Nama : Imam Ariadi
NPM : 2215061042
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika

berikut adalah analisis terkait jurnal yang sudah diberikan
"SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Di tengah pandemi COVID-19, semangat bela negara memainkan peran yang penting dalam menguatkan persatuan, kerja sama, dan ketahanan nasional. Kesadaran akan bela negara mencerminkan cinta dan loyalitas terhadap negara, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan negara. Bela negara melibatkan semangat pengabdian dan pengorbanan diri untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan negara.

Pendidikan kewarganegaraan dan bela negara memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesetiaan dan pengabdian kepada negara. Dengan pendidikan yang tepat, kita dapat memperoleh pemahaman yang benar mengenai konsep bela negara dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pandemi COVID-19, semangat bela negara dapat diwujudkan dengan patuh terhadap kebijakan dan arahan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini termasuk mematuhi aturan lockdown, menjaga jarak sosial, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan tangan. Dengan melaksanakan tindakan ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi sesama warga negara dari penyebaran virus yang berbahaya.

Nama : Imam Ariadi
NPM : 2215061042
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal oositif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste sering kali terjadi, seperti yang terjadi pada pertengahan Oktober 2013. Konflik ini ditimbulkan oleh pembangunan jalan oleh pemerintah Timor Leste yang melintasi wilayah NKRI, merusak tiang-tiang pilar perbatasan, pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, dan sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Konflik ini berlanjut dengan aksi saling lempar batu dan kayu antara warga kedua negara, bahkan melibatkan anggota polisi perbatasan Timor Leste (Cipol).

Konflik tersebut menjadi serius ketika terjadi insiden penggiringan 19 ekor sapi milik warga Indonesia yang diduga digiring oleh warga Timor Leste masuk ke wilayah mereka. Sepuluh warga Indonesia didampingi enam anggota TNI Satgas-Pamtas masuk ke wilayah Timor Leste untuk mencari 19 ekor sapi tersebut, dan ratusan warga lainnya dari empat desa di Kecamatan Naibenu berjaga-jaga di perbatasan dan siap perang melawan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekussi, Timor Leste.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Konsep Wawasan Nusantara adalah pandangan strategis tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada kekayaan, keragaman, dan kesatuan bangsa Indonesia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh mantan Presiden Indonesia, Soekarno pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap ancaman imperialisme Barat dan upaya untuk mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia.

Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi Wawasan Nusantara, maka bangsa Indonesia mungkin akan menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam menjaga keutuhan wilayah dan keberagaman budaya yang ada. Konsep ini membantu untuk memahami pentingnya integrasi wilayah, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan.

Tanpa konsep ini, Indonesia mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah seperti konflik etnis, konflik agraria, dan masalah keamanan yang dapat memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, konsepsi Wawasan Nusantara sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan nasional, integrasi wilayah, dan stabilitas politik di Indonesia.


3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Konsepsi Wawasan Nusantara dapat membantu mencegah timbulnya konflik dengan berbagai cara, di antaranya:

Mengedepankan kerjasama dan perdamaian antarnegara: Konsep Wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan agama, namun tetap bersatu sebagai bangsa yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Oleh karena itu, kerjasama dan perdamaian antarnegara menjadi hal yang sangat penting dalam konsep ini untuk mencegah timbulnya konflik.

Menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara: Konsep Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Dengan menjaga wilayah dan kedaulatan negara, maka tidak akan ada pihak luar yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di dalam negeri.

Membangun hubungan yang harmonis antara suku, agama, dan budaya: Konsep Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedepankan persamaan-persamaan yang ada dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.

Mengembangkan kerjasama regional: Konsep Wawasan Nusantara juga menekankan pentingnya mengembangkan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga. Dengan mengembangkan kerjasama regional, maka akan tercipta kondisi yang lebih stabil dan harmonis di kawasan.

Dalam konteks artikel di atas, Konsep Wawasan Nusantara dapat membantu mencegah konflik antara Indonesia dan Malaysia dengan mengedepankan kerjasama dan perdamaian antarnegara serta mengembangkan kerjasama regional dengan Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya. Selain itu, konsep ini juga dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat Indonesia dan Malaysia dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.

