NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Posts made by Azizul Hakim
NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MI
Saya setuju dengan pendapat tersebut bahwa pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi, dan bahwa demokrasi yang sejati memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pemerintahan. Namun, terkadang di dalam pemilihan umum di Indonesia, masih terdapat konflik yang muncul, seperti konflik internal partai, ketidakmampuan calon untuk menerima kekalahan, dan dukungan yang tidak realistis dari para pendukung. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, terutama nilai sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan keputusan untuk kepentingan bersama.
Analisis saya bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum kepala daerah dapat membantu menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dalam konteks ini, saya sependapat bahwa independensi calon pemimpin daerah dapat menjadi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dalam pemilihan umum, sehingga masyarakat bisa lebih fokus pada kualitas pemimpin yang diusung, tanpa memandang partai politik yang mendukungnya. Namun, tentu saja, independensi tersebut tidak dapat terwujud begitu saja, melainkan memerlukan kerja keras dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum.
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MI
Saya setuju dengan pendapat tersebut bahwa pemilihan umum adalah cerminan dari sistem demokrasi, dan bahwa demokrasi yang sejati memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pemerintahan. Namun, terkadang di dalam pemilihan umum di Indonesia, masih terdapat konflik yang muncul, seperti konflik internal partai, ketidakmampuan calon untuk menerima kekalahan, dan dukungan yang tidak realistis dari para pendukung. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, terutama nilai sila keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan keputusan untuk kepentingan bersama.
Analisis saya bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam pemilihan umum kepala daerah dapat membantu menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mengurangi gesekan sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dalam konteks ini, saya sependapat bahwa independensi calon pemimpin daerah dapat menjadi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dalam pemilihan umum, sehingga masyarakat bisa lebih fokus pada kualitas pemimpin yang diusung, tanpa memandang partai politik yang mendukungnya. Namun, tentu saja, independensi tersebut tidak dapat terwujud begitu saja, melainkan memerlukan kerja keras dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum.
NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MI
Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga sekarang mengalami berbagai fase dan tantangan. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih dalam tahap perkembangan yang belum stabil. Setelah itu, Indonesia memasuki era demokrasi parlementer, yang didominasi oleh partai-partai politik dan parlemen sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan. Namun, era demokrasi parlementer tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh era demokrasi terpimpin pada masa presiden Soekarno.
Era demokrasi terpimpin ditandai dengan sentralisasi kekuasaan oleh presiden, dan peminggiran partai politik dan parlemen. Namun, era tersebut hanya berlangsung selama enam tahun karena pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan pergantian pemerintahan dan lahirnya Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia memasuki era demokrasi pancasila yang ditandai dengan adanya kepemimpinan otoriter, pengendalian terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia, serta praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela.
Setelah 32 tahun berkuasa, pada tahun 1998, Orde Baru akhirnya runtuh dan Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan nasional, termasuk dalam bidang politik. Era reformasi ini membawa banyak perubahan positif, seperti pemulihan kebebasan pers, hak asasi manusia, dan demokratisasi dalam sistem politik. Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih baik, di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin meningkat dan pemilu menjadi lebih bersih dan transparan.
Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti praktek politik uang, ketimpangan sosial-ekonomi, dan maraknya intoleransi dan radikalisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam memperkuat dan mempertahankan demokrasi di Indonesia, dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik, pluralisme, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia.
NPM : 2207051003
KELAS : D3 MI
Perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga sekarang mengalami berbagai fase dan tantangan. Pada masa revolusi kemerdekaan, demokrasi masih dalam tahap perkembangan yang belum stabil. Setelah itu, Indonesia memasuki era demokrasi parlementer, yang didominasi oleh partai-partai politik dan parlemen sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan. Namun, era demokrasi parlementer tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh era demokrasi terpimpin pada masa presiden Soekarno.
Era demokrasi terpimpin ditandai dengan sentralisasi kekuasaan oleh presiden, dan peminggiran partai politik dan parlemen. Namun, era tersebut hanya berlangsung selama enam tahun karena pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan pergantian pemerintahan dan lahirnya Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia memasuki era demokrasi pancasila yang ditandai dengan adanya kepemimpinan otoriter, pengendalian terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia, serta praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela.
Setelah 32 tahun berkuasa, pada tahun 1998, Orde Baru akhirnya runtuh dan Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan nasional, termasuk dalam bidang politik. Era reformasi ini membawa banyak perubahan positif, seperti pemulihan kebebasan pers, hak asasi manusia, dan demokratisasi dalam sistem politik. Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih baik, di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum semakin meningkat dan pemilu menjadi lebih bersih dan transparan.
Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti praktek politik uang, ketimpangan sosial-ekonomi, dan maraknya intoleransi dan radikalisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam memperkuat dan mempertahankan demokrasi di Indonesia, dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik, pluralisme, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia.