MKU PKN KIMIA B GENAP 2024/2025

Fitra Rizqi Ramadhani
2217011087
Kelas B
Dalam materi ini membahas tentang supremasi hukum dalam konteks demokrasi di Indonesia, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan. Pembicara menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Indonesia akibat warisan pemerintahan otoriter di masa lalu, yang menghambat kemajuan demokrasi dan menciptakan kesulitan bagi keberagaman dalam masyarakat. Partisipasi publik dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemerintah ditekankan sebagai syarat mutlak bagi demokrasi yang sehat. Lebih lanjut, sistem hukum dipandang memiliki peran krusial dalam mendorong kemajuan ekonomi, di mana kepastian hukum menjadi jaminan penting bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pembicara juga mengutip Albert Einstein yang menyatakan bahwa hukum dan ketertiban adalah fondasi pertahanan nasional yang lebih berpengaruh daripada kekuatan militer atau kemajuan ilmiah. Diskusi ini menekankan bahwa tata kelola kolektif dan akuntabilitas adalah esensi untuk membangun komunitas demokratis yang kuat.
Beberapa poin kunci yang diangkat meliputi hubungan erat antara demokrasi dan kerangka hukum yang kuat. Indonesia pasca-reformasi memerlukan penegakan hukum yang kokoh agar proses pemerintahan transparan dan akuntabel, sehingga partisipasi demokratis yang sesungguhnya dapat terwujud. Reformasi hukum dipandang sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat, di mana demokrasi tidak hanya sebatas proses pemilu, tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara. Konteks sejarah otoritarianisme juga menjadi penting dalam memahami tantangan terkait partisipasi sipil dan hak-hak minoritas saat ini. Sentralisasi kekuasaan di masa lalu telah memarginalkan berbagai suara, sehingga pengakuan sejarah ini penting untuk membangun masyarakat pluralis yang inklusif.
Lebih lanjut, kepastian hukum memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Investor membutuhkan lingkungan yang minim risiko hukum dan adanya jaminan perlindungan aset serta hak-hak mereka. Kepastian ini mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga hukum diharapkan menjadi pilar pendukung, bukan penghalang. Partisipasi publik juga dianggap sebagai tuntutan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Keterlibatan dan pengawasan bukanlah sekadar hak istimewa, melainkan hak warga negara yang harus diinstitusikan dalam berbagai cabang pemerintahan. Tantangan pluralisme juga disoroti, di mana Indonesia berupaya menyeimbangkan warisan otoriter dengan masa depan yang beragam, memerlukan upaya untuk menghilangkan praktik penindasan yang merusak kohesi sosial.
Sebagai penutup, diskusi ini merujuk pada pandangan Albert Einstein tentang hukum sebagai fondasi pertahanan nasional, yang menekankan bahwa kekuatan suatu bangsa terletak pada kepatuhan terhadap hukum dan ketertiban. Hal ini mengubah narasi tentang keamanan nasional, di mana kerangka hukum yang kuat dianggap esensial untuk melindungi hak warga negara dan menjaga stabilitas. Diskusi ini mengajak untuk merefleksikan arah masa depan sistem hukum Indonesia, yang diharapkan dapat bertransformasi menjadi mekanisme pemerintahan yang dinamis dan responsif, mampu mendorong keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat demi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Nama : Nabila Sakhi Az-zahra
NPM : 2217011052
Kelas : B
Prodi : Kimia

Video tersebut membahas secara jelas dan sistematis mengenai konsep supremasi hukum, yang merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa supremasi hukum berarti hukum harus menjadi acuan tertinggi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, semua orang tanpa terkecuali baik rakyat biasa maupun pejabat tinggi negara wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu.

Di dalam penjelasannya, video ini juga menyampaikan bahwa supremasi hukum menjadi landasan utama untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, tidak boleh diskriminatif, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik. Salah satu contoh yang disampaikan adalah bagaimana dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab tetap menegakkan hukum kepada anaknya sendiri yang melakukan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak memandang status sosial atau hubungan personal.

Selain itu, video ini juga menyinggung tantangan-tantangan dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, terutama setelah era reformasi. Meski sudah ada banyak kemajuan seperti berdirinya lembaga-lembaga hukum independen seperti Mahkamah Konstitusi dan KPK, praktik hukum di Indonesia masih menghadapi masalah seperti korupsi, intervensi politik, serta lemahnya penegakan hukum di tingkat akar rumput.

Sebagai mahasiswa, kita diajak untuk tidak hanya memahami teori supremasi hukum, tetapi juga mengkritisi realitasnya di lapangan dan ikut berperan dalam mendorong budaya hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran. Video ini secara keseluruhan membuka wawasan bahwa supremasi hukum bukan sekadar konsep abstrak, melainkan prinsip nyata yang harus diperjuangkan bersama demi terciptanya keadilan sosial.

NAMA : ADESYA TRIE ZAKINAH
NPM :2217011082
KELAS: KIMIA B

Materi ini membahas peran supremasi hukum dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, dengan penekanan pada pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan. Disorot bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan akibat warisan pemerintahan otoriter masa lalu, yang memperlambat perkembangan demokrasi dan menyulitkan pengakuan terhadap keberagaman. Supremasi hukum dipandang sebagai fondasi yang harus menopang jalannya demokrasi yang sehat, di mana keterlibatan masyarakat dan pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga negara menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Ditekankan pula bahwa sistem hukum yang jelas dan adil merupakan prasyarat penting bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, karena hanya dengan kepastian hukum para pelaku usaha mau menanamkan modal di Indonesia.

Dalam pembahasannya, disampaikan bahwa demokrasi sejati tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tetapi harus ditopang oleh pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap seluruh warga. Reformasi hukum yang berjalan seiring dengan dinamika sosial dipandang penting untuk memastikan hak-hak sipil, terutama bagi kelompok minoritas, tetap terlindungi. Sejarah sentralisasi kekuasaan yang meminggirkan aspirasi masyarakat menjadi pelajaran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan pluralis.

Materi ini juga menyoroti bagaimana kepastian hukum berkorelasi langsung dengan stabilitas ekonomi. Lingkungan hukum yang terprediksi dan adil akan menarik lebih banyak investasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Partisipasi warga dalam proses pemerintahan dianggap sebagai manifestasi kedaulatan rakyat yang harus terjamin dalam semua lini pemerintahan. Selain itu, dibahas pula pentingnya mengikis sisa-sisa praktik represif masa lalu yang dapat mengganggu kohesi sosial bangsa.

