Kiriman dibuat oleh M. Reza Satya Nugraha

NAMA: M. Reza Satya Nugraha
NPM: 2215061087
KELAS: PSTI C

Dalam jurnal tersebut, kita diberikan analisis mendalam tentang bagaimana penegakan hukum yang adil dan proporsional sangat penting dalam membangun negara yang kuat dan stabil.

dalam jurnal dipaparkan latar belakang kasus penistaan agama oleh Ahok dan bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh aparat keamanan dalam kasus tersebut. Penulis juga mengkritisi peran media sosial dalam memicu aksi protes massa dan bagaimana hal tersebut berdampak pada penegakan hukum. Penulis menyoroti ketidakadilan yang terjadi dalam penegakan hukum kasus Ahok, di mana Ahok diadili secara tidak adil dan tidak proporsional, dan bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Selain itu, penulis juga menyoroti pandangan bahwa kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia tidak dapat diartikan sebagai hak untuk menista agama. Penulis menegaskan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk melanggar hak-hak dan kepentingan kelompok lain, termasuk kelompok agama.

lalu dalam jurnal kita diberikan perspektif bahwa penegakan hukum yang adil dan proporsional adalah kunci utama dalam membangun negara yang kuat dan stabil. Penulis menegaskan bahwa kebijakan pemerintah haruslah mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan negara, seperti keadilan, keseimbangan kekuasaan, dan supremasi hukum, dalam menegakkan hukum.

PSTI C dan D Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh M. Reza Satya Nugraha -
Nama : M. Reza Satya Nugraha
NPM : 2215061087
Kelas : PSTI-C

Dalam video tersebut dijelaskan bahwasanya dalam kondisi yang bervariasi hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum, maka masyarakat dan negara modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menerapkan segala sesuatu kepada customary law atau interactional law. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang.

Supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam sebuah sistem hukum yang menegaskan bahwa hukum adalah aturan tertinggi yang mengatur tindakan individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada orang atau entitas yang dikecualikan dari konsekuensi hukum.

Dalam sebuah negara yang menganut supremasi hukum, keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan pejabat publik harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kepentingan pribadi atau politik. Hal ini memberikan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu, karena pemerintah harus mematuhi standar hukum yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dengan demikian, supremasi hukum menjadi prinsip yang sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan kekuasaan di dalam suatu negara. Negara yang menganut supremasi hukum juga akan memiliki citra yang baik di mata masyarakat internasional, sehingga dapat memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara lain.

PSTI C dan D Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh M. Reza Satya Nugraha -
Nama : M. Reza Satya Nugraha
NPM : 2215061087
Kelas : PSTI-C

Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum adalah aturan tertinggi yang mengatur tindakan individu dan lembaga, termasuk pemerintah, dan bahwa tidak ada yang di atas hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku, dan bahwa tidak ada orang atau entitas yang dikecualikan dari konsekuensi hukum. Supremasi hukum juga menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu, serta menjamin adanya keamanan dan stabilitas dalam sistem hukum suatu negara.

PSTI C dan D Tahun 2023 -> PRETEST

oleh M. Reza Satya Nugraha -
Nama : M. Reza Satya Nugraha
NPM : 2215061087
Kelas : PSTI-C

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Saya setuju dengan tanggapan yang disampaikan oleh Bu Tri Rismaharini, bahwa melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi merupakan eksploitasi yang tidak adil. Hal ini karena anak-anak belum memiliki pemahaman yang cukup tentang politik dan konteks sosial yang sedang terjadi, sehingga mereka rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Hal positif yang dapat diambil dari berita ini adalah adanya upaya untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari eksploitasi terhadap mereka.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum adalah dengan memastikan bahwa demonstrasi berlangsung secara damai dan tidak merusak fasilitas umum. Selain itu, pihak penyelenggara aksi dapat memastikan bahwa peserta yang terlibat dalam demonstrasi telah memahami dengan baik tujuan dari aksi tersebut dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak keamanan. Pihak keamanan juga harus memastikan bahwa demonstrasi berlangsung aman dan tidak mengganggu ketertiban umum.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Kewajiban dasar manusia adalah hakikat kewajiban yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk sosial. Kewajiban dasar manusia mencakup kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta mempromosikan perdamaian dan keadilan. Kewajiban dasar manusia tidak selalu menjadikan hak itu dibatasi, namun dalam beberapa kasus, kewajiban dan hak dapat saling berkaitan dan membutuhkan keseimbangan yang tepat. Misalnya, hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat dapat dibatasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, namun pembatasan tersebut harus sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku.