Pendidikan Kewarganegaraan- Mipa Kimia C Genap

Jawab Analisis Soal

1. Menurut saya, kebijakan PSBB itu merupakan langkah positif dari pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dan melindungi kesehatan kita semua. Namun, saya juga merasa ada kekhawatiran karena cara pelaksanaannya terutama sikap aparat yang kadang terasa terlalu keras sehingga berpotensi tidak sejalan dengan prinsip HAM yang seharusnya selalu dijaga sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU HAM.

2. Kalau suatu negara tidak punya konstitusi, menurut saya itu akan sangat berisiko. Tanpa dasar hukum tertinggi, pembagian kekuasaan tidak jelas dan hak-hak warga bisa dengan mudah disia-siakan. Di sisi lain, konstitusi itu sangat penting dan efektif asalkan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya konstitusi, kita punya acuan utama untuk menjaga keadilan dan melindungi hak asasi setiap orang.

3. Saat ini, tantangan yang saya rasakan memang cukup kompleks, misalnya ketimpangan sosial-ekonomi yang makin lebar, ancaman terhadap kebebasan sipil, dan potensi konflik karena perbedaan pendapat yang tajam. Saya percaya UUD 1945 sudah memuat pedoman penting mengenai perlindungan HAM, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Tapi, untuk menghadapi tantangan zaman sekarang, kita perlu penafsiran dan implementasi yang lebih adaptif dan progresif.

4. Bagi saya, Indonesia memiliki dasar negara yang kuat dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan persatuan di tengah keberagaman. Namun, saya juga merasa perlu ada perbaikan dalam hal pendidikan kebangsaan dan ruang dialog antar masyarakat agar kita semua bisa hidup rukun. Dengan begitu, nilai persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga, meski ada perbedaan di antara kita.

1. Hal positif yang didapatkan dari artikel tersebut yaitu pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta menekankan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan, dan keselamatan warga negara. Ini mencerminkan implementasi hak asasi manusi yang diatur dalam konstitusi. Dalam artikel ini tidak ada indikasi yang melanggar konstitusi, justru artikel ini mengajak warga untuk patuh pada kebijakan negara demi kebaikan bersama.

2. Tanpa adanya konstitusi, sebuah negara akan kehilangan pedoman hukum yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga, serta mekanisme penyelesaian konflik. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena memberikan kepastian hukum serta menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan yang adil.

3. Salah satu tantangan saat ini adalah polarisasi politik dan penyebaran hoaks yang dapat memecah persatuan bangsa. UUD NRI 1945 sebenarnya sudah cukup menjadi pedoman, misalnya Pasal 28F yang menjamin hak memperoleh informasi yang benar. Namun, implementasinya perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran berita bohong serta meningkatkan literasi digital masyarakat.

4. Menurut saya konsep bernegara Indonesia dalam menjunjung persatuan sudah cukup baik dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta berbagai regulasi yang menjaga keutuhan bangsa. Namun, perlu ada perbaikan dalam aspek pemerataan pembangunan dan penguatan toleransi, agar kesenjangan sosial tidak menjadi pemicu perpecahan. Selain itu, pendidikan kebangsaan harus lebih ditekankan agar generasi muda semakin memahami pentingnya menjaga persatuan.

1. Hal Positif dari Artikel
Artikel ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan pemerintah dalam
menangani pandemi COVID-19 dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM). Hal positif yang bisa diambil antara lain:
● Kesadaran akan pentingnya kebijakan PSBB dalam menekan penyebaran
virus.
● Perlunya tindakan pemerintah yang tetap berlandaskan HAM.
● Mengajak masyarakat untuk bahu-membahu dalam menghadapi pandemi.
● Mendorong kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga berlandaskan
kearifan dan etika.
Apakah Ada Konstitusi yang Dilanggar
● Dalam penerapan PSBB, ada indikasi pelanggaran HAM yang bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama dalam
pasal yang mengatur hak atas kebebasan dan martabat manusia.
● Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina
Kesehatan seharusnya diterapkan dengan tetap menghormati HAM. Jika
aparat bertindak represif tanpa edukasi terlebih dahulu, hal ini bisa dianggap
melanggar asas keadilan dan penghormatan terhadap warga negara.
● UUD NRI 1945 Pasal 28G yang menjamin perlindungan dan rasa aman bagi
setiap warga negara juga bisa dilanggar jika tindakan aparat dinilai berlebihan
dan mengintimidasi.

2. Jika Suatu Negara Tidak Memiliki Konstitusi
Tanpa konstitusi, sebuah negara akan mengalami:
● Ketidakpastian hukum karena tidak ada aturan yang mengatur kehidupan
bernegara.
● Penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak ada batasan bagi pemerintah dalam
bertindak.
● Hak warga negara tidak terlindungi karena tidak ada dasar hukum untuk
menegakkannya.
● Tidak adanya pedoman dalam penyelesaian konflik atau tantangan negara.
Efektivitas Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Konstitusi sangat efektif karena:
● Menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.
● Mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk perlindungan HAM.
● Memberikan batasan dan kewajiban bagi pemerintah agar tidak bertindak
sewenang-wenang.
● Menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan di berbagai situasi, termasuk
saat pandemi.

3. Tantangan Kehidupan Bernegara Saat Ini dan Kemampuan UUD NRI 1945 dalam
Menyelesaikannya
Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi:
● Disrupsi Teknologi dan Keamanan Digital: Keamanan siber menjadi tantangan
besar. UUD NRI 1945 Pasal 28F tentang hak memperoleh informasi masih
perlu diperkuat dengan regulasi khusus tentang keamanan digital.
● Polarisasi Sosial dan Radikalisme: Persatuan sering terancam akibat perbedaan
pandangan politik dan ideologi. Pasal 28E tentang kebebasan berpendapat
perlu diimbangi dengan regulasi yang mencegah penyebaran ujaran kebencian.
● Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang ekonomi
kerakyatan sudah ada, tetapi implementasinya masih harus diperkuat untuk
mengurangi ketimpangan.

4. Konsep Bernegara dalam Menjunjung Persatuan dan Kesatuan
Konsep persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia sudah diatur dalam Pancasila
dan UUD NRI 1945, khususnya:
● Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum,
memastikan keadilan bagi seluruh warga.
● Pasal 28D yang menjamin hak atas keadilan sosial dan hukum.
Yang Perlu Diperbaiki:
● Penegakan hukum yang lebih adil dan transparan untuk menghindari
ketimpangan sosial.
● Pendidikan kebangsaan yang lebih kuat untuk menanamkan nilai persatuan
sejak dini.
● Peningkatan kesejahteraan ekonomi agar tidak ada kesenjangan sosial yang
dapat memicu perpecahan.
● Sebagai warga negara, kita perlu aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah
agar tetap sesuai dengan nilai demokrasi dan HAM, serta berkontribusi dalam
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Artikel tersebut membahas upaya pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya tindakan bersama dalam menghadapi pandemi. Namun, penerapan PSBB menimbulkan perdebatan mengenai potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terkait pembatasan kebebasan bergerak. Komnas HAM menyatakan bahwa PSBB tidak melanggar HAM selama dilakukan sesuai prinsip-prinsip HAM, seperti penghormatan terhadap martabat manusia dan non-diskriminasi.

2. Tanpa konstitusi, suatu negara akan kehilangan landasan hukum yang jelas untuk mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Keberadaan konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

3. Salah satu tantangan saat ini adalah menyeimbangkan antara kebijakan pemerintah dan pemenuhan HAM, seperti dalam penerapan PSBB selama pandemi. Meskipun Undang-Undang telah mengatur berbagai hak dasar warga negara, implementasi kebijakan sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan umum dan hak individu. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan yang tepat agar konstitusi dapat menjadi pedoman efektif dalam menyelesaikan tantangan tersebut.

4. Menurut saya konsep bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Untuk memperkuat persatuan, diperlukan upaya meningkatkan dialog antar kelompok, memperkuat pendidikan karakter, dan memastikan kebijakan pemerintah dalam mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara.

1. Hal positif yang di dapat dari artikel tersebut adalah dapat menigkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya hak asasi manusia juga tentang langkah sigap yang diambil pemerintah dalam mencegah semakin tingginya korban akibat Covid-19 dimana hal ini juga menjadi implementasi konstitusi negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Namundalam pelaksanaanya juga terdapat tindakan yang menuju pada pelanggaran konstitusi yakni tindakan otoriter oleh aparat sipil dan keamanan yang melanggar prinsip dasar HAM. Adanya pelanggaran konstitusi dimana hanya menekankan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, tanpa melihat bagian yang di pertimbangkan di bagian c yang menegaskan dalam operasi tersebut tetap harus memperhatikan dan menghormati harkat martabat dan HAM seseorang, hal ini diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
2. Negara yang tidak memiliki konstitusi dapat mengalami kekacauan legistimasi bahkan dapat berpotensi besar mengalami pelanggaran HAM. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturn yang mengikat untuk mengatur tindakan pemerintah, selain itu dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan akibat kekuasaan yang terpusat di salah satu kelompok tertentu, serta tidak akan adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat yang akan menjamin kehidupanya secara layak di negara tersebut. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena memberikan kerangka hukum yang jelas, melindungi hak asasi manusia, dan mendefinisikan struktur pemerintahan. Dengan adanya konstitusi, stabilitas, keadilan, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dapat terjamin, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih teratur dan harmonis. Konstitusi akan menerapkan aturan dasar yang mengatur semua aspek kehidupan bernegara dan mendefinisikan kekuasaan untuk memastikan tidak adanya oenyakahgunaan kekuasaan dan menjamin tidak adanya tidak sewenang wenang dari pemeerintah terhadapat rakyat.
3. Tantangan kehidupan bernegara saat ini di Indonesia meliputi ketidakadilan sosial, korupsi, dan polarisasi masyarakat. Relevansi pasal-pasal UUD NRI 1945, seperti Pasal 27 yang menjamin hak dan kewajiban warga negara, serta Pasal 34 yang mengatur perlindungan bagi fakir miskin, sangat penting dalam mengatasi masalah ini dengan memberikan landasan hukum untuk keadilan dan kesejahteraan. Masih terdapat kesenjangan sosial yang mengakibatkan konflik, praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor, dan muncuknya perpecahan di masyarakat. Relevansi pasal yang dapat mengatasi masalah tersebut diantaranya passal 27 yang menjamin hak dan kewajiban warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, Pasal 34 yang mengatur perlindungan bagi fakir miskin dan memebrikan program bantuan. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 memiliki potensi untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan tantangan kehidupan bernegara, seperti ketidakadilan sosial dan korupsi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.
4. Konsep bernegara di Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai fondasi untuk menjaga keragaman. Nilai-nilai ini mendorong kolaborasi dan solidaritas antarwarga negara, yang esensial untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan bangsa. Persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang tercantum dalam Pancasila, khususnya pada sila ketiga yang menekankan pentingnya persatuan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya harus disatukan dalam satu kesatuan yang harmonis. Kita dapat menghindari konflik yang dapat merusak stabilitas sosial dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Ada beberapa aspek yang perlu diperbaharui yakni Pendidikan tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diajarkan untuk menghargai perbedaan dan memahami pentingnya kerjasama antar kelompok. Lalu penegakan hukum yang adil dan konsisten, hal ini penting untuk memutus statement hukum tumpul ke atas tajam ke bawah dan rasa tidak percaya masyarakat terhadap transparansi hukum serta harus memsatikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sehingga memiimalisir perpecahan.

