Nama : M. Zainul Ihsan
Npm : 2217011120
Kelas : A

Dalam vidio ini membahas perkembangandemokrasi di indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang naik-turun seiring perubahan rezim dan kondisi sosial-politik. Pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945–1949), demokrasi belum menjadi prioritas karena fokus utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan. Sistem pemerintahan saat itu lebih bersifat darurat, dengan semangat kolektif perjuangan melawan penjajahan. Setelahnya, Indonesia memasuki era Demokrasi Parlementer (1945–1959), yang dikenal sebagai masa kejayaan demokrasi. Sistem multipartai berkembang dan parlemen berfungsi aktif, namun praktik demokrasi ini tidak berjalan stabil. Politik aliran yang tajam, lemahnya basis sosial ekonomi, serta konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan militer menyebabkan sistem ini rapuh dan penuh instabilitas. Ketidakmampuan sistem parlementer untuk menciptakan stabilitas akhirnya membuka jalan bagi Demokrasi Terpimpin (1959–1965), sebuah sistem otoriter di mana Presiden Soekarno mengonsolidasikan kekuasaan. Peran partai politik dibatasi, pers dibungkam, dan pengaruh militer serta PKI semakin menguat, menciptakan ketegangan yang berujung pada tragedi politik tahun 1965.

Pasca peristiwa 1965, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1966–1998). Demokrasi Pancasila dijadikan landasan formal, namun pelaksanaannya sangat otoriter. Kekuasaan tersentralisasi pada Presiden, sementara ABRI dan Golkar mendominasi kehidupan politik. Meskipun stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi pencapaian utama rezim ini, kebebasan sipil sangat dibatasi dan proses demokratis hanya menjadi formalitas belaka. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting. Runtuhnya Orde Baru membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Di era Reformasi, pemilu diselenggarakan secara langsung dan lebih demokratis, kekuasaan menjadi lebih tersebar melalui desentralisasi, dan kebebasan pers serta hak-hak sipil mulai dijamin. Meskipun demikian, demokrasi Indonesia saat ini masih dalam proses konsolidasi. Masalah seperti korupsi, politik uang, dan dominasi oligarki partai menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural demokrasi telah berkembang, secara substansi masih terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi. Demokrasi Indonesia hari ini bukanlah titik akhir, melainkan medan perjuangan yang terus berkembang.

M. ZAINUL IHSAN_2217011120

M. Zainul Ihsan
2217011120
Kelas A

Setelah menyimak video “PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA” oleh GCED ISOLAedu, saya merasa bahwa pembahasan ini sangat relevan dan penting, terutama bagi generasi muda seperti mahasiswa. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya menjadi landasan hukum dan politik, tetapi juga memiliki dimensi etika yang sangat kuat. Melalui video ini, saya semakin memahami bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen normatif, tetapi sistem nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk membangun karakter bangsa yang lebih baik.

Pertama, saya sangat setuju dengan alasan mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi ini, mahasiswa menghadapi banyak tantangan yang dapat menggoyahkan moral dan identitas nasional. Dengan memahami Pancasila, mahasiswa tidak hanya menjadi individu yang berkarakter baik, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang positif di tengah masyarakat. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni, menghormati keberagaman, dan menyelesaikan permasalahan sosial dengan cara yang bijaksana dan beradab.

Konsep Pancasila sebagai sistem etika yang universal juga sangat menarik bagi saya. Lima prinsip dasar Pancasila bukan hanya relevan bagi Indonesia tetapi juga memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan di berbagai konteks global. Misalnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kita untuk hidup dengan spiritualitas dan integritas, sementara Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menggarisbawahi pentingnya menghormati hak asasi manusia. Prinsip Persatuan Indonesia menginspirasi saya untuk selalu menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman, sedangkan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Musyawarah Perwakilan mengajarkan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengingatkan saya untuk selalu berjuang demi keadilan dan kesejahteraan bagi semua kalangan. Dengan memahami kelima prinsip ini, saya merasa lebih terarah dalam mengambil keputusan dan berperilaku sehari-hari.

Namun, saya juga menyadari bahwa penerapan Pancasila sebagai sistem etika tidaklah mudah. Dinamika tantangan yang dijelaskan dalam video ini benar-benar mencerminkan situasi saat ini. Di dalam negeri, ancaman seperti radikalisme, liberalisme, dan individualisme sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan dari luar negeri, seperti pengaruh budaya asing dan globalisasi, juga sering kali menggoyahkan nilai-nilai tradisional yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa. Dalam situasi seperti ini, saya merasa penting bagi mahasiswa, termasuk saya sendiri, untuk memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap Pancasila. Tidak hanya dengan mempelajarinya, tetapi juga dengan menerapkannya dalam tindakan nyata.

Saya juga terkesan dengan penjelasan mengenai perbedaan antara etika dan etiket. Penekanan bahwa etika bersifat universal sedangkan etiket bersifat kontekstual memberikan perspektif baru bagi saya dalam memandang perilaku manusia. Etika, yang berakar pada nilai-nilai moral, memberikan panduan yang lebih mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, etiket, yang lebih berkaitan dengan norma-norma sosial, membantu kita beradaptasi dalam situasi tertentu. Dengan memahami keduanya, saya merasa lebih mampu untuk menyeimbangkan perilaku saya dalam berbagai konteks sosial.