NAMA : ADESYA TRIE ZAKINAH
NPM : 2217011082
KELAS : B
PRODI : KIMIA
NPM : 2217011082
KELAS : B
PRODI : KIMIA
Posts made by Adesya Trie Zakinah 2217011082
NAMA : ADESYA TRIE ZAKINAH
NPM : 2217011082
KELAS : B
PRODI : KIMIA
NPM : 2217011082
KELAS : B
PRODI : KIMIA
Nama: Adesya Trie zakinah
Npm : 2217011082
Kelas: B
Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa demokrasi di Indonesia seharusnya tidak hanya sekedar dilaksanakan secara prosedural, seperti melalui pemilu, tapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Meski Indonesia dikenal sebagai negara demokratis, kenyataannya banyak proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah belum sepenuhnya mencerminkan semangat Pancasila. Misalnya, banyak terjadi konflik saat pemilu, mulai dari politik uang, perebutan kekuasaan yang mengabaikan etika, sampai politisasi birokrasi dan media sosial yang penuh ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan masih bersifat formal, bukan demokrasi yang substansial dan berlandaskan nilai kebijaksanaan serta musyawarah mufakat seperti yang diamanatkan oleh Pancasila.
Jurnal ini juga menyoroti peran partai politik dan sistem pemilu sebagai elemen penting dalam penerapan demokrasi. Sayangnya, dalam praktiknya, partai politik kerap tidak mencerminkan nilai demokrasi karena banyak keputusan diambil secara sepihak oleh elit partai, bukan hasil musyawarah yang jujur dan adil. Bahkan calon kepala daerah independen pun dipersulit dengan syarat administratif yang berat. Jurnal ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang sejati sesuai dengan Pancasila, sistem pemilu dan budaya politik harus dibenahi secara menyeluruh. Partai politik harus menjalankan fungsinya secara demokratis baik secara internal maupun eksternal, dan masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan persatuan.
Npm : 2217011082
Kelas: B
Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa demokrasi di Indonesia seharusnya tidak hanya sekedar dilaksanakan secara prosedural, seperti melalui pemilu, tapi juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Meski Indonesia dikenal sebagai negara demokratis, kenyataannya banyak proses demokrasi dalam pemilihan kepala daerah belum sepenuhnya mencerminkan semangat Pancasila. Misalnya, banyak terjadi konflik saat pemilu, mulai dari politik uang, perebutan kekuasaan yang mengabaikan etika, sampai politisasi birokrasi dan media sosial yang penuh ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan masih bersifat formal, bukan demokrasi yang substansial dan berlandaskan nilai kebijaksanaan serta musyawarah mufakat seperti yang diamanatkan oleh Pancasila.
Jurnal ini juga menyoroti peran partai politik dan sistem pemilu sebagai elemen penting dalam penerapan demokrasi. Sayangnya, dalam praktiknya, partai politik kerap tidak mencerminkan nilai demokrasi karena banyak keputusan diambil secara sepihak oleh elit partai, bukan hasil musyawarah yang jujur dan adil. Bahkan calon kepala daerah independen pun dipersulit dengan syarat administratif yang berat. Jurnal ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang sejati sesuai dengan Pancasila, sistem pemilu dan budaya politik harus dibenahi secara menyeluruh. Partai politik harus menjalankan fungsinya secara demokratis baik secara internal maupun eksternal, dan masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan persatuan.
Nama : Adesya Trie Zakinah
Npm : 2217011082
Kelas : B
Video ini mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa awal kemerdekaan (1945–1959), Indonesia menganut demokrasi parlementer, di mana kekuasaan legislatif lebih dominan dan sering terjadi pergantian kabinet. Kemudian, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, dengan pembubaran partai politik dan pembatasan kebebasan berpendapat. Selanjutnya, era Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto menerapkan Demokrasi Pancasila, namun praktiknya cenderung otoriter dengan kontrol ketat terhadap media dan oposisi. Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka, ditandai dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil. Meski demikian, tantangan seperti korupsi, politik identitas, dan ketimpangan sosial masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Npm : 2217011082
Kelas : B
Video ini mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa awal kemerdekaan (1945–1959), Indonesia menganut demokrasi parlementer, di mana kekuasaan legislatif lebih dominan dan sering terjadi pergantian kabinet. Kemudian, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, dengan pembubaran partai politik dan pembatasan kebebasan berpendapat. Selanjutnya, era Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto menerapkan Demokrasi Pancasila, namun praktiknya cenderung otoriter dengan kontrol ketat terhadap media dan oposisi. Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka, ditandai dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil. Meski demikian, tantangan seperti korupsi, politik identitas, dan ketimpangan sosial masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.
NAMA : ADESYA TRIE ZAKINAH
NPM : 2217011082
KELAS : B
NPM : 2217011082
KELAS : B