1. Artikel "HAM dalam Gelombang PSBB" membahas dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia selama pandemi COVID-19. Beberapa hal positif yang ada pada artikel ini yaitu mengenai kesadaran masyarakat, pada artikel ini
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pandemi Covid-19 dan penekanan pada pentingnya upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat
dari penyebaran virus, sesuai dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan menghadapi berbagai tantangan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konstitusi, tidak ada aturan dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan hak-hak warga
negara, serta pembagian kekuasaan. Hal ini akan mengakibatkan suatu negara mengalami ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan bernegara dikarenakan konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan bernegara termasuk dengan hak dan kewajiban warga negara, Mengatur pembagian kekuasaan agar tidak terpusat pada satu pihak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan menjamin keadilan dan perlindungan HAM, sehingga tidak ada pihak yang bisa bertindak
sewenang-wenang.

3. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kehidupan bernegara saat ini meliputi: Polarisasi politik dan disinformasi. Pemilu dan politik identitas sering kali memecah belah masyarakat, diperparah
dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin kebebasan memperoleh informasi, tetapi perlu penguatan regulasi untuk menangani
penyalahgunaan informasi. Secara prinsip, UUD NRI 1945 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan bernegara, terutama dengan pasal-pasal yang menjamin
keadilan, kesejahteraan, dan supremasi hukum. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum, termasuk komitmen pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan
aturan yang telah ditetapkan.

4. Konsep bernegara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Namun, perlu ada perbaikan dalam hal komunikasi antar kelompok masyarakat dan pendidikan tentang toleransi untuk mengurangi potensi konflik yang dapat mengancam persatuan. Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki yaitu: pendidikan toleransi, pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk mengurangi prasangka dan stereotip antar kelompok. Serta pembangunan yang merata, memastikan pembangunan yang adil dan merata di seluruh daerah untuk menghindari ketimpangan yang dapat memicu perpecahan.
Persatuan dan kesatuan adalah fondasi penting bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa
Indonesia. Dengan memperbaiki aspek-aspek yang diperlukan, kita dapat menciptakan masyarakat
yang lebih harmonis dan sejahtera.

Jawaban Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut?
Jawab:
- Pemerintah berupaya melindungi masyarakat melalui PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19.
- Artikel menyoroti pentingnya kebijakan yang tetap menghormati hak asasi manusia.
- Masyarakat diajak bekerja sama dalam mematuhi aturan demi kebaikan bersama.
- Kebijakan harus diterapkan dengan pendekatan edukatif, bukan hanya represif.

2. Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi?
Jawab:
- Hak Bergerak dan Berkumpul
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, dibatasi oleh PSBB.
- Perlakuan yang Adil
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menekankan penghormatan terhadap martabat manusia.
- Hak Hidup Layak
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak atas pekerjaan, namun PSBB berdampak pada ekonomi rakyat.

Dampak Jika Negara Tidak Memiliki Konstitusi adalah negara akan mengalami ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kekuasaan, tidak adanya perlindungan HAM, dan instabilitas sosial.

3. Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawab:
- Ketimpangan Ekonomi
Pandemi memperburuk kesenjangan ekonomi, dan Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekayaan negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, implementasinya masih perlu diperbaiki.

- Ancaman Radikalisme dan Intoleransi
Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, tetapi masih ada konflik antar kelompok yang mengancam persatuan bangsa.

- Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Meskipun UUD 1945 sudah mengatur prinsip pemerintahan yang bersih, praktik korupsi masih menjadi masalah besar.

- Tantangan dalam Demokrasi Digital
Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial bisa mengancam persatuan, meskipun Pasal 28F UUD 1945 menjamin kebebasan informasi.

Secara umum, UUD 1945 sudah cukup kuat sebagai pedoman, tetapi tantangannya ada pada pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Jawab:

Konsep persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki:

- Pemerataan Pembangunan
Agar semua daerah bisa berkembang secara adil dan tidak terjadi ketimpangan yang bisa memicu konflik.

- Penegakan Hukum yang Adil
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar rakyat percaya pada pemerintah.

- Pendidikan Kebangsaan yang Lebih Kuat
Generasi muda perlu lebih memahami Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan agar tidak mudah terpecah belah.

- Penyelesaian Konflik Sosial secara Damai
Negara harus lebih banyak menggunakan pendekatan dialog daripada kekerasan dalam menangani perbedaan pendapat di masyarakat.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki pondasi yang kuat dalam menjaga persatuan, tetapi masih perlu perbaikan dalam implementasi kebijakan agar cita-cita bangsa bisa benar-benar terwujud.

1. Hal positif apa yang didapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar?
Jawab: Artikel ini memberikan pandangan positif tentang upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 melalui kebijakan PSBB. Artikel ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat serta perlunya kebijakan yang tetap menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, dalam pelaksanaannya, PSBB berpotensi melanggar konstitusi jika aparat bertindak represif. Pasal 28A-28J UUD 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk kebebasan individu yang harus dihormati, meskipun dalam keadaan darurat. Selain itu, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menegaskan bahwa kebijakan kesehatan harus tetap memperhatikan martabat dan kebebasan dasar seseorang.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawab: Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengatur pemerintahan dan masyarakatnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kekuasaan, serta ketidakadilan dalam kehidupan bernegara. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan, menjamin hak-hak warga negara, serta memastikan adanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan adanya konstitusi, negara memiliki aturan yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi. Apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Mengapa demikian?
Jawab: Salah satu tantangan kehidupan bernegara saat ini adalah polarisasi sosial dan politik, dimana perbedaan pandangan politik sering kali menyebabkan perpecahan di masyarakat. Tantangan ini perlu diantisipasi agar tidak mengancam persatuan bangsa. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, seperti Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat, serta Pasal 30 ayat (1) tentang peran warga negara dalam menjaga keamanan nasional, sudah cukup menjadi pedoman untuk mengatasi masalah ini. Namun, implementasi hukum dan kebijakan pemerintah harus tetap memperhatikan nilai-nilai persatuan dan tidak memperburuk konflik sosial yang ada.

4. Bagaimanakah menurut pendapatmu sebagai warga negara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu diperbaiki? Jelaskan!
Jawab: Konsep bernegara di Indonesia sudah dibangun berdasarkan nilai persatuan dan kesatuan, sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam prakteknya, masih ada tantangan seperti kesenjangan sosial, intoleransi, dan polarisasi politik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah perlu memperkuat pendidikan karakter sejak dini, menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, serta memperkuat dialog dan toleransi di antara kelompok masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai persatuan dan kesatuan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis Soal

1. Artikel ini memiliki beberapa hal positif, di antaranya adalah menggarisbawahi pentingnya kebijakan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19 serta mengapresiasi upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Artikel ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Selain itu, artikel mengingatkan bahwa dalam penerapan kebijakan, aparat harus tetap menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, potensi pelanggaran konstitusi dapat terjadi ketika penerapan PSBB dilakukan secara berlebihan dan cenderung otoriter. Hal ini bisa melanggar Pasal 28A-28J UUD NRI 1945, yang menjamin hak-hak dasar warga negara, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa negara harus menjunjung tinggi martabat manusia. Selain itu, meskipun UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan memberi dasar hukum bagi pembatasan sosial, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat akan menjadi tidak teratur karena tidak ada pedoman yang mengatur hak, kewajiban, serta batasan kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, bahkan kekacauan dalam kehidupan bernegara. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi dasar hukum tertinggi yang mengikat seluruh elemen negara, termasuk pemerintah dan masyarakat. Konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara serta memastikan adanya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan rakyat. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 berperan sebagai konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Salah satu tantangan utama dalam kehidupan bernegara saat ini adalah meningkatnya polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan politik, agama, dan budaya yang sering diperparah oleh penyebaran hoaks di media sosial. Tantangan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin terasa, terutama setelah pandemi COVID-19. Dalam menghadapi tantangan ini, UUD NRI 1945 sebenarnya sudah cukup memberikan pedoman, seperti dalam Pasal 28F, yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, dan Pasal 33, yang mengatur perekonomian nasional agar berkeadilan. Namun, implementasi kebijakan masih menjadi kendala karena sering kali regulasi yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, selain memiliki konstitusi yang kuat, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

4. Konsep bernegara di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah sangat baik dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dalam menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan seperti intoleransi, ketidakadilan sosial, dan politik identitas yang dapat mengancam persatuan. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan upaya lebih dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis kebangsaan, menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, serta memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan kebijakan. Dengan demikian, Indonesia dapat semakin kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah berbagai tantangan yang ada.

1. -Hal Positif yang Didapat dari Artikel
Jawab:
Artikel ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam menangani pandemi COVID-19. Selain itu, artikel juga mengingatkan perlunya edukasi kepada masyarakat sebelum penerapan kebijakan seperti PSBB untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan moralitas dan prinsip kemanusiaan, tidak otoriter atau melanggar hak dasar warga negara.
-Apakah Ada Konstitusi yang Dilanggar?
Jawab:
Artikel tidak menunjukkan pelanggaran konstitusi secara eksplisit, tetapi mengingatkan bahwa kebijakan PSBB bisa melanggar hak asasi manusia jika penegakannya otoriter. Pasal-pasal dalam UUD 1945, seperti Pasal 28A yang menjamin hak hidup dan Pasal 28G yang melindungi kebebasan individu, harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan.

