MKU PKN KIMIA B GENAP 2024/2025

Nama: Nabila Sakhi Az-zahra
NPM: 2217011052
Kelas: B

Tahapan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi Parlementer (1945–1959)
-Periode ini ditandai dengan sistem multipartai dan dominasi parlemen dalam pemerintahan.
-Kelebihan: kebebasan berpendapat dan kehidupan politik yang dinamis.
-Kekurangan: ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet dan konflik antarpartai.

2. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
-Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945 dan memperkenalkan Demokrasi Terpimpin.
-Ciri utama: konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, pembatasan kebebasan politik, dan peran dominan militer.
-Kritik: penyimpangan dari prinsip demokrasi karena melemahnya peran parlemen dan partai politik.

3. Demokrasi Pancasila (Orde Baru, 1966–1998)
-Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Demokrasi Pancasila dijadikan dasar sistem politik.
-Kelebihan: stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.
-Kekurangan: pembatasan kebebasan berpendapat, kontrol ketat terhadap media, dan dominasi Golkar sebagai partai pemerintah.

4. Demokrasi Reformasi (1998–sekarang)
-Dimulai dengan lengsernya Presiden Soeharto, era Reformasi menandai kembalinya demokrasi yang lebih terbuka.
-Ciri utama: pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah.
-Tantangan: praktik politik uang, korupsi, dan polarisasi politik yang masih terjadi.

Kesimpulan
Perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika antara upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan tantangan internal yang dihadapi. Penting bagi generasi muda untuk memahami sejarah ini sebagai landasan dalam membangun demokrasi yang lebih matang dan berkeadilan di masa depan.

Helena Pritricia Susanto
2217011023
Kelas B

Setelah menyimak video "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", berikut analisis saya:
Saya memahami bahwa meskipun pemilu di Indonesia telah berjalan secara prosedural, kualitas demokrasi kita masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu persoalan utama adalah tajamnya polarisasi di masyarakat akibat politisasi identitas dan agama dalam kampanye politik. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang edukasi, justru kerap menjadi tempat penyebaran hoaks dan provokasi, yang memperburuk situasi.

Saya juga mencermati bahwa netralitas birokrasi masih lemah, di mana aparatur negara sering kali terseret dalam kepentingan politik praktis. Di sisi lain, partai politik pun belum menjalankan peran strategisnya dalam kaderisasi dan pendidikan politik secara maksimal, cenderung lebih fokus pada pencitraan.

Dari video ini saya menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih berada pada tahap konsolidasi yang belum stabil. Diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi secara substansial, agar pemilu tidak hanya menjadi ritual lima tahunan, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat.

Nama : Niki Nabila Utami
NPM : 2217011088
Kelas : B

Dari masa ke masa, tentu saja negara kita mengalami perkembangan demokrasi yang berbeda. Pertama, pada masa revolusi mengalami demokrasi yang sangat terbatas dan pers yang mendukung revolusi kemerdekaan seperti tempo serta para jago dan kaum revolusioner jakarta. Kedua, pada masa parlementer (1945-1959) bisa dibilang masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir terdapat semua elemen demokrasi yang diwujudkan dalam kehidupan politik, namun gagal oleh beberapa sebab seperti dominannya politik aliran (partai islam, partai nasionalis), ekonomi negara yang masih lemah, adanya ketidaksukaan proses politik oleh presiden Soekarno dengan AD. Ketiga, pada masa terpimpin (1959-1965) adanya tiga kekuatan politik utama antara ABRI, Soekarno, dan PKI. Keempat, masa orde baru di mana pada 3 tahun pertama kekuasaan berpegang pada kekuatan masyarakat tetapi ternyata adanya dominan peranan ABRI dalam beberapa hal (pengambilan putusan politik, pembatasan peran fungsi partai politik, ikut serta dalam partai politik dan publik). Kelima, pada masa reformasi (1998-sekarang) diterapkan demokrasi pancasila yang diawali oleh presiden BJ. Habibie di mana memiliki beberapa ciri (pemilu demokratis, rotasi kekuasaan dari pusat hingga desa, transparan, dan kebebasan menyuarakan pendapat).

Nama : Tiara Brazeski
NPM : 2217011118
Kelas : B

Analisis saya pada video ini bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, dan ekonomi pada tiap masa. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi belum berjalan ideal karena fokus utama negara adalah mempertahankan kemerdekaan. Pers berperan penting dalam membangkitkan semangat perjuangan, meski kebebasan politik masih terbatas. Masa demokrasi parlementer (1950–1959) memperlihatkan semangat demokratis yang tinggi dengan munculnya banyak partai politik dan kebebasan berpendapat. Namun, sistem ini gagal karena dominasi politik aliran, lemahnya ekonomi, dan konflik antara Presiden Soekarno dan militer.

Pada video ini juga memperlihatkan bahwa masa demokrasi terpimpin (1959–1965) membawa arah baru bagi sistem pemerintahan dengan memusatkan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Konflik politik semakin menguat antara tiga kekuatan besar saat itu: Presiden, ABRI, dan PKI. Demokrasi tidak berkembang secara sehat karena lebih menonjolkan otoritarianisme. Kondisi ini berlanjut di masa Orde Baru (1966–1998), di mana demokrasi Pancasila dijalankan secara formal, tetapi dalam praktiknya sangat terbatas. Militer dan birokrasi mendominasi, partai politik dibatasi, dan kebebasan berpendapat sangat dikontrol oleh pemerintah. Barulah setelah reformasi tahun 1998, demokrasi di Indonesia mulai terbuka. Pemilu menjadi lebih demokratis, rotasi kekuasaan berjalan di semua tingkatan, pola rekrutmen politik lebih transparan, dan sebagian besar hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, mulai terjamin.

Kesimpulan saya dari video ini adalah bahwa demokrasi di Indonesia terus mengalami perkembangan, dari yang semula terbatas hingga menjadi lebih terbuka di era reformasi, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.

Nama: Abdullah Fahd Yanuardi
NPM: 2217011004
Kelas: B

perkembangan sistem demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam beberapa tahap yaitu:

1. Demokrasi Liberal (1950–1959) – Setelah kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan multipartai, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, periode ini diwarnai ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet, konflik ideologis, serta pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta, sehingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945.

2. Demokrasi Terpimpin (1959–1965) – Soekarno menerapkan sistem otoriter dengan konsep "Demokrasi Terpimpin" yang memusatkan kekuasaan di tangan presiden, membubarkan parlemen hasil pemilu 1955, dan membentuk lembaga-lembaga baru yang tunduk pada kepemimpinannya. Masa ini juga ditandai dengan dominasi PKI, Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis), dan konflik politik yang memuncak hingga peristiwa G30S 1965.

3. Orde Baru (1966–1998) – Setelah Soekarno turun, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan membentuk rezim Orde Baru yang stabil tetapi otoriter. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, namun hanya bersifat formalistik dengan kemenangan mutlak Golkar, sementara oposisi dibatasi. Kebebasan pers dan sipil dikekang, serta korupsi merajalela. Krisis ekonomi 1997–1998 memicu gerakan reformasi yang berujung pada lengsernya Soeharto pada Mei 1998.

4. Era Reformasi (1998–sekarang) – Indonesia memasuki transisi demokrasi dengan amendemen UUD 1945, pemilu multipartai yang kompetitif, desentralisasi (Otonomi Daerah), kebebasan pers, dan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas. Pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara langsung, serta ruang bagi masyarakat sipil semakin terbuka. Namun, tantangan seperti korupsi sistemik, ketimpangan sosial, intoleransi, dan politik identitas masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi.

Nama : Fitra Rizqi Ramadhani
NPM : 2217011087
Kelas B

Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Berikut adalah ringkasan perkembangan demokrasi di Indonesia:

Masa Revolusi (1945-1949): Demokrasi terbatas, dengan media yang mendukung revolusi kemerdekaan seperti Tempo dan para jagoan serta kaum revolusioner di Jakarta.

Masa Parlementer (1945-1959): Merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia dengan hampir semua elemen demokrasi terwujud. Namun, demokrasi gagal karena beberapa faktor, seperti dominannya politik aliran (partai Islam dan nasionalis), ekonomi yang lemah, serta ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap proses politik yang tercermin dalam AD (Amandemen Dasar).

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Terjadi dominasi tiga kekuatan politik utama: ABRI, Soekarno, dan PKI, yang memengaruhi kehidupan politik negara.

Masa Orde Baru (1965-1998): Pada awalnya, kekuasaan berpegang pada kekuatan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ABRI menjadi dominan dalam pengambilan keputusan politik, pembatasan peran partai politik, serta keterlibatan ABRI dalam partai politik dan publik.

Masa Reformasi (1998-sekarang): Demokrasi Pancasila diterapkan, dimulai dengan kepemimpinan Presiden BJ. Habibie. Ciri-ciri demokrasi pada masa ini meliputi pemilu yang demokratis, rotasi kekuasaan dari pusat hingga desa, transparansi, dan kebebasan menyuarakan pendapat.

Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan proses yang dinamis, mulai dari sistem yang terbatas hingga penerapan demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka pada era reformasi.

Nama: Teli Hosana Marpaung
NPM: 2217011162
Kelas: B

Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari fase revolusi yang terbatas setelah kemerdekaan, di mana fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan sehingga partisipasi politik masih sempit. Selanjutnya, pada masa demokrasi parlementer (1945–1959) sering disebut sebagai masa kejayaan demokrasi, karena hampir seluruh unsur demokrasi dapat ditemukan dan dijalankan dalam kehidupan politik. Pemilu diselenggarakan, partai politik berkembang pesat, dan media memiliki kebebasan relatif untuk menyuarakan pendapat. Namun, demokrasi parlementer akhirnya gagal karena dominannya politik aliran, yaitu partai-partai yang mewakili ideologi atau kelompok tertentu seperti Islam, nasionalis, atau komunis. Politik aliran ini menyebabkan polarisasi dan konflik kepentingan yang tinggi. Basis ekonomi Indonesia yang masih lemah saat itu memperburuk situasi, dan ketidakpuasan Presiden Soekarno serta Angkatan Darat terhadap sistem parlementer yang dianggap tidak efisien, ikut mendorong perubahan sistem politik.

Kemudian lahirlah sistem Demokrasi Terpimpin (1959–1965) setelah Dekrit Presiden. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat di tangan Soekarno, dan politik dikuasai oleh tiga kekuatan besar: Presiden, ABRI, dan PKI. Ketiganya saling bersaing dan berebut pengaruh dalam pemerintahan. Demokrasi dalam bentuknya yang formal menjadi semakin semu, karena kebebasan politik dibatasi dan kekuasaan sangat terpusat pada presiden.

Setelah itu, masa Orde (1966-1998) baru dimulai.Pada tiga tahun pertama pemerintahan Orde Baru, tampak seolah-olah kekuasaan didistribusikan kepada masyarakat, dengan janji pelaksanaan demokrasi yang lebih sehat dan stabil. Namun, setelah itu kekuasaan mulai didominasi oleh ABRI dan kelompok elite pendukung Soeharto. Sistem Demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa ini sebenarnya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mengontrol partai politik, membatasi kebebasan pers, dan menyelenggarakan pemilu yang tidak sepenuhnya bebas. Orde Baru berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan berhasil menjaga stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi, namun mengorbankan hak-hak sipil dan kebebasan demokratis.

Setelah runtuhnya Orde Baru pada (1998- sekarang)  Indonesia memasuki era Reformasi. Demokrasi kembali dibuka dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Namun, meski lebih terbuka, tantangan seperti politik uang, korupsi, dan polarisasi tetap menghambat demokrasi berjalan secara ideal. Saat ini Indonesia masih menganut Demokrasi Pancasila, dengan terus berupaya memperkuat sistem dan institusinya.

Tirani Ajeng Utami
2217011065
Kimia B
Perkembangan demokrasi di Indonesia memeliki beberapa tahap yaitu:
1. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan
Demokrasi pada masa ini sangat terbatas pers yang mendukung kemerdekaan ini salah satunya adalah tempo. Demokrasi bersifat darurat dan belum stabil karena fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan, bukan menjalankan sistem demokrasi secara penuh. Ciri-ciri:
a. Presiden memiliki kekuasaan besar.
b. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai semacam parlemen darurat.
c. Demokrasi belum berkembang secara optimal karena kondisi perang dan konflik.

2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945-1959)
Demokrasi ini dimulai setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda (Konferensi Meja Bundar) pada tahun 1949. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dala perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Ciri-ciri:
a. Banyak partai politik (multi partai).
b. Kabinet sering berganti (tidak stabil).
c. Demokrasi berjalan lebih formal dengan pemilu 1955 sebagai tonggak penting.
Ketidakstabilan politik dan sering bergantinya kabinet menyebabkan pemerintahan tidak efektif. Sehingga demokrasi ini gagal hal ini dikarenakan
a. Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
b. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
c. Persamaan kepentingan antara presiden soekarno dengan kalangan AD, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan

3. Perkembangan demokrasi terpimpin (1959-1965)
Demokrasi ini dimulai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan UUD 1945. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu. Sistem pemerintahanberupa demokrasi terpimpin yang menekankan kekuasaan terpusat pada presiden. Kegagalan demokrasi ini karena demokrasi bergeser menjadi otoriter karena tidak ada pemilu, kebebasan pers dibatasi, dan peran militer mulai meningkat.

4. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru
Demokrasi ini dimulai setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pasca peristiwa G30S/PKI. Demokrasi pancaasila (orba), kekuasaan seolah olah akan didistribusikan pada kekuatan masyarakat. Namun setelah 3 tahun, dominanya peran ABRI, birokritas dan sentralisasi pengambilan keputusuan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan PP, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara. pAda masa ini, demokrasi dijalankan secara formalitas, tapi otoritarianisme kuat karena dominasi militer dan Golkar.

5. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi
Ddemokrasi yang ditetapkan di negara kita setelah reformasi adalah demokrasi pancasila. Karakteristik demokrasi era reformasi ini yaitu
a. Pemilu yang dilaksanaksan (1999-2004) lebih demokratis
b. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa
c. Pola rekruitmen politik unutk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka
d. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat

Nama : Annisa Akhlatul Karimah
NPM : 2217011013
Kelas : B

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa tahapan yang mencerminkan dinamika politik dan sosial dalam perjalanan sejarah bangsa. Dalam analisis ini, saya akan merangkum dan memberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan video yang telah dijelaskan.

1. Perkembangan Demokrasi pada Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi di Indonesia sangat terbatas. Negara Indonesia yang baru merdeka menghadapi tantangan besar dalam membangun pemerintahan yang stabil. Pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, seperti buku Tempo dan para jurnalis yang terlibat, menjadi salah satu sarana untuk mengedukasi rakyat dan membangkitkan semangat kemerdekaan. Namun, kondisi sosial dan politik yang masih bergolak membatasi ruang gerak demokrasi pada masa itu.

2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Periode ini dianggap sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik Indonesia. Namun, demokrasi parlementer mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Pertama, dominasi politik aliran yang menyebabkan terjadinya fragmentasi partai politik, seperti partai Islam, partai Nasional, partai non-Islam, dan bahkan partai Jengkol yang memperburuk pengelolaan konflik politik. Kedua, basis sosial-ekonomi yang masih lemah menyebabkan ketidakstabilan. Ketiga, kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan kalangan Angkatan Darat yang berujung pada ketegangan dengan proses politik yang berjalan.

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Pada periode ini, Indonesia mengalami masa yang ditandai dengan kekuatan politik yang sangat kuat. Terdapat pergeseran penting antara Soekarno, PKI (Partai Komunis Indonesia), dan kelompok lainnya, termasuk Angkatan Darat. Demokrasi terpimpin ini ditandai dengan konsolidasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno yang menekankan stabilitas politik dan membatasi kebebasan politik lain yang ada.

4. Perkembangan Demokrasi pada Masa Orde Baru (1966–1998)
Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami fase di mana demokrasi lebih terkonsentrasi pada satu kekuatan politik, yaitu ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Meskipun pada awalnya ada harapan demokrasi akan berkembang, dalam prakteknya, negara lebih mengutamakan birokratisasi, sentralisasi keputusan politik, dan pembatasan peran partai politik. Selain itu, negara juga melakukan campur tangan dalam persoalan partai politik dan publik, yang pada akhirnya mengarah pada monolisasi ideologi negara. Hal ini memperlihatkan bagaimana demokrasi yang dijalankan pada masa ini lebih bersifat otoriter meskipun mengusung Pancasila sebagai dasar negara.

