Nama: Cakrawangsa Veda Alkautsar
NPM: 2217051004
Kelas: D
Prodi: Ilmu Komputer

Berdasarkan analisis video, presentasi tersebut membahas kepentingan pendidikan global dan pengenalan budaya yang beragam. Pendidikan global, yang melibatkan kerja sama internasional, pemahaman isu global, dan pengenalan budaya, menjadi penting karena dunia semakin terhubung dan saling bergantung.

Pendidikan global membantu mengurangi kesenjangan antar negara, meningkatkan pemahaman antar budaya, dan menghasilkan pemimpin masa depan yang mampu menyelesaikan masalah global. Sementara itu, pengenalan budaya yang berbeda penting untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan memperkaya pengalaman berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang budaya.

Kesimpulannya, Kepentingan supremasi hukum sangat mendalam dalam menjaga kelangsungan demokrasi dan perkembangan suatu negara. Supremasi hukum yang tidak ada akan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, korupsi, ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik. Dengan demikian, sangat penting bagi setiap negara untuk menguatkan supremasi hukum serta memastikan hukum diberlakukan secara adil kepada semua pihak tanpa kecuali.

Nama: Cakrawangsa Veda Alkautsar
NPM: 2217051004
Kelas: D
PRODI: Ilmu Komputer

Nama : Cakrawangsa Veda Alkautsar
NPM : 2217051004
Kelas : D

Nama : Cakrawangsa Veda Alkautsar
NPM : 2217051004
KELAS : D

Analisis makalah adalah bahwa demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang berpedoman pada refleksi/representasi yang bijaksana, menjadi dasar penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Dalam konteks ini, analisis paragraf dapat menunjukkan bagaimana demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan partisipasi rakyat, pengambilan keputusan yang bijaksana dan keterwakilan dalam pemilihan parlemen daerah.

Pertama, demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila Orde Keempat mendorong partisipasi rakyat dalam proses pemilihan anggota parlemen daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan anggota parlemen daerah, membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara yang berhak. Mereka memiliki hak untuk memilih dan memutuskan siapa yang mewakili mereka di pemerintahan daerah. Partisipasi rakyat ini mencerminkan prinsip demokrasi Pancasila yang menekankan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat dan rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri.

Kedua, sebagai perwujudan nilai-nilai sila keempat pancasila, demokrasi mengutamakan keputusan yang bijak dalam proses pemilihan kepala daerah. Dalam demokrasi, kebijakan atau keputusan dibuat berdasarkan konsensus mayoritas yang dipilih secara populer. Namun dalam demokrasi, keputusan juga harus dibuat dengan hati-hati, menekankan analisis menyeluruh dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Sila kearifan Pancasila mendorong kepala daerah terpilih untuk mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab berdasarkan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Ketiga, sebagai perwujudan nilai-nilai sila keempat Pancasila, demokrasi memungkinkan keterwakilan dalam proses pemilihan kepala daerah. Keterwakilan dalam demokrasi penting untuk memastikan bahwa berbagai suara, aspirasi, dan kepentingan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dapat terwakili secara merata dalam pemerintahan daerah. Pilkada Indonesia memberikan kesempatan bagi calon dari beragam latar belakang, agama, suku, dan gender untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mewakili masyarakat. Prinsip keterwakilan dalam Pancasila mengedepankan kebhinekaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota sehingga kepentingan seluruh rakyat diperhatikan dan diperhitungkan.

Nama : Cakrawangsa Veda Alkautsar
NPM : 2217051004
Kelas : D

Video tersebut membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi agama.

1. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan
Demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan sangat terbatas

2. Perkembangan demokrasi parlementer
Masa itu merupakan masa kejayaan demokrasi Indonesia ketika hampir semua unsur demokrasi dapat ditemukan dalam pembentukan kehidupan politik Indonesia. Tetapi demokrasi parlementer gagal. Kegagalan demokrasi parlementer tersebut disebabkan oleh dominasi politik sektarian yang mempengaruhi penyelesaian konflik, basis sosial ekonomi yang sangat lemah dan kepentingan bersama antara Presiden Soekarno dan militer.

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini ditandai dengan perbandingan yang kuat antara tiga kekuatan politik pada masa itu, yaitu PKI, Presiden Soekarno dan ABRI

4. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan orde baru
Selama tiga tahun pertama, tampaknya kekuasaan dibagi di antara kekuatan komunitas. Namun setelah tiga tahun terjadi penguasaan peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan aktivitas partai politik, campur tangan pemerintah dalam partai politik dan urusan publik.

5. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi (1998 hingga saat ini)
Demokrasi yang negara kita dirikan di era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, yang tentu saja memiliki ciri yang berbeda dengan Orde Baru dan agak mirip dengan demokrasi parlementer 1950-1959.

Ciri-ciri demokrasi pada masa reformasi adalah:

1. Pemilu yang diselenggarakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dibanding sebelumnya.
2. Perputaran kekuasaan terjadi dari pemerintahan pusat sampai ke tingkat desa.
3. Rekrutmen politik untuk jabatan politik terbuka.
4. Kebebasan menyampaikan pendapat dapat dijamin