NAMA :Rakha Ukta Pamungkas
NPM: 2255061012
KELAS: PSTI-C
NPM: 2255061012
KELAS: PSTI-C
Kiriman dibuat oleh Rakha Ukta Pamungkas
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang sangat penting untuk membangun dan mendidik karakter manusia Indonesia menjadi warga negara yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan. . dan integritas bangsa.
Demokrasi secara terminology berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau dalam istilah bahasa Inggris “the government of the people, by the people and for the people”. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Demokratisasi sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekpresi individu dalam ruang civil society termasuk di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama kebebasan untuk berpendapat dan berasosiasi serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya karena beberapa alasan diantaranya:
1. meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi lembaga-lembaganya dan di kalangan warga negara
2. meningkatnya political apathism (apatisme politik) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses- proses politik.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan berkeadaban.
Hak Asasi Manusia (HAM) pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu;
1. Kebebasan, merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa.
2. Kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan merdeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun.
3. Persamaan, memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan Tuhan maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya.
4. Keadilan, prinsip dasar keadilan menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama dari negara hukum dan negara demokrasi adalah menjamin adanya keadilan dan untuk menegakkan keadilan.
Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani diantaranya :
1. Wilayah public yang bebas (free public spehere);
2. Demokrasi (democracy);
3. Toleransi (tolerance);
4. Kemajemukan (pluralism);
5. Keadilan sosial (social justice)
Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang sangat penting untuk membangun dan mendidik karakter manusia Indonesia menjadi warga negara yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan. . dan integritas bangsa.
Demokrasi secara terminology berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau dalam istilah bahasa Inggris “the government of the people, by the people and for the people”. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Demokratisasi sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekpresi individu dalam ruang civil society termasuk di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama kebebasan untuk berpendapat dan berasosiasi serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya karena beberapa alasan diantaranya:
1. meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi lembaga-lembaganya dan di kalangan warga negara
2. meningkatnya political apathism (apatisme politik) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses- proses politik.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan berkeadaban.
Hak Asasi Manusia (HAM) pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu;
1. Kebebasan, merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa.
2. Kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia telah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan merdeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun.
3. Persamaan, memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan Tuhan maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya.
4. Keadilan, prinsip dasar keadilan menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama dari negara hukum dan negara demokrasi adalah menjamin adanya keadilan dan untuk menegakkan keadilan.
Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani diantaranya :
1. Wilayah public yang bebas (free public spehere);
2. Demokrasi (democracy);
3. Toleransi (tolerance);
4. Kemajemukan (pluralism);
5. Keadilan sosial (social justice)
Nama : Rakha Ukta Pamungkas
NPM : 2255061012
Kelas PSTI C
HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN DI DIPERGURUAN TINGGI
Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela negara dan juga Selain itu melatih peserta didik berfikir kritis, analisis, demokratis, berdasarkan Pancasila.
Landasan Ideal dan Landasan hukum Pendidikan kewarnegaraan:
-. Pancasila sebagai dasar negara
-. Pembukaan UUD 1945
-. Batang Tubuh UUD 1945
-. UU Nomor 20 Tahun 1982
-. UU Nomor 20 Tahun 2003
-. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006
Sumber Historis, Sosiologis & Politik PKN :
Substansi dimulai sebelum Indonesia Merdeka , Sosiologis diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa . sumber politik yaitu dibuatnya kurikulum PKN sejak tahun 1957 sampai 2013.
Dinamika, esensi dan urgensi PKN
PKN harus mendorong warga negara untuk memanfaatkan dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara berkembang.
Masa depan PKN sangat ditentukan oleh keberadaan konstitusi negara dan rakyat Indonesia.
NPM : 2255061012
Kelas PSTI C
HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN DI DIPERGURUAN TINGGI
Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela negara dan juga Selain itu melatih peserta didik berfikir kritis, analisis, demokratis, berdasarkan Pancasila.
