Nama: Bima Ariq Fatahillah
NPM: 2215031076
Kelas: PSTE B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat saya ambil adalah kesadaran akan pentingnya memahami konstitusi dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel tersebut memberikan pemahaman bahwa konstitusi harus menjadi panduan bagi pemerintah dan rakyat dalam menjalankan tugas dan hak-haknya. Namun, hal yang perlu dibenahi adalah penegakan hukum yang tidak konsisten dan adanya intervensi politik yang mempengaruhi independensi lembaga-lembaga negara. Selain itu, kebebasan pers dan hak asasi manusia masih menjadi tantangan di Indonesia.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Hakikat konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi dan dasar dalam suatu negara. Konstitusi merupakan pedoman bagi negara dan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, serta melindungi hak-hak rakyat. Konstitusi penting bagi suatu negara, karena dengan adanya konstitusi, suatu negara dapat memiliki aturan yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, UUD NRI 1945 menjadi konstitusi yang menjadi dasar hukum di Indonesia dan memberikan garansi hak-hak rakyat dalam menjalankan kehidupannya.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional adalah melakukan korupsi, penyalahgunaan wewenang, intervensi politik dalam lembaga negara, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perilaku semacam ini tidak hanya merugikan negara dan rakyat, tetapi juga merusak tatanan demokrasi dan nilai-nilai keadilan. Pejabat negara yang melakukan perilaku tidak konstitusional harus mendapat hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama di masa depan. Namun, dalam penerapan hukuman tersebut harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pejabat negara yang melakukan kesalahan harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi hal ini tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan proses hukum yang berlaku.

Nama: Bima Ariq Fatahillah
NPM: 2215031076

1. Menurut pendapat saya mengenai kasus penolakan jenazah korban covid-19 yang terjadi di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Semarang, dimana korban merupakan salah satu perawat yang berdiri di garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19, sangatlah memperhatinkan. Bentuk tindakan yang dilakukan warga setempat memang sangatlah jauh dari azas Pancasila, sikap tersebut justru tidak menunjukkan budi pekerti yang luhur dan solidaritas sosial yang selama ini jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jika pemerintah dan para pihak telah menetapkan tempat pemakaman bagi jenazah Covid-19 sesuai protokol, maka tidak baik jika warga menolak pemakamannya. Justru korban harusnya diberi penghargaan dan bentuk apresiasi atas jasa yang telah dilakukan selama ini menjadi perawat penanganan pasien covid-19 di garda terdepan. Dalam menangani jenazah Covid-19, selain memperhatikan aspek kesehatan, juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang sifatnya universal seperti yang tercantum dalam Pancasila yaitu sila ke-2, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menekankan kepada kita bahwa nilai kemanusiaan adalah nilai yang fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia dan setiap manusia harus mendapatkan perlakuan secara adil. Pihak keluarga korban meninggal yang diakibatkan Covid-19 berhak mendapatkan keadilan, termasuk dalam hal penanganan jenazah keluarganya. Keadilan ini pun diterjemahkan ke dalam setiap peraturan perundang-undangan dan juga protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Nilai nilai Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan peraturan yang ada di Indonesia. Korelasi antara nilai kemanusiaan dan penegakan hukum menjadi sebuah urgensi dalam penguatan nilai Pancasila. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai kemanusiaan dan penegakan hukum melengkapi satu sama lainnya dengan dasar acuannya adalah Pancasila.

2.Sebagai mahasiswa menurut saya langkah yang bisa dilakukan yang pasti Pemahaman kepada masyarakat tentang penanganan covid-19 tanpa harus mengasingkan orang lain dan tidak berjiwa kemanusiaan yang pasti pemerintah dapat merangkul masyarakat untuk bisa tetap bersama dan tolong menolong saat wabah ini terjadi, menyebarkan slogan baik di lingkungan maupun internet serta walaupun hal ini membuat masyarakat menjadi jarang berkomunikasi secara langsung maka kita dapat lebih bersatu lagi dengan cara cara lainnya dan dapat berjiwa tolong menolong lagi. serta mungkin pihak RS bisa menyediakan lahan pemakaman jauh dari penduduk. Jika takut tertular dengan virus yang dibawa oleh jenazah, gunakan keranda mayat yang tertutup rapat agar tidak tersebar virusnya, dan kita lebih memberi informasi lebih ke warga setempat agar tidak terjadi miskomunikasi.

3. Secara Umum ya,namun ada kemungkinan bahwa masyarakat ingin menguburkan jenazah tersebut namun,dikarenakan ada udzur yang berisiko terhadap mereka ( covid 19) yang akhirnya menimbulkan ketakutan terhadap mereka dan mengesampingkan nilai-nilai pancasila sila ke 2 yang seharusnya mereka lakukan, termasuk pelanggaran sila pancasila yg kedua karena kita sebagai masyarakat sudah semestinya memiliki rasa kemanusiaan di dalam diri kita dan mengamalkan nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadii kita sebagai masyarakat tidak harus melakukan hal menolak jenazah covid 19 itu karena kita sesama manusia harus menerima apapun yg terjadii sesama kita. Jenazah tersebut telah sesuai proses pemakaman yg baik dan melakukan protokol kesehatan yg baik juga. jadii permasalahan ini termasuk pelanggaran pancasila sila yg kedua karna kurang nya rasa kemanusiaan di dalam diri masyarakat tersebut.