5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998–Sekarang)
Era reformasi dimulai setelah tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998, yang ditandai dengan reformasi besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan politik. Demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan era Orde Baru, meskipun ada kemiripan dengan demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959. Beberapa perubahan signifikan terjadi, antara lain:
- Pemilu yang lebih demokratis, dimulai dengan Pemilu 1999 hingga 2004, yang memberikan kebebasan lebih dalam memilih.
- Rotasi kekuasaan yang lebih terbuka, dimulai dari tingkat pusat hingga desa.
- Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan publik yang dilakukan secara terbuka dan lebih inklusif.
- Jaminan hak dasar bagi warga negara, seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Meskipun demokrasi pada era reformasi masih dalam tahap pencarian jati diri, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, diyakini bahwa suatu saat nanti demokrasi ini akan semakin matang dan mampu mengatasi masalah yang ada.

Kesimpulan

Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah perjalanan yang dinamis dan penuh tantangan. Setiap periode memiliki karakteristik yang berbeda, dengan tantangan dan solusi yang khas. Demokrasi di Indonesia telah melalui banyak proses, mulai dari masa revolusi hingga reformasi, yang mencerminkan bagaimana bangsa ini berusaha untuk menemukan bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi sosial-politiknya. Dalam hal ini, demokrasi Pancasila menjadi pilihan yang diharapkan mampu menjaga kestabilan politik dan sosial, sekaligus memastikan hak-hak dasar warga negara tetap terjamin. Meskipun masih ada kekurangan dan tantangan, kemajuan dalam demokrasi Indonesia patut dihargai, dan dengan terus beradaptasi terhadap perubahan zaman, diharapkan demokrasi Indonesia akan semakin matang dan berdaya saing.

Nama : Shela Puspa Ningrum
Npm : 2217011134
Kelas : B

Dari video yang telah dipaparkan , adapun yang dapat saya dapat sbb :

Perjalanan demokrasi Indonesia mengalami berbagai dinamika, yang dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan penting berdasarkan konteks sejarah dan politik.

1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan, demokrasi masih terbatas karena situasi politik dan sosial yang belum stabil. Pers berperan penting dalam menyuarakan semangat kemerdekaan, namun ruang kebebasan politik belum berkembang secara optimal.

2. Masa Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Periode ini menunjukkan geliat demokrasi yang aktif, namun tidak stabil karena banyaknya partai politik dan konflik kepentingan antar kelompok ideologi. Lemahnya fondasi ekonomi-politik dan tarik menarik kekuasaan antara Presiden Soekarno dan militer turut memperburuk keadaan.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Presiden Soekarno mengonsolidasikan kekuasaan dan membatasi kebebasan politik. Relasi antara pemerintah, PKI, dan militer mendominasi panggung politik. Demokrasi pada periode ini berjalan secara otoriter demi menjaga stabilitas nasional.

4. Masa Orde Baru (1966–1998)
Setelah kejatuhan Soekarno, kekuasaan berpindah ke Soeharto yang menerapkan demokrasi terkendali. Peran militer sangat dominan, partai politik ditekan, dan ideologi negara dimonopoli. Demokrasi hanya berjalan di permukaan karena kebebasan politik sangat dibatasi.

5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Pemilu berlangsung lebih terbuka dan adil, sirkulasi kekuasaan berjalan dari pusat hingga daerah, dan hak-hak warga negara mulai terjamin. Meski demokrasi belum sepenuhnya mapan, kemajuannya tetap signifikan.

Maka dapat disimpulkan : Demokrasi di Indonesia berkembang secara bertahap dan terus diuji oleh kondisi sosial-politik yang berubah. Setiap fase memiliki tantangan tersendiri. Saat ini, demokrasi Pancasila dipandang sebagai jalan tengah yang berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan dan stabilitas. Meskipun belum sempurna, arah perkembangan demokrasi menunjukkan kemajuan yang perlu dijaga dan ditingkatkan.

Nama: Nandia Devina Dwi Hendri
NPM: 2217011171
Kelas: Kimia B

Perjalanan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase yang dinamis dan penuh tantangan. Pada masa revolusi kemerdekaan, benih-benih demokrasi memang tertanam, namun implementasinya masih sangat terbatas oleh prioritas perjuangan. Barulah pada periode demokrasi parlementer (1945-1959), Indonesia merasakan iklim demokrasi yang paling liberal di awal kemerdekaan. Hampir semua elemen demokrasi hadir, memberikan ruang bagi beragam kekuatan politik untuk bersaing. Sayangnya, periode gemilang ini harus berakhir. Dominasi faksi-faksi politik yang seringkali berkonflik, fondasi sosial-ekonomi yang belum kokoh, serta perbedaan mendasar antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat menjadi faktor-faktor krusial yang menggagalkan eksperimen demokrasi parlementer ini.

Setelah itu, Indonesia memasuki babak baru dengan demokrasi terpimpin (1959-1965). Era ini ditandai dengan meningkatnya ketegangan politik, terutama antara Angkatan Darat, Presiden Soekarno dengan visinya, dan pengaruh Partai Komunis Indonesia. Situasi politik yang labil ini kemudian membawa Indonesia menuju masa demokrasi pada pemerintahan Orde Baru. Di awal kekuasaannya, sempat terlihat adanya distribusi kekuasaan. Namun, dalam perkembangannya, Orde Baru justru menunjukkan ciri-ciri dominasi Angkatan Darat yang semakin kuat, birokratisasi yang meluas, sentralisasi pengambilan keputusan politik yang ketat, pembatasan peran partai politik, intervensi pemerintah dalam urusan internal partai, hingga munculnya ideologi monolitik yang membatasi keberagaman pandangan.

Gelombang perubahan akhirnya datang dengan era Reformasi (1998-sekarang). Demokrasi yang dianut pada periode ini adalah demokrasi Pancasila, yang membawa angin segar perubahan dibandingkan Orde Baru, dan memiliki kemiripan dengan semangat demokrasi parlementer di masa lalu. Pemilu yang diselenggarakan sejak tahun 1999 hingga 2004 jauh lebih demokratis, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya secara lebih bebas. Rotasi kekuasaan tidak lagi terbatas di tingkat pusat, namun juga terjadi hingga level pemerintahan desa. Proses rekrutmen politik untuk berbagai jabatan publik pun menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Selain itu, jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara, terutama kebebasan berpendapat, menjadi salah satu pilar utama demokrasi di era ini.

Meskipun demikian, video tersebut memberikan perspektif bahwa demokrasi di era Reformasi ini masih dalam tahap pencarian jati diri. Proses konsolidasi demokrasi memerlukan waktu dan kematangan. Namun, dengan berbagai perubahan positif yang telah dicapai, terdapat keyakinan bahwa demokrasi di Indonesia pada akhirnya akan menemukan bentuknya yang ideal dan berkelanjutan.

Nama: May Linda Maya Sari
NPM: 2217011048
Kelas: B

Perkembangan demokrasi di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi di tiap era. Pada masa awal kemerdekaan, fokus utama adalah mempertahankan kedaulatan, sehingga demokrasi belum berkembang. Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959) menampilkan semangat demokratis, namun gagal akibat konflik ideologis, ketidakstabilan kabinet, dan ekonomi lemah.

Era Demokrasi Terpimpin (1959–1965) ditandai dengan sentralisasi kekuasaan oleh Presiden Soekarno dan persaingan tiga kekuatan utama: Presiden, ABRI, dan PKI, yang menghambat perkembangan demokrasi. Masa Orde Baru (1966–1998) menghadirkan stabilitas politik dan ekonomi lewat sistem Demokrasi Pancasila, tetapi membatasi kebebasan politik dan memperkuat kontrol negara terhadap partai, media, dan masyarakat.

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting pembukaan ruang demokrasi. Pemilu berlangsung lebih terbuka, kebebasan pers meningkat, dan partisipasi masyarakat diperluas. Meski demikian, demokrasi masih menghadapi tantangan seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi sosial. Indonesia terus berproses menuju demokrasi yang lebih substansial dan inklusif.