Terdapat kutipan pandangan Albert Einstein yang menyatakan bahwa hukum dan ketertiban lebih kuat dalam menjaga ketahanan nasional dibanding kekuatan militer. Pesan utama video ini adalah bahwa supremasi hukum harus menjadi pilar utama dalam membangun Indonesia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, dengan sistem hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Nama : Nuril Dewita Alfajriah
NPM : 2217011155
Kelas : B
Prodi : S-1 Kimia

Berdasarkan video berjudul “Supremasi Hukum” bagian 1 dijelaskan bahwa supremasi hukum menjadi sangat penting di era reformasi saat ini, karena perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan demokrasi. Dahulu, sistem hukum kita terbentuk dalam suasana kekuasaan yang otoriter dan sentralistik, sehingga tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Namun sekarang, masyarakat semakin kritis dan ingin terlibat dalam berbagai proses pemerintahan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Mereka menuntut transparansi dan keadilan yang nyata. Dalam konteks ini, hukum harus menjadi alat yang menjamin keadilan bagi semua, tanpa terkecuali. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, juga harus diwujudkan melalui hukum yang menghargai keberagaman. Di masa lalu, sistem yang terlalu sentralistik membuat banyak kelompok merasa tidak diakui. Oleh karena itu, sekarang hukum harus membuka ruang bagi semua golongan untuk diwakili dan dilindungi. Selain itu, hukum juga punya peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Negara tidak bisa hanya fokus pada stabilitas politik, tetapi juga harus menciptakan aturan-aturan hukum yang membuat investor merasa aman dan yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau hukum tidak bisa menjamin kepastian, maka para investor akan ragu dan ekonomi bisa stagnan. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, kekuatan utama suatu negara bukanlah senjata atau teknologi, melainkan hukum dan keteraturan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus sadar bahwa hukum bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan supremasi hukum yang kuat, maka demokrasi akan berjalan sehat, ekonomi tumbuh, dan masyarakat pun hidup lebih sejahtera.

Nama: Ulfi Mira Sasmita
NPM :2217011057
Kelas: B
Prodi : Kimia

Perjalanan demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi mengalami penurunan dinamika, menciptakan tantangan serius dalam penegakan hukum yang berdaulat. Sistem demokrasi kini tidak bisa lagi mengandalkan pola pemerintahan otoriter dan birokratis ala Orde Baru, tetapi justru memerlukan keterlibatan nyata warga negara dalam mengawasi kinerja parlemen, pemerintah, dan lembaga peradilan. Persoalan ini bertambah pelik dengan upaya menghidupkan kembali makna Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat majemuk, setelah sebelumnya dikekang oleh sistem kekuasaan yang terpusat dan menindas.
Dalam konteks ini, hukum perlu menjadi landasan pokok yang fungsional, bukan sekadar aturan simbolis, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus pelindung hak-hak masyarakat. Pembuatan kebijakan hukum yang inovatif sangat krusial untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, tanpa menjadi penghalang bagi masuknya investasi. Para pelaku usaha pasti akan lebih dahulu mempertimbangkan aspek stabilitas hukum sebelum memutuskan berbisnis. Sistem hukum dituntut mampu menyeimbangkan perlindungan investor dengan penegakan keadilan sosial.
Pemikiran Albert Einstein tentang pertahanan bangsa yang bersumber pada penegakan hukum dan tata kelola yang tertib sangat sesuai dengan realitas Indonesia kontemporer. Ketidakkonsistenan dalam supremasi hukum berpotensi melemahkan sendi-sendi demokrasi, memicu konflik sosial, dan membatasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus menjadi prioritas utama yang mampu menyangga keberagaman, memperkuat demokrasi, sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Tanpa komitmen ini, berbagai wacana tentang pemerataan kesejahteraan hanya akan menjadi janji kosong. Supremasi hukum adalah syarat mutlak untuk menyatukan demokratisasi, pluralisme, dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa hukum yang adil dan konsisten, Indonesia akan terus terjebak dalam paradoks demokrasi tanpa keadilan, kebhinekaan tanpa persatuan, dan pembangunan tanpa kesejahteraan.

NAMA ; ANANDA SUCI RAMADHANI
NPM ; 2217011075
KELAS : B
PRODIK : KIMIA

Video ini membahas secara ringkas sejarah dan makna Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November di Indonesia. Dalam video dijelaskan bahwa Hari Pahlawan merupakan momentum penting untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam peristiwa Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Video menyoroti bagaimana semangat juang dan pengorbanan para pahlawan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa untuk terus menjaga persatuan, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Selain itu, video juga mengajak penonton untuk tidak hanya mengenang jasa pahlawan secara seremonial, tetapi juga meneladani nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerja keras, kejujuran, dan semangat gotong royong. Dengan penyampaian yang singkat dan visual yang menarik, video ini efektif membangkitkan rasa nasionalisme serta kesadaran akan pentingnya peran generasi muda dalam meneruskan cita-cita para pahlawan bangsa.

Nama : Nandia Primadina
NPM : 2217011031
Kelas : B
Prodi : Kimia

Momentum reformasi membawa perubahan besar dalam hubungan antara demokrasi dan hukum di Indonesia. Demokrasi menuntut partisipasi dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga hukum tidak lagi dapat dijalankan secara otoriter dan sentralistik seperti masa lalu. Pluralisme hukum menjadi tantangan baru, di mana keberagaman sistem hukum harus diakomodasi demi menjaga keadilan dalam masyarakat yang beragam. Dalam hal ini, supremasi hukum menjadi prinsip utama agar hukum benar-benar menjadi landasan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak. Hukum juga berperan sebagai pilar utama perekonomian, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi serta upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian, supremasi hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga fondasi kesejahteraan dan keteraturan sosial.

Pandangan Albert Einstein memperkuat urgensi supremasi hukum dengan menegaskan bahwa pertahanan utama suatu bangsa bukanlah alat perang, sains, atau bersembunyi di ruang bawah tanah, melainkan hukum dan keteraturan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara, di mana hukum harus menjadi pijakan utama untuk menciptakan tatanan yang stabil dan adil, bukan sekadar alat kekuasaan. Dengan menempatkan hukum di atas segala kepentingan, masyarakat dapat membangun kepercayaan, rasa aman, dan memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik.

Tirani Ajeng Utami
2217011065
Kimia B
Materi ini mengulas secara mendalam peranan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Ditekankan bahwa supremasi hukum bukan hanya menjadi payung pelindung terhadap hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai prasyarat mutlak bagi terciptanya keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berat yang berasal dari warisan otoritarianisme masa lalu, yang turut memperlambat proses pendewasaan demokrasi dan mempersempit ruang penerimaan terhadap keragaman identitas bangsa. Supremasi hukum dilihat sebagai jaminan utama agar demokrasi dapat berfungsi secara ideal, di mana setiap warga negara memiliki peran aktif dan dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Reformasi hukum yang berjalan seiring dengan dinamika sosial dipandang penting untuk memastikan hak-hak sipil, terutama bagi kelompok minoritas, tetap terlindungi. Dalam kerangka ini, kepastian hukum menjadi kunci untuk menarik investasi dan menciptakan stabilitas ekonomi. Investor, baik lokal maupun asing, hanya akan merasa aman berusaha dalam sistem hukum yang dapat dipercaya, transparan, dan konsisten dalam penerapannya.
Materi ini juga menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan pemilu semata. Pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan peka terhadap aspirasi rakyat menjadi unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, reformasi hukum harus terus digalakkan agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas. Di sisi lain, dibahas pula pentingnya menghapus warisan kekuasaan yang bersifat represif dan sentralistik, yang selama ini cenderung mengabaikan suara masyarakat. Hukum yang adil dan tidak diskriminatif akan memperkuat kohesi sosial dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Mengutip Albert Einstein, ditegaskan bahwa ketertiban hukum memiliki kekuatan lebih besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dibandingkan penggunaan kekuatan militer. Oleh karena itu, supremasi hukum harus menjadi fondasi dalam membangun bangsa Indonesia yang adil, pluralis, partisipatif, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum merupakan elemen vital dalam membentuk tatanan negara yang demokratis, stabil, dan berkelanjutan. Tanpa adanya sistem hukum yang adil dan berwibawa, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas, bukan sebuah mekanisme yang menjamin kesejahteraan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia.

Nama : Agnes Cindy Arianty Br Karo Sekali
NPM : 2217011114
Kelas : B


pada materi ini secara komprehensif menjelaskan pentingnya supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam negara hukum yang demokratis. Supremasi hukum berarti bahwa hukum harus dijadikan pedoman tertinggi dalam segala aspek kehidupan bernegara. Setiap individu, tanpa terkecuali, termasuk pejabat tinggi sekalipun, wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum, dan prinsip ini menjadi dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan keadilan ditegakkan secara merata. Hal ini juga menekankan bahwa supremasi hukum sangat relevan dalam konteks reformasi, di mana sistem pemerintahan bergeser dari yang otoriter dan sentralistik menuju lebih demokratis dan partisipatif. Dulu, masyarakat tidak diberi ruang untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. Kini, publik menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan nyata dari lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, hukum harus menjadi instrumen yang menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, serta menghargai keberagaman sebagaimana semangat "Bhinneka Tunggal Ika". Supremasi hukum juga memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil. Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan bebas dari pengaruh politik menjadi syarat utama terciptanya sistem yang demokratis. Contoh inspiratif ditampilkan dalam sejarah Islam, di mana Khalifah Umar bin Khattab menegakkan hukum terhadap anaknya sendiri tanpa pandang bulu, menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang kedekatan personal atau status sosial. Meski telah ada kemajuan dengan berdirinya lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi dan KPK, tantangan masih ada, termasuk korupsi, intervensi politik, dan lemahnya penegakan hukum di tingkat bawah. Supremasi hukum juga krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi investor dan menjadi pondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. sehingga generasi muda, kita ditantang tidak hanya memahami konsep ini secara teoritis, tetapi juga berperan aktif dalam membangun budaya hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran. Supremasi hukum bukanlah gagasan abstrak semata, melainkan prinsip nyata yang harus diperjuangkan demi terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.

Nama : Mutiara Clariska Amanda
NPM : 2217011180
Kelas : B
Prodi : S1- Kimia

Video tersebut menggambarkan mengenai tantangan besar dalam proses demokratisasi di Indonesia pascareformasi, yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum lama yang otoriter dan sektarian. Momentum reformasi telah mendorong lahirnya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol semua cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam suasana ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika kembali menjadi kompas moral dan sosial yang harus diwujudkan secara nyata, karena masa lalu yang otoriter telah menenggelamkan semangat keberagaman dan keadilan hukum. Di sisi lain, tekanan terhadap pemerintah tidak hanya datang dari tuntutan demokrasi, tetapi juga dari kebutuhan mendesak untuk menyejahterakan rakyat. Isu-isu seperti kemiskinan dan pengangguran tidak bisa dipisahkan dari perbaikan sistem hukum dan ekonomi. Reformasi hukum tidak boleh semata-mata bersifat normatif atau simbolik, melainkan harus mengakar dalam realitas ekonomi. Artinya, hukum harus menjadi alat pendukung pembangunan, bukan menjadi hambatan. Di sinilah pentingnya membangun sistem hukum yang stabil, adaptif, dan dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, terutama pelaku usaha dan investor. Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai pondasi penting untuk membangun kepercayaan, terutama bagi pihak luar yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Investor tidak hanya mencari potensi keuntungan, tetapi juga kepastian perlindungan atas aset dan investasi mereka. Maka, sistem hukum tidak bisa bekerja setengah hati, apalagi menjadi alat kekuasaan. Justru hukum harus menjadi penjaga etika, pengayom keadilan, dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Rara Cahyani
2217011071
Kimia B

Dari video ini membahas tentang supremasi hukum. Yang dimana supremasi hukum adalah prinsip bahwa semua orang tunduk pada hukum, termasuk pembuat undang-undang. Supremasi hukum adalah konsep bahwa hukum adalah otoritas tertinggi di suatu negara. Selain itu prinsip bahwa hukum harus menjadi yang tertinggi dan semua orang tunduk padanya. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.
Hukum harus melindungi hak asasi manusia. Selain itu juga menjelaskan tentang lembaga negara yang berperan dalam penegakan hukum, yaitu Legislatif (DPR-RI), Eksekutif (Presiden Republik Indonesia), Yudikatif (MPR-RI). Jadi Supremasi hukum adalah prinsip penting dalam negara hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif untuk melindungi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Seperti yang dikutip dari Albert Einstein, "Pertahanan bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan adalah hukum dan keteraturan".

Nama : Teli Hosana Marpaung
NPM: 2217011162
Kelas: B
Prodi : Kimia

Supremasi hukum dalam sistem demokrasi merupakan fondasi utama bagi tegaknya keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dalam demokrasi, hukum menjadi pedoman bersama yang mengikat semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk lembaga pemerintahan. Hukum yang kuat dan adil memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak seperti masa lalu, ketika sentralisme politik mengabaikan kebhinekaan bangsa. Sentralisme itu menyisakan luka sejarah, karena menekan identitas dan aspirasi lokal yang justru merupakan kekayaan bangsa. Oleh karena itu, demokrasi yang sehat harus berjalan seiring dengan supremasi hukum yang menjamin kesetaraan, perlindungan hak, dan representasi seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Lebih dari sekadar alat kontrol, hukum harus diposisikan sebagai bagian penting dalam roda perekonomian nasional. Perekonomian yang tumbuh stabil hanya dapat terjadi bila ada kepastian hukum, perlindungan usaha, dan keadilan sosial yang mencegah kesenjangan dan kemiskinan. Hukum bukan sekadar beban administratif, tetapi investasi jangka panjang yang menciptakan iklim usaha yang sehat, mengundang investasi, dan menjamin hak-hak pekerja serta konsumen. Dengan demikian, pertahanan bangsa di era modern bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga hukum yang tertib, ditegakkan secara konsisten, dan dijaga bersama sebagai benteng terakhir keadilan dan ketertiban sosial.

Nama: Wardah Fauziah
NPM: 2257011003
Kelas: B

Video ini menjelaskan secara runtut dan mudah dipahami tentang konsep supremasi hukum, yang merupakan bagian penting dalam sistem negara hukum. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa supremasi hukum berarti hukum harus dijadikan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua orang, tanpa terkecuali—baik rakyat biasa maupun pejabat tinggi—wajib menaati hukum. Tidak ada satu pun pihak yang boleh kebal hukum. Prinsip ini sangat penting agar keadilan tetap terjaga dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih lanjut, video ini juga menekankan bahwa supremasi hukum menjadi dasar terbentuknya pemerintahan yang adil, bersih, dan demokratis. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik. Salah satu contoh yang ditampilkan adalah kisah Khalifah Umar bin Khattab yang tetap menegakkan hukum kepada anaknya sendiri, sebagai bukti bahwa hukum tidak membedakan status atau hubungan pribadi.

Video ini juga mengangkat berbagai tantangan dalam penerapan supremasi hukum di Indonesia, terutama setelah masa reformasi. Walaupun sudah ada kemajuan, seperti hadirnya Mahkamah Konstitusi dan KPK, penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti korupsi, campur tangan politik, dan lemahnya hukum di tingkat masyarakat bawah.

Sebagai mahasiswa, kita diajak untuk tidak hanya memahami konsep ini secara teori, tetapi juga peka terhadap kondisi nyata di lapangan, serta turut mendorong lahirnya budaya hukum yang adil, terbuka, dan berpihak pada kebenaran. Secara keseluruhan, video ini memberikan pemahaman bahwa supremasi hukum adalah prinsip nyata yang harus diperjuangkan bersama demi terciptanya keadilan sosial.

Nama : Annisa Akhlatul Karimah
NPM : 2217011013
Kelas : B
Prodi : Kimia

Video berjudul “Supremasi Hukum Bagian 1” yang dipublikasikan oleh kanal GCED ISOLAedu merupakan bagian pertama dari seri edukatif yang membahas konsep supremasi hukum dalam konteks negara hukum Indonesia. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam video ini, supremasi hukum dijelaskan sebagai prinsip bahwa hukum harus menjadi acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, di mana semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip negara hukum yang dibahas meliputi kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, keadilan hukum, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Video ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya independensi lembaga peradilan, dan budaya hukum masyarakat yang lemah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, video menekankan pentingnya pendidikan hukum yang baik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum.

Secara keseluruhan, “Supremasi Hukum Bagian 1” merupakan sumber edukatif yang baik untuk memahami dasar-dasar konsep supremasi hukum dalam sistem hukum Indonesia. Video ini cocok bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pentingnya hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

Nandia Devina Dwi Hendri
2217011171
Kimia B

Materi ini menggarisbawahi betapa pentingnya supremasi hukum sebagai landasan utama dalam membangun sistem demokrasi yang kuat dan berkeadaban di Indonesia. Supremasi hukum bukan hanya sebuah prinsip formal, melainkan menjadi mekanisme yang menjamin hak-hak warga negara terlindungi serta menjadi pilar utama terciptanya keadilan sosial dan kesetaraan antar warga. Dalam negara demokratis, hukum seharusnya menjadi alat untuk mengatur kekuasaan, bukan untuk memperkuatnya. Namun, dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural akibat warisan otoritarianisme masa lalu yang menciptakan pola kekuasaan terpusat, membatasi ruang partisipasi publik, serta memicu ketimpangan dalam perlindungan hukum.

Dalam tataran global, prinsip supremasi hukum atau rule of law dianggap sebagai ukuran kualitas demokrasi. Lembaga seperti World Justice Project menggunakan indikator-indikator seperti akses terhadap keadilan, penegakan hukum tanpa diskriminasi, dan akuntabilitas pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan supremasi hukum dalam sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, kemajuan reformasi hukum masih belum merata. Ketimpangan dalam perlakuan hukum, lemahnya independensi lembaga peradilan, dan korupsi di sektor hukum menjadi hambatan utama yang melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem yang ada.

Supremasi hukum menjadi sangat vital, terutama untuk menciptakan stabilitas yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. Investor, baik dalam negeri maupun asing, hanya akan menanamkan modalnya dalam lingkungan hukum yang menjamin kepastian, transparansi, dan perlindungan terhadap hak kepemilikan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi prosedur administratif yang tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik sesaat, melainkan harus ditegakkan secara konsisten untuk membangun kepercayaan dan integritas sistem.

Selain itu, demokrasi tidak bisa disederhanakan hanya pada proses pemilu. Demokrasi sejati membutuhkan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Negara-negara seperti Kanada dan Norwegia menunjukkan bahwa supremasi hukum yang kuat mampu menciptakan masyarakat inklusif yang menghargai pluralisme serta menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan. Indonesia, dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama, harus menjadikan prinsip ini sebagai pedoman dalam menjalankan reformasi hukum secara menyeluruh.

Menciptakan sistem hukum yang adil dan merata juga berarti menghapus praktik-praktik represif yang diwariskan dari masa lalu. Hukum tidak boleh menjadi alat penindas, tetapi harus menjadi jembatan bagi semua kelompok masyarakat untuk mengakses keadilan. Mengutip pernyataan Albert Einstein bahwa tertib hukum memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dibandingkan penggunaan kekuatan militer, maka menjadi jelas bahwa supremasi hukum adalah prasyarat mutlak bagi negara demokratis yang stabil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, supremasi hukum harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam membentuk Indonesia yang adil, demokratis, dan inklusif. Tanpa sistem hukum yang berintegritas dan berpihak pada keadilan, demokrasi hanya akan menjadi simbol kosong tanpa substansi yang nyata bagi rakyat.

Khusnul Khotimah
2217011094
Kelas B

Materi ini menyoroti bahwa supremasi hukum merupakan fondasi krusial dalam membangun demokrasi yang kuat dan beradab di Indonesia. Prinsip ini tidak hanya sekadar aturan formal, melainkan menjadi alat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara serta mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan. Dalam praktiknya, Indonesia masih mengalami kendala struktural akibat sistem otoriter di masa lalu, yang menyebabkan konsentrasi kekuasaan dan terbatasnya partisipasi masyarakat. Di tingkat internasional, supremasi hukum menjadi tolok ukur kualitas demokrasi, sebagaimana diukur oleh lembaga seperti World Justice Project.

Meskipun Indonesia telah melakukan reformasi hukum, tantangan seperti diskriminasi hukum, lemahnya independensi lembaga peradilan, dan korupsi masih menghambat kemajuan. Kepastian hukum sangat penting bagi iklim investasi, karena hanya sistem hukum yang transparan dan adil yang mampu menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai proses elektoral, tetapi harus diwujudkan melalui pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap rakyat. Negara-negara seperti Kanada dan Norwegia membuktikan bahwa penegakan hukum yang kuat menghasilkan masyarakat yang inklusif dan pluralis. Untuk itu, Indonesia perlu menjadikan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam reformasi hukumnya, demi menciptakan negara demokratis yang adil dan berkelanjutan.

Nama : Tiara Cahya Mukti
NPM : 2217011027
Kelas : B
Prodi : Kimia

SUPREMASI HUKUM
Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring masa reformasi memberikan pekerjaan yang besar terhadap hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh hukum yg berada dibawah kekuasaan otoriter dan sentralisis. Tuntutan partisipasi dan kontrol bermasyarakat terhadap partai dan institusi semakin menguat baik dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial. Semboyan BHINNEKA TUNGGAL IKA juga menuntut untuk mewujudkan dengan sebaik-baiknya, krna dimasa lalu sentralis otoriter telah menenggelamkan semboyan ini, maka pluralisme muncul sebagai tantangan. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran dsb berkaitan erat dengan roda perekonomian, untuk itu peranan hukum dalam berbagai bentuk peraturan tidak dapat diabaikan. Hukum sangat perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi pemghambat. Para investor terlebih dahulu menginginkan adanya kemapanan infrastruktur sebelum meningkatkan unsur² yang lain. Disitulah pentingnya peranan hukum untuk menjaga investasi mereka. Pertahanan kita bukanlah soal alat² perang, bersembunyi di goa dan sains melainkan hukum dan keteraturan.

Nama : Utari Rosaliani
NPM : 2217011140
Kelas : B
Prodi : Kimia

Materi ini menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi dan kehidupan bernegara. Hukum harus menjadi pedoman tertinggi yang mengikat semua pihak—baik rakyat, pejabat, maupun lembaga negara-tanpa pengecualian. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta melindungi hak-hak warga negara. Dalam demokrasi, supremasi hukum menjamin kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hukum yang adil mencegah kembalinya sentralisme kekuasaan yang menekan keberagaman dan aspirasi lokal. Kisah Khalifah Umar bin Khattab yang menegakkan hukum pada anaknya sendiri menjadi contoh bahwa keadilan tidak mengenal status.
Supremasi hukum juga menopang pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum menciptakan iklim usaha yang sehat dan menarik investasi, karena investor hanya akan merasa aman bila hukum ditegakkan secara konsisten, transparan, dan adil. Meski telah terjadi kemajuan, seperti hadirnya Mahkamah Konstitusi, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi, intervensi politik, dan lemahnya kesadaran hukum di masyarakat. Warisan otoritarianisme turut memperlambat pendewasaan demokrasi dan menghambat penerimaan terhadap keragaman. Reformasi hukum harus terus didorong agar selaras dengan dinamika sosial, termasuk melindungi kelompok rentan dan memperkuat kohesi sosial. Demokrasi sejati tidak cukup hanya dengan pemilu, tetapi juga menuntut pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan peka terhadap aspirasi rakyat. Seperti kata Albert Einstein, supremasi hukum lebih efektif menjaga ketertiban dan kedaulatan dibanding kekuatan militer.

Nama : Dwi Pauliyanna Safitri
NPM : 2217011061
Kelas: B
Prodi: Kimia


Video ini membahas supremasi hukum sebagai bagian dari pendekatan hukum yang berkeadilan dalam konteks demokrasi. Seiring dengan reformasi, demokrasi memberikan tantangan besar bagi hukum karena tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara otoriter seperti masa lalu. Tuntutan partisipasi dan kontrol publik terhadap lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) semakin meningkat.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh karena pluralisme menjadi kenyataan yang harus diakomodasi dalam sistem hukum. Hukum juga memegang peran penting dalam pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Ia harus menjadi pendukung ekonomi, bukan penghambat.

Dalam konteks investasi, hukum harus menjamin kepastian dan keamanan hukum bagi investor. Sebagaimana dikatakan Albert Einstein, pertahanan sejati bukan terletak pada kekuatan militer, melainkan pada hukum dan keterangan

Nama:ilmadin nur alfita
2217011035
Kelas B kimia

Pengertian Supremasi Hukum
Supremasi hukum (rule of law) adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi dalam suatu negara, dan semua pihak—termasuk pemerintah, lembaga negara, dan warga negara—wajib tunduk dan taat pada hukum. Konsep ini bertujuan menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam suatu sistem pemerintahan demokratis.

