Nama: Sechly Firmansyah
NPM: 2215011077

Analisis jurnal dengan judul “Urgensi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IPTEK”.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, perlu dirumuskan Pancasila sebagai paradigma keilmuan bagi kegiatan keilmuan Indonesia. Sebab, selain ideologi Pancasila, perkembangan ilmu pengetahuan justru bisa mengarah pada sekularisme, seperti yang terjadi di Eropa pada masa Renaisans. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan agama yang kuat dan telah lama tumbuh dalam kehidupan kerakyatan, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan, bila tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu pengetahuan berkembang tanpa arah dan arah yang jelas.

Pancasila sebagai acuan sistem nilai, acuan kerangka berfikir, acuan model berfikir atau jelas sistem nilai yang dijadikan kerangka acuan, kerangka acuan cara dan sekaligus sebagai arah/tujuan bagi para pemrakarsanya, sehingga Pancasila menjadi prinsip dalam pengembangan peraturan perundang-undangan nasional. Artinya nilai-nilai inti pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan acuan seluruh aspek pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini sebagai akibat pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

1. Konsep Dasar Nilai Pancasila Sebagai Pengembangan Ilmu
Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Artinya niali-nilai dasar Pancasila secara normatifmenjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalan kan di Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila Pancasila meliputi:
a. Nilai dasar (instrinsik) yaitu pokok yang tidak terikat waktu dan tempat dan bersifat abstrak, mencakup cita-cita, tujuan dan tatanan dasar yang telah ditetapkan oleh the faounding fathers.
b. Nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar sebagai arahan kinerja untuk waktu dan kondisi tertentu, bersifat lebih kontekstual dan harus selalu disesuaikan dengan tuntunan zaman mencakup kebijakan, strtaegi organisasi, sistem, rencana dan program berupa peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara negara.
c. Nilai paraktis yaitu interaksi antara nilai instrumental dengan situasi kongkrit tempat dan situasi tertentu, bersifat dinamis demi tegaknya nilai instrumental dan menjamin nilai dasar tetap relevan dengan permaslahan utama yang dihadapi masyarakat sesuai dengan zamannya.

2. Pancasila Sebagai Sumber Nilai dan Moral dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhologi
Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-sila Pancasila haruslah merupakan sumber nilai, kerangka berpikir dan serta sebagai asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengethuan dan teknologi. Hal ini dapat ditunjukkan dalam sila-sila Pancasila yang merupakan sebuah sistem etika, diantaranya:
a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pada sila ini dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan, yang mempertimbangjan rasional, antara akal, rasa dan kehendak.
b. Sila Kemanusahteraan bersaiaan Yang Adil dan Beradab, pada sila ini memberikan dasar moralitas bagi manusia dalam mengembangkan iptek.
c. Sila Persatuan Indonesia, memberikan rasa kesadaran akan nasionalisme dari bangsa Indonesia akan sumbnagsihnya iptek sehingga dapat terjalinnya rasa terpelihara, persaudaraan dan persahaban antar daerah.
d. Sila Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaa dalam permusyarawatan/perwakilan, hal yang mendasar adalah dalam pengembangan iptek didasarkan atas kepentingan demokrasi.
e. Sila Keadilan soial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusian, keseimbangan keadilan antar dirinya sendiri, manusi dengan Tuhannya manusia lainnya manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta lingkungan dimana manusia itu berada.

Hal lain yang menegaskan peran Pancasila sebagai sumber nilai dalam pengembanagan iptek adalah: a. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena bisa jadi pengembangan iptek tidak sesuai dengan keyakina religiusnya, teapi hal tersebut tidak usah dipertentangkannya karena keduanya mempunyai logika sendiri.
b. Ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntut oleh nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan.
c. Iptek merupakan yang menghomogenisasikan budaya sehingga dapat mempersatukan masyarakat dan memperkokoh pembangunan dan identitas nasional.
d. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa pengusaan iotek harus merata kesemu lapisan masyarakat karena pendidikan adalah tuntutan masyarakat.
e. Kesenjanagan dalam dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus menerus sehingga semakin merata sebagai salah satu prinsip keadilan.

3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Iptek
Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek di Indonesia dapat ditelusuri dalam Pembukaan UUD 1945. Pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sterusnya yaitu Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilainilai spiritual, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencerdasan terhadap amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokuen sejarah bangsa Indonesia.

Nama: Sechly Firmansyah
NPM: 2215011077


Mata Kuliah Pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap manusia untuk meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan Negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia yang majemuk secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila.

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk :
1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia.
3. Membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai Pancasila.

Nama: Sechly Firmansyah
NPM: 2215011077

IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi) adalah hasil karya yang membantu kepentingan manusia, baik yang berdampak positif maupun negatif.
Pancasila merupakan rumusan serta pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat indonesia. Nilai nilai yang terkandung dalam pancasila yang berhubungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi
Berikut sila-sila pancasila yang menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek:
1. Sila ketuhanan yang maha esa: Mengkomplementasikan ilmu pengetahuan mencipta,keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal dan kehendak.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradap: Memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersikap beradap.
3. Sila persatuan indonesia: Mengkomplementasikan universalitas dan internasionalisme(kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan: Mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia: Mengkomplementasikan pengembangan IPTEK haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan
kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri maupun dengan tuhannya.

Nama: Sechly Firmansyah
NPM: 2215011077


A. Sistem etika perilaku politik saat ini masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena masih banyak sekali terdapat hal yang berbelok dari Pancasila itu sendiri
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumbersumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eklektisasi dari berbagai sukmber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antar berbagai sumber hukum materiil yang ada di dalam masyarakat seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, dan konvensikonvensi internasional.Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia.Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan.Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elite politik adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini.