Nama : Khusnul Khotimah
NPM : 2217011094
Kelas : B

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan sebagaimana tergambar dalam artikel “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” oleh R. Siti Zuhro. Penulis merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia dari masa Demokrasi Liberal yang ditandai dengan sistem parlementer yang tidak stabil, ke era Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter di bawah kepemimpinan Soekarno. Selanjutnya, masa Orde Baru di bawah Soeharto menampilkan stabilitas politik namun dengan sistem yang represif, di mana demokrasi hanya bersifat prosedural dan tidak substansial. Barulah pada Era Reformasi, Indonesia mulai mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan kompetitif, ditandai dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan penguatan civil society. Namun demikian, jurnal ini menegaskan bahwa tantangan terhadap pendalaman demokrasi masih besar, seperti politisasi identitas, lemahnya pelembagaan partai politik, rendahnya netralitas birokrasi, serta kurangnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dengan demikian, meski demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak Reformasi 1998, konsolidasi demokrasi yang utuh masih membutuhkan komitmen dan perbaikan menyeluruh dari semua pemangku kepentingan.

Nama: Dwi Pauliyanna Safitri
NPM: 2217011061
Kelas: B


Perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan proses panjang dan dinamis yang mengalami berbagai tahapan sesuai dengan konteks politik dan sosial pada masanya. Sejak masa revolusi kemerdekaan, demokrasi di Indonesia masih bersifat terbatas dan darurat karena fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan. Demokrasi kemudian berkembang pada masa parlementer (1945–1959) yang dianggap sebagai masa kejayaan karena hadirnya kebebasan berpolitik dan pemilu yang relatif bebas. Namun, sistem ini gagal akibat dominasi politik aliran, lemahnya basis ekonomi, dan konflik internal antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Masa ini diikuti oleh Demokrasi Terpimpin (1959–1965) yang membawa Indonesia ke arah otoritarianisme di bawah kendali penuh Soekarno, dengan dukungan PKI dan militer, serta menurunnya kebebasan politik dan pers.

Pada masa Orde Baru (1966–1998), demokrasi secara formal dijalankan melalui pemilu dan simbol-simbol demokrasi lainnya, namun sebenarnya dikendalikan secara sentralistik oleh pemerintah dan ABRI. Partai politik dibatasi, dan kebebasan sipil ditekan demi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Masa Reformasi (1998–sekarang) menandai babak baru dalam demokrasi Indonesia, dengan pelaksanaan pemilu langsung, kebebasan pers, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Namun demikian, sebagaimana dicatat dalam jurnal-jurnal tersebut, demokrasi di era reformasi masih dihadapkan pada tantangan serius, seperti politik uang, konflik identitas, lemahnya peran partai politik dalam kaderisasi, serta kurang optimalnya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam pemilu. Demokrasi Indonesia kini berada pada fase pencarian bentuk idealnya—di mana prosedur demokratis telah berjalan, tetapi substansi demokrasi yang berpihak pada rakyat masih terus diperjuangkan dan diperkuat.

Nama : Adesya Trie Zakinah
Npm : 2217011082
Kelas : B

Video ini mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa awal kemerdekaan (1945–1959), Indonesia menganut demokrasi parlementer, di mana kekuasaan legislatif lebih dominan dan sering terjadi pergantian kabinet. Kemudian, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, dengan pembubaran partai politik dan pembatasan kebebasan berpendapat. Selanjutnya, era Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto menerapkan Demokrasi Pancasila, namun praktiknya cenderung otoriter dengan kontrol ketat terhadap media dan oposisi. Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka, ditandai dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil. Meski demikian, tantangan seperti korupsi, politik identitas, dan ketimpangan sosial masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Nama : Mutiara Clariska Amanda
NPM :2217011180
Kelas : B

Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih sangat terbatas karena fokus utama bangsa adalah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Pers yang mendukung perjuangan kemerdekaan seperti Tempo dan Para Jago menjadi saluran penting untuk menggalang dukungan rakyat. Memasuki periode demokrasi parlementer 1945–1959, Indonesia mengalami masa keemasan demokrasi karena semua unsur demokrasi tampil dalam praktik politik. Namun, sistem ini gagal karena dominasi politik aliran yang memperuncing konflik antar partai, lemahnya basis sosial-ekonomi masyarakat, dan adanya ketidaksukaan terhadap mekanisme politik dari Presiden Soekarno dan pihak militer.

Demokrasi terpimpin (1959–1965) mencerminkan pergeseran besar dengan munculnya dominasi kekuasaan oleh tiga aktor utama: Soekarno, ABRI, dan PKI. Ketegangan dan kompetisi di antara ketiganya menciptakan ketidakstabilan politik. Pada masa Orde Baru, demokrasi berubah menjadi demokrasi Pancasila yang dikendalikan ketat oleh negara. Awalnya tampak partisipatif, namun kemudian dikuasai oleh militer, birokrasi, dan praktik sentralisasi kekuasaan yang mengekang kebebasan partai politik dan masyarakat sipil. Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi, walau pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Demokrasi Pancasila kembali diterapkan, namun dengan karakter yang lebih terbuka dan partisipatif, mendekati semangat demokrasi parlementer awal kemerdekaan meskipun dengan konteks sosial-politik yang berbeda.

Nama : Agnes Cindy Arianty Br Karo Sekali
NPM : 2217011114
Kelas : B

Pada fase awal setelah Proklamasi Kemerdekaan, demokrasi di Indonesia masih bersifat darurat dan terbatas, karena prioritas utama adalah mempertahankan kedaulatan. Presiden memegang kekuasaan yang sangat besar, dan sebagai badan legislatif darurat dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selama masa revolusi ini, praktik demokrasi belum berkembang optimal akibat kondisi perang dan konflik regional.Memasuki era parlementer (1950–1959), setelah pengakuan kedaulatan Belanda lewat Konferensi Meja Bundar, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi multipartai dengan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kebebasan pers relatif berkembang dan Pemilu 1955 menjadi tonggak penting. Namun, frekuensi pergantian kabinet yang tinggi, kuatnya politik aliran—di mana partai mewakili golongan Islam, nasionalis, dan komunis—serta kondisi ekonomi yang masih rapuh, memicu ketidakstabilan politik. Ketidakpuasan Presiden Soekarno dan militer terhadap efektivitas sistem parlementer memuncak hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali memberlakukan UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.Periode “Demokrasi Terpimpin” (1959–1965) menandai sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Parlemen hasil Pemilu 1955 dibubarkan, dan lembaga-lembaga baru dibentuk di bawah kontrol presiden. Politik dikuasai oleh tiga pilar utama Presiden, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI)yang saling bersaing. Kebebasan politik dibatasi, pemilu dihentikan, dan militer mulai mengambil peran signifikan. Ketegangan ini berpuncak pada peristiwa G30S/PKI 1965.Setelah transisi kekuasaan pasca-G30S, rezim Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto menjanjikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun, namun bersifat formalistik dengan Golkar sebagai pemenang dominan, sementara oposisi terkungkung. Kebebasan pers dan hak sipil dibatasi, birokrasi dan ABRI memainkan peran dominan, dan korupsi merajalela. Krisis moneter 1997–1998 melemahkan rezim, hingga gerakan Reformasi memaksa Soeharto mundur pada Mei 1998.Sejak era Reformasi (1998–sekarang), Indonesia terus memperkuat demokrasi melalui amandemen UUD 1945, desentralisasi kewenangan ke daerah, dan pelaksanaan pemilihan langsung bagi presiden, legislatif, dan kepala daerah. Kebebasan pers dan ruang partisipasi masyarakat sipil semakin terbuka. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi sistemik, politik uang, ketimpangan sosial, intoleransi, dan polarisasi identitas masih menghambat konsolidasi demokrasi yang ideal.

