Nama : David Ronaldo
NPM : 2217011129

1. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan anak. Mengingat anak-anak belum sepenuhnya memahami isu-isu kompleks seperti kebijakan publik, melibatkan mereka dalam demonstrasi dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Hal ini juga mencerminkan tanggung jawab orang dewasa untuk melindungi anak-anak dari situasi yang berpotensi berbahaya atau tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

Hal positif yang dapat diambil dari berita tersebut adalah kesadaran bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, terutama dalam situasi yang bisa berisiko. Selain itu, pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan aspirasi agar tidak merugikan masyarakat luas, serta pemerintah daerah menunjukkan kepedulian dalam menjaga kondusifitas kota serta hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman.

2. Solusi agar penyampaian aspirasi berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif adalah dengan melakukan demonstrasi secara damai dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu langkah pencegahan adalah dengan memberikan edukasi kepada peserta aksi tentang batasan-batasan yang harus dipatuhi agar tidak terjadi kekerasan atau perusakan fasilitas umum. Selain itu, koordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah juga penting untuk memastikan keamanan selama aksi berlangsung.

Jika demonstrasi tidak memungkinkan, masyarakat dapat memanfaatkan jalur lain, seperti audiensi dengan pemerintah, petisi online, atau kampanye di media sosial. Dengan pendekatan yang lebih konstruktif, aspirasi tetap bisa tersampaikan tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

3. Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap individu dalam kehidupan sosial dan bernegara. Beberapa kewajiban tersebut meliputi menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban ini berhubungan erat dengan hak asasi manusia, karena kebebasan seseorang tetap harus dibatasi oleh hak orang lain.

Artinya, hak tidak bisa digunakan secara mutlak tanpa memperhatikan kewajiban yang menyertainya. Misalnya, seseorang berhak menyampaikan pendapat, tetapi dia juga berkewajiban untuk tidak merugikan pihak lain atau merusak ketertiban umum. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dijaga agar tercipta masyarakat yang adil dan harmonis.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa kewajiban dasar manusia tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga pada lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Nama : David Ronaldo
NPM : 2217011129



1. Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat dipetik adalah kesadaran bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan negara, terutama dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Partisipasi publik dalam menyuarakan pendapat dan melakukan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap bermasalah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup dan berkembang. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Artikel menyoroti minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja dan Revisi UU MK, yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan DPR perlu lebih terbuka dalam menyusun kebijakan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara aktif, agar undang-undang yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.

2. hakikat dari konstitusi adalah sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Bagi Indonesia, UUD NRI 1945 sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan dan demokratis.

Konstitusi menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, serta menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan melalui prinsip checks and balances. Dengan adanya konstitusi, Indonesia dapat memastikan bahwa segala kebijakan yang dibuat tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah:
(1). Membentuk undang-undang tanpa partisipasi publik yang memadai, seperti dalam kasus UU Cipta Kerja dan Revisi UU MK yang dianggap tidak transparan dan mengabaikan aspirasi rakyat.
(2). Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya melalui praktik korupsi, nepotisme, atau intervensi dalam lembaga peradilan untuk mengamankan kepentingannya.
(3). Mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang dikhawatirkan dalam Revisi UU MK, di mana DPR dan Presiden tidak lagi memiliki kewajiban menindaklanjuti putusan MK, yang dapat melemahkan prinsip supremasi hukum.

Terkait dengan hukuman bagi pejabat negara yang tidak konstitusional, hal ini tergantung pada tingkat pelanggarannya. Jika pelanggaran yang dilakukan bersifat berat dan merugikan masyarakat luas, maka hukuman maksimal layak diberikan sebagai bentuk keadilan dan efek jera. Namun, dalam beberapa kasus, pejabat negara juga dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, terutama jika kesalahannya masih dapat diperbaiki dan dia menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagaimanapun, integritas pejabat negara harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terpelihara.

Nama : David Ronaldo
NPM : 2217011129

1. Artikel ini memiliki beberapa hal positif, di antaranya adalah menggarisbawahi pentingnya kebijakan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19 serta mengapresiasi upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Artikel ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Selain itu, artikel mengingatkan bahwa dalam penerapan kebijakan, aparat harus tetap menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, potensi pelanggaran konstitusi dapat terjadi ketika penerapan PSBB dilakukan secara berlebihan dan cenderung otoriter. Hal ini bisa melanggar Pasal 28A-28J UUD NRI 1945, yang menjamin hak-hak dasar warga negara, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa negara harus menjunjung tinggi martabat manusia.

2. penting untuk diingat bahwa konstitusi memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengikat seluruh elemen negara, termasuk pemerintah dan masyarakat. Konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara serta memastikan adanya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan rakyat. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 berperan sebagai konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan seperti intoleransi, ketidakadilan sosial, dan politik identitas yang dapat mengancam persatuan. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan upaya lebih dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis kebangsaan, menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, serta memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan kebijakan. Dengan demikian, Indonesia dapat semakin kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah berbagai tantangan yang ada.

3. salah satu tantangan utama dalam kehidupan bernegara saat ini adalah meningkatnya polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan politik, agama, dan budaya yang sering diperparah oleh penyebaran hoaks di media sosial. Tantangan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin terasa, terutama setelah pandemi COVID-19. Dalam menghadapi tantangan ini, UUD NRI 1945 sebenarnya sudah cukup memberikan pedoman, seperti dalam Pasal 28F, yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, dan Pasal 33, yang mengatur perekonomian nasional agar berkeadilan.

