NAMA : AHLAN SAYYID ALGHIFFARI
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
Posts made by AHLAN SAYYID ALGHIFFARI
NAMA : AHLAN SAYYID ALGHIFFARI
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
Berdasarkan Jurnal Berjudul “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey dapat saya analisis sebagai berikut :
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal penting yang harus dijaga di Indonesia. Kedua hal ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang besar pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, Indonesia menghadapi berbagai masalah, termasuk sistem peradilan yang lamban dan korupsi yang merajalela. Korupsi di Indonesia menjadi masalah serius dan merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, tindakan kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan narkoba juga menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan menindak tegas pelaku kejahatan. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum dan yudisial, serta penguatan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
Berdasarkan Jurnal Berjudul “Penegakan hukum dan perlindungan negara” karya M. Husein Maruapey dapat saya analisis sebagai berikut :
Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua hal penting yang harus dijaga di Indonesia. Kedua hal ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang besar pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penegakan hukum, Indonesia menghadapi berbagai masalah, termasuk sistem peradilan yang lamban dan korupsi yang merajalela. Korupsi di Indonesia menjadi masalah serius dan merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, tindakan kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan narkoba juga menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan menindak tegas pelaku kejahatan. Peningkatan kualitas sistem peradilan dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum dan yudisial, serta penguatan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Di sisi lain, perlindungan negara juga menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah seperti bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial terus mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Negara harus bertindak cepat dan tanggap dalam menangani masalah ini dan memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari ancaman ini. Pemerintah harus meningkatkan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk bencana alam dan wabah penyakit. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem keamanan nasional dan menjaga stabilitas politik agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.
Secara keseluruhan, penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua masalah yang sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dan lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kemampuan negara dalam melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman. Dengan cara ini, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.
NAMA : AHLAN SAYYID ALGHIFFARI
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
Berdasarkan video tersebut dapat saya analisis bahwa :
Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum berlaku di atas segalanya dan tidak ada yang di atas hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di Indonesia, prinsip supremasi hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Customary law atau hukum adat merujuk pada sistem hukum yang mendasarkan keputusan hukum pada kebiasaan dan tradisi suatu masyarakat tertentu, bukan pada peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum lainnya. Disebut juga dengan interactional law atau hukum interaksi adalah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat yang berbeda-beda di wilayah yang sama.
Reformasi 1998 memperkenalkan reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Reformasi ini juga membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan Demokratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan Desentraslisasi : Penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
Berdasarkan video tersebut dapat saya analisis bahwa :
Supremasi hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum berlaku di atas segalanya dan tidak ada yang di atas hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di Indonesia, prinsip supremasi hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Customary law atau hukum adat merujuk pada sistem hukum yang mendasarkan keputusan hukum pada kebiasaan dan tradisi suatu masyarakat tertentu, bukan pada peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum lainnya. Disebut juga dengan interactional law atau hukum interaksi adalah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat yang berbeda-beda di wilayah yang sama.
Reformasi 1998 memperkenalkan reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Reformasi ini juga membawa perubahan signifikan dalam sektor hukum dan yudisial Indonesia dengan memberikan Demokratisasi : transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan Desentraslisasi : Penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
NAMA : AHLAN SAYYID ALGHIFFARI
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051017
KELAS : C
PRODI : S1-ILMU KOMPUTER
NAMA: AHLAN SAYYID ALGHIFFARI
NPM: 2217051017
KELAS: C
PRODI: S1-ILMU KOMPUTER
NPM: 2217051017
KELAS: C
PRODI: S1-ILMU KOMPUTER