Unsur-Unsur Supremasi Hukum

Hukum Berlaku untuk Semua: Tidak ada yang kebal terhadap hukum, baik individu maupun institusi negara.
Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, tetap, dan dapat diprediksi.
Proses Hukum yang Adil: Setiap warga negara berhak atas proses hukum yang adil dan tidak memihak.
Lembaga Peradilan yang Independen: Hakim dan pengadilan harus bebas dari intervensi politik.
Perlindungan Hak Asasi Manusia: Supremasi hukum melindungi hak dan kebebasan individu secara konstitusional.
Analisis Kritis:

Dalam Konteks Negara Berkembang: Banyak negara berkembang mengalami kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Misalnya, penegakan hukum yang lemah, korupsi di lembaga peradilan, atau intervensi politik terhadap proses hukum.
Pengaruh Politik dan Ekonomi: Supremasi hukum kerap terancam oleh elite politik dan ekonomi yang menggunakan kekuasaan untuk memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi.
Peran Masyarakat Sipil: Supremasi hukum tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan proses hukum.
Digitalisasi dan Tantangan Baru: Dalam era digital, supremasi hukum harus mampu menjawab tantangan baru seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi.

Nama: Tiara Brazeski
NPM: 2217011118
Kelas: B
Prodi: Kimia

Video ini menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Konsep ini menggarisbawahi bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pejabat dan penguasa. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak dapat disalahgunakan, sehingga hak-hak individu terlindungi. Supremasi hukum juga menjamin adanya kesetaraan di depan hukum, yang berarti bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi oleh sistem hukum. Prinsip ini merupakan dasar dari tatanan hukum yang adil dan demokratis, di mana semua warga negara, terlepas dari status sosial atau kekuasaan, dihadapkan pada aturan yang sama.
Dalam video ini, terdapat kutipan dari Albert Einstein yang mengingatkan bahwa "pertahanan adalah hukum dan keteraturan," yang menggarisbawahi pentingnya keberadaan hukum yang ditegakkan dengan ketat untuk menjaga keteraturan sosial. Supremasi hukum berfungsi untuk menjaga stabilitas dan menghindari kekacauan dalam masyarakat dengan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Dengan demikian, supremasi hukum bukan hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan individu berada dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.

Helena Pritricia Susanto
2217011023
B

Berikut resume saya terkait analisis video tersebut:
Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis, di mana hukum menjadi kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua pihak, termasuk pemerintah, warga negara, dan institusi, tunduk pada hukum yang berlaku tanpa kecuali. Tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum. Prinsip ini bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan berdasarkan aturan yang jelas.

Dalam penerapannya, supremasi hukum mengandung elemen-elemen penting seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kepastian hukum berarti aturan harus jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh semua orang, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Keadilan menuntut penerapan hukum secara tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua orang di hadapan hukum. Perlindungan hak asasi manusia memastikan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang dijamin dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh negara.

Tantangan dalam mewujudkan supremasi hukum mencakup korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Faktor-faktor ini menghambat terciptanya keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat sipil untuk menjaga integritas hukum. Kesadaran dan pendidikan hukum di kalangan masyarakat juga berperan penting dalam memperkuat pemahaman dan pelaksanaan prinsip supremasi hukum.

Supremasi hukum bukan hanya sekadar prinsip hukum, tetapi juga landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan negara. Hukum yang ditegakkan secara adil akan menciptakan kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, negara dapat memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan batasan dan tanggung jawab yang jelas demi kepentingan bersama.

Nama : Maulida Aprilia
NPM   : 2217011176
Kelas  : B
Prodi.  : Kimia

Dalam vidio tersebut yaitu membahas tentang supremasi hukum dalam mendukung dan mengarahkan pelaksanaan riset di perguruan tinggi. Video ini menekankan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam proses penelitian, terutama dalam riset-riset unggulan yang memiliki potensi besar untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Disampaikan bahwa supremasi hukum menjamin riset dilakukan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab, mulai dari perlindungan data, etika penelitian, hingga hak kekayaan intelektual. Selain itu, pentingnya sinergi antara akademisi dan pemangku kebijakan hukum juga disorot sebagai kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan riset yang produktif dan aman secara yuridis. Video ini juga mengulas tantangan yang sering dihadapi oleh peneliti, seperti kurangnya literasi hukum atau prosedur birokrasi yang kompleks, serta menawarkan solusi berupa edukasi hukum dan penyederhanaan regulasi. Keseluruhan pesan dari video ini adalah bahwa untuk menciptakan riset unggulan yang berdampak luas dan berkelanjutan, supremasi hukum harus menjadi pilar utama dalam setiap aktivitas riset di perguruan tinggi.

Nama : Shela Puspa Ningrum
Npm : 2217011134
Kelas : B
Kimia

Berikut parafrase dari teks tersebut secara ringkas, padat, namun tetap lengkap:

Materi ini menyoroti pentingnya supremasi hukum sebagai pilar utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Hukum tidak hanya berfungsi melindungi hak warga, tetapi juga menjadi syarat esensial terciptanya keadilan sosial dan kesetaraan. Namun, implementasi supremasi hukum masih terkendala oleh warisan otoritarianisme masa lalu yang menghambat kematangan demokrasi dan membatasi penerimaan terhadap keberagaman. Supremasi hukum diperlukan agar demokrasi berjalan ideal, dengan partisipasi aktif warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Reformasi hukum harus sejalan dengan perkembangan sosial, khususnya dalam melindungi kelompok rentan dan minoritas. Kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan menciptakan stabilitas ekonomi, karena investor membutuhkan sistem hukum yang transparan dan konsisten. Demokrasi tidak cukup hanya melalui pemilu; perlu ada pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap rakyat. Untuk itu, sistem hukum harus meninggalkan pola kekuasaan represif dan terpusat yang mengabaikan suara publik.

Hukum yang adil dan nondiskriminatif memperkuat kohesi sosial dan mendorong masyarakat yang inklusif. Sejalan dengan pemikiran Albert Einstein, ketertiban hukum lebih ampuh menjaga kedaulatan nasional dibanding kekuatan militer. Oleh karena itu, supremasi hukum harus menjadi dasar dalam membangun bangsa yang adil, pluralis, dan demokratis.

Secara keseluruhan, supremasi hukum adalah kunci membentuk negara yang demokratis, stabil, dan berkelanjutan. Tanpa hukum yang adil dan berwibawa, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa jaminan kesejahteraan dan persatuan bangsa.

Nama : Kadek Wendi Septiani
NPM : 2217011018
Kelas : B
Materi ini menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Hukum berperan melindungi hak warga, menciptakan keadilan sosial, dan menjamin kesetaraan. Namun, implementasinya masih terhambat oleh warisan otoritarianisme, lemahnya penegakan hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi hukum harus selaras dengan perkembangan sosial serta melindungi kelompok rentan dan minoritas. Supremasi hukum yang adil, transparan, dan nondiskriminatif juga penting untuk stabilitas ekonomi, kohesi sosial, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus tunduk pada hukum demi terciptanya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan inklusif.