2. - Bagaimana Jika Suatu Negara Tidak Memiliki Konstitusi?
Jawab:
Tanpa konstitusi, negara akan menghadapi ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesulitan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memberikan dasar yang jelas bagi pengaturan negara, hak warga negara, dan pembagian kekuasaan.
-Apakah Konstitusi Efektif Mengatur Kehidupan Berbangsa dan Bernegara?
Jawab:
Konstitusi, seperti UUD 1945, efektif jika diterapkan dengan konsisten. Namun, untuk mengatasi tantangan zaman, seperti ketimpangan sosial dan perubahan iklim, beberapa pasal mungkin perlu diperbarui atau diinterpretasikan ulang agar lebih responsif terhadap perkembangan.

3. Tantangan Kehidupan Bernegara Saat Ini
Jawab:
Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi adalah ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis global (pandemi dan perubahan iklim). Pasal-pasal dalam UUD 1945 masih relevan, tetapi perlu ada penyesuaian dalam pelaksanaannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

4. Konsep Bernegara dalam Menjunjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan
Jawab:
Konsep persatuan dan kesatuan sangat penting dalam menghadapi keberagaman Indonesia. Namun, untuk memperbaikinya, perlu ada pendidikan yang lebih baik tentang toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan.

1. Artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam kebijakan publik, terutama dalam penegakan aturan PSBB selama pandemi COVID-19. Hal positif yang bisa diambil adalah ajakan untuk mengedepankan edukasi sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan, sehingga kebijakan bisa diterima masyarakat tanpa menimbulkan ketakutan. Namun, jika aparat melakukan tindakan intimidatif atau represif, hal ini bisa melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, yang melindungi hak warga negara dari perlakuan kejam dan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih persuasif dan menghormati HAM seharusnya menjadi prioritas.

2. Tanpa konstitusi, negara akan mengalami kekacauan karena tidak ada aturan yang mengatur kekuasaan, hak, dan kewajiban warga negara. Hal ini bisa menyebabkan kesewenang-wenangan, ketidakpastian hukum, serta lemahnya perlindungan terhadap rakyat. Konstitusi sangat efektif dalam menjaga keseimbangan pemerintahan karena memberikan batasan kekuasaan, memastikan hak-hak dasar warga negara tetap terlindungi, serta menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan adanya konstitusi, negara memiliki sistem yang lebih stabil dan adil dalam menjalankan pemerintahan serta melindungi kepentingan seluruh rakyatnya.

3. Salah satu tantangan besar dalam kehidupan bernegara saat ini adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama pascapandemi yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan daya beli masyarakat menurun. UUD NRI 1945 sebenarnya telah mengatur perlindungan terhadap hak ekonomi warga dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1), yang menegaskan bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama bagi fakir miskin dan kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, bantuan sosial dan kebijakan ekonomi yang diterapkan masih sering tidak merata dan kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran agar tujuan negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat bisa tercapai.

4. Konsep bernegara Indonesia dalam menjunjung persatuan dan kesatuan sudah cukup kuat karena berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan seperti polarisasi politik yang membelah masyarakat, penyebaran hoaks yang memicu konflik, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu ada upaya peningkatan edukasi kebangsaan agar masyarakat lebih memahami nilai-nilai persatuan, penegakan hukum yang tegas terhadap ujaran kebencian dan hoaks, serta kebijakan yang lebih adil dalam memperlakukan seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang sosial. Dengan demikian, persatuan bangsa dapat tetap terjaga di tengah keberagaman yang ada.

Nama: Novi Rahma Gunawan
NPM: 2217011062

Jawaban Analisis soal
1. Hal positif dari artikel tersebut dan apakah ada konstitusi yang dilanggar?
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya perhatian yang besar terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) meskipun dalam situasi darurat, seperti pandemi COVID-19. Artikel ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari wabah dan kewajiban untuk menghormati hak-hak individu. Artikel ini juga menyoroti penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berfokus pada pembatasan sosial, namun tetap perlu mengedepankan prinsip HAM.
Adapun terkait konstitusi, meskipun kebijakan PSBB dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, jika aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip HAM, maka hal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin hak setiap individu atas kebebasan dan martabat manusia. Selain itu, Pasal 28A hingga Pasal 28J dalam UUD 1945 juga menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat.
2. Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, negara tersebut akan kehilangan dasar hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan landasan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, membagi kekuasaan antar lembaga negara, serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tanpa konstitusi, negara akan mengalami ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan, karena tidak ada pedoman yang jelas dalam pengambilan keputusan. Di negara yang memiliki konstitusi, seperti Indonesia dengan UUD 1945, konstitusi terbukti efektif dalam menjaga kestabilan negara, melindungi hak-hak warga negara, serta mengatur hubungan antar lembaga negara. Konstitusi juga menjadi pedoman bagi pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, menjamin kebebasan berpendapat, serta memastikan bahwa hak-hak individu tidak diabaikan oleh pemerintah.
3. Tantangan kehidupan bernegara saat ini dan apakah pasal-pasal dalam UUD 1945 sudah cukup untuk menghadapinya?
Salah satu tantangan besar dalam kehidupan bernegara adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, khususnya akibat pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaan, sementara beberapa sektor ekonomi lain justru berkembang pesat. Selain itu, permasalahan polarisasi sosial dan politik juga semakin memengaruhi kehidupan berbangsa, yang berpotensi menurunkan tingkat persatuan dan kesatuan.
Pasal-pasal dalam UUD 1945 pada prinsipnya sudah memberikan dasar yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, terutama Pasal 33 yang mengatur tentang ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah implementasi kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Selain itu, untuk menghadapi tantangan polarisasi sosial, perlu adanya upaya bersama untuk meningkatkan toleransi dan kebersamaan antar berbagai elemen masyarakat.

4. Pendapat mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Apakah ada yang perlu diperbaiki?
Konsep bernegara Indonesia yang berlandaskan pada persatuan dan kesatuan sangatlah penting mengingat keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi sudah menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bingkai keberagaman. Namun, tantangan yang muncul adalah adanya polarisasi yang semakin tajam, terutama dalam ranah politik dan media sosial. Polarisasi ini dapat mengancam keharmonisan sosial jika tidak dikelola dengan baik.
Sebagai warga negara, kita harus terus memperkuat kesadaran akan pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Pemerintah dan masyarakat perlu terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila lebih terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah lebih memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan serta mengoptimalkan dialog dan komunikasi yang konstruktif antar kelompok. Selain itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus lebih inklusif dan tidak mengabaikan kelompok-kelompok minoritas atau yang terpinggirkan, guna menjaga agar semua warga negara merasa dihargai dan diperlakukan secara adil.

Jawaban Analisis Soal

1. Hal Positif dari Artikel:
Artikel ini menyoroti pentingnya upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu hal positif yang dapat diambil adalah adanya kesadaran akan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah preventif menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kesehatan warganya. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan kebijakan yang diambil.

Apakah Ada Konstitusi yang Dilanggar?
Berdasarkan artikel, terdapat pelanggaran yang mungkin terjadi dalam penerapan PSBB, terutama terkait dengan perlakuan aparat yang dianggap otoritatif dan intoleran terhadap warganya. Jika tindakan penegakan hukum tidak menghormati martabat dan hak asasi manusia, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta prinsip-prinsip dalam konstitusi yang menjunjung tinggi hak kebebasan individu.

2. Apa yang Terjadi Jika Suatu Negara Tidak Memiliki Konstitusi?
Tanpa konstitusi, sebuah negara akan kesulitan dalam menciptakan landasan hukum yang jelas dan kokoh untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya peraturan yang tertulis dan diakui, potensi penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan konflik mungkin akan meningkat. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman, alat pengontrol, dan jaminan bagi warga negara untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, konstitusi sangat efektif dalam membentuk struktur pemerintahan yang adil dan demokratis.

3. Contoh Tantangan Kehidupan Bernegara yang Perlu Diantisipasi:
Tantangan kehidupan bernegara saat ini termasuk peningkatan polarisasi sosial, diskriminasi, dan intoleransi antar kelompok. Selain itu, terdapat juga tantangan baru seperti dampak perubahan iklim dan pandemi yang mempengaruhi kestabilan sosial dan ekonomi. Menurut saya, pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 memberikan pedoman yang cukup baik untuk menyelesaikan tantangan ini, terutama dalam hal menjamin hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial. Namun, implementasinya masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dilakukan di lapangan.

4. Pendapat Mengenai Konsep Bernegara dalam Menjunjung Tinggi Nilai Persatuan dan Kesatuan:
Sebagai warga negara, saya percaya bahwa konsep bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sangatlah penting. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ruang untuk perbaikan. Tindakan diskriminatif, polarisasi di media sosial, dan berbagai bentuk intoleransi menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya berhasil dalam memupuk rasa persatuan. Upaya untuk memperkuat toleransi, dialog antar kelompok, dan pendidikan nilai-nilai kebangsaan harus digalakkan untuk menyatukan perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis di masyarakat. Implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan mendengarkan suara masyarakat juga diperlukan agar persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dapat terwujud lebih baik.

Nama : Yenaly Fitriana
NPM : 2217011024

Menjawab Analisis Soal

1. Berdasarkan artikel yang diberikan saya dapat menyimpulkan beberapa poin penting mengenai hal positif yang saya peroleh diantaranya seperti adanya kesadaran terhadap pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19, penghargaan terhadap niat baik pemerintah dalam melindungi masyarakat, pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan seperti PSBB, penekanan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan pandemi, dan pentingnya harapan untuk memberikan semangat kepada masyarakat agar tetap kuat dan bersatu dalam menghadapi kesulitan pandemi.

Mengenai pelanggaran konstitusi, artikel tersebut mengindikasikan bahwa adanya potensi pelanggaran terhadap HAM dalam penerapan kebijakan PSBB yang terkandung dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang No. 6 Tahun 2017 tentang Karantina Kesehatan.

2. Menurut pendapat saya, jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka akan ada beberapa dampak serius terhadap pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya mengenai penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), adanya kesulitan membangun identitas nasional, dan ketidakpastian hukum.

Mengenai efektivitas konstitusi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana konstitusi memiliki peran penting terutama dalam dasar hukum, perlindungan hak, pembagian kekuasaan, identitas dan persatuan sehingga dapat memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, dan demokratis.

3. Menurut pendapat saya, terdapat beberapa contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, terutama dalam konteks pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan mencakup beberapa aspek yang perlu diantisipasi diantaranya kesehatan masyarakat, kesejahteraan ekonomi, dan pendidikan.

