Nama : Revalina Dewita Sari
Npm : 2211011005
Kelas : PKN B


Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab :
• Permasalahan lain yang muncul dari artikel tersebut, salain soal UU cipta kerja yang meresahkan bagi masyarakat, tetapi ternyata juga mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Wujud ancaman tersebut ada pada Revisi UU MK.
Dengan adanya perubahan yang terjadi pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terkait dengan usia minimal yang sebelumnya 40 tahun menjadi 60 tahun, ini memberikan kesempatan kepada hakim yang saat ini sedang menjabat dan telah menginjak usia 60 tahun ke atas, maka dia dapat diperpanjang masa jabatannya, dan akan berpengaruh kepada kualitas putusan atau pendapat hakim yang dikeluarkan nanti. Sehingga perubahan ini juga dianggap tidak mendukung perlindungan hak-hak warga negara secara progresif. Ancaman lainnya ialah ,dengan adanya revisi UU MK terkait dengan penindaklanjutan putusan oleh DPR dan presiden yang telah dihapus, hal ini mengakibatkan putusan tersebut tidak mengalami proses 'checks and balances'.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut ialah setelah kita mengetahui permasalahan nya, maka kita diharapkan untuk mampu dalam mencegah hal tersebut yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia. Masyarakat Indonesia harus sadar akan bahaya yang muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja. Sehingga untuk menyelamatkan konstitusi Indonesia yaitu dengan menyelamatkan MK dari campur tangan politik, agar putusan yang dikeluarkan memihak pada masyarakat.
• Terkait dengan hal yang harus dibenahi ialah bagaimana cara yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK yaitu dengan mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional. Selain itu masyarakat dan kalangan ahli hukum harus ikut serta mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu perkara pengujian yang akan sangat berpengaruh pada kualitas putusannya nanti.


2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab :

Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Hakikat konstruksi ialah :
A. Mengatur struktur negara
Dalam hal ini mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan
antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara dan hubungan lembaga
negara dengan warga negara.
B. Menjamin hak asasi manusia
Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi
manusia merupakan hak dasar manusia yang harus diakui keberadaannya dalam
hukum dasar. Sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah
satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum.
C. Pengakuan adanya pluralisme
Dalam arti bahwa suatu negara terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama.
(Sumber : skenario konstitusi dan uud nri 1945 safaat.lecture.ub.ac.id)
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara ialah untuk membatasi kekuasaan lembaga negara, para penyelenggara negara, agar tidak kebablasan. Termasuk dalam hal ini, ketika para penyelenggara negara
merancang dan membuat undang-undang. Selain itu juga sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab :
Contoh perilaku tidak konstitusional pejabat yaitu tindak pidana korupsi dan perilaku melanggar konstitusi.

Contoh kasus di Indonesia:
Korupsi e-KTP yang melibatkan ketua DPR RI Setya Novanto. Kasus tersebut tentu sangat merugikan bagi keuangan negara dan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja DPR. Dan dalam hal ini pelaku atau koruptor harus mendapatkan hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 79 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang melarang tindakan post bidding.
(Sumber: internet)

Nama : Revalina Dewita Sari
Npm : 2211011005
Kelas : PKN B

Nama : Revalina Dewita Sari
Npm : 2211011005
Kelas : PKN B

Nama : Revalina Dewita Sari
Npm : 2211011005
Kelas : PKN B

Indonesia telah mengalami perubahan menjadi 4 Republik sejak kemerdekaan hingga saat ini diantaranya :
1. Republik yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dengan menggunakan konstitusi yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945
2. Republik Indonesia Serikat sejak 27 Desember 1949
3. Negara kesatuan dengan menggunakan Undang-undang Sementara 1950 (UUDS 1950)
4. Negara kesatuan yang kembali pada UUD 1945 setelah terjadinya denkrit presiden 5 Juli 1959

Setelah diselenggarakan pemilu pertama tahun 1955, setahun setelahnya tahun 1956 dibentuk suatu badan yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru yaitu Badan Konstituante. Namun hal ini tidak membuahkan hasil karena adanya perdebatan yang terjadi, hingga pada akhirnya badan ini di bubarkan sesuai dengan isi denkrit presiden 5 Juli 1959.

Terdapat perbedaan antara UUD 1945 versi 18 Agustus dengan UUD 1945 versi 5 Juli 1959. Perbedaannya terletak pada penggunaan penjelasan sebagai lampiran pada UUD 1945 versi 5 Juli 1959.
Penjelasan ini menjadi dokumen terpisah yang kemudian dijadikan satu kesatuan tidak terpisah dengan UUD 1945 oleh Kepres No.150 Tahun 1959.
Dan hingga saat ini tepatnya setelah reformasi, dokumen yang dijadikan sebagai pedoman yaitu naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah dengan 4 lampiran yakni amandemen I, II, III dan IV. 

Nama : Revalina Dewita Sari
Npm : 2211011005
Kelas : PKN (B)

1. Hal positif yang terdapat dalam artikel tersebut yaitu dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani penyebarluasan pandemi covid-19 tetap dengan mengamalkan amanat konstitusi negara yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia". Hal ini berarti bahwa pemerintahan kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral terdahulu dalam menangani permasalahan dan kita patut untuk mengapresiasi nya.
Namun yang disayangkan disini, program yang dijalankan oleh pemerintah yaitu penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menanggulangi meluasnya penyebaran virus covid-19 ternyata melanggar hak asasi manusia. Dimana dijelaskan dalam UU no 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, ada bagian yang menyatakan bahwa "Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang". Sehingga pemerintah dianggap melanggar HAM dan terlalu otoritatif.

2. Dari pengertian konstitusi dijelaskan bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dijadikan pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan suatu negara. Dan dampak yang terjadi akibat tidak adanya konstitusi negara yaitu negara akan hancur akibat dari banyaknya orang-orang yang melanggar hukum, dan terjadinya kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu serta digantinnya peraturan-peraturan yang menguntungkan dirinya sendiri.
Dari hal tersebut kita mengetahui bahwa betapa pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Dengan adanya konstitusi negara dapat mengatur kehidupannya rakyatnya agar lebih terarah dan dapat mencapai cita-cita bangsa secara bersama-sama.

3. Salah satu tantangan kehidupan bernegara saat ini yaitu masih maraknya aksi korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Korupsi menyebabkan semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga mampu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di Indonesia saat ini.
Dalam UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pasal 33 disusun agar terciptanya suatu keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang menjadi satu, sedangkan kesatuan berarti hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Menurut saya konsep persatuan dan kesatuan menjadi hal yang sangat penting dan harus dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain serta menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi guna terciptanya keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Sehingga perlunya meningkatkan semangat nasionalisme atau cinta terhadap tanah air serta menjalankan prinsip bhineka tunggal Ika yaitu saling toleransi antar keberagaman.