B. Menurut padangan saya, mayoritas generasi muda di sekitar saya masih menerapkan nilai-nilai etika yang sesuai dengan Pancasila, misal sikap persatuan, mufakat, peduli sesama, Ya walaupun masih ada yang bersifat menyimpang dari Pancasila itu sendiri
Solusinya adalah antar lini masyarakat bisa berkonsolidasi agar memberdayakan para generasi muda untuk selalu menerapkan hal-hal positif yang sesuai dengan asas Pancasila, sehingga dapat tercipta lingkungan yang sehat, bersih, dan bermoral baik

Nama: Sechly Firmansyah
NPM: 2215011077

PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KONTROL
SOSIAL OLEH MEDIA MASSA UNTUK MENEKAN KEJAHATAN DI
INDONESIA

Dasar adalah sesuatu yang
bersifat tetap, suatu ajaran yang menjadi
pedoman, pegangan dalam melakukan
perbuatan. Antara dasar dan tujuan ada
hubungan yang erat sekali. Jika dasarnya
liberalisme, tujuan yang akan dicapai
ialah masyarakat liberal. Jika dasarnya
fascisme, tujuan yang akan dicapai ialah
masyarakat fascis. Dasar negara
Indonesia adalah Pancasila, karena itu
tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa
Indonesia adalah masyarakat yang
berdasarkan Pancasila.

Media massa adalah suatu jenis
komunikasi yang ditujukan kepada
sejumlah khalayak yang tersebar,
heterogen dan anonim melewati media
cetak atau elektronik, sehingga pesan
informasi yang sama itu dapat diterima
secara serentak dan sesaat.10
Pemanfaatan media massa artinya
penggunaan berbagai bentuk media
massa, baik cetak maupun elektronik
untuk tujuan tertentu


Media massa dalam konteks kontrol
sosial, berdasarkan sebuah penelitian,
berita hukum memiliki klasfikasi
tersendiri untuk yang akan dimuat atau
ditayangkan, karena tidak semua berita
akan diangkat dalam media massa.
Peristiwa-peristiwa yang berkaitan


dengan hukum yang biasanya dimuat di
media massa terbatas antara lain :
a. Melibatkan tokoh atau orang
terkenal
Sengketa hukum yang
melibatkan tokoh atau orang yang
terkenal di masyarakat, seperti
pejabat pemerintahan, anggota DPR,
artis atau tokoh masyarakat. Media
melihat dalam posisi apakah tokoh
ini bersalah atau tidak.

b. Berkaitan dengan skandal hukum
Skandal hukum ini bisa terjadi
pada individu atau pada suatu
institusi baik swasta maupun
pemerintahan. Pada persoalan ini
media melihatnya dalam bentuk
kontrol, bagaimana individu atau
instansi yang dipercaya masyarakat
ternyata terlibat skandal hukum.
c. Pertama kali terjadi
Persoalan hukum yang diangkat
adalah ketika ada suatu kasus
hukum yang baru pertama kali
terjadi dan menarik perhatian publik.
Media massa melihat dalam proses
pertimbangan hakim terhadap kasus
tersebut.
d. Memiliki problem hukum
Persoalan ini diangkat oleh
media massa ketika ada suatu kasus
hukum yang masih memunculkan
perdebatan pro dan kontra atau
dengan kata lain masih abu-abu.
Media massa mengangkat persoalan
ini dengan menampilkan silang
pendapat tentang kasus tersebut agar
masyarakat bisa mengambil
kesimpulan terhadapnya.
e. Proses pembuatan undang-
undang
Media massa mengangkat
persoalan ini dalam rangka
menginformasikan sekaligus
mengontrol proses pembuatannya,
apakah ada kepentingan politik
tertentu dan apakah undang-undang
ini dibuat oleh para wakil rakyat
untuk kepentingan rakyat yang
diwakilinya.
f. Melihat penerapan undang-
undang baru
Media massa melihat bagaimana
penerapan undang-undang baru ini,
apakah berjalan efektif atau tidak
dan juga seberapa siap masyarakat
atau para aparat hukum
mengantisipasi berlakunya aturan
baru ini.
g. Perselisihan antara lembaga
hukum
Dalam persoalan ini, media
massa melihat dan mengangkat
wewenang yang tumpang tindih
atau juga perselisihan yang muncul
menyangkut persoalan saling lempar
tanggung jawab.
h. Pemilihan petinggi hukum
Media massa pada persoalan ini
membeberkan dan ikut memberi
penilaian, apakah seseorang cocok
untuk mendapat dan menduduki
jabatan-jabatan pada lembaga tinggi
hukum tertentu.
i. Kisah-kisah pencari keadilan
Persoalan hukum ini cukup
banyak terjadi dan pada beberapa
kasus terjadi pada masyarakat yang
miskin. Media massa mengangkat
persoalan ini dalam bentuk feature,
mengungkap suka dukanya sehingga
dapat menggugah masyarakat
sekaligus bentuk kritik kepada
berjalannnya sistem hukum. Apabila
masyarakat tergugah bisa jadi akan
membantu para pencari keadilan ini.
j. Berkaitan dengan lembaga
hukum atau aparat hukum
Media massa mengangkat
seputar profil dan tugas yang
dikerjakan oleh lembaga atau aparat
hukum yang bersangkutan dengan
melihat dari sisi kemanusiaannya.