Mengenai apakah pasal - pasal dalam UUD NRI 1945 sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut diantaranya,
a. pasal 27, pasal ini mengatur tentang persamaan di depan hukum dan hak untuk mendapatkan pekerjaan.
b. pasal 28A hingga 28J, mengatur tentang hak asasi manusia (HAM).
c. Pasal 33, mengatur pentingnya perekonomian yang dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat.
d. Pasal 34, menyatakan bahwa fakir miskin dan anak - anak terlantar harus diperhatikan oleh negara.

4. Menurut pendapat saya sebagai warga negara, konsep bernegara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan memiliki peran penting terutama dalam menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19. Nilai - nilai ini menjadi landasan untuk terciptanya stabilitas sosial, kerjasama, dan solidaritas diantara warga negara. dan menurut pendapat saya hal - hal yang perlu diperbaiki diantaranya seperti penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Nama: Carera Patricia Febriani
NPM: 2217011019

Jawaban Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawab:
Artikel tersebut memberikan wawasan bahwa kebijakan PSBB yang diterapkan
pemerintah bertujuan baik dalam menekan penyebaran COVID-19, namun dalam pelaksanaannya, terdapat potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat tindakan aparat yang cenderung represif. Konstitusi yang berpotensi dilanggar adalah Pasal 28G UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan serta Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan hak atas perlakuan yang adil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menekankan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya menyeimbangkan antara upaya pencegahan pandemi dengan penghormatan terhadap hak warga negara.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawab:
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak ada pedoman hukum yang jelas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan kekacauan, ketidakpastian hukum, serta penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan bernegara karena menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi juga berperan sebagai pengikat dalam
menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi suatu negara.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawab:
Tantangan kehidupan bernegara saat ini mencakup disinformasi yang berkembang di media sosial, ketimpangan ekonomi, dan ancaman terhadap persatuan bangsa akibat polarisasi politik. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, seperti Pasal 28F yang menjamin hak atas informasi, Pasal 27 ayat (2) tentang hak atas pekerjaan, serta Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sudah cukup menjadi pedoman untuk menghadapi tantangan tersebut. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang tegas masih perlu ditingkatkan agar prinsip-prinsip konstitusi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah
yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Jawab:
Sebagai warga negara, konsep bernegara di Indonesia dalam menjunjung persatuan
dan kesatuan sudah cukup baik, sebagaimana tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Namun, masih ada tantangan seperti kesenjangan sosial dan konflik antar kelompok yang dapat mengancam persatuan bangsa. Untuk itu, perlu ada penguatan dalam bidang pendidikan kebangsaan, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesejahteraan agar seluruh elemen masyarakat merasa memiliki bagian dalam pembangunan bangsa.

1. Artikel tersebut memberikan wawasan tentang kebijakan PSBB dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu nilai positifnya adalah peran negara dalam melindungi rakyatnya, yang merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai konstitusi. Artikel tersebut juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan dan HAM, mengingat PSBB bisa berpotensi melanggar hak warga jika diterapkan secara represif. Selain itu, pendekatan edukatif dalam penegakan aturan dianggap lebih efektif dibandingkan sanksi keras. Dari artikel tersebut juga dapat menumbuhkan optimisme bahwa keberhasilan melawan COVID-19 bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, pelaksanaan PSBB juga berisiko melanggar beberapa pasal dalam konstitusi jika tidak diterapkan dengan baik, terutama terkait HAM yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU tentang Hak Asasi Manusia.

2. Konstitusi adalah dasar utama dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara bisa mengalami ketidakjelasan sistem pemerintahan, pelanggaran hak warga negara, serta potensi pemerintahan yang otoriter. Selain itu, ketidakpastian hukum dan instabilitas politik juga bisa terjadi. Konstitusi akan efektif jika dihormati oleh pemerintah dan masyarakat, diperbarui sesuai perkembangan zaman, serta memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Di Indonesia, konstitusi sudah cukup efektif, tetapi masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama dalam penegakan hukum dan keadilan sosial.

3. Beberapa contoh tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah penyebaran hoaks, kesenjangan sosial-ekonomi, keamanan siber, dan konflik sosial. Hoaks dapat mengganggu stabilitas negara, sehingga perlu regulasi untuk mengatasinya. Kesenjangan ekonomi semakin terasa akibat pandemi, meskipun UUD 1945 sudah mengatur perekonomian berbasis keadilan sosial. Di sisi lain, perlindungan data pribadi masih lemah karena belum ada regulasi yang spesifik. Konflik sosial dan intoleransi juga menjadi ancaman serius, meskipun kebebasan beragama dan berpendapat telah dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, upaya bersama diperlukan untuk menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

4. Menurut saya, Indonesia menekankan persatuan dan kesatuan dalam bernegara, yang tercermin dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, masih ada tantangan yang perlu diperbaiki, seperti perlunya pendidikan karakter agar masyarakat lebih memahami pentingnya persatuan, penegakan hukum yang lebih adil agar tidak ada diskriminasi, serta pencegahan politisasi identitas yang bisa memecah belah masyarakat. Dengan perbaikan ini, diharapkan persatuan bangsa tetap terjaga dan kehidupan bernegara berjalan lebih harmonis.

1. Menurut saya hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah ajakan untuk bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tetap menghormati hak asasi manusia (HAM). Artikel ini juga menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi serta menghargai martabat manusia dalam pelaksanaannya. Namun, ada indikasi pelanggaran konstitusi dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan secara otoritatif. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil dan perlindungan hukum yang sama. Jika dalam pelaksanaan PSBB terdapat intimidasi atau tindakan represif yang berlebihan, maka ini bertentangan dengan prinsip HAM yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Tanpa konstitusi, suatu negara akan mengalami kekacauan hukum dan pemerintahan, karena konstitusi adalah dasar yang mengatur sistem pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan kebijakan publik. Tanpa adanya aturan yang jelas, negara akan berisiko mengalami anarki, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena konstitusi dapat menjadi pedoman hukum tertinggi bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Menjamin hak asasi manusia, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan kebebasan yang adil. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan, karena konstitusi membatasi wewenang pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Serta menjaga stabilitas negara, dengan adanya aturan yang jelas terkait pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya.

3. Tantangan utama kehidupan bernegara saat ini antara lain:

- Disinformasi dan hoaks yang memecah belah masyarakat.

- Ketimpangan ekonomi dan sosial yang diperparah akibat pandemi.

- Radikalisme dan intoleransi yang mengancam persatuan.

- Pelanggaran HAM oleh aparat atau pemerintah dalam penerapan kebijakan publik.

Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sebenarnya sudah cukup menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya:

- Pasal 28F menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga bisa digunakan untuk melawan hoaks.

- Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) menjamin hak kesejahteraan sosial, yang berarti pemerintah harus aktif mengatasi ketimpangan ekonomi.

- Pasal 29 ayat (2) mengatur bahwa negara harus menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama.

- Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat banyak hambatan seperti lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang tidak efektif, serta ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perlu reformasi dalam kebijakan serta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan konstitusi agar tantangan ini bisa diatasi dengan lebih baik.

4. Konsep persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia sangat kuat, terutama dengan adanya Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini sudah menjadi dasar dalam membangun kebangsaan yang inklusif, toleran, dan saling menghargai keberagaman.

Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki:

- Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang bisa memicu perpecahan. Pemerintah harus memastikan pemerataan pembangunan agar tidak ada daerah yang merasa tertinggal.

- Menguatkan pendidikan kewarganegaraan agar masyarakat lebih memahami pentingnya persatuan dan menghindari konflik berbasis SARA.

- Meningkatkan transparansi pemerintah agar masyarakat lebih percaya terhadap kebijakan yang diterapkan.

- Menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin kuat.

Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, persatuan dan kesatuan di Indonesia bisa semakin kokoh dan tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang memecah belah.

Nama: Kevin Julian Manap
NPM: 2217011101
Kelas: C

1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawab:
Artikel ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan PSBB dalam menangani pandemi COVID-19 dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal positifnya adalah ajakan untuk tetap optimis dan bekerja sama dengan pemerintah dalam memerangi pandemi. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi tindakan aparat yang dinilai melanggar HAM, seperti perlakuan intimidatif terhadap pelanggar PSBB. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas rasa aman serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengamanatkan penghormatan terhadap martabat manusia.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawab:
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak ada pedoman hukum yang jelas dalam mengatur kehidupan bernegara, sehingga dapat terjadi kekacauan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak warga negara. Konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan bernegara karena menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta memastikan keadilan sosial. Namun, efektivitasnya bergantung pada implementasi yang adil dan konsisten oleh pemerintah dan aparat negara.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawab:
Salah satu tantangan utama saat ini adalah polarisasi masyarakat akibat perbedaan pandangan politik, sosial, dan ekonomi, terutama di era digital. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat memperburuk perpecahan. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat, tetapi tantangannya adalah bagaimana kebebasan ini tetap dalam koridor yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan Pasal 28J ayat (2) yang menekankan batasan kebebasan demi ketertiban umum perlu diperkuat agar dapat menyeimbangkan hak individu dan kepentingan negara.


4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Jawab:
Konsep bernegara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sudah cukup kuat dalam menjaga persatuan. Namun, tantangan seperti intoleransi, kesenjangan sosial, dan disinformasi masih menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa. Perbaikan yang diperlukan adalah memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital, agar masyarakat lebih memahami nilai-nilai kebangsaan serta mampu menyaring informasi dengan bijak. Pemerintah juga perlu lebih transparan dan adil dalam kebijakan publik agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat memicu ketidakpuasan sosial.

1. Hal Positif dari Artikel ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal positif yang bisa diambil adalah:
- Kesadaran bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk melindungi rakyat.
- Pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam menerapkan aturan, agar tidak melanggar HAM.
- Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi, karena keberhasilan melawan wabah bergantung pada kepatuhan dan kesadaran bersama.
- Harapan akan kebijakan yang lebih bijaksana dan tetap menghormati nilai-nilai demokrasi serta HAM.

Ada indikasi bahwa penerapan PSBB dalam beberapa kasus dilakukan secara berlebihan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan:
• Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
• ⁠Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi, termasuk dalam situasi darurat seperti pandemi.
• ⁠Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang menyatakan bahwa kebijakan kesehatan harus tetap menghormati HAM.

Jika aparat menerapkan kebijakan PSBB dengan cara yang intimidatif atau represif, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan nilai konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945.