Rara Cahyani
2217011071
B

Pada masa ini, demokrasi masih terbatas. Demokrasi Parlementer. Periode ini, dari tahun 1945 hingga 1959, dianggap sebagai masa keemasan demokrasi di Indonesia. Namun, demokrasi parlementer gagal karena dominasi politik, fondasi sosial-ekonomi yang lemah, dan konflik kepentingan. Demokrasi Terpimpin dari tahun 1959 hingga 1965, politik ditandai dengan ketegangan yang kuat antara angkatan darat, Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia. Pada tahun-tahun awal, kekuasaan tampaknya terdistribusi, tetapi setelah tiga tahun, peran militer menjadi dominan, membatasi partai politik dan keterlibatan publik. Era Reformasi Demokrasi yang diterapkan pada periode ini memiliki karakteristik yang sama dengan Orde Baru dan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pemilu menjadi lebih demokratis. Video tersebut menyimpulkan dengan menyatakan bahwa demokrasi era Reformasi masih mencari jati dirinya, tetapi ada optimisme bahwa pada akhirnya akan berhasil.

Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas : B

Dalam vidio tersebut menjelaskan bahwa Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dengan UUDS 1950 sebagai landasan hukum. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di bawah kontrol parlemen, dan presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Namun, ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet dan konflik antarpartai menyebabkan sistem ini tidak berjalan efektif. Akhirnya, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 dan memulai masa Demokrasi Terpimpin yang mengonsentrasikan kekuasaan pada presiden dan mengurangi peran partai politik serta parlemen.

Masa Demokrasi Terpimpin berakhir ketika Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui proses yang dikenal sebagai Orde Baru. Pada masa ini, Indonesia secara formal tetap menganut sistem demokrasi, namun praktiknya lebih menyerupai otoritarianisme. Pemilu tetap dilaksanakan, tetapi tidak kompetitif karena adanya dominasi Golkar dan pembatasan terhadap partai oposisi. Kebebasan berpendapat, pers, dan organisasi politik dikekang. Orde Baru berkuasa selama lebih dari tiga dekade hingga runtuhnya pada tahun 1998 akibat krisis ekonomi, korupsi, dan desakan kuat dari masyarakat untuk reformasi.

Era Reformasi yang dimulai setelah lengsernya Soeharto menandai babak baru demokrasi di Indonesia. Perubahan besar dilakukan, termasuk amandemen UUD 1945, pembentukan lembaga independen, dan pelaksanaan pemilu yang bebas dan langsung. Pemilihan presiden secara langsung dimulai pada 2004, memberi rakyat kekuasaan lebih besar dalam menentukan pemimpin nasional. Demokrasi Indonesia terus berkembang dengan meningkatnya partisipasi publik, kebebasan pers, dan peran masyarakat sipil. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti politik identitas, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan menuju sistem yang lebih terbuka dan akuntabel.

Nama : Tiara Cahya Mukti
NPM : 2217011027
Kelas : B

Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai fase yang mencerminkan dinamika politik dan sosial di setiap masa. Pada masa revolusi, demokrasi masih dalam tahap awal dan sangat dipengaruhi oleh semangat mempertahankan kemerdekaan. Fokus utama saat itu bukan pada pembangunan sistem demokrasi yang mapan, melainkan pada konsolidasi kekuasaan dan perjuangan melawan penjajah serta mempertahankan eksistensi negara yang baru merdeka. Maka, demokrasi belum berkembang secara utuh karena suasana politik masih sangat cair dan penuh ketegangan.

Memasuki era demokrasi parlementer antara tahun 1945 hingga 1959, Indonesia mengalami masa yang sering disebut sebagai masa keemasan demokrasi. Hal ini karena hampir semua unsur demokrasi hadir dalam kehidupan politik, seperti kebebasan pers, pemilu multipartai, dan peran aktif parlemen. Namun, sistem ini akhirnya gagal dipertahankan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dominannya politik aliran yang memicu polarisasi dan konflik antara partai Islam, nasionalis, dan kelompok lainnya. Selain itu, kondisi ekonomi yang masih lemah serta munculnya kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan kalangan militer yang merasa tidak puas dengan sistem politik saat itu semakin memperlemah demokrasi parlementer.

Kondisi tersebut membuka jalan bagi terbentuknya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Pada masa ini, demokrasi lebih banyak dikendalikan oleh figur-figur kunci seperti Presiden Soekarno, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Demokrasi tidak lagi bertumpu pada suara rakyat, tetapi pada kepentingan segelintir elite. Kebebasan berpendapat dibatasi, dan keputusan politik banyak bergantung pada kehendak pemimpin tertinggi.

Setelah berakhirnya demokrasi terpimpin, muncullah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada awal kekuasaannya, sistem demokrasi yang diusung diberi label “Demokrasi Pancasila”. Tiga tahun pertama menunjukkan tanda-tanda positif dengan adanya usaha menurunkan kekuasaan kepada masyarakat. Namun, setelah itu mulai terlihat gejala birokratisasi dan sentralisasi kekuasaan. Pemerintah membatasi peran partai politik, memperkecil ruang oposisi, dan ikut campur dalam urusan politik serta kehidupan publik, sehingga demokrasi kembali mengalami kemunduran.

Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Runtuhnya Orde Baru membuka jalan bagi terbentuknya sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Sejak saat itu hingga sekarang, Indonesia telah mengalami banyak perubahan positif, seperti pelaksanaan pemilu langsung, kebebasan pers, dan kebangkitan masyarakat sipil. Meskipun tantangan tetap ada—seperti praktik politik uang, korupsi, dan ancaman polarisasi—era reformasi menandai babak baru bagi demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.

Nama : Annisa Destinaria
NPM : 2217011100
Kelas : B

Analisis saya untuk video berjudul “Perkembangan Demokrasi Di Indonesia” oleh Syahnur Asyadi

1. Demokrasi masa revolusi kemerdekaan
Pers yang mendukung saat itu ialah Tempo.

2. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di indonesia. Tetapi pada kenyataannya, demokrasi pada masa ini gagal dilakukan, dikarenanakan dominannya politik aliran, seperti partai islam, partai nasionalis, dll yang menyebabkan membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Selain itu basis sosial ekonomi yang masih lemah juga menjadi penyebab kegagalan deemokrasi parlementer.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa ini digunakan tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan polik utama pada saat itu, diantaranya ABRI, Soekarno, dan PKI. Ketiganya saling bersaing dan berebut pengaruh dalam pemerintahan.

4. Demokrasi pada Orde Baru
Pada tiga tahun pertama pemerintahan Orde Baru, tampak seolah-olah kekuasaan didistribusikan kepada masyarakat, dengan janji pelaksanaan demokrasi yang lebih sehat dan stabil. Namun, setelah itu kekuasaan mulai didominasi oleh ABRI dan kelompok elite pendukung Soeharto. Sistem Demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa ini sebenarnya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mengontrol partai politik, membatasi kebebasan pers, dan menyelenggarakan pemilu yang tidak sepenuhnya bebas. Orde Baru berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan berhasil menjaga stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi, namun mengorbankan hak-hak sipil dan kebebasan demokratis.

5. Demokrasi Pancasila
Pemilu yang diselenggarakan sejak tahun 1999 hingga 2004 jauh lebih demokratis, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya secara lebih bebas. Rotasi kekuasaan tidak lagi terbatas di tingkat pusat, namun juga terjadi hingga level pemerintahan desa. Proses rekrutmen politik untuk berbagai jabatan publik pun menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Selain itu, jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara, terutama kebebasan berpendapat, menjadi salah satu pilar utama demokrasi di era ini.

Nama : Kadek Wendi Septiani
NPM : 2217011018
Kelas : B

Pada video tersebut dimana dapat di simpulkan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, dimulai dari masa revolusi yang berfokus pada perjuangan kemerdekaan dan konsolidasi kekuasaan, hingga era demokrasi parlementer yang dianggap sebagai masa keemasan meski akhirnya runtuh karena konflik antarpartai dan ketidakstabilan politik. Demokrasi terpimpin menggantikan sistem tersebut dengan sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, membatasi kebebasan rakyat dan peran partai. Selanjutnya, Orde Baru di bawah Soeharto menerapkan Demokrasi Pancasila secara formal, namun praktiknya bersifat otoriter dengan dominasi Golkar dan represi terhadap oposisi. Runtuhnya Orde Baru tahun 1998 menandai lahirnya era Reformasi, yang membawa berbagai pembaruan seperti pemilu langsung, amandemen UUD 1945, dan kebebasan berpendapat. Meski tantangan seperti korupsi, politik identitas, dan penyalahgunaan kekuasaan masih ada, demokrasi Indonesia terus berkembang ke arah sistem yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.

Nama : Agung Hasintongan Parulian Hasibuan

NPM : 2217011076 

KELAS : B 

Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak linier dimana pada periode awal pascakemerdekaan hingga 1950, struktur pemerintahan berfokus pada konsolidasi kedaulatan negara, sehingga institusi demokrasi belum berkembang secara optimal. Periode Demokrasi Parlementer (1950–1959) ditandai oleh sistem multipartai dan pelaksanaan pemilu pertama, tetapi juga mengalami instabilitas politik akibat fragmentasi kekuatan partai serta lemahnya efektivitas pemerintahan.

Demokrasi Terpimpin (1959–1965) menggeser orientasi politik Indonesia ke arah sentralisasi kekuasaan, dengan mengurangi peran parlemen dan oposisi. Pada masa ini, militer dan partai politik tertentu memperoleh dominasi, sehingga terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Krisis politik dan konflik kekuasaan berujung pada peristiwa 1965 yang menjadi titik balik menuju lahirnya rezim Orde Baru. Rezim ini mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi melalui pendekatan otoriter, dengan menekan kebebasan sipil, membatasi oposisi, serta mendominasi ruang publik melalui kontrol institusional.

Era Reformasi yang dimulai pada 1998 memberikan momentum bagi transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Serangkaian reformasi struktural dilakukan, termasuk amandemen konstitusi, pelaksanaan pemilu langsung, desentralisasi kekuasaan, serta peningkatan peran masyarakat sipil dan kebebasan pers. Meskipun demikian, tantangan demokrasi tetap hadir dalam bentuk korupsi sistemik, politisasi identitas, serta lemahnya kelembagaan partai politik dan supremasi hukum.

Dengan demikian, demokrasi di Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi. Praktik politik transaksional, rendahnya literasi politik publik, dan ketergantungan pada elite menjadi hambatan bagi terwujudnya demokrasi substantif. Diperlukan penguatan institusi demokrasi, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi publik yang berkelanjutan untuk memastikan demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan keterlibatan warga negara.

Nama : Ahmad Fahrizki
Npm : 2217011039
Kelas : B

Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Setelah Indonesia merdeka, negara ini menerapkan sistem Demokrasi Parlementer berdasarkan konstitusi sementara (UUDS 1950). Sistem ini mengutamakan peran legislatif, di mana parlemen memiliki kekuasaan besar dalam memilih dan memecat kabinet. Pada masa ini, sering terjadi pergantian pemerintahan karena instabilitas politik, karena koalisi partai yang selalu berubah-ubah. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakstabilan dan keraguan terhadap sistem ini.

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Pada tahun 1959, Sukarno mengubah sistem pemerintahan menjadi Demokrasi Terpimpin setelah membubarkan konstitusi sementara dan kembali kepada UUD 1945. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dan cenderung otoriter. Meskipun ada pemilihan umum dan partai politik, kekuasaan eksekutif sangat dominan. Sukarno mengendalikan politik melalui konsep “Nasakom” (Nasionalis, Agama, dan Komunis), yang menyatukan partai-partai dengan ideologi berbeda, namun sistem ini mengarah pada ketegangan politik dan semakin menguatkan kekuasaan Presiden.

Orde Baru (1966-1998)
Setelah peristiwa G30S/PKI pada 1965, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Pada masa ini, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan otoriter dengan kekuasaan yang sangat terkonsentrasi pada Presiden. Walaupun ada pemilu dan parlemen, sistem politik diatur sedemikian rupa untuk memastikan dominasi Soeharto dan partai-partai yang loyal kepadanya. Kebebasan politik dibatasi, dan oposisi ditekan. Meskipun begitu, Orde Baru dikenal dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, namun pada akhirnya menjadi semakin korup dan represif.

Reformasi (1998-sekarang)
Pada tahun 1998, krisis ekonomi yang melanda Indonesia memicu gelombang protes besar-besaran yang akhirnya menggulingkan Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Era Reformasi dimulai dengan perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Presiden Habibie, yang menggantikan Soeharto, membuka jalan untuk perubahan dengan melakukan pemilu yang lebih bebas dan adil serta membuka ruang bagi kebebasan pers dan organisasi sipil. Pada 1999, Indonesia mengadakan pemilu pertama pasca-Orde Baru. Amandemen UUD 1945 dilakukan pada awal 2000-an yang memperkenalkan pemilihan langsung untuk Presiden, memberi otonomi lebih besar pada daerah, dan memperkuat posisi legislatif. Pemilu presiden pertama yang dilakukan langsung oleh rakyat dilaksanakan pada 2004, menandai langkah besar dalam memperkuat demokrasi.

Nama ilmadin nur alfita
Npm 2217011035
Kelas b

1. Masa Demokrasi Parlementer (1950–1959)
Karakteristik:

Sistem multi-partai dengan dominasi partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Pemerintahan sering berganti, tidak stabil.
Analisis:

Demokrasi berjalan relatif terbuka.
Namun, praktik politik cenderung elitis, tidak menyentuh akar rakyat.
Konflik antar partai menghambat efektivitas pemerintahan.
2. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Karakteristik:

Presiden Soekarno membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955 dan memberlakukan UUD 1945 kembali.
Terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden.
Analisis:

Demokrasi mengalami kemunduran; cenderung otoriter.
Kebebasan berpendapat dibatasi.
Militer dan PKI mendapat tempat strategis dalam politik.
3. Orde Baru (1966–1998)
Karakteristik:

Presiden Soeharto menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.
Sistem pemilu dikendalikan; hanya ada tiga partai: Golkar, PPP, dan PDI.
Analisis:

Demokrasi sangat terbatas, praktik otoritarianisme kuat.
Kontrol ketat terhadap media, kebebasan sipil dibatasi.
Pemilu hanya formalitas tanpa kompetisi yang adil.
4. Reformasi (1998–sekarang)
Karakteristik:

Runtuhnya Orde Baru memicu gelombang demokratisasi.
Amandemen UUD 1945 menguatkan sistem checks and balances.
Pemilu langsung, kebebasan pers, dan multipartai kembali dijalankan.
Analisis:

Demokrasi berkembang pesat, meski belum sempurna.
Masih dihadapkan pada tantangan seperti politik uang, oligarki, dan polarisasi.
Masyarakat sipil lebih aktif, tetapi institusi demokrasi kadang belum kuat.

Nama : Irham Maulana
NPM : 2217011138
Kelas : B

Perjalanan demokrasi Indonesia telah melewati berbagai fase sejak merdeka. Awalnya, sistem parlementer diterapkan dalam periode Demokrasi Liberal, di mana banyak partai politik muncul dan pemilu dilaksanakan. Namun, sistem ini tidak berjalan efektif karena konflik ideologis dan ketidakstabilan politik, sehingga Presiden Soekarno akhirnya mengembalikan sistem ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden.

Setelah itu, dimulailah era Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada presiden dan lembaga-lembaga negara kehilangan independensinya. Dominasi kekuasaan berada di tangan Presiden, militer (ABRI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang saling bersaing dalam pemerintahan. Masa ini ditandai dengan penyempitan ruang demokrasi dan pembungkaman oposisi.

Kemudian, kekuasaan beralih ke Soeharto dan dimulailah masa Orde Baru. Di awal masa ini, pemerintah tampak memberikan ruang demokrasi, namun kemudian berubah menjadi sistem otoriter yang memanfaatkan "Demokrasi Pancasila" sebagai alat pelanggeng kekuasaan. Pemilu dilaksanakan tapi tidak benar-benar bebas, pers dibatasi, dan oposisi ditekan. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi memang tercapai, tapi mengorbankan hak-hak demokratis warga negara.

Setelah keruntuhan Orde Baru, Indonesia memasuki masa Reformasi, di mana sistem demokrasi kembali dibuka. Pemilu dilakukan secara langsung dan adil, pers lebih bebas, serta partisipasi masyarakat meningkat. Meski begitu, demokrasi belum sepenuhnya ideal karena masih dihadapkan pada persoalan seperti korupsi, politik uang, dan perpecahan sosial berbasis identitas.

Nama : Muhammad Faiz Farid
NPM : 2217011148
Kelas : B

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

Demokrasi Liberal (1950–1959) – Setelah Indonesia merdeka dan mendapatkan pengakuan kedaulatan, negara ini menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan banyak partai, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, periode ini ditandai oleh ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet yang sering, konflik ideologis, dan pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945.

Demokrasi Terpimpin (1959–1965) – Soekarno menerapkan sistem otoriter dengan konsep "Demokrasi Terpimpin", yang memusatkan kekuasaan di tangan presiden, membubarkan parlemen hasil pemilu 1955, serta membentuk lembaga-lembaga baru yang tunduk pada kekuasaannya. Masa ini juga diwarnai dominasi PKI, Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis), dan konflik politik yang memuncak dengan peristiwa G30S 1965.

Orde Baru (1966–1998) – Setelah Soekarno turun, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan mendirikan rezim Orde Baru yang stabil namun otoriter. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, meski hanya bersifat formal dengan kemenangan mutlak Golkar, sementara oposisi dibatasi. Kebebasan pers dan hak-hak sipil dibatasi, serta korupsi semakin merajalela. Krisis ekonomi 1997–1998 memicu gerakan reformasi yang berujung pada jatuhnya Soeharto pada Mei 1998.

Setelah itu, Indonesia memasuki fase baru dengan diterapkannya demokrasi terpimpin (1959-1965). Era ini ditandai dengan meningkatnya ketegangan politik, khususnya antara Angkatan Darat, Presiden Soekarno dengan visinya, dan pengaruh Partai Komunis Indonesia. Ketidakstabilan politik ini akhirnya membawa Indonesia menuju pemerintahan Orde Baru. Pada awalnya, terdapat distribusi kekuasaan, namun seiring waktu, Orde Baru lebih cenderung menunjukkan dominasi yang semakin kuat dari Angkatan Darat, diikuti oleh perluasan birokratisasi, sentralisasi pengambilan keputusan politik yang ketat, pembatasan peran partai politik, intervensi pemerintah dalam urusan internal partai, dan lahirnya ideologi monolitik yang membatasi keberagaman pandangan.

Perubahan besar akhirnya terjadi dengan dimulainya era Reformasi (1998-sekarang). Demokrasi yang diterapkan pada periode ini adalah demokrasi Pancasila, yang membawa perubahan positif dibandingkan Orde Baru dan memiliki kemiripan dengan semangat demokrasi parlementer di masa lalu. Pemilu yang diadakan sejak 1999 hingga 2004 berlangsung lebih demokratis, memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka secara lebih bebas. Pergantian kekuasaan tidak hanya terbatas di tingkat pusat, tetapi juga meluas hingga tingkat pemerintahan desa. Proses rekrutmen politik untuk berbagai jabatan publik menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, terutama kebebasan berpendapat, menjadi salah satu pilar utama dalam demokrasi era ini.

Nama: Ulfi Mira Sasmita
NPM: 2217011057
Kelas: Kimia B

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis sejak kemerdekaan
pada tahun 1945. Berikut adalah beberapa fase penting dalam perkembangan demokrasi di
Indonesia:
1. Demokrasi Parlementer (1945-1959) Pada periode ini, Indonesia menganut sistem
demokrasi parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan
kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem multipartai berkembang pesat, namun
seringkali menyebabkan instabilitas politik akibat seringnya pergantian kabinet. Pemilihan
umum pertama diadakan pada tahun 1955.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya
Demokrasi Parlementer dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan presiden sangat
dominan, dengan pembatasan peran partai politik dan pers. Konsep Nasakom (Nasionalis,
Agama, Komunis) juga mewarnai periode ini.
3. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1966-1998) Setelah peristiwa G30S/PKI, Soeharto
mengambil alih kekuasaan dan menerapkan sistem Demokrasi Pancasila. Meskipun
mengedepankan nilai-nilai Pancasila, dalam praktiknya, kekuasaan terpusat pada presiden dan
Golkar sebagai partai dominan. Kebebasan berpendapat dan pers dibatasi.
4. Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang) Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998
membuka era reformasi yang membawa perubahan signifikan bagi demokrasi di Indonesia.
Beberapa ciri utama periode ini adalah:
a. Pemilihan umum secara langsung untuk presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah.
b. Kebebasan pers dan berpendapat yang lebih luas.
c. Desentralisasi kekuasaan dengan otonomi daerah yang lebih besar.
d. Munculnya banyak partai politik.
e. Penegakan hak asasi manusia yang lebih baik.

Pendidikan demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memperkuat
demokrasi di Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pemerintah,
masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa perlu bekerja sama untuk memajukan nilai-nilai
demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Nama : Nandia Primadina
NPM : 2217011031
Kelas : B

Perkembangan demokrasi di Indonesia berlangsung dalam beberapa tahap yang mencerminkan perubahan politik dan sosial pada setiap periode sejarahnya. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih sangat terbatas karena fokus utama adalah memperjuangkan kemerdekaan. Pers lebih banyak berperan sebagai pendukung perjuangan daripada menjalankan fungsi demokrasi secara penuh, sebagaimana dijelaskan dalam buku "Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949" karya Robert Cribb. Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer (1945-1959) yang dianggap sebagai masa kejayaan demokrasi karena hampir semua unsur demokrasi hadir dalam kehidupan politik. Sistem parlementer menempatkan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, bukan presiden. Namun, masa ini penuh dinamika dan konflik politik antar partai berdasarkan aliran, kondisi sosial ekonomi yang masih lemah, serta ketidaksepahaman antara Presiden Soekarno dan militer yang sama-sama tidak puas dengan proses politik saat itu.

Masa demokrasi terpimpin (1959-1965) ditandai oleh persaingan kuat antara tiga kekuatan utama, yaitu ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI, yang menyebabkan ketegangan politik dan pembatasan kebebasan demokrasi. Pada era Orde Baru (1966-1998), Demokrasi Pancasila awalnya memberi ruang bagi masyarakat, tetapi setelah tiga tahun kekuasaan semakin terpusat pada ABRI. Pemerintah melakukan birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan, membatasi peran partai politik, serta ikut campur dalam urusan partai dan publik. Pada masa reformasi (1998-sekarang), demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dengan karakteristik yang berbeda dari Orde Baru dan lebih mirip demokrasi parlementer. Ciri utama demokrasi reformasi adalah pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis sejak 1999, adanya rotasi kekuasaan dari tingkat pusat hingga desa, proses rekrutmen politik yang lebih terbuka, serta jaminan kebebasan berpendapat yang lebih luas.

Nama : Nuril Dewita Alfajriah
NPM : 2217011155
Kelas : B

Setelah saya melihat dan menganalisis video berjudul " Perkembangan Demokrasi di Indonesia", video tersebut membahasa perjalanan demokrasi Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan rezim dan situasi politik yang dihadapi bangsa. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih sangat terbatas karena fokus utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan. Setelah itu, pada masa demokrasi parlementer (1945–1959), Indonesia mengalami masa kejayaan demokrasi karena semua unsur demokrasi mulai berjalan. Namun, sistem ini gagal karena kuatnya politik aliran, lemahnya fondasi sosial ekonomi, dan konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan militer. Memasuki era demokrasi terpimpin (1959–1965), kekuasaan semakin terpusat di tangan Presiden Soekarno, dengan dominasi tiga kekuatan utama: Soekarno, ABRI, dan PKI. Hal ini membuat demokrasi berubah menjadi otoriter. Lalu datang Orde Baru di bawah Soeharto, yang membawa konsep "Demokrasi Pancasila", tapi kenyataannya demokrasi dibatasi. Kekuatan militer semakin besar, partai politik dikendalikan, dan kebebasan masyarakat sipil ditekan. Demokrasi baru benar-benar mengalami pembaruan di masa Reformasi, dimulai sejak 1998. Ciri khas demokrasi era reformasi yaitu pemilu yang lebih bebas dan adil, adanya rotasi kekuasaan dari pusat hingga desa, keterbukaan dalam pengisian jabatan politik, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Meski begitu, demokrasi reformasi masih dalam proses pencarian bentuk idealnya. Namun, harapan tetap ada bahwa seiring waktu, demokrasi Indonesia akan tumbuh semakin matang dan berpihak pada rakyat.

