru dan pemimpin muncul, serta mengakhiri dominasi partai politik yang ada pada masa Orde Baru.

b. Otonomi daerah: Pemerintah Indonesia telah memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, termasuk pengelolaan sumber daya dan keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan.

c. Kebebasan pers: Era Reformasi juga ditandai oleh kebebasan pers yang lebih besar. Media di Indonesia sekarang dapat melaporkan berbagai isu secara lebih bebas, termasuk mengkritik pemerintah.

d. Reformasi kelembagaan: Indonesia juga melakukan reformasi kelembagaan, termasuk perubahan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Meski masih ada tantangan dalam hal efektivitas dan transparansi, reformasi ini penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.