NAMA : ADESYA TRIE ZAKINAH
NPM : 2217011082
KELAS: KIMIA B
Video ini mengulas urgensi peran negara hukum dalam membangun tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan tertib. Narasumber menggaris bawahi perlunya peralihan dari sistem hukum adat menuju sistem hukum modern yang lebih mampu menjawab tantangan kompleksitas sosial masa kini. Ketersediaan perangkat hukum yang tertata dengan baik dipandang sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menciptakan stabilitas sosial.
Dalam paparannya, ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Konstitusi ini menuntut pengembangan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menopang kesejahteraan rakyat serta mendukung jalannya pemerintahan yang efisien. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai panduan dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. Selain itu turut diingatkan terkait risiko penyalahgunaan hukum jika landasan negara hukum tidak diperkuat. Celah dalam sistem hukum berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya melemahkan integritas hukum dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang kokoh dan mampu mengantisipasi potensi manipulasi.
Periode reformasi pasca-1998 menjadi momentum penting dalam upaya pembenahan sistem hukum Indonesia. Reformasi ini mendorong lahirnya sistem hukum yang lebih demokratis, terbuka, dan akuntabel, sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut transparansi dan perlindungan hukum yang adil. Pembaruan ini juga mendorong desentralisasi, sehingga penegakan hukum menjadi lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Selain itu, video ini menyoroti kontribusi organisasi masyarakat sipil yang semakin aktif dalam mengawasi jalannya hukum setelah reformasi. Keberadaan kelompok-kelompok seperti ICW, Police watch, dan MAPPI memperlihatkan keterlibatan publik dalam memastikan proses hukum berjalan dengan akuntabilitas dan berpihak pada kepentingan umum. Keterlibatan ini dipandang sebagai elemen vital untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan memperkuat kualitas demokrasi.
NPM : 2217011082
KELAS: KIMIA B
Video ini mengulas urgensi peran negara hukum dalam membangun tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan tertib. Narasumber menggaris bawahi perlunya peralihan dari sistem hukum adat menuju sistem hukum modern yang lebih mampu menjawab tantangan kompleksitas sosial masa kini. Ketersediaan perangkat hukum yang tertata dengan baik dipandang sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menciptakan stabilitas sosial.
Dalam paparannya, ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Konstitusi ini menuntut pengembangan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menopang kesejahteraan rakyat serta mendukung jalannya pemerintahan yang efisien. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai panduan dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. Selain itu turut diingatkan terkait risiko penyalahgunaan hukum jika landasan negara hukum tidak diperkuat. Celah dalam sistem hukum berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya melemahkan integritas hukum dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang kokoh dan mampu mengantisipasi potensi manipulasi.
Periode reformasi pasca-1998 menjadi momentum penting dalam upaya pembenahan sistem hukum Indonesia. Reformasi ini mendorong lahirnya sistem hukum yang lebih demokratis, terbuka, dan akuntabel, sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut transparansi dan perlindungan hukum yang adil. Pembaruan ini juga mendorong desentralisasi, sehingga penegakan hukum menjadi lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Selain itu, video ini menyoroti kontribusi organisasi masyarakat sipil yang semakin aktif dalam mengawasi jalannya hukum setelah reformasi. Keberadaan kelompok-kelompok seperti ICW, Police watch, dan MAPPI memperlihatkan keterlibatan publik dalam memastikan proses hukum berjalan dengan akuntabilitas dan berpihak pada kepentingan umum. Keterlibatan ini dipandang sebagai elemen vital untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan memperkuat kualitas demokrasi.