Nama : Muhammad Ferdiansyah
Npm : 2217051126
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Dari analisis saya, vidio tersebut membahas tentang supremasi hukum, Dalam video ini, pembicara menjelaskan bahwa konsep supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum di Indonesia. Konsep ini menyatakan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Pembicara juga membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta hubungan antara hukum dan ekonomi.Pembicara juga membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan hukum dalam konteks konsep supremasi hukum. Konsep supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi seluruh masyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, dalam video tersebut, pembicara juga memberikan beberapa contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan pentingnya konsep supremasi hukum. Pembicara membahas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana hukum harus diterapkan secara adil dan merata kepada siapapun yang melanggar hukum, termasuk pejabat pemerintah. Video ini juga membahas tentang pentingnya menjaga independensi dan kebebasan lembaga-lembaga hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Pembicara juga menyoroti pentingnya menghargai hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang tanpa terkecuali.

NAMA : Muhammad Ferdiansyah
NPM : 2217051126
KELAS : B

Jurnal ini membahas tentang pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud dari demokrasi. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi dan hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, secara empiris di Indonesia sampai saat ini belum mencerminkan suatu ideologi yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia.

Sebagai negara hukum dan negara demokrasi, Indonesia memegang teguh prinsip demokrasi dalam pelaksanaan proses berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umumnya. Namun, pemilihan umum di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Jurnal ini memberikan pentingnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia dan menekankan bahwa sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Dengan begitu, pemilihan umum di Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan ideologi Pancasila.

NAMA : Muhammad Ferdiansyah
NPM : 2217051126
KELAS : B

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu yang signifikan dalam sejarah negara tersebut. Setelah berjuang melawan kolonialisme dan otoritarianisme selama beberapa dekade, Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dan mengadopsi sistem demokrasi yang terus berkembang sejak saat itu.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang signifikan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Reformasi tersebut membuka jalan bagi lebih banyak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, serta memungkinkan munculnya partai-partai politik baru dan pers yang lebih independen. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, seperti masalah korupsi, diskriminasi terhadap minoritas, dan kebijakan yang kurang memperhatikan hak asasi manusia.

Namun, perlu dicatat bahwa setiap negara memiliki tantangan dan kesulitan dalam memperkuat demokrasi, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan sistem politik yang lebih kuat dan memastikan hak-hak dasar warga negara dihormati.

NAMA : Muhammad Ferdiansyah

NPM : 2217051126

KELAS : B

NAMA : Muhammad Ferdiansyah
NPM : 2217051126
KELAS : B

Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Indonesia. Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang, masih ada banyak masalah yang dihadapi, dan pilar-pilar demokrasi yang penting untuk penguatan konsolidasi demokrasi belum efektif. Hasil pilpres 2019 belum mampu membangun kepercayaan publik, terlihat dari kerusuhan sosial yang terjadi setelah pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU. Satu kandidat menolak hasil pemilu dan pilpres belum selesai. Kini Mahkamah Konstitusi menjadi penentu akhir hasil pilpres karena kedua kandidat mengklaim sebagai pemenang.

Penulis juga menyoroti politisasi identitas sebagai salah satu masalah dalam pemilu presiden. Fenomena ini terjadi ketika identitas suatu kelompok menjadi dasar dalam pemilihan, bukan kinerja atau program. Politisasi identitas dapat memecah belah masyarakat dan mengancam demokrasi. Oleh karena itu, pemimpin yang terpilih harus mampu memperkuat pemerintahan efektif dan membangun kepercayaan publik.

Kesimpulannya, tulisan ini menekankan bahwa masih banyak tantangan dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan presiden. Penting untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi, mencegah politisasi identitas, dan membangun kepercayaan publik untuk menciptakan pemimpin yang efektif dan memperkuat demokrasi.