Nama: Heny Agnes Nurlita
NPM: 2217011040
Kelas: B

Analisis saya terhadap video tersebut tentang Perkembangan Demokrasi di Indonesia menguraikan perjalanan demokrasi sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Setelah Proklamasi 1945, Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer dengan sistem multi partai, namun masa ini ditandai oleh ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin yang menandai era sentralisasi kekuasaan dan melemahnya peran parlemen. Selanjutnya, masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengedepankan stabilitas dengan sistem politik yang otoriter dan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat. Reformasi 1998 menjadi titik balik demokrasi Indonesia, ditandai dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan pembentukan lembaga-lembaga independen seperti KPK dan KPU. Meskipun demokrasi kini lebih terbuka, tantangan baru terus muncul seperti politik identitas, polarisasi, dan pengaruh oligarki. Oleh karena itu, penguatan institusi demokrasi dan peningkatan literasi politik masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi di masa depan.

NAMA: HENY AGNES NURLITA
NPM: 2217011040
KELAS: B

Dari video tersebut didapatkan analisa, Perjalanan demokrasi Indonesia adalah proses panjang yang terus berkembang. Dari masa penuh gejolak hingga era yang lebih terbuka, demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, walau belum sempurna.
Tugas semua oang sebagai warga negara adalah terus menjaga, mengawasi, dan terlibat aktif dalam proses demokrasi, agar cita-cita negara yang adil, makmur, dan berdaulat benar-benar tercapai.

NAMA: HENY AGNES NURLITA
NPM: 2217011040
KELAS: B

NAMA: HENY AGNES NURLITA
NPM: 2217011040
KELAS: B

NAMA: HENY AGNES NURLITA
NNPM: 2217011040
KELAS: B

Analisis saya dari jurnal demokrasi dan pemilu presiden 2019, Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tapi juga tentang proses konsolidasi dan pendalaman nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Konsolidasi demokrasi berarti semua pihak, baik aktor politik maupun masyarakat, harus menerima dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten. Demokrasi tidak cukup hanya prosedural—sekadar memilih pemimpin—tapi juga harus substantif, yaitu memastikan keadilan, kebebasan, dan hak-hak warga negara benar-benar dijamin. Pilpres dan pilkada langsung adalah langkah penting dalam demokrasi. Namun kualitasnya belum sepenuhnya maksimal. Pelaksanaan pemilu yang sehat seharusnya bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif dan legitim. Sayangnya, pemilu di Indonesia seringkali dinodai oleh kecurangan, manipulasi, bahkan politisasi birokrasi. Banyak laporan dugaan kecurangan dari kedua belah pihak di Pilpres 2019. Pilpres 2019 memperlihatkan betapa rentannya demokrasi kita terhadap pembelahan sosial. Polarisasi masyarakat diperburuk oleh isu SARA, hoaks, dan ujaran kebencian. Nilai-nilai dasar bangsa seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika kerap dilupakan. Demokrasi seharusnya menjadi wadah kompromi dan toleransi, bukan ajang konflik dan permusuhan. Keterlibatan masyarakat dalam politik penting untuk menguatkan demokrasi. Masyarakat harus didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas, sadar politik, dan berdaya, bukan sekadar ikut-ikutan atau dimobilisasi oleh kepentingan elit. Salah satu masalah serius dalam Pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Birokrat yang seharusnya netral malah terlihat mendukung kandidat tertentu. Ini mencederai demokrasi karena merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jika birokrasi sudah tidak netral, hasil pemilu akan dianggap tidak sah, dan ini bisa mengancam stabilitas nasional.