Nama: Riziq Ashiddiqi
NPM: 2217051082
Kelas: D
Prodi: Ilmu Komputer

Penegakan hukum adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota pemerintah untuk membuat hukum tegak atau berfungsi, contohnya adalah pengadilan memberi vonis yang tepat untuk pelaku kejahatan
Kasus yang dialami oleh Ahok menjadi isu yang dipertanyakan karena asal-muasal Ahok sebagai orang Cina/Tionghoa, yang dulunya didiskriminasi pada Orde Baru dan menunjukkan kekurangan dari sistem penegakan hukum saat ini

Nama: Riziq Ashiddiqi
NPM: 2217051082
Kelas: D
Prodi: Ilmu Komputer

Hukum harus digunakan untuk bernegara dan hukum harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar rakyat nyaman, negara hukum jangan hukumnya terlalu tekstual, karena hanya mengeja undang-undang sesuai dengan tertulis mungkin dapat membuka celah bagi pelanggar hukum

Nama: Riziq Ashiddiqi
NPM: 2217051082
Kelas: D
Prodi: S1 Ilmu Komputer

- Tiap masa memerlukan hukum yang sesuai dengan masa itu agar dapat mengikuti perkembangan kehidupan yang semakin lama semakin kompleks
- Hukum dibuat sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat
- Sebagai negara hukum, Indonesia harus menggunakan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat membahagiakan rakyatnya, jika tidak maka Indonesia menjadi sarang koruptor
- Penggunaan hukum dapat menimbulkan malapetaka karena negara hukum tekstual (berdasarkan undang-undang tertulis)

Nama: Riziq Ashiddiqi
NPM: 2217051082
Kelas: S1 2022 ILKOM D

Pemilu adalah bentuk merealisasikan nilai keempat dari dasar negara Pancasila. Pemilu juga merupakan bagian dari penyelengaraan demokrasi di Indonesia. Apabila dicermati, menurut Widodo, “arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut: a. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. b. Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebikjasanaan. c. Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan. d. Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara (Widodo, 2015)”. Penyelengaraan demokrasi ini juga memerlukan perkembangan dinamika pemilu daerah. Juga menurut Widodo, “Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilh dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula (Widodo, 2015)”.

Nama: Riziq Ashiddiqi
NPM: 2217051082
Kelas: S1 2022 ILKOM D

Dari video diatas, masa revolusi kemerdekaan masih terbatas, masa demokrasi parlementer terdapat seluruh elemen demokrasi tetapi akhirnya gagal, demokrasi terpimpin mencoba menyatukan tiga kekuatan (nasionalis, agamis, dan komunis), orde baru mulai membatasi partai politik dan ABRI memiliki kekuatan politik, dan masa reformasi sudah mulai "membuka"

Demokrasi parlementer gagal karena dominasi politik aliran (aliran "Islam", aliran "nasionalis", aliran non-"Islam", dsb.), basis sosial ekonomi yang sangat lemah, dan persamaan kependingan Presiden Soekarno dengan Angkatan Darat

Masa orde baru terdapat pemerintah campur tangan dengan persoalan partai politik dan publik

Pemilihan pertama di demokrasi masa reformasi jauh lebih demokratis dari sebelumnya, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai ke tingkat desa, pola rekrutmen politik dilakukan terbuka, dan sebagian hak dasar bisa terjamin

Demokrasi era reformasi masih dianggap sebagai masa pencarian jati diri