2. Tanpa konstitusi, suatu negara akan menghadapi banyak masalah, seperti:
• Ketidakjelasan sistem pemerintahan, karena tidak ada aturan dasar yang mengatur jalannya negara.
• ⁠Penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak ada batasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah maupun rakyat.
• ⁠Ketidakpastian hukum, karena tidak ada pedoman yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan bagi warga negara.
• ⁠Ketidakstabilan sosial dan politik, karena tanpa aturan yang jelas, konflik dan ketidakadilan bisa terjadi lebih sering.
Oleh karena itu, konstitusi sangat penting dalam menjaga stabilitas negara, memberikan pedoman dalam kehidupan berbangsa, serta melindungi hak dan kewajiban warga negara.

Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena:
• Menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan kewajiban negara.
• ⁠Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan menetapkan batasan bagi pejabat negara.
• ⁠Memberikan perlindungan HAM, sehingga setiap kebijakan harus memperhatikan hak warga negara.
• ⁠Menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik, baik antara pemerintah dan rakyat maupun antarwarga negara.
Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan kepatuhan semua pihak terhadap konstitusi.

3. Tantangan Kehidupan Bernegara Saat Ini dan Peran UUD NRI 1945 yang dihadapi negara saat ini antara lain:
• Polarisasi politik dan perpecahan sosial, yang dapat mengancam persatuan bangsa.
• ⁠Pelanggaran HAM dalam kebijakan pemerintah, seperti tindakan represif terhadap demonstrasi atau pembatasan kebebasan berpendapat.
• ⁠Ketimpangan ekonomi dan sosial, yang semakin terlihat akibat pandemi COVID-19.
• ⁠Ancaman terhadap kedaulatan digital, dengan maraknya hoaks, kejahatan siber, dan penyalahgunaan data pribadi.
UUD NRI 1945 mampu menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan ini, karena secara prinsip:
• UUD NRI 1945 telah mengatur hak-hak warga negara, kewajiban pemerintah, serta sistem hukum dan demokrasi. Misalnya, Pasal 28D tentang hak atas keadilan, Pasal 28E tentang kebebasan berpendapat, serta Pasal 33 tentang perekonomian nasional.
Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan: Implementasi konstitusi sering kali masih kurang optimal, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan pengawasan yang lebih baik dalam menjalankan konstitusi.

Sebagai warga negara, saya melihat bahwa konsep bernegara kita sudah cukup baik dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki:
• Mengurangi politik identitas dan polarisasi: Saat ini, banyak isu politik yang digunakan untuk memecah belah masyarakat. Perlu pendekatan yang lebih inklusif dalam berpolitik agar tidak menimbulkan konflik sosial.
• ⁠Meningkatkan kesadaran kebangsaan: Pendidikan kewarganegaraan harus lebih ditekankan agar masyarakat memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman.
• ⁠Menegakkan hukum tanpa tebang pilih: Agar keadilan dapat dirasakan oleh semua warga negara, hukum harus ditegakkan tanpa memihak kepada kelompok tertentu.
• ⁠Memperkuat ekonomi rakyat: Ketimpangan ekonomi bisa menjadi sumber perpecahan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat secara merata.

Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, Indonesia dapat lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, menjaga persatuan, dan tetap teguh pada nilai-nilai Pancasila serta konstitusi.

Nama: Nishfa Laila Maghfiroh
NPM: 2217011041
Kelas: C

Analisis Soal:
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawab:
Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah usaha pemerintah dalam menerapkan PSBB untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tindakan tersebut merupakan niat baik untuk melindungi kesehatan masyarakat serta mencegah virus dari semakin menyebar. Namun, pada artikel juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan secara humanis, yaitu menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia serta prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Selanjutnya, diharapkan bahwa penerapan PSBB dilakukan dengan pendekatan yang bersifat mendidik terlebih dahulu, bukan dengan tindakan represif yang berpotensi menimbulkan intimidasi. Mengenai adanya dugaan pelanggaran konstitusi, meskipun tidak ditemukan pelanggaran yang jelas, terdapat kekhawatiran bahwa pelaksanaan PSBB dapat dilakukan dengan cara yang terlalu otoriter. Jika pihak penegak hukum bertindak tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM, maka tindakan tersebut dapat dianggap menyimpang dari amanat konstitusi, yaitu penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu sesuai dengan yang diatur dalam UUD NRI 1945.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawab:
Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka negara itu kehilangan landasan hukum tertinggi yang melindungi hak-hak warganya serta mengatur pengelolaan pemerintahan. Ketiadaan konstitusi bisa memicu ketidakpastian hukum, disintegrasi kekuasaan, dan bahkan meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial yang lebih serius. Konstitusi berfungsi sebagai dasar untuk menyeimbangkan kekuasaan, menjaga kebebasan serta hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan sosial yang sangat penting bagi ketahanan suatu bangsa. Konstitusi telah terbukti efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, asalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya diterapkan secara konsisten. Contohnya, UUD NRI 1945 menyediakan suatu kerangka hukum untuk melindungi kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Namun, seberapa efektif konstitusi itu sangat tergantung pada kesungguhan pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dengan nyata, serta pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman yang terus berkembang.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawab:
Adapun contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini:
- Pandemi dan krisis kesehatan, misalnya COVID-19. Tantangan kesehatan global menuntut respon cepat dan terkoordinasi.
- Terorisme dan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- Kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial.
- Disrupsi digital dan revolusi Industri 4.0. Perubahan cepat di bidang teknologi menuntut adaptasi sistem pendidikan, ekonomi, dan hukum.
UUD NRI 1945 sudah mengandung pasal-pasal yang menekankan pentingnya persatuan, keadilan, dan perlindungan HAM. Nilai-nilai tersebut sebenarnya merupakan landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman, asalkan diinterpretasikan dan diimplementasikan secara kontekstual. Meski demikian, untuk menghadapi tantangan baru tersebut, diperlukan penyesuaian dan pembaruan dalam regulasi serta implementasi kebijakan publik agar prinsip-prinsip dasar tersebut mampu diaplikasikan secara efektif, misalnya dalam hal perlindungan digital, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Bagaimanakah menurut pendapatmu sebagai warga negara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Jawab:
Sebagai warga negara, konsep bernegara yang menitikberatkan pada nilai persatuan dan kesatuan adalah pondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa yang harus diwujudkan melalui upaya meningkatkan dialog antar elemen masyarakat, pendidikan kebangsaan yang menyeluruh, dan pelayanan hukum yang mengedepankan pendekatan humanis. Dengan demikian, meskipun UUD NRI 1945 telah memberikan pedoman dasar, perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan dan penyesuaian kebijakan publik tetap diperlukan agar setiap kebijakan negara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Nama : Widia Oktavani Br Tarigan
NPM : 2217011095
Pre-Test Pertemuan 4 ( Konstitusi )

1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Hal positif dari artikel ini adalah upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dan perlunya tindakan cepat untuk melindungi warganya. Hal positif lainnya adalah mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan sikap yang bijak dan positif, mengingatkan aparat agar tetap menghormati hak asasi manusia dalam penegakan aturan PSBB dan menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan hukum atau penindakan.
Konstitusi yang Dilanggar: Meskipun pemerintah memiliki niat baik dalam menerapkan PSBB, tindakan aparat yang cenderung otoritatif dan intimidatif dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pelanggaran ini terjadi ketika penegakan hukum tidak memperhatikan martabat dan hak individu, serta ketika tindakan represif diambil tanpa memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Tanpa konstitusi, suatu negara akan kesulitan dalam menetapkan hukum dan norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia, karena tidak ada pedoman yang jelas untuk menegakkan keadilan.
Efektivitas Konstitusi: Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta melindungi hak-hak individu. Konstitusi juga memberikan kerangka kerja untuk pembuatan undang-undang dan kebijakan publik, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan.


3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Tantangan yang Perlu Diantisipasi
1. Digital Disruption dan Keamanan Siber
Meningkatnya serangan siber dan kurangnya regulasi perlindungan data menjadi tantangan besar bagi keamanan nasional.
2. Ketahanan Ekonomi Global
Ketidakstabilan harga minyak dan inflasi yang tinggi akibat PHK massal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
3. Transisi Energi Hijau
Ketergantungan pada batubara dan lambatnya pengembangan energi terbarukan menghambat pencapaian target pengurangan emisi.
4. Fragmentasi Sosial Pasca-Pemilu
Polarisasi politik dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Korupsi sistemik – Melemahkan kepercayaan publik pada negara.

Efektivitas UUD NRI 1945
Kekuatan:
• Pasal 28H menjamin hak atas lingkungan hidup sehat, mendukung transisi energi hijau.
• Pasal 33 memberikan landasan untuk stabilisasi ekonomi.
• Pasal 28 (HAM) – Melindungi kebebasan berpendapat tapi juga larangan ujaran kebencian.
• Pasal 28H – Hak atas lingkungan sehat.
Kelemahan:
• UUD tidak mengatur secara eksplisit tentang keamanan siber
• Kurangnya instrumen khusus untuk merespons krisis global
• Keterbatasan representasi daerah dalam proses legislasi
• Partisipasi publik dalam amendemen konstitusi masih lemah
• Tidak ada mekanisme tegas untuk penegakan hukum lingkungan
• Butuh UU turunan untuk isu kontemporer (misalnya keamanan siber).
Rekomendasi
• Amendemen untuk memasukkan klausul tentang kedaulatan siber dan krisis iklim.
• Memperkuat kewenangan DPD dalam pengawasan otonomi daerah.
• Meningkatkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.
• Perkuat penegakan hukum (anti-korupsi, UU ITE revisi).
• Edukasi publik tentang nilai konstitusi untuk cegah polarisasi.
UUD NRI 1945 tetap relevan, namun perlu penyesuaian untuk menghadapi tantangan kontemporer.