4. implementasi kebijakan masih menjadi kendala karena sering kali regulasi yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, selain memiliki konstitusi yang kuat, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Indonesia dapat semakin maju dan berkeadilan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Nama : David Ronaldo
NPM : 2217011129
Jurnal ini menekankan bahwa integrasi nasional bukan hanya tentang penyatuan fisik, tetapi juga tentang kesadaran kolektif yang memungkinkan berbagai kelompok dengan identitas yang berbeda untuk melihat diri mereka sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Penulis menyoroti bahwa perubahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, dan kemudian ke Orde Reformasi, telah menciptakan dinamika politik yang kompleks. Orde Baru, yang berkuasa selama 32 tahun, dianggap gagal dalam mengelola pluralitas Indonesia karena menerapkan kebijakan sentralistik yang menekan identitas daerah. Kebijakan ini justru memicu resistensi dan konflik di berbagai daerah.

Era Reformasi yang membawa kebebasan dan desentralisasi, meskipun diharapkan dapat memperbaiki situasi, justru menimbulkan kekacauan baru, seperti meningkatnya tindakan anarkis, pelanggaran moral, dan kriminalitas. Penulis menekankan bahwa identitas nasional Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari simbol-simbol fisik seperti bendera, lagu kebangsaan, atau bahasa, tetapi juga perlu direinterpretasi dalam konteks yang lebih luas. Media massa dianggap sebagai alat yang kuat dalam mengkonstruksi identitas kolektif, terutama melalui tayangan yang mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat.

Media massa telah menciptakan kebudayaan massa yang serba cepat dan penuh perubahan, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai, norma, dan simbol dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa identitas tidak hanya dibentuk oleh faktor-faktor tradisional seperti etnis atau agama, tetapi juga oleh faktor-faktor modern seperti media dan teknologi. Penulis mengkritik kebijakan otonomi daerah yang dianggap memperkuat etnosentrisme. Otonomi daerah, yang seharusnya memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri, justru sering kali digunakan untuk memperkuat identitas lokal dengan mengorbankan integrasi nasional.

Penulis memberikan contoh bagaimana pendirian sekolah dan perguruan tinggi di setiap daerah, serta penempatan pejabat birokrasi berdasarkan asal daerah, dapat memperkuat sentimen kedaerahan dan mengurangi rasa persatuan nasional. Penulis menegaskan bahwa integrasi nasional harus menjadi strategi kebudayaan yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi bangsa Indonesia. Penulis menyarankan bahwa untuk mencapai integrasi nasional, masyarakat harus bersedia menerobos identitasnya sendiri dan mengambil jarak dari kepentingan-kepentingan yang sempit, seperti etnosentrisme atau sentimen kedaerahan.

Dalam mencapai integrasi nasional, perlu adanya kesadaran kolektif dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Integrasi nasional harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional, dan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Nama : David Ronaldo
NPM : 2217011129

Integrasi nasional merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan upaya menyatukan keberagaman kelompok sosial dan budaya dalam satu entitas wilayah negara. Integrasi nasional dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk utama, yaitu integrasi bangsa, nilai, dan tingkah laku. Integrasi bangsa mengacu pada upaya menyatukan keberagaman kelompok sosial dan budaya dalam satu entitas wilayah negara. Sementara itu, integrasi nilai bertumpu pada konsensus terhadap prinsip-prinsip bersama yang menjadi pondasi ketertiban sosial, seperti keadilan dan toleransi. Adapun integrasi tingkah laku tercermin dari pembentukan pola perilaku masyarakat yang selaras dengan norma untuk mewujudkan tujuan kolektif.

Tantangan dalam merealisasikan integrasi nasional terbagi dalam dimensi horizontal, seperti disparitas suku, agama, dan budaya, serta dimensi vertikal, seperti kesenjangan relasi kuasa antara elit dan masyarakat. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya sistematis, seperti menjamin keadilan hukum, meningkatkan partisipasi publik dalam kebijakan, dan memperkuat wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal maupun media. Pemerintah juga harus konsisten menegakkan kebijakan integratif, seperti internalisasi nilai Pancasila, pemberantasan korupsi, dan penanggulangan gerakan separatisme. Penanganan bijaksana terhadap isu diskriminasi, konflik kepentingan, dan eskalasi kriminalitas juga penting untuk menjaga stabilitas nasional.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, integrasi nasional juga menghadapi tantangan eksternal. Arus informasi yang masif berpotensi mengikis identitas kebangsaan melalui infiltrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai lokal. Media sosial, misalnya, kerap menjadi medium penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang memicu polarisasi masyarakat. Oleh karena itu, edukasi literasi digital dan penguatan karakter berbasis nasionalisme menjadi krusial untuk membentuk ketahanan mental generasi muda.

Selain itu, masalah sosial seperti tingginya angka kriminalitas, kenakalan remaja, dan praktik korupsi turut mengancam kohesi sosial. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan distribusi pembangunan juga berpotensi memicu disintegrasi jika tidak ditangani secara komprehensif. Solusi strategis diperlukan, seperti kebijakan berbasis pemerataan kesejahteraan, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta perluasan akses pendidikan dan lapangan kerja. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, ancaman terhadap integrasi nasional dapat diminimalkan, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga.