Nama : Jhon V Nababan
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Posts made by Jhon V Nababan
Nama : Jhon V Nababan
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Nama : Jhon V Nababan
NPM : 2217051087
Kelas : D
NPM : 2217051087
Kelas : D
Analisis saya dari jurnal tersebut bahwa Demokrasi Sila Keempat Pancasila merupakan gagasan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih partisipatif dan berbasis pada keadilan sosial. Konsep ini menekankan pada kepentingan rakyat sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan politik. Pada konteks Pemilihan Umum Daerah (Pemilu), Demokrasi Sila Keempat Pancasila menjadi sumber nilai dalam pengambilan keputusan politik. Pemilihan Umum Daerah di Indonesia merupakan suatu proses demokrasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila, yang antara lain mencakup persatuan, kesatuan, dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, Demokrasi Sila Keempat Pancasila menjadi sumber nilai dalam pelaksanaan Pemilu Daerah.
Demokrasi Sila Keempat Pancasila menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam Pemilu Daerah, partisipasi aktif ini dapat dicapai dengan memberikan hak suara kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Selain itu, partisipasi aktif juga dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam debat publik dan pengawasan terhadap jalannya Pemilu Daerah.
Konsep Demokrasi Sila Keempat Pancasila juga menekankan pada keadilan sosial. Dalam konteks Pemilu Daerah, hal ini dapat diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh kandidat dan partai politik yang bersaing. Selain itu, keadilan sosial juga dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak politik dan hak-hak sipil bagi seluruh warga negara Indonesia.
Dalam praktiknya, implementasi Demokrasi Sila Keempat Pancasila dalam Pemilu Daerah masih memerlukan upaya yang lebih besar untuk mewujudkan partisipasi aktif dan keadilan sosial yang lebih merata. Beberapa kendala yang dihadapi, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam debat publik dan pengawasan, serta adanya praktik politik uang dan politisasi agama yang dapat merusak integritas Pemilu Daerah.
Nama : Jhon V Nababan
NPM : 2217051087
Kelas : D
Hal yang dapat saya analisis dari video tersebut bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari masa Revolusi hingga saat ini. Meskipun terdapat beberapa periode yang ditandai dengan otoritarianisme dan pembatasan terhadap hak-hak demokratis, Indonesia saat ini telah mengadopsi sistem politik yang lebih demokratis dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih demokratis dan inklusif.
1. Revolusi 1945
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem politik yang diadopsi adalah demokrasi parlementer. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena terjadinya konflik politik antara partai-partai politik. Pada akhirnya, terjadilah kudeta militer pada tahun 1965 dan terciptalah era Orde Baru yang dikenal dengan otoritarianisme.
2. Era Orde Baru (1965-1998)
Selama era Orde Baru, demokrasi di Indonesia diabaikan dan mengalami pembatasan yang signifikan. Partai politik dilarang dan kebebasan pers dibatasi. Selain itu, pemilihan umum hanya diadakan sebagai formalitas dan tidak adil. Namun, pada akhir 1990-an, terdapat tekanan internasional dan nasional yang memaksa Orde Baru untuk membuka ruang politik bagi oposisi.
3. Reformasi 1998
Pada tahun 1998, terjadi reformasi politik di Indonesia yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan terbentuknya era baru yang lebih demokratis. Pembatasan terhadap kebebasan pers dihapuskan dan pemilihan umum menjadi lebih adil. Lebih dari 48 partai politik juga didirikan, dan kebebasan berserikat dan berkumpul diizinkan.
4. Era Reformasi (1998-Sekarang)
Setelah reformasi, Indonesia mengadopsi sistem politik yang lebih demokratis dengan pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Selain itu, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat diberikan perlindungan oleh konstitusi. Namun, meskipun telah ada perbaikan dalam demokrasi di Indonesia, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti korupsi, kekerasan politik, dan intoleransi.
NPM : 2217051087
Kelas : D
Hal yang dapat saya analisis dari video tersebut bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari masa Revolusi hingga saat ini. Meskipun terdapat beberapa periode yang ditandai dengan otoritarianisme dan pembatasan terhadap hak-hak demokratis, Indonesia saat ini telah mengadopsi sistem politik yang lebih demokratis dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih demokratis dan inklusif.
1. Revolusi 1945
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem politik yang diadopsi adalah demokrasi parlementer. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena terjadinya konflik politik antara partai-partai politik. Pada akhirnya, terjadilah kudeta militer pada tahun 1965 dan terciptalah era Orde Baru yang dikenal dengan otoritarianisme.
2. Era Orde Baru (1965-1998)
Selama era Orde Baru, demokrasi di Indonesia diabaikan dan mengalami pembatasan yang signifikan. Partai politik dilarang dan kebebasan pers dibatasi. Selain itu, pemilihan umum hanya diadakan sebagai formalitas dan tidak adil. Namun, pada akhir 1990-an, terdapat tekanan internasional dan nasional yang memaksa Orde Baru untuk membuka ruang politik bagi oposisi.
3. Reformasi 1998
Pada tahun 1998, terjadi reformasi politik di Indonesia yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan terbentuknya era baru yang lebih demokratis. Pembatasan terhadap kebebasan pers dihapuskan dan pemilihan umum menjadi lebih adil. Lebih dari 48 partai politik juga didirikan, dan kebebasan berserikat dan berkumpul diizinkan.
4. Era Reformasi (1998-Sekarang)
Setelah reformasi, Indonesia mengadopsi sistem politik yang lebih demokratis dengan pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Selain itu, hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat diberikan perlindungan oleh konstitusi. Namun, meskipun telah ada perbaikan dalam demokrasi di Indonesia, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti korupsi, kekerasan politik, dan intoleransi.