Nama : Naswan Fachri Ramadhan Zain
NPM : 2255061011
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Berdasarkan artikel “Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya”, dapat disimpulkan bahwa konflik tersebut merupakan konflik yang kompleks di perbatasan Indonesia-Timor Leste, yang diperparah oleh faktor-faktor seperti agama, budaya dan berbagai perbedaan yang ditimbulkan. Bisnis. Namun, pemerintah, masyarakat dan organisasi berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut, misalnya melalui dialog antar negara, kebijakan pembangunan ekonomi dan pendidikan. Menyelesaikan konflik membutuhkan tindakan yang terus menerus dan kooperatif oleh berbagai pihak, serta pemahaman yang baik antara masyarakat dan negara. Dan hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah bahwa pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut dan komunitas serta organisasi lokal berperan aktif dalam membawa perdamaian ke wilayah tersebut. Pasal tersebut juga memberikan harapan agar konflik komunal di perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur dapat diselesaikan secara damai.

2.Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Menurut saya, jika tidak ada konsep pulau, wilayah Indonesia mudah menjadi sasaran klaim sepihak oleh negara lain dan konflik antar wilayah di dalam negeri. Tanpa konsep perspektif picik, Indonesia juga tidak dapat menerima dukungan dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, yang membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional serta menghambat pembangunan di kawasan Indonesia.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Pandangan pulau adalah pandangan atau pandangan tentang keberadaan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, kebhinekaan dan keutuhan wilayah yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan bahasa. Dalam konteks konflik masyarakat di perbatasan Indonesia-Timor Leste, perspektif picik dapat menjadi dasar pencegahan konflik dan menjaga keamanan di perbatasan Indonesia. Memahami perspektif nusantara dapat menjadi pedoman pemerintah Indonesia dalam mencegah konflik di perbatasan Indonesia-Timor Timur. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta mempererat kerjasama antar negara diharapkan kondisi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste tetap aman dan stabil.

Nama : Naswan Fachri Ramadhan Zain
NPM : 2255061011
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika

Geopolitik adalah ilmu administrasi pemerintahan, di mana setiap kebijakan terkait dengan masalah geografis di suatu wilayah atau lokasi negara tertentu. Teori geopolitik bangsa Indonesia mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi nasional yang berfungsi sebagai titik tolak mendasar untuk menentukan kebijakan nasional. Kondisi dan letak geografis wilayah Indonesia. Soekarno adalah orang pertama yang mempresentasikan teori geopolitik pada rapat BPUPKI pada 1 Juni 1945.
Pada prinsipnya, geopolitik Indonesia tidak mementingkan kondisi kawasan, tetapi membangun persatuan bangsa di kawasan.

Visi pulau merupakan visi nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada hakekatnya menyangkut persatuan bangsa dan keutuhan negara Indonesia.
Terdapat juga macam-macam teori geopolitik yaitu :
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Sebagai NKRI, kesatuan wilayah Indonesia melingkupi:
1. Kesatuan politik
2. Kesatuan hukum
3. Kesatuan sosial-budaya
4. Kesatuan pertahanan dan keamanan
Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak diantara samudra pasifik dan samudra hindia serta diantara benua asia dan Australia.

Nama : Naswan Fachri Ramadhan Zain
NPM : 2255061011
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Jurnal Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara

Pada orde baru, komunitas Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi dan mereka berjuang untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara dan hak-hak tersebut termasuk dengan hak politik untuk dipilih dan memilih yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa Indonesia adalah kesamaan mata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI Jakarta, dikomandai oleh etnis Tionghoa.

Kesimpulannya, Penegakan hukum di Indonesia memiliki masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintahan khususnya presiden kita Jokowi, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Presiden Jokowi juga memberikan pesan melalui media cetak dan elektronik yang pesannya "Tidak akan mencampuriu dan interevensi persoalan hukum yang sedang ditangani oleh lembaga kepolisian dan lembaga hukum lainnya." Hal ini menunjukkan bahwa presiden kita sangat seris dalam proses penegakan hukum. Reformasi hukum yang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, yang terbuktinya masih banyaknya kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan permasalahn hukum lainnya yang masih menerpa bangsa Indonesia.

Nama : Naswan Fachri Ramadhan Zain
NPM : 2255061011
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Supremasi Hukum Bagian 2

Dalam berbagai variasi hukum ada sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur, menata negara dan masyarakat. Kehidupan masyarakat telah hidup dengan sederhana yang diatur oleh hukum yang bentuknya sederhana, dengan begitu negara dengan masyarakat modern yang kompleks tidak dapat menyerahkan segalanya kepada Interactional Law. Hukum sudah menjadi dibuat sesuai dengan berkembangnya zaman dengan begitu negara modern serta masyarakatnya yang memerlukan perantara sosial politik, hukum tersebut memerlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran.

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UUD NRI 1945. Indonesia adalah negara hukum dalam kaitan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk mensejahterakan masyarakatnya. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membuka babak baru bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat.

Nama : Naswan Fachri Ramadhan Zain
NPM : 2255061011
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika

Analisis Supremasi Hukum

Demokrasi dan Demokratisasi memiliki momentum yang memuncang seiring masa reformasi di Indonesia. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan hukum di masa lalu yang berada di bawah kekuasaan otoriter dan sentralistik. Tuntutan terhadap semua badan dan institut negara menguat, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif didahapkan dengan tantangan yang sama.

Usaha dalam mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. berkaitan erat dengan roda perekonomian di Indonesia. Dengan begitu, peranan hukum dalam bentuk berbagai pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum juga perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian. Para investor pasti akan terlebih dahulu mengamankan investasi mereka dengan begitu diperlukannya hukum yang dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka.