NAMA : M. Daffa Ilhamsyah
NPM: 2211011064
KELAS: PKN B

Perubahan itu dilakukan karena MPRS orde lama dianggap tidak bersih dan konsisten dalam menjalankan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi agenda sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 hingga amandemen keempat tahun 2002. Dalam sejarah pembentukan UUD RI, telah terjadi ada empat macam undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu: 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 Masa 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah masa berlakunya UUD 1945. Ketentuan UUD 1945 disahkan sehari setelah PPKI memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keputusan diambil setelah melalui beberapa proses. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 adalah periode ketatanegaraan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perjalanan Republik Indonesia yang baru tidak dapat menghindari keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dll. Sejalan dengan cita-cita Belanda tersebut, terjadilah Agresi Belanda I tahun 1947 dan Agresi Belanda II tahun 1948. Maka perlu diadakan suatu konferensi meja bundar atau KMB, yang darinya lahirlah Negara Indonesia Serikat. Akibatnya, UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia, hanya berlaku untuk Negara Indonesia Serikat. Baca juga: Sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah masa amandemen 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 adalah masa UUD Sementara, atau BARU 1950. masa federal UUD 1949 merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya Indonesia menginginkan negara yang bersatu. Kembalinya Republik Indonesia ke negara kesatuan membutuhkan konstitusi baru. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Agustus 1950 dibentuklah komisi bersama untuk menyusun konstitusi. Setelah itu badan kerja Komite Sentral Nasional, Dewan Deputi Rakyat dan Senat RI meratifikasi UUDS pada 17 Agustus 1950. 5 Juli 1959 – periode sekarang pada periode 5 Juli 1959 - sekarang saatnya mengembalikan UUD 1945. UUD 1945 dipulihkan pada tanggal 5 Juli 1959 dengan keputusan presiden. Sampai saat ini telah dilakukan empat amandemen atau tambahan terhadap UUD 1945. Amandemen Pertama : 14-21 Oktober 1999 Amandemen Kedua : 7-18 Agustus 2000 Amandemen Ketiga : 1-9 November 2001 Amandemen Keempat : 1-11 Agustus 2002 UUD 1945 diamandemen menggantikan UUD Sementara atau UUD 1950 dan menjadi UUD yang sekarang Konstitusi.

NAMA : M. Daffa Ilhamsyah
NPM: 2211011064
KELAS: PKN B

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi oleh negara dalam upaya memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat demokrasi.

Konstitusi 1945
Konstitusi pertama Indonesia adalah UUD 1945, yang diadopsi pada 18 Agustus 1945, sebelum Indonesia merdeka secara resmi pada 17 Agustus 1945. Konstitusi ini kemudian diubah beberapa kali, termasuk perubahan besar pada tahun 1959 dan 1960.

Konstitusi 1950
Pada tahun 1950, Indonesia mengadopsi konstitusi baru yang lebih mirip dengan model parlementer Belanda. Konstitusi ini berlaku hingga 1959 ketika diadopsi kembali UUD 1945.

Konstitusi 1959
Pada tahun 1959, UUD 1945 diubah secara signifikan dalam upaya memperkuat demokrasi dan memperbaiki sistem pemerintahan.

Referensi :
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10168#:~:text=Hasil%20yang%20diperoleh%20menunjukkan%20bahwa,dan%20berlaku%20hingga%20saat%20ini.

Nama : M. Daffa Ilhamsyah
NPM : 2211011064
Kelas : PKN B

1). Positifnya, masyarakat menyadari bahaya yang muncul ketika reformasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berlangsung beberapa saat setelah berlakunya, terutama ketika rencana berbagai kelompok diketahui. Individu untuk meminta revisi UU Cipta Kerja. Untuk menyelamatkan demokrasi kita, langkah-langkah harus diambil, yaitu menjaga Mahkamah Konstitusi bebas dari pengaruh politik, sehingga keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan rakyat.
Untuk mencegah rusaknya demokrasi Indonesia dari pengujian UU MK harus disikapi dengan meminta MK melakukan review terhadap pengujian UU MK itu sendiri. Bukti bahwa revisi undang-undang oleh MK dapat melemahkan konstitusionalitas MK sebagai pengawal konstitusi sudah jelas dan dapat menjadi argumentasi yang kuat untuk melumpuhkan reformasi karena inkonstitusional. Menurut Stefanus Hendrianto, agar kekuatan menolak amandemen meningkat, sehingga putusan MK dapat memuaskan masyarakat dan lebih menjaga demokrasi, mendorong masyarakat untuk mengontrol proses dan pengambilan keputusan berdampak besar. . kualitas keputusan sesudahnya. Mendorong pengacara dan aktivis demokrasi, serta masyarakat umum, dapat mempengaruhi hasil keputusan selanjutnya yang mendukung keinginan mereka. Meski menurutnya, strategi Mahkamah Konstitusi untuk meraih suara rakyat dinilai politis, namun nantinya berpengaruh kuat terhadap hasil perkara.

2). UUD pada hakekatnya merupakan undang-undang dasar yang tertinggi dan menjadi dasar untuk diundangkannya peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.Para penyusun atau penyusun UUD selalu merasa perlu untuk menetapkan tata cara perubahan yang tidak mudah. Pentingnya konstitusi bagi negara adalah menjadi pedoman yang mengatur kegiatan pemerintahan, membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Karena hukum merupakan instrumen politik untuk mencapai tujuan negara. Konstitusi bertindak sebagai perlindungan dan jaminan hak konstitusional semua warga negara. “Negara begitu kuat dalam melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin secara konstitusional sehingga Mahkamah Konstitusi dibentuk.

3). Melakukan korupsi untuk menjadi kaya jelas bertentangan dengan konstitusi negara. Tindakan seperti itu adalah pejabat yang tidak ingin rakyatnya menjadi baik, mereka hanya peduli pada dirinya sendiri dan kebutuhannya sendiri bukan untuk rakyat. Sesuatu seperti itu pantas dihukum. Penjara dan denda untuk korupsi diatur dalam Undang-Undang Anti Korupsi.

Nama : M. Daffa Ilhamsyah
NPM : 2211011064
Kelas : PKN B

1). Saya sangatlah setuju dengan apa yang Bu risma lakukan, karena tidak pada tempatnya anak-anak ikut demonstrasi berbahaya bagi anak-anak terutama anak di bawah umur pasti banyak yang tidak paham dengan demonstrasi dan anak hanya mengikutinya. Hal-hal positif yang diterima anak harus lebih di awasi oleh orang tua dan guru, dan anak harus lebih fokus pada hal-hal positif dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Saya pikir kita harus memilih kata-kata yang sopan dan ramah dan tidak membuat keributan dari orang lain. Kita juga perlu mendengarkan apa yang dikatakan orang, tidak menyela pembicaraan dan menghargai pendapat mereka.

3. Menurut pendapat saya, tugas pokok seseorang adalah tugas pokok yang khas bagi setiap individu, yang dengan menaatinya kita dapat saling menghormati dan dengan demikian menciptakan suasana yang harmonis antara orang-orang yang berbeda agama, suku dan bangsa.
Tidak, karena hak dan kewajiban adalah dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak asasi manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia dapat dicapai dengan memenuhi tanggung jawab pribadi.

Nama : M. Daffa Ilhamsyah
NPM : 2211011064
KELAS : PKN B