Meskipun Indonesia telah melakukan reformasi hukum, tantangan seperti diskriminasi hukum, lemahnya independensi lembaga peradilan, dan korupsi masih menghambat kemajuan. Kepastian hukum sangat penting bagi iklim investasi, karena hanya sistem hukum yang transparan dan adil yang mampu menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai proses elektoral, tetapi harus diwujudkan melalui pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap rakyat. Negara-negara seperti Kanada dan Norwegia membuktikan bahwa penegakan hukum yang kuat menghasilkan masyarakat yang inklusif dan pluralis. Untuk itu, Indonesia perlu menjadikan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam reformasi hukumnya, demi menciptakan negara demokratis yang adil dan berkelanjutan.

Nama : Annisa Destinaria
NPM : 2217011100
Kelas : Kimia-B

Video tersebut membahas pentingnya supremasi hukum dalam proses demokratisasi pasca-reformasi. Demokrasi yang terus berkembang membawa tugas besar bagi hukum untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan baru, termasuk partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara. Cara lama yang otoriter tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika demokrasi yang menuntut keterbukaan dan pluralisme. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi rintangan dalam mengelola keberagaman di era baru ini, setelah sebelumnya dikendalikan oleh sistem yang sentralistik dan tertutup.

Video ini menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi penghambat ekonomi. Justru sebaliknya, hukum harus menjadi landasan bagi roda perekonomian. Investasi dan kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai jika ada kepastian dan stabilitas hukum. Dalam konteks pertahanan nasional, hukum disebut sebagai benteng utama, bukan kekuatan militer atau teknologi semata. Pesan dalam video ini sangat relevan, terutama dalam konteks Indonesia yang masih berjuang memperkuat institusi hukumnya. Gagasan bahwa hukum adalah pertahanan utama bangsa sangat kuat dan mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Nama: Abdullah Fahd Yanuardi
NPM: 2217011004
Kelas: B
Prodi: Kimia

Supremasi hukum menjadi sangat penting dalam era demokrasi dan reformasi saat ini. Demokrasi yang berkembang pesat pasca-reformasi menuntut adanya partisipasi aktif dan kontrol masyarakat terhadap seluruh lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Model berhukum yang otoriter dan sentralistik yang pernah terjadi di masa lalu tidak lagi relevan untuk menjawab kompleksitas zaman sekarang. Dalam konteks ini, supremasi hukum harus diwujudkan dengan menjunjung tinggi pluralisme, keadilan, dan keterbukaan. Hukum harus menjadi fondasi utama dalam mendorong kesejahteraan rakyat serta menopang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan hukum yang adil dan dapat dipercaya akan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Sebagaimana dikatakan oleh Albert Einstein, “Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan.” Oleh karena itu, supremasi hukum tidak hanya menjadi simbol keadilan, tetapi juga menjadi pertahanan utama bangsa dalam menjaga stabilitas dan membangun masa depan yang lebih baik.

NAMA : Weni Indriyani
NPM : 2217011124
KELAS : B

Video ini menjelaskan secara runtut dan mudah dipahami mengenai konsep supremasi hukum, yang merupakan dasar penting dalam sistem negara hukum. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa supremasi hukum berarti hukum harus dijadikan sebagai aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua warga negara, tanpa pengecualian—baik rakyat biasa maupun pejabat tinggi—harus mematuhi hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum, dan hal ini penting untuk menjamin keadilan serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Video tersebut juga menekankan bahwa supremasi hukum merupakan syarat utama untuk menciptakan pemerintahan yang adil, bersih, dan demokratis. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh politik. Sebagai contoh, diceritakan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab tetap menjalankan hukum terhadap anaknya sendiri, yang menggambarkan bahwa keadilan dalam hukum harus berlaku untuk siapa pun, tanpa memandang kedudukan atau hubungan.

Namun, video ini juga mengangkat berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan supremasi hukum, terutama pasca-reformasi. Meskipun sudah ada kemajuan dengan hadirnya lembaga-lembaga seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi, praktik hukum di Indonesia masih sering menghadapi masalah seperti korupsi, campur tangan politik, dan lemahnya penegakan hukum di tingkat masyarakat bawah.

Video ini mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk tidak hanya memahami konsep supremasi hukum secara teori, tetapi juga ikut terlibat aktif dalam membangun kesadaran hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada kebenaran. Supremasi hukum bukan hanya gagasan ideal, tapi prinsip nyata yang harus diwujudkan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Nama : Agung Hasintongan Parulian Hasibuan
NPM : 2217011076
KELAS : B
PRODI : KIMIA


Video ini menguraikan secara sistematis dan dengan penyampaian yang mudah dimengerti mengenai konsep supremasi hukum, yang menjadi pilar utama dalam sistem negara hukum. Dijelaskan bahwa supremasi hukum berarti hukum harus menjadi standar tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap individu, tanpa memandang status sosial—baik rakyat biasa maupun pejabat negara—wajib tunduk pada hukum. Tidak seorang pun memiliki kedudukan di atas hukum, karena prinsip ini menjadi jaminan penting bagi keadilan dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut, video ini menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi yang tak tergantikan bagi terciptanya pemerintahan yang adil, bersih dari praktik korupsi, dan berjalan dalam semangat demokrasi. Penegakan hukum harus dijalankan secara objektif, netral, dan bebas dari intervensi kekuasaan politik. Salah satu ilustrasi yang disampaikan adalah tindakan tegas Khalifah Umar bin Khattab terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yang menjadi simbol nyata bahwa keadilan hukum harus berlaku universal tanpa diskriminasi posisi maupun hubungan pribadi.

Video ini juga mengangkat persoalan dalam membayangi upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya sejak era reformasi. Meski telah terbentuk institusi penting seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi, implementasi hukum masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk maraknya korupsi, dominasi politik dalam proses hukum, dan lemahnya akses serta penegakan hukum di tingkat akar rumput.

M. Nashirul Haqq Cayaputra
2217011123
Kelas B

Berdasarkan video yang saya tonton, saya memiliki interpretasi bahwa perjalanan demokrasi Indonesia setelah Reformasi tidak selalu mulus. Justru terasa makin rumit. Penurunan dinamika demokrasi memperlihatkan tantangan besar, terutama dalam hal penegakan hukum. Kita nggak bisa lagi bergantung pada cara-cara lama seperti otoritarianisme dan birokrasi kaku yang dulu dipakai Orde Baru. Sekarang, peran warga negara makin penting. Kita dituntut aktif mengawasi jalannya pemerintahan, parlemen, dan lembaga peradilan supaya kekuasaan tidak berjalan seenaknya sendiri.

Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah soal kebinekaan. Selama ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika lebih sering jadi slogan kosong. Pemerintahan lama terlalu sibuk mengatur dari pusat, sampai lupa bahwa rakyat punya warna dan suara yang berbeda-beda. Kalau Indonesia memang mau maju sebagai negara demokratis yang beragam, maka hukum harus hadir sebagai pengikat yang adil, bukan sekadar aturan mati yang hanya tajam ke bawah.

Hukum tidak bisa cuma jadi pelengkap dalam sistem negara. Ia harus jadi fondasi utama yang hidup dan bekerja. Hukum seharusnya melindungi rakyat, sekaligus jadi pendorong kemajuan ekonomi. Kalau hukumnya lemah, siapa pun bakal ragu menanam modal. Para pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar, pasti menilai apakah hukum di negeri ini bisa dipercaya. Mereka cari jaminan kepastian, bukan janji-janji politik. Di sisi lain, hukum juga punya tugas menjamin keadilan sosial. Menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dengan hak-hak masyarakat bukan hal gampang, tapi itu harus dilakukan kalau Indonesia ingin tumbuh secara merata.

Pandangan Albert Einstein soal pentingnya penegakan hukum dibanding kekuatan militer punya makna yang dalam. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, negara jadi kuat tanpa perlu mengandalkan kekerasan. Tapi kalau hukum dibiarkan tebang pilih, dampaknya bisa ke mana-mana. Demokrasi jadi rapuh, ketegangan sosial muncul, dan pertumbuhan ekonomi ikut tersendat.

Sayangnya, sistem hukum kita masih membawa beban masa lalu. Warisan kekuasaan yang sentralistik dan menekan masih terasa di berbagai lini. Proses reformasi hukum memang sudah berjalan, tapi jalannya lambat. Kita butuh keberanian untuk benar-benar membersihkan sistem dari pola pikir lama yang lebih mementingkan kuasa daripada keadilan. Demokrasi nggak bisa dinilai hanya dari ada tidaknya pemilu. Pemerintahan juga harus terbuka, bertanggung jawab, dan siap mendengar suara rakyat.

Supremasi hukum harus dijaga supaya tidak jadi teori semata. Hukum yang kuat dan adil adalah satu-satunya cara agar demokrasi tidak berubah jadi formalitas belaka. Tanpa hukum yang konsisten, kita cuma punya kebebasan semu. Pembangunan bisa saja jalan, tapi tidak menyentuh keadilan. Pluralisme bisa tumbuh, tapi tanpa rasa aman. Demokrasi bisa hidup, tapi tanpa kesejahteraan.

Sudah saatnya kita, sebagai bagian dari generasi yang peduli, ikut mendorong lahirnya budaya hukum yang berpihak pada kebenaran. Kita tidak boleh diam saat hukum dimanipulasi. Kalau hukum bisa ditegakkan tanpa pandang bulu, seperti kisah Khalifah Umar yang bahkan menghukum anaknya sendiri, maka keadilan bukan lagi mimpi.

Indonesia butuh sistem hukum yang bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga terasa sampai ke akar rumput. Reformasi hukum harus terus dijalankan, supaya kelompok rentan, minoritas, dan masyarakat kecil bisa merasa aman dan dihargai. Kalau ini semua bisa diwujudkan, maka kita tidak hanya bicara soal demokrasi sebagai sistem politik, tapi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih adil untuk semua.

Nama: Gaby Apulina Haloho
NPM: 2217011110
Kelas: B Prodi: Kimia

Video ini membahas konsep Supremasi Hukum, atau yang sering disebut juga sebagai Supremasi Undang-Undang, yang merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pentingnya supremasi hukum dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia ditekankan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Konsep ini juga bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan masyarakat.

Ada tiga lembaga negara utama yang menjadi pilar dalam sistem hukum Indonesia:

1.Lembaga Legislatif (DPR-RI): Bertanggung jawab dalam membentuk undang-undang.
2. Lembaga Eksekutif (Presiden Republik Indonesia): Bertanggung jawab dalam menjalankan undang-undang.
3. Lembaga Yudikatif (MPR-RI): Bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Meskipun ketiga lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, mereka harus tetap bersatu untuk mencapai tujuan negara.

Hal ini sesuai dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Video ini juga mengutip perkataan Albert Einstein yang menyatakan bahwa "Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan". Secara keseluruhan, video ini menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah dasar bagi terciptanya negara yang adil, demokratis, dan harmonis, di mana hukum menjadi panglima tertinggi, bukan individu atau kelompok tertentu.

Nama : May Linda Maya Sari
NPM : 2217011048
Kelas : B
Prodi : Kimia

Berdasarkan analisis video, Supremasi hukum merupakan dasar utama dalam negara demokratis, di mana hukum berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap individu dan lembaga, termasuk pemerintah, wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keteraturan sosial yang berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten.

Penerapan supremasi hukum melibatkan beberapa elemen penting, seperti kepastian hukum, keadilan yang tidak diskriminatif, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum yang baik harus mudah diakses, dipahami, dan diterapkan secara adil tanpa memandang status sosial. Hak-hak dasar warga negara juga harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran, termasuk oleh negara sendiri.

Namun, mewujudkan supremasi hukum masih menghadapi banyak hambatan. Korupsi, praktik penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya integritas aparat penegak hukum menjadi tantangan serius. Kondisi ini merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan melemahkan fungsi pengawasan.

Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Supremasi hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan etika yang menjaga agar kekuasaan dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.

Nama : Niki Nabila Utami
NPM : 2217011088
Kelas : B

Pembangunan dalam bidang ekonomi tidak dapat berjalan sendiri, namun membutuhkan dukungan dari berbagai bidang khususnya di bidang hukum. Hukum sangat sentral sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Hukum juga mencegah hal-hal yang dapat memicu permasalahan dalam kepastian usaha dan investasi, sehingga masyarakat dapat lebih bijak.

Peranan hukum untuk berbagai pengaturan menjadi sangat penting. Di mana hal ini digunakan sebagai usaha untuk mecegah gerakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan lainnya berkaitan erat dengan roda perekonomian. Karena beberapa alasan tersebut, hukum seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian. Sehingga di masa yang akan datang, perekonomian negara dapat berkembang lebih baik dan juga tertata.