Landasan Ideal dan Landasan hukum Pendidikan kewarnegaraan:
-. Pancasila sebagai dasar negara
-. Pembukaan UUD 1945
-. Batang Tubuh UUD 1945
-. UU Nomor 20 Tahun 1982
-. UU Nomor 20 Tahun 2003
-. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006
Sumber Historis, Sosiologis & Politik PKN :
Substansi dimulai sebelum Indonesia Merdeka , Sosiologis diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa . sumber politik yaitu dibuatnya kurikulum PKN sejak tahun 1957 sampai 2013.
Dinamika, esensi dan urgensi PKN
PKN harus mendorong warga negara untuk memanfaatkan dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara berkembang.
Masa depan PKN sangat ditentukan oleh keberadaan konstitusi negara dan rakyat Indonesia.
NAMA : Rakha Ukta Pamungkas
NPM : 2255061012
KELAS : PSTI C
Nama : Rakha Ukta Pamungkas
NPM : 2255061012
Kelas : PSTI-C
A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Menurut saya sistem etika perilaku politik saat ini belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini dikarenakan kurangnya Moral dan kesadaran hati dari tiap-tiap jiwa manusia, kurangnya kesadaran hati nurani untuk menghormati dan mencintai sesama, kurangnya membela kaum tertindas, serta tidak menunjukan sikap altruistik dengan tidak mementingkan kepentingan masyarakat banyak dengan mendasarkan diri pada individualisme dimana sikap ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !
Etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal saya masih terdapat etika yang buruk. Banyak remaja yang masih mengabaikan nilai-nilai pancasila dalam beretika seperti berbicara kasar, tidak sopan, etika bersosial, dll. Disamping itu sudah banyak juga generasi muda yang beretika cukup baik, misalnya banyak anak-anak yang beribadah di masjid dengan tepat waktu, bersikap sopan dengan yang lebih tua, membedakan cara berbicara antara teman dan yang lebih tua, membantu teman yang kesusahan, dan lain sebagainya. Perilaku etika yang cukup baik tersebut sudah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dekadensi Moral adalah bentuk-bentuk perubahan sosial dimana kondisi moral mengalami perubahan yang jatuh, kemerosotan atau mengalami kemunduran sehingga jauh dari ciri-ciri kelompok sosial. Adapun solusi yang dapat diterapkan mengenai dekadensi moral yang terjadi saat ini yaitu penegakkan hokum atas pelaku kejahatan, meningkatkan pendidikan moral dan agama, serta memberikan pendidikan karakter pada anak sejak dini.
NPM : 2255061012
Kelas : PSTI-C
A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Menurut saya sistem etika perilaku politik saat ini belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini dikarenakan kurangnya Moral dan kesadaran hati dari tiap-tiap jiwa manusia, kurangnya kesadaran hati nurani untuk menghormati dan mencintai sesama, kurangnya membela kaum tertindas, serta tidak menunjukan sikap altruistik dengan tidak mementingkan kepentingan masyarakat banyak dengan mendasarkan diri pada individualisme dimana sikap ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !
Etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal saya masih terdapat etika yang buruk. Banyak remaja yang masih mengabaikan nilai-nilai pancasila dalam beretika seperti berbicara kasar, tidak sopan, etika bersosial, dll. Disamping itu sudah banyak juga generasi muda yang beretika cukup baik, misalnya banyak anak-anak yang beribadah di masjid dengan tepat waktu, bersikap sopan dengan yang lebih tua, membedakan cara berbicara antara teman dan yang lebih tua, membantu teman yang kesusahan, dan lain sebagainya. Perilaku etika yang cukup baik tersebut sudah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dekadensi Moral adalah bentuk-bentuk perubahan sosial dimana kondisi moral mengalami perubahan yang jatuh, kemerosotan atau mengalami kemunduran sehingga jauh dari ciri-ciri kelompok sosial. Adapun solusi yang dapat diterapkan mengenai dekadensi moral yang terjadi saat ini yaitu penegakkan hokum atas pelaku kejahatan, meningkatkan pendidikan moral dan agama, serta memberikan pendidikan karakter pada anak sejak dini.