Nama: Gaby Apulina Haloho
NPM: 2217011110
Kelas: Kimia-B


Video ini membahas tentang analisis historis perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, mengidentifikasi lima fase temporal yang berbeda. Fase pertama, periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), dicirikan oleh implementasi demokrasi yang bersifat restriktif akibat prioritas perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, periode Demokrasi Parlementer (1949-1959) dipandang sebagai zenit perkembangan demokrasi liberal di Indonesia, meskipun pada akhirnya mengalami instabilitas yang signifikan. Transisi menuju Demokrasi Terpimpin (1959-1965) menandai sentralisasi kekuasaan eksekutif dan peningkatan polarisasi politik. Rezim Orde Baru (1966-1998) pada awalnya memperlihatkan tendensi distribusi kekuasaan, namun kemudian berevolusi menjadi sistem otoritarian dengan dominasi militer, sentralisasi administratif, dan pembatasan pluralisme politik. Era Reformasi (1998-sekarang) mengadopsi model Demokrasi Pancasila, yang menunjukkan karakteristik unik yang membedakannya dari rezim sebelumnya, namun memiliki kemiripan struktural dengan periode Demokrasi Parlementer. Video ini menyimpulkan bahwa konfigurasi demokrasi pada era Reformasi masih berada dalam tahap evolusi dan pencarian identitas yang definitif.

Nama : Utari Rosaliani
NPM : 2217011140
Kelas : B

Berdasarkan analisis video yang telah saya lakukan, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam beberapa tahap yaitu:

1. Demokrasi Liberal (1950–1959) – Setelah kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dengan multipartai, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, periode ini diwarnai ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet, konflik ideologis, serta pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta, sehingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945.

2. Demokrasi Terpimpin (1959–1965) – Soekarno menerapkan sistem otoriter dengan konsep "Demokrasi Terpimpin" yang memusatkan kekuasaan di tangan presiden, membubarkan parlemen hasil pemilu 1955, dan membentuk lembaga-lembaga baru yang tunduk pada kepemimpinannya. Masa ini juga ditandai dengan dominasi PKI, Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis), dan konflik politik yang memuncak hingga peristiwa G30S 1965.

3. Orde Baru (1966–1998) – Setelah Soekarno turun, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan membentuk rezim Orde Baru yang stabil tetapi otoriter. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, namun hanya bersifat formalistik dengan kemenangan mutlak Golkar, sementara oposisi dibatasi. Kebebasan pers dan sipil dikekang, serta korupsi merajalela. Krisis ekonomi 1997–1998 memicu gerakan reformasi yang berujung pada lengsernya Soeharto pada Mei 1998.

4. Era Reformasi (1998–sekarang) – Indonesia memasuki transisi demokrasi dengan amendemen UUD 1945, pemilu multipartai yang kompetitif, desentralisasi (Otonomi Daerah), kebebasan pers, dan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas. Pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara langsung, serta ruang bagi masyarakat sipil semakin terbuka. Namun, tantangan seperti korupsi sistemik, ketimpangan sosial, intoleransi, dan politik identitas masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi.

NAMA : ANANDA SUCI RAMADHANI
NPM : 2217011075
KELAS : B

Video tersebut secara rasional menyoroti peran penting Maklumat Wakil Presiden sebagai titik balik dalam perjalanan politik Indonesia. Dengan dikeluarkannya maklumat ini, pemerintah secara resmi membuka ruang bagi pembentukan partai-partai politik, yang sebelumnya belum diakomodasi secara formal dalam sistem pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah akan pentingnya demokrasi dan partisipasi rakyat dalam proses politik, sehingga tidak hanya satu suara atau kelompok yang mendominasi, tetapi berbagai aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui wadah partai politik. Selain itu, maklumat ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menghindari otoritarianisme dan memperkuat legitimasi pemerintahan melalui mekanisme demokratis. Dengan demikian, video ini secara rasional menggambarkan bahwa Maklumat Wakil Presiden merupakan fondasi awal bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia, yang kemudian berkembang seiring perjalanan sejarah bangsa.

NAMA: HENY AGNES NURLITA
NPM: 2217011040
KELAS: B

Dari video tersebut didapatkan analisa, Perjalanan demokrasi Indonesia adalah proses panjang yang terus berkembang. Dari masa penuh gejolak hingga era yang lebih terbuka, demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, walau belum sempurna.
Tugas semua oang sebagai warga negara adalah terus menjaga, mengawasi, dan terlibat aktif dalam proses demokrasi, agar cita-cita negara yang adil, makmur, dan berdaulat benar-benar tercapai.

NAMA : Weni Indriyani
NPM : 2217011124
KELAS : B

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa tahap yang menunjukkan dinamika politik yang kompleks. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945–1959), sistem pemerintahan didominasi oleh parlemen dengan model multipartai yang mendorong kebebasan berpendapat dan kehidupan politik yang aktif. Namun, periode ini juga ditandai oleh ketidakstabilan karena seringnya pergantian kabinet dan konflik antarpartai. Selanjutnya, pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945 dan memperkenalkan sistem yang memusatkan kekuasaan di tangannya. Kebebasan politik dibatasi, peran militer meningkat, dan fungsi parlemen serta partai politik melemah, yang menyebabkan penyimpangan dari prinsip demokrasi.

Pada masa Orde Baru (1966–1998), di bawah Presiden Soeharto, diterapkan Demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Meskipun memberikan kestabilan dan pertumbuhan, masa ini juga diwarnai oleh pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kontrol ketat terhadap media, dan dominasi satu partai, yaitu Golkar. Memasuki era Reformasi sejak 1998, Indonesia kembali ke jalur demokrasi yang lebih terbuka dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, serta penerapan otonomi daerah. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, korupsi, dan polarisasi politik masih menjadi hambatan. Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi Indonesia mencerminkan perjuangan panjang menuju sistem pemerintahan yang adil dan partisipatif. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memahami sejarah ini sebagai pijakan dalam membangun demokrasi yang lebih dewasa dan berkeadilan di masa mendatang.

Nama: May Linda Maya Sari
NPM: 217011048
Kelas: B

Setelah menonton video “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”, saya menyadari bahwa meskipun proses pemilu di Indonesia berjalan sesuai aturan formal, tantangan besar masih menghantui kualitas demokrasi itu sendiri. Polarisasi masyarakat tampak semakin tajam, terutama akibat eksploitasi isu identitas dan agama selama masa kampanye. Alih-alih menjadi sarana informasi yang mencerahkan, media sosial justru lebih sering dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian, yang memperkeruh suasana politik.

Selain itu, saya melihat bahwa birokrasi belum sepenuhnya bebas dari intervensi politik. Banyak aparatur negara tampak terseret dalam praktik-praktik politisasi, menunjukkan belum kuatnya prinsip netralitas di tubuh pemerintahan. Di saat yang sama, partai-partai politik pun belum optimal dalam menjalankan fungsi edukatif dan pembinaan kader, karena lebih menitikberatkan pada strategi pencitraan demi elektabilitas.

Dari keseluruhan materi, saya menarik kesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam tahap transisi menuju kemapanan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi aktif dari berbagai komponen bangsa untuk memperkuat fondasi demokrasi secara substansial, agar pesta demokrasi tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan benar-benar menjadi cerminan aspirasi rakyat.

Nama: Heny Agnes Nurlita
NPM: 2217011040
Kelas: B

Analisis saya terhadap video tersebut tentang Perkembangan Demokrasi di Indonesia menguraikan perjalanan demokrasi sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Setelah Proklamasi 1945, Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer dengan sistem multi partai, namun masa ini ditandai oleh ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin yang menandai era sentralisasi kekuasaan dan melemahnya peran parlemen. Selanjutnya, masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengedepankan stabilitas dengan sistem politik yang otoriter dan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat. Reformasi 1998 menjadi titik balik demokrasi Indonesia, ditandai dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan pembentukan lembaga-lembaga independen seperti KPK dan KPU. Meskipun demokrasi kini lebih terbuka, tantangan baru terus muncul seperti politik identitas, polarisasi, dan pengaruh oligarki. Oleh karena itu, penguatan institusi demokrasi dan peningkatan literasi politik masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi di masa depan.