4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warga negara, saya melihat Indonesia memiliki fondasi kuat untuk persatuan dan kesatuan melalui Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Konsep bernegara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting, terutama dalam konteks keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada. Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan harmoni di tengah masyarakat yang plural. Berikut adalah beberapa pandangan terkait hal ini:
Pentingnya Persatuan dan Kesatuan
1. Menghadapi Tantangan Bersama: Dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik sosial, krisis ekonomi, dan bencana alam, persatuan dan kesatuan menjadi kunci untuk bekerja sama dan saling mendukung.
2. Memperkuat Identitas Nasional: Dengan menjunjung tinggi nilai persatuan, kita dapat memperkuat identitas sebagai bangsa yang utuh meskipun memiliki perbedaan. Hal ini penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap negara.
Aspek yang Perlu Diperbaiki
1. Dialog Antarbudaya: Meningkatkan dialog antarbudaya dan antaragama untuk mengurangi ketegangan yang mungkin muncul akibat perbedaan. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas.
2. Penegakan Hukum yang Adil: Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ketidakadilan hukum dapat memicu ketidakpuasan dan memecah belah masyarakat.
3. Pendidikan Kewarganegaraan: Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan sejak dini. Generasi muda perlu diajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik agar suara berbagai kelompok terdengar dan diakomodasi. Ini akan memperkuat rasa kepemilikan terhadap kebijakan publik.

1. Hal positif dari artikel tersebut dan kemungkinan pelanggaran konstitusi
- Hal positif: Artikel ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani pandemi. Selain itu, ditekankan pula perlunya keseimbangan antara kebijakan ketat dan pendekatan yang humanis, agar penanganan pandemi tetap menghormati hak asasi manusia.
- Pelanggaran konstitusi: Jika dalam pelaksanaan PSBB terjadi tindakan aparat yang melanggar HAM, maka itu berpotensi melanggar Pasal 28I UUD NRI 1945, yang menjamin hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, serta perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia.

2. Konsekuensi jika suatu negara tidak memiliki konstitusi dan efektivitasnya dalam kehidupan bernegara
- Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak ada pedoman hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta batasan kekuasaan pemerintah. Akibatnya, negara bisa mengalami kekacauan, ketidakpastian hukum, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.
- Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena memberikan landasan hukum, menjamin hak asasi warga, dan menciptakan stabilitas dalam pemerintahan. Namun, efektivitasnya tergantung pada sejauh mana konstitusi tersebut dihormati dan diterapkan secara adil.

3. Contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini dan peran UUD NRI 1945 dalam mengatasinya
- Tantangan: Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah polarisasi sosial dan penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat, terutama melalui media sosial.
- Peran UUD NRI 1945: Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil, dan Pasal 28F memberi kebebasan berkomunikasi serta memperoleh informasi. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan regulasi yang mencegah penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan hukum dengan tegas namun tetap adil, tanpa mengekang kebebasan berpendapat.

4. Konsep bernegara dalam menjunjung nilai persatuan dan kesatuan serta aspek yang perlu diperbaiki
- Konsep yang ada saat ini: Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat keberagaman. Konstitusi juga telah mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga persatuan, seperti dalam Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara serta Pasal 36A tentang lambang negara Garuda Pancasila.
- Hal yang perlu diperbaiki: Pemerintah perlu memperkuat pendidikan kebangsaan, terutama di era digital, agar masyarakat lebih memahami pentingnya toleransi dan persatuan. Selain itu, penegakan hukum harus lebih adil agar tidak ada kelompok yang merasa didiskriminasi, yang bisa memicu perpecahan.

Jawaban :
1. Menurut saya hal positif yang didapat dari artikel tersebut, yaitu kebijakan PSBB dalam mencegah penyebaran COVID-19 serta perlunya masyarakat bekerja sama dengan pemerintah. Selain itu, pelaksanaan kebijakan tidak melanggar hak asasi manusia. Serta kesadaran bahwa perlindungan masyarakat harus dilakukan secara adil dan berlandaskan konstitusi. Namun, jika aparat bertindak represif dan melanggar HAM dalam menerapkan PSBB, maka itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28G yang menjamin hak atas rasa aman serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan martabat setiap individu.

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negaranya. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi dasar hukum tertinggi yang menentukan sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta batasan kekuasaan pemerintah. Dengan adanya konstitusi, negara dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih tertib dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3. Salah satu tantangan kehidupan bernegara saat ini adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, terutama akibat pandemi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Selain itu, Pasal 34 juga mewajibkan negara untuk merawat fakir miskin dan anak terlantar. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan ini, sehingga diperlukan implementasi yang lebih efektif serta kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

4. Menurut saya sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perpecahan akibat isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah memperkuat pendidikan kebangsaan sejak dini agar masyarakat lebih memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan tidak memihak golongan tertentu agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang bisa memicu konflik sosial. Dengan demikian, persatuan bangsa dapat tetap terjaga dalam menghadapi berbagai tantangan.

1. Hal Positif yang Dapat Diambil yaitu:
 Niat Baik Pemerintah: Artikel ini menekankan bahwa usaha pemerintah melalui PSBB didasari oleh keinginan untuk mengakhiri penyebaran COVID-19 dan melindungi masyarakat, sesuai dengan amanat konstitusi “Melindungi segenap bangsa Indonesia. ”
 Penghargaan terhadap HAM: Meskipun ada kritik terhadap pelaksanaan yang dinilai otoriter, terdapat pengakuan atas pentingnya perlindungan martabat manusia dan nilai HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
 Dorongan Edukasi dan Dialog: Artikel ini mengajak untuk memberikan pendidikan dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam pelaksanaan PSBB, sehingga kebijakan publik dijalankan dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan.

2. Apakah Ada Konstitusi yang Dilanggar?
 Pelanggaran Nilai HAM, Bukan Konstitusi Secara Langsung: Artikel ini menyatakan bahwa tindakan aparat yang cenderung intimidatif dalam menegakkan pelanggar PSBB telah menyimpang dari nilai HAM. Namun, tidak dinyatakan secara jelas bahwa ada pasal konstitusi yang dilanggar.
 Landasan Hukum yang Perlu Dihormati: Ada penekanan bahwa pelaksanaan UU Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan harus tetap menghormati prinsip-prinsip HAM sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang HAM dan amanat konstitusi. Dengan demikian, meskipun terdapat tindakan yang bisa dianggap melanggar nilai HAM, hal tersebut belum tentu melanggar konstitusi secara langsung, lebih kepada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan semangat perlindungan hak asasi manusia.

3. Bagaimana Jika Suatu Negara Tidak Memiliki Konstitusi?
 Kehilangan Pedoman Dasar: Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang memberikan kerangka nilai, aturan, dan batasan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa konstitusi, negara akan mengalami kesulitan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil dan terarah.
 Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan: Tanpa pedoman konstitusional, kekuasaan cenderung bersifat sewenang-wenang dan sulit untuk dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi dan ketidakstabilan sosial.
 Kehilangan Identitas dan Persatuan: Konstitusi juga berfungsi untuk menyatukan bangsa dengan nilai-nilai dasar yang disepakati bersama. Tanpa itu, solidaritas nasional dan rasa memiliki terhadap negara bisa melemah.

4. Efektivitas Konstitusi dalam Mengatur Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 Landasan Hukum dan Moral: Konstitusi yang diterapkan dengan serius dan disertai komitmen moral dari semua pihak memiliki potensi untuk mengatur kehidupan bernegara secara efektif.
 Adaptabilitas dan Pembaruan: Agar konstitusi tetap relevan dengan dinamika yang ada, diperlukan interpretasi dan pembaruan sesuai dengan tantangan masa kini, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental.
 Kontrol dan Keseimbangan Kekuasaan: Dengan adanya konstitusi, pemisahan kekuasaan dan mekanisme check and balance dapat ditegakkan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

5. Tantangan Kehidupan Bernegara Saat Ini dan Pedoman UUD NRI 1945
Contoh Tantangan:
 Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Perbedaan yang semakin mencolok antara kelompok masyarakat membutuhkan kebijakan yang inklusif.
 Disinformasi dan Polarisasi Politik: Maraknya informasi hoaks dapat mengganggu stabilitas dan memperlambat dialog yang konstruktif.
 Isu Global dan Teknologi: Perkembangan teknologi informasi serta globalisasi menuntut adanya regulasi yang mampu merespons dampak negatifnya, seperti privasi dan keamanan data.
 Tantangan Kesehatan Masyarakat: Pandemi seperti COVID-19 menguji sistem kesehatan dan respons negara.
Peran UUD NRI 1945:
 UUD NRI 1945 memberikan dasar bagi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Namun, pasal-pasal dalamnya harus diinterpretasikan secara kontekstual untuk menghadapi tantangan modern.
 Kebutuhan Penyesuaian: Dalam menghadapi isu-isu baru seperti disinformasi atau tantangan teknologi, pembaruan regulasi pendukung dan kebijakan turunannya sangatlah penting agar UUD tetap menjadi pedoman yang efektif.

6. Konsep Bernegara dalam Menjunjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan
 Semangat Persatuan sebagai Pondasi:
Sebagai individu dalam masyarakat, sangat penting untuk mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan sebagai fondasi dalam menangani perbedaan, baik dalam ranah politik, sosial, maupun budaya. Transparansi dan Dialog: Pemerintah serta masyarakat harus melakukan dialog yang terbuka untuk menyelesaikan konflik, sehingga setiap kebijakan bisa mencerminkan harapan bersama.
 Perbaikan yang Diperlukan:
1. Peningkatan Edukasi Kewarganegaraan: Pendidikan mengenai nilai-nilai persatuan dan Hak Asasi Manusia sejak tahap awal dapat memperkuat identitas bangsa dan sikap toleransi.
2. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum: Membenahi sistem hukum dan birokrasi agar lebih responsif terhadap kritik serta aspirasi masyarakat, sembari mempertahankan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan.
Pengua_tan Regulasi Media dan Teknologi: Mengantisipasi dampak buruk dari disinformasi melalui regulasi yang tidak mengorbankan kebebasan berpendapat tetapi mampu menjaga keharmonisan informasi publik.

1. Ada klaim bahwa masyarakat harus lebih memahami pentingnya hak asasi manusia serta langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mencegah peningkatan korban akibat Covid-19, di mana dalam hal ini adalah pelaksanaan konstitusi negara yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, ada juga tindakan yang mengarah pada tindakan tidak konstitusional yang bersifat otoriter oleh polisi sipil dan militer yang melanggar hak asasi manusia yang fundamental. Terdapat pelanggaran konstitusi yang hanya fokus pada penegakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, mengabaikan bagian yang dianggap dalam sub klausul c yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan operasi tersebut harus memperhatikan dan menghormati martabat serta hak asasi manusia seseorang, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Sebuah negara tanpa konstitusi dapat menghadapi kekacauan legitimasi dan bahkan memiliki potensi besar untuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah kasus di mana tidak ada aturan yang mengikat untuk mengatur tindakan orang-orang yang berkuasa dan juga di mana terdapat kontrol yang longgar terhadap kekuasaan kelompok tertentu serta tidak adanya perlindungan yudisial bagi rakyat yang akan memastikan bahwa mereka hidup dengan layak di negara tersebut. Sebuah konstitusi berfungsi secara efektif dalam menetapkan aturan dasar bagi suatu bangsa atau negara karena memberikan kerangka hukum, menetapkan sifat perlindungan hak asasi manusia oleh rakyat dan pemerintah, serta menetapkan fungsi pemerintah. Dengan adanya konstitusi, penyalahgunaan kekuasaan cenderung diimbangi dengan penyediaan stabilitas, keadilan, dan perlindungan, yang membuat masyarakat lebih teratur dan harmonis. Sebuah konstitusi akan menetapkan parameter yang membatasi semua bentuk aktivitas negara serta mendefinisikan otoritas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa tidak ada aturan sewenang-wenang dari pemerintah kepada warganya.

3. Tantangan yang dihadapi saat ini terhadap kehidupan bernegara di Indonesia mencakup masalah sosial, praktik perkorupsi yang sistemik, serta polarisasi sosial. Permasalahan ini tentu berkaitan dengan keberlakuan pasal-pasal UUD NRI 1945, seperti misalnya Pasal 27 mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta Pasal 34 yang mempedomanai tentang perlindungan bagi rakyat miskin. Sia-sia adanya cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika masih terdapat kesenjangan sosial, praktik korupsi yang sistemik di berbagai lapisan kehidupan, serta perpecahan yang terjadi di masyarakat. Peran pemerintah dalam memberlakukan pada dasarnya meratifikasi beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap warga negara dan memberikan perlindungan bagi kaum fakir miskin dan memberikan program bantuan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara umum memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan bernegara, sosial dan ekonomi. Adalah dua diantara sekian banyak tantangan penyelesaian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketidakadilan sosial dan penegakan hukum yang berlebihan.

4. Tantangan yang dihadapi saat ini terhadap kehidupan bernegara di Indonesia mencakup masalah sosial, praktik perkorupsi yang sistemik, serta polarisasi sosial. Permasalahan ini tentu berkaitan dengan keberlakuan pasal-pasal UUD NRI 1945, seperti misalnya Pasal 27 mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta Pasal 34 yang mempedomanai tentang perlindungan bagi rakyat miskin. Sia-sia adanya cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika masih terdapat kesenjangan sosial, praktik korupsi yang sistemik di berbagai lapisan kehidupan, serta perpecahan yang terjadi di masyarakat. Peran pemerintah dalam memberlakukan pada dasarnya meratifikasi beberapa Undang-undang yang mengatur tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap warga negara dan memberikan perlindungan bagi kaum fakir miskin dan memberikan program bantuan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara umum memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan bernegara, sosial dan ekonomi. Adalah dua diantara sekian banyak tantangan penyelesaian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah ketidakadilan sosial dan penegakan hukum yang berlebihan.

1. PSBB dan Pelanggaran HAM
PSBB bertujuan memutus rantai COVID-19, tetapi penerapannya sering dianggap melanggar HAM. UUD NRI 1945 Pasal 28G dan UU HAM menjamin hak warga, sehingga tindakan aparat harus tetap menghormati martabat manusia.

2. Negara Tanpa Konstitusi & Efektivitasnya
Tanpa konstitusi, negara bisa mengalami ketidakpastian hukum, pelanggaran HAM, dan ketidakstabilan politik. Konstitusi efektif jika disusun demokratis, ditegakkan konsisten, dan dapat beradaptasi.

3. Tantangan Bernegara & Relevansi UUD NRI 1945
Polarisasi politik dan hoaks menjadi ancaman bagi persatuan. Pasal 28E, 28F, dan 30 sudah cukup menjadi pedoman, tetapi regulasi dan penegakan hukum perlu diperkuat.

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI 1945** sudah menjadi dasar kuat, tetapi perlu diperbaiki dalam pendidikan kebangsaan, etika politik, dan regulasi hoaks agar persatuan tetap kokoh.

Nama : amelia khairunnisa
Npm : 2217011163
Kelas : c


1. Hal positif dan pelanggaran konstitusi:
Positif: Pengingat pentingnya HAM dalam penegakan hukum.
Pelanggaran: Potensi pelanggaran UUD 1945, UU HAM, dan UU Karantina Kesehatan.
2. Negara tanpa konstitusi dan efektivitas konstitusi:
Tanpa konstitusi: Ketidakstabilan dan kesewenang-wenangan.
Efektivitas: Sangat efektif mengatur negara.
3. Tantangan dan UUD NRI 1945:
Tantangan: Keseimbangan hukum dan HAM.
UUD 1945: Mampu, perlu penegakan hukum yang adil.
4. Konsep bernegara dan persatuan kesatuan:
Konsep: Baik, perlu peningkatan toleransi dan pengurangan kesenjangan.

Nama: Fira Aisyah Sorza
NPM: 2217011067
Kelas: C

Analisis Soal Pertemuan 4

1. Hal positif apa yang didapatkan adalah kesadaran akan pentingnya perlindungan masyarakat
dengan cara pemerintah bertanggung jawab secara konstitusional untuk menjaga keselamatan warga negara dari ancaman seperti COVID-19 dan dalam artikel menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam
penerapan PSBB agar tidak melanggar hak asasi manusia.

2. Dalam penerapan PSBB, terdapat kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi
jika hak-hak warga negara tidak dihormati, seperti Kebebasan bergerak yang dijamin dalam Pasal 28E UUD NRI 1945 dapat
dibatasi selama pandemi, Hak untuk diperlakukan secara manusiawi sebagaimana diatur dalam
Pasal 28G UUD NRI 1945 berisiko terlanggar jika aparat bertindak secara
represif saat menegakkan aturan PSBB.

3. Beberapa tantangan kehidupan bernegara yang perlu mendapat perhatian yaitu ancaman disintegrasi sosial akibat polarisasi politik dan media sosial, korupsi dalam pemerintahan yang merusak kepercayaan publik, dan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan yang dapat memicu ketidakstabilan sosial.
Untuk pasal yaitu pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum sebagai dasar pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

4. Secara konsep, Indonesia sudah memiliki dasar kuat dalam menjunjung tinggi
persatuan dan kesatuan melalui Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal yang
perlu diperbaiki adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sosial agar tidak
ada kelompok yang merasa terpinggirkan, yang bisa menjadi bibit perpecahan.

1. Artikel ini menekankan bahwa upaya penanganan pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, bukan sekadar mengedepankan tindakan represif. Meskipun tujuan pemerintah adalah melindungi masyarakat, namun cara penerapannya harus memperhatikan aspek kemanusiaan. Terkait potensi pelanggaran konstitusi, artikel mencatat adanya kecenderungan aparat yang bersikap otoritatif dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional tentang penghormatan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

2. Tanpa konstitusi, suatu negara akan kehilangan panduan dalam mengatur kehidupan bernegara. Konstitusi berperan mengatur hubungan antarinstitusi negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan melindungi hak-hak warga negara. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, akan terjadi ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi pada hakikatnya efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena memberikan landasan filosofis, yuridis, dan politis bagi penyelenggaraan negara. Ia tidak sekadar dokumen mati, melainkan instrumen hidup yang mampu menjawab dinamika perubahan zaman sambil tetap memegang prinsip-prinsip dasar kebangsaan.

3. Beberapa tantangan kehidupan bernegara saat ini mencakup beberapa isu seperti perubahan iklim, transformasi digital, ketahanan pangan, polarisasi politik, dan ancaman disintegrasi bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah memiliki semangat untuk mengantisipasi tantangan tersebut, misalnya melalui pasal-pasal tentang lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Namun, implementasinya masih memerlukan penafsiran dan pengembangan yang kontekstual. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 memang memberikan kerangka dasar, tetapi membutuhkan tekad sungguh-sungguh dari para pemimpin untuk menjalankan aturan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang dinamis dan komitmen kuat untuk mewujudkan cita-cita konstitusional.

4. Konsep bernegara Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan memiliki fondasi yang kuat melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika, namun masih memerlukan perbaikan. Beberapa hal yang perlu dibenahi adalah mengurangi polarisasi politik yang kerap memecah belah masyarakat, meningkatkan kesadaran akan keberagaman, dan membangun narasi kebangsaan yang inklusif. Penting untuk mendorong dialog antarkelompok, menghargai perbedaan, dan menciptakan ruang-ruang pertemuan yang membangun sikap saling pengertian. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama mengembangkan praktik-praktik demokrasi yang menghormati perbedaan, tanpa harus kehilangan identitas dan semangat kebangsaan.

Nama:Angga Pradana
NPM :2217011056

1. Pemerintah menerapkan PSBB untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, menunjukkan pentingnya kerja sama dalam menghadapi pandemi. Namun, kebijakan ini menuai perdebatan karena membatasi kebebasan bergerak. Komnas HAM menegaskan bahwa PSBB tidak melanggar HAM asalkan dilakukan dengan adil dan menghormati hak asasi manusia.

2. Konstitusi adalah dasar hukum yang mengatur pemerintahan dan hak warga negara. Tanpa konstitusi, negara akan kehilangan pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan dan menjaga hak-hak rakyat.

3. Menyeimbangkan kebijakan pemerintah dengan HAM menjadi tantangan, seperti dalam PSBB. Meski hukum menjamin hak warga, pelaksanaannya harus tepat agar kepentingan umum dan hak individu tetap terjaga.

4. Pancasila dan UUD 1945 menekankan persatuan dalam keberagaman. Untuk menjaga kebersamaan, perlu ada dialog antar kelompok, pendidikan karakter, dan kebijakan yang adil bagi semua warga.

1. - Mengajak masyarakat untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19.
- Menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan kesehatan dan hak asasi manusia.
- Menghargai upaya pemerintah, tetapi juga mengingatkan agar kebijakan tetap manusiawi.
Konstitusi yang Berpotensi Dilanggar: Jika dalam penerapan, PSBB terdapat tindakan represif yang melanggar hak asasi warga, maka bisa dianggap bertentangan dengan Pasal 28A-28J UUD NRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Pasal 34 Ayat 3 mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesehatan yang layak. Jika kebijakan hanya menekan rakyat tanpa memberikan solusi yang memadai, itu bisa menjadi pelanggaran terhadap prinsip konstitusi.

2. Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena:
1. Menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan bernegara.
2. Menjamin hak dan kewajiban warga negara, sehingga kehidupan sosial menjadi lebih tertib.
3. Membatasi kekuasaan pemerintah, agar tidak sewenang-wenang.
4. Menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman, karena dapat diamandemen jika diperlukan.

3. Tantangan Kehidupan Bernegara dan Peran UUD NRI 1945
1. Disinformasi dan hoaks yang bisa memicu ketegangan sosial.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama akibat dampak pandemi.
3. Radikalisme dan intoleransi yang bisa mengancam persatuan bangsa.
4. Korupsi yang menghambat pembangunan dan kepercayaan publik.
5. Krisis lingkungan dan bencana alam, seperti banjir dan polusi udara.
Apakah UUD NRI 1945 Sudah Mampu Menjadi Pedoman? Ya, karena konstitusi kita sudah memiliki pasal-pasal yang mengatur berbagai aspek tersebut, misalnya: Pasal 28F**: Hak memperoleh informasi yang benar, sebagai dasar untuk menangani hoaks.

4. Konsep Bernegara dalam Menjunjung Persatuan dan Kesatuan
Indonesia telah memiliki konsep bernegara yang kuat dalam menjunjung persatuan dan kesatuan, seperti yang tercantum dalam: Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kebangsaan, Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua warga memiliki hak yang sama di mata hukum.
Apakah Ada yang Perlu Diperbaiki? Ya, beberapa hal yang perlu diperbaiki:
1. Pendidikan karakter dan kebangsaan harus lebih diperkuat agar masyarakat lebih menghargai keberagaman.
2. Penegakan hukum yang lebih adil, agar tidak ada diskriminasi dalam penyelesaian konflik sosial.
3. Pemerataan pembangunan, supaya tidak ada daerah yang merasa terpinggirkan, yang bisa memicu perpecahan.
4. Penguatan literasi digital, agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial.
Pendapatku, meskipun Indonesia sudah memiliki konstitusi yang baik, tantangan terbesar adalah bagaimana menjalankannya dengan konsisten.

Nama : M. Ramadon
NPM : 2217011089
Kelas : C

1. Pentingnya penanganan pandemi COVID-19 yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia, bukan hanya melalui pendekatan yang bersifat represif. Meskipun tujuan utama pemerintah adalah melindungi masyarakat, metode yang diterapkan harus tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dalam konteks potensi pelanggaran konstitusi, artikel ini menggarisbawahi kecenderungan aparat dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara otoritatif, yang dapat berisiko melanggar prinsip konstitusional terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
2. Konstitusi merupakan pedoman fundamental dalam mengelola kehidupan bernegara. Ia berfungsi untuk mengatur hubungan antara lembaga negara, membatasi kewenangan pemerintah, serta menjamin hak-hak warga negara. Tanpa adanya konstitusi, suatu negara akan menghadapi ketidakpastian hukum dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum semata, tetapi juga merupakan instrumen yang hidup, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar kenegaraan. Dengan landasan filosofis, yuridis, dan politis yang kuat, konstitusi berperan sebagai pijakan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Tantangan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara saat ini meliputi berbagai isu, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, ketahanan pangan, polarisasi politik, serta ancaman terhadap persatuan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah mengandung semangat untuk merespons tantangan-tantangan tersebut, sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal mengenai lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial. Namun, implementasi aturan tersebut masih membutuhkan interpretasi yang kontekstual dan pengembangan lebih lanjut. Meskipun UUD NRI 1945 telah menyediakan kerangka dasar, keberhasilannya sangat bergantung pada keseriusan dan komitmen para pemimpin dalam menjalankan aturan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang dinamis serta dedikasi kuat dalam mewujudkan cita-cita konstitusional.
4. Konsep bernegara di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan memiliki landasan yang kokoh dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, namun masih membutuhkan pembenahan. Beberapa aspek yang perlu diperbaiki meliputi pengurangan polarisasi politik yang berpotensi memecah belah masyarakat, peningkatan kesadaran akan keberagaman, serta penguatan narasi kebangsaan yang lebih inklusif. Upaya untuk mendorong dialog antar kelompok, menghormati perbedaan, serta menciptakan ruang interaksi yang membangun sikap saling memahami menjadi langkah penting dalam memperkuat persatuan. Baik pemerintah maupun masyarakat perlu bekerja sama dalam mengembangkan praktik demokrasi yang tetap menghargai perbedaan tanpa menghilangkan identitas dan semangat kebangsaan.

Nama : David Ronaldo
NPM : 2217011129

1. Artikel ini memiliki beberapa hal positif, di antaranya adalah menggarisbawahi pentingnya kebijakan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19 serta mengapresiasi upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Artikel ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Selain itu, artikel mengingatkan bahwa dalam penerapan kebijakan, aparat harus tetap menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, potensi pelanggaran konstitusi dapat terjadi ketika penerapan PSBB dilakukan secara berlebihan dan cenderung otoriter. Hal ini bisa melanggar Pasal 28A-28J UUD NRI 1945, yang menjamin hak-hak dasar warga negara, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa negara harus menjunjung tinggi martabat manusia.

2. penting untuk diingat bahwa konstitusi memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengikat seluruh elemen negara, termasuk pemerintah dan masyarakat. Konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara serta memastikan adanya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan rakyat. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 berperan sebagai konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan seperti intoleransi, ketidakadilan sosial, dan politik identitas yang dapat mengancam persatuan. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan upaya lebih dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis kebangsaan, menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, serta memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan kebijakan. Dengan demikian, Indonesia dapat semakin kokoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah berbagai tantangan yang ada.

3. salah satu tantangan utama dalam kehidupan bernegara saat ini adalah meningkatnya polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan politik, agama, dan budaya yang sering diperparah oleh penyebaran hoaks di media sosial. Tantangan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin terasa, terutama setelah pandemi COVID-19. Dalam menghadapi tantangan ini, UUD NRI 1945 sebenarnya sudah cukup memberikan pedoman, seperti dalam Pasal 28F, yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, dan Pasal 33, yang mengatur perekonomian nasional agar berkeadilan.

4. implementasi kebijakan masih menjadi kendala karena sering kali regulasi yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, selain memiliki konstitusi yang kuat, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Indonesia dapat semakin maju dan berkeadilan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Jawaban Analisis Soal :
1. Hal positif dari artikel ini adalah kita diajak untuk melihat sisi niat baik dari pemerintah dalam menangani pandemi, khususnya melalui kebijakan PSBB. Artikel ini juga mengajak kita untuk tetap optimis dan ikut berperan aktif dalam melawan COVID-19, bukan cuma menyalahkan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran soal pelaksanaan PSBB yang terkesan otoriter, terutama oleh aparat keamanan. Jika penegakan PSBB sampai mengabaikan hak asasi manusia, maka bisa dikatakan ada pelanggaran terhadap konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) yang menjamin hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Juga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang secara jelas menyebutkan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan kebebasan manusia.


2. Kalau suatu negara tidak punya konstitusi, bisa dibayangkan akan terjadi kekacauan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Tidak akan ada pedoman yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta batas kekuasaan pemerintah. Konstitusi itu seperti fondasi rumah, tanpa itu negara bisa roboh kapan saja. Dalam konteks Indonesia, konstitusi (UUD NRI 1945) sangat efektif karena di situlah tertulis segala prinsip dasar negara, mulai dari demokrasi, HAM, hingga fungsi lembaga negara. Tapi tentu saja, keefektifannya juga tergantung pada bagaimana aturan itu diterapkan dalam praktik, bukan cuma tertulis di atas kertas.


3. Salah satu tantangan besar saat ini adalah maraknya hoaks dan disinformasi yang bisa memecah belah masyarakat. Ini sering terjadi di media sosial dan bisa mengganggu stabilitas nasional. Menurut saya, UUD NRI 1945 sebenarnya sudah cukup memadai dalam menjadi pedoman, contohnya Pasal 28F yang menjamin hak untuk memperoleh informasi, namun juga harus seimbang dengan Pasal 28J tentang pembatasan hak demi kepentingan umum. Tapi tantangannya adalah bagaimana penegakan hukumnya bisa adil dan tidak dimanfaatkan untuk membungkam kritik. Jadi, selain pasalnya sudah cukup, implementasinya yang harus diperkuat dan diawasi.


4. Sebagai warga negara, saya melihat konsep persatuan dan kesatuan di Indonesia itu sangat kuat secara filosofi – kita punya Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong. Tapi dalam praktik, kadang masih ada kelompok yang merasa lebih dominan dari yang lain, baik dari segi agama, suku, atau politik. Ini yang bisa mengganggu rasa persatuan. Yang perlu diperbaiki adalah kesadaran kolektif untuk saling menghargai perbedaan, serta peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan merata. Jadi, bukan hanya menggaungkan persatuan di pidato, tapi juga dibuktikan lewat tindakan nyata yang dirasakan oleh semua golongan masyarakat.

1. Beberapa hal positif dari artikel tersebut adalah Apresiasi terhadap Niat Baik Pemerintah, Penekanan pada Edukasi dan Pendekatan Humanis, Ajakan untuk Kerja Sama antara Pemerintah dan Masyarakat. Artikel menyoroti bahwa dalam pelaksanaan PSBB, terdapat kecenderungan aparat sipil dan keamanan bertindak secara otoritatif terhadap pelanggar PSBB, yang dinilai keluar dari nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Penulis mengutip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya bagian menimbang huruf c, yang menegaskan bahwa Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar seseorang dalam pelaksanaan kekarantinaan.

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan mengalami ketidakjelasan dalam sistem pemerintahan, kekacauan hukum, serta lemahnya perlindungan terhadap hak warga negara.
Ya, sangat efektif, karena Menjadi dasar hukum tertinggi, Menjamin hak dan kewajiban, Menjaga keseimbangan kekuasaan.

3. Di era media sosial, polarisasi politik semakin tajam. Masyarakat mudah terpecah karena hoaks, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi tanpa literasi. Hal ini mengancam persatuan nasional, mengganggu keadaban publik, dan melemahkan kepercayaan terhadap demokrasi. Ya, UUD NRI 1945 secara prinsipil sudah cukup memadai, namun perlu penguatan dalam implementasi.

4. Sebagai warga negara, saya memandang bahwa konsep bernegara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan adalah prinsip fundamental yang sangat mulia dan relevan hingga hari ini.
Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di berbagai aspek, seperti: Penguatan Pendidikan Nilai-nilai Pancasila dan Toleransi, Pemerataan Keadilan Sosial, Etika dalam Bermedia Sosial.