གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Muhammad Ferdiansyah

Nama : Muhammad Ferdiansyah
NPM : 2217051126
Kelas : B

Analisis Kasus

1.Artikel tersebut membahas tentang konflik komunal yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, terutama di wilayah Oecusse, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk menyelesaikan konflik tersebut. Artikel tersebut juga menyoroti berbagai faktor yang memicu konflik, termasuk perbedaan agama, budaya, dan kepentingan ekonomi. Salah satu hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah upaya yang dilakukan oleh kedua pemerintah untuk menyelesaikan konflik secara damai. Artikel tersebut mengungkapkan bahwa kedua pemerintah telah melakukan dialog dan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi bersama. Selain itu, artikel tersebut juga menyoroti peran masyarakat sipil dalam memediasi konflik dan membangun perdamaian di wilayah tersebut.

2.Wawasan nusantara adalah konsep yang menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan dan integritas wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan etnis yang beragam. Konsep ini memandang Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang memiliki peran strategis di kawasan Asia Tenggara. Tanpa konsepsi wawasan nusantara, maka Indonesia dapat mengalami disintegrasi dan kekacauan dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Kesatuan wilayah Indonesia yang luas dan beragam membutuhkan adanya sebuah visi dan strategi yang menyeluruh untuk menjaga integritas dan persatuan bangsa.

3. Konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti Indonesia-Timor Leste adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks perbatasan Indonesia-Timor Leste, hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan antara kedua negara dan memperkuat pengawasan perbatasan agar tidak ada masuknya orang atau barang yang tidak diinginkan.
Nama : Muhammad Ferdiansyah
NPM : 2217051126
Kelas : B
Prodi: Ilmu Komputer

Analisis video :
Video Tersebut membahas tentang "GEOPOLITIK INDONESIA"
Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa , geopolitik memiliki macam macam teori yaituFrederich ratzel, Rudolf kjellen, Karl haushofer, halford mackinder, Alfred Thayer Mahan, guilio douhet, saversky, dan JFC Fuller. Divideo tersebut menjelaskan konsep geopolitik Indonesia teori geopolitik Bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945.

Selain itu ,Divideo tersebut menyebutkan Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah konsep wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan undang-undang negara Republik Indonesia hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia

Adapaun Cara pandang bangsa Indonesia
A. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
C. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan
Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI

Kesimpulan negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara samudra Pasifik dan samudra Hindia serta diantara benua Asia dan Australia
Keunggulan bangsa Indonesia adalah jumlah dan potensi penduduknya cukup besar, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, letak wilayah yang strategis dan masih banyak lagi
Nama : Muhammad Ferdiansyah
NPM : 2217051126
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada aparat penegak hukum yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa mengedepankan hati nurani. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara.
Nama : Muhammad Ferdiansyah
NPM ,: 2217051126
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer

Video tersebut membahas tentang peran hukum dalam mengatur dan menata negara dan masyarakat, dengan fokus pada konteks Indonesia. Video tersebut juga menyoroti pentingnya negara menjadi negara hukum berbasis pengetahuan dan teknologi guna memajukan dan membahagiakan rakyatnya. Video tersebut menyebutkan bahwa dalam UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum modern dianggap penting untuk mengatasi kompleksitas dunia modern dan peran sosial politik yang dicari.

Reformasi tahun 1998 disebutkan sebagai babak baru dalam sejarah hukum Indonesia. Reformasi ini mencakup aspek-aspek seperti demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi mengarah pada transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi mencakup penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Selain itu, divideo juga menyinggung pembangunan masyarakat madani, yang mengacu pada pembangunan masyarakat yang partisipatif, responsif, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam konteks ini, munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menunjukkan adanya perhatian terhadap pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan hukum. Secara keseluruhan, video tersebut menggarisbawahi pentingnya negara menjadi negara hukum yang berbasis pengetahuan dan teknologi dalam rangka membahagiakan rakyatnya, mengatasi masalah korupsi, dan mendorong partisipasi serta pengawasan masyarakat dalam sistem hukum.