Nama: Imam Ariadi
NPM: 2255061042
Kelas: PSTI B

1. Pada berita tersebut, tindakan yang disarankan oleh Bu Risma sudah bagus, yaitu tidak membiarkan anak-anak di bawah umur mengikuti demo. Hal positif yang dapat diambil ialah tidak boleh mengeksploitasi anak-anak untuk mengikuti demo, juga jika ingin melakukan demo, maka lakukanlah secara damai tanpa ada kerusuhan dan merusak fasilitas sekitar.

2. Dalam menyampaikan pendapat di depan umum yang ramai orang, haruslah disampaikan pendapat secara sopan dan tidak rusuh. Selain itu, juga perlu disadari jika ada yang melakukan tindakan anarkis/rusuh, maka segera ditangani, sebab dalam aksi demo yang besar, celah penyusup yang berniat rusuh sangat besar sehingga perlu ada rasa waspada antara satu sama lainnya.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Menurut saya kewajiban dasar manusia adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Seperti contoh warga negara wajib untuk tanggung jawab sebagai warga negara. Kewajiban ini diatur dalam UUD 1945. Kewajiban ini menjadi suatu tugas manusia yang harus dilakukan, seperti pekerjaan dan tugas menurut hukum. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar setiap manusia dan bisa tetap diperoleh dengan cara melaksanakan kewajibannya.

Nama : Imam Ariadi
NPM : 2215061042
PSTI B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang merupakan istilah Indonesia untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Namun, pelaksanaan PSBB telah dikritik karena dianggap otoriter dan melanggar hak asasi manusia. Kecenderungan petugas sipil dan keamanan untuk bertindak terhadap pelanggar PSBB dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaan Undang-Undang Karantina Kesehatan tahun 2018 sebagai dasar tindakan mereka dianggap tidak tepat karena undang-undang itu sendiri mengakui hak asasi manusia dan penerapan universal dari kebebasan dasar. Undang-undang menyatakan bahwa Indonesia harus sepenuhnya menghormati martabat, hak asasi manusia, kebebasan dasar, dan penerapan universal dari individu. Upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui PSBB seharusnya dihargai. Namun, sebelum mengambil tindakan terhadap pelanggar, penting untuk mendidik mereka tentang manfaat PSBB. Harapannya adalah bahwa niat baik pemerintah dan pasukan keamanan dapat dibenarkan secara moral kepada dunia karena intimidasi tidak boleh menghilangkan hak asasi manusia individu. Membuat kebijakan publik tidak boleh dipisahkan dari kebijaksanaan dan etika, dan harus bertujuan untuk menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan menghadapi banyak masalah dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan dasar hukum yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, dan sistem kekuasaan dalam negara. Tanpa konstitusi yang jelas, negara tersebut akan sulit untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Konstitusi juga berfungsi sebagai pengaman hak dan kebebasan individu. Tanpa adanya konstitusi, hak dan kebebasan individu dapat dengan mudah diabaikan atau dilanggar oleh pemerintah atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, konstitusi menjadi alat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, konstitusi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan stabilitas politik dalam negara. Dengan adanya konstitusi yang jelas, masyarakat akan merasa bahwa hak-hak dan kepentingan mereka dilindungi dan dijamin oleh hukum, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal efektivitas, konstitusi dapat menjadi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara jika dibuat dengan baik dan dipatuhi oleh semua pihak. Konstitusi yang baik harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan mengakomodasi kepentingan semua warga negara. Selain itu, pemerintah dan seluruh warga negara harus patuh dan menghormati konstitusi yang telah dibuat.

Namun, konstitusi tidak dapat menjadi solusi tunggal untuk semua masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi harus didukung dengan sistem pemerintahan yang efektif, lembaga hukum yang independen, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa konstitusi dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuannya dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut anda perlu diantisipasi, apakah pasal - pasal dalam UUD NKRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Beberapa tantangan kehidupan bernegara yang perlu diantisipasi saat ini antara lain:

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan negara, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

Krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan berkurangnya sumber daya alam.

Peningkatan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat yang rentan seperti kaum miskin, perempuan, dan kelompok minoritas.

Ancaman keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti tindakan terorisme, konflik antarnegara, dan kejahatan siber.

Pasal-pasal dalam UUD NKRI 1945 sekarang masih dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Misalnya:

Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak atas kesehatan dan lingkungan yang baik bagi setiap warga negara. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 dan mengurangi dampak lingkungan.

Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini dapat menjadi landasan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas kesetaraan di depan hukum. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Pasal 30 yang menjamin hak setiap warga negara atas keamanan yang aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pasal ini dapat menjadi landasan untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman keamanan.


4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Konsep bernegara dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat penting mengingat Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya.

Namun, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki untuk memperkuat konsep persatuan dan kesatuan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

Meningkatkan Pendidikan tentang Persatuan dan Kesatuan: Pendidikan dapat memainkan peran penting dalam memperkuat konsep persatuan dan kesatuan di Indonesia. Pendidikan tentang keberagaman budaya dan agama Indonesia, serta pentingnya menghormati perbedaan dapat membantu meningkatkan rasa saling menghargai dan toleransi antar sesama.

Menekankan pada Persamaan Hak: Persamaan hak antar warga negara Indonesia harus ditekankan lebih lanjut. Setiap warga negara harus diakui dan dihargai tanpa memandang suku, agama, atau budaya mereka. Hal ini dapat membantu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Menekankan pada Identitas Kebangsaan: Identitas kebangsaan harus ditekankan lebih lanjut dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat membantu mengurangi konflik yang muncul akibat perbedaan suku, agama, atau budaya.

Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan: Partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan dapat membantu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Partisipasi ini dapat melibatkan warga negara dari berbagai latar belakang dan membantu memperkuat rasa memiliki terhadap negara.

Membangun Rasa Kepercayaan: Membangun rasa kepercayaan antar warga negara dapat membantu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Rasa kepercayaan ini dapat dibangun melalui komunikasi yang jujur dan terbuka serta tindakan nyata yang memperkuat persatuan dan kesatuan.

Dalam kesimpulannya, untuk memperkuat konsep persatuan dan kesatuan di Indonesia, diperlukan upaya yang terus-menerus dan kolaboratif dari seluruh warga negara Indonesia. Hal ini meliputi upaya untuk meningkatkan pendidikan, menekankan pada persamaan hak, menguatkan identitas kebangsaan, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, dan membangun rasa kepercayaan antar warga negara.

Nama : Imam Ariadi
NPM : 2215061042
PSTI B

Hasil analisis
1. Secara umum Konstitusi berasal dari perkataan constitution dari bahasa Latin constitutio.
2. Menurut J. J. Rousseau, konstitusi yang tertulis merupakan suatu dokumen yang disebutnya kontrak sosial sociale contrat, sebagai hasil dari kesepakatan bersama masyarakat dalam membentuk kehidupan bersama dalam wadah negara.
3. Dalam pengertian yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa konstitusi constitution juga merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi.

Indonesia hingga saat ini telah memiliki 4 republik. Adapun yang pertama, yakni republik yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Republik yang kedua, yakni RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan konstitusi RIS yang kemudian kembali lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konstitusi UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kemudian setelah UUDS tidak lagi berlaku dan konstituante dibubarkan, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan pada 5 Juli 1959 yang menandakan dimulainya republik keempat. Undang-undang inilah yang menjadi konstitusi Republik Indonesia hingga sekarang dengan 4 buah lampiran dari amandemen yang telah dilakukan. sesuai kesepakatan pada tahun 1999 bahwasanya UUD 1945 setuju dilakukan perubahan dengan catatan mengikuti metode adendum (lampiran). Dengan demikian, naskah orisinil UUD 1945 tetap terdairi dari pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian ada pula kesepakatan kedua, bahwasanya materi yang terkandung di dalam penjelasan UUD 1945 dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Oleh karena itu, penjelasan tersebut telah dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang kini menjadi masalah baru, dimana para jenderal menganggap ini sebuah pengkhianatan. Namun penafsiran undang-undang tersebut masih dapat dilakukan sehingga tidak perlu disalahpahami.