Nama : Arditya Prayoga
Npm : 2255011020
kelas : Teknik Sipil B

Analisis soal
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?

Menurut saya hal positif yang bisa kita ambil dari artikel tersebut adalah memang benar sebaiknya tidak boleh melibatkan anak anak dalam aksi demontrasi karena untuk mencegah anak agar tidak termakan provokasi dan terlibat dalam aksi demo yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui sebagian anak terlibat aksi demonstrasi melalui ajakan media sosial dengan narasi-narasi yang dapat berpotensi memancing emosi anak untuk ikut aksi demonstrasi. Sebaiknya tidak menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik. Termasuk juga tidak melibatkan anak dalam kegiatan yang berpotensi rusuh dan tidak melibatkan anak dalam kegiatan yang mengandung unsur kekerasan. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka anak-anak sangat rentan menjadi korban. Larangan tentang anak anak tidak boleh ikut serta dalam demonstrasi ialah keputusan yang tepat. Anak-anak itu tidak boleh dilibatkan dalam aksi demonstrasi karena tugas anak ialah sekolah dan belajar.

2. Bagaimanakah solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?

menurut saya solusi agar mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat mengajukan aspirasi ialah hindari mengemukakan pendapat yang sangat kontroversial atau terlalu sensitif yang dapat memicu reaksi yang tidak diinginkan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang lebih santun dan kreatif namun tetap mengena pada sasarannya. Cara mengemukakan pendapat perlu didasarkan pada akal sehat agar orang lain dapat menerima informasi yang terkandung di dalam pendapat dengan baik. Didasarkan pada akal sehat tentunya berlandaskan kepada fakta-fakta empiris dan tidak berkesan mengada-ada. Dalam menyampaikan aspirasi, hendaknya juga dapat mempertimbangkan hal tersebut. Dan jangan sampai, ketika aksi penyampaian aspirasi, justru berujung pada pengrusakkan fasilitas umum, fasilitas negara dan fasilitas lain sebagainya

3.Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegak nya hak asasi manusia. Dalam menjamin kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta peng hormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Nama : Arditya Prayoga
NPM : 2255011020
Kelas : SIPIL B

Nama : Arditya Prayoga
NPM : 2255011020
Kelas : Teknik Sipil B

Nama : Arditya Prayoga
Npm : 2255011020
kelas : Teknik Sipil B

Analisis Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut?

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sehingga konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dibandingkan produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kala keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu,  konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan yang sewenang wenang dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka. Perubahan itu dilakukan karena majelis permusyarakatan rakyat sementara orde lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan undang-undang dasar 1945 yang bersih dan konsisten. Salah satu capaian bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusi.

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya.

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 
Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru.

Nama : Arditya Prayoga
Npm : 2255011020
kelas : Teknik Sipil B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Sesuai Artikel diatas Hal positif yang saya dapatkan adalah tentang bagaimana cara yag digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan hukum yang berlaku di negara ini. Adanya dorongan dari para ahli hukum dan penggiat demokrasi serta masyarakat umum dapat mempengaruhi hasil dari putusan selanjutnya yang akan memihak sesuai keinginan mereka. Yang harus diperhatikan dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel ini yaitu dalam pembentukan UU cipta kerja ataupun UU lainnya haruslah transparansi dan partisipasi publik karena ini juga akan berpengaruh terhadap publik jadi harus mendapatkan kesetujuan dari semua pihak. Kita harus memahami situasi politik saat ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa proses legislasi harus transparan dan melibatkan partisipasi rakyat. sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami situasi politik negara kita saat ini

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Konstitusi adalah suatu pedoman atau dokumen yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi memiliki arti penting bagi suatu negara karena, tanpa adanya konstitusi, suatu negara tidak dapat terbentuk. Artinya konstitusi menjadi hukum dasar untuk membuat berbagai aturan negara sehingga, dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi dan juga identitas suatu negara. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Adanya konstitusi, membuat pemerintahan tetap berfokus pada kepentingan rakyat banyak tanpa adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Konstitusi menjadi pedoman agar hak–hak warga negara dan hak asasi manusia tidak dilanggar dan terus dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya konstitusi, suatu negara memiliki pedoman yang kuat dan terus relevan seiring dengan berkembangnya zaman.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Contoh perilaku ikonstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi). perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.