NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Dalam video diatas, Wawasan Nusantara dijelaskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam pengambilan kebijakan dan tindakan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh rakyat Indonesia. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.

Konsepsi Wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara untuk melihat wilayah yang luas dan keragaman di dalamnya sebagai satu kesatuan. Keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke merupakan aspek penting dari kepulauan nusantara ini. Konsep ini berusaha menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, bersatu, tanpa membedakan suku, daerah, agama, kepercayaan, atau status sosial. Selain itu, kepulauan nusantara ini juga memiliki peran dalam pertahanan dan keamanan nasional, yang akan membentuk kesadaran cinta tanah air dan bangsa serta sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.

Dengan demikian, Wawasan Nusantara memiliki esensi dan urgensi yang berfokus pada kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan keberagaman yang menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman dan penerapan konsep Wawasan Nusantara, diharapkan tercipta kesatuan dan keselarasan antara rakyat, bangsa, dan wilayah dalam rangka membangun Indonesia yang maju dan harmonis.

NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Artikel tersebut membahas tentang konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional dalam menyelesaikan konflik tersebut. Konsepsi wawasan nusantara menjadi fokus dalam mengatasi kesalahpahaman antar kelompok dan memperbaiki hubungan di perbatasan.

Konsepsi wawasan nusantara menekankan persatuan dan kesatuan antara kelompok dan daerah di Indonesia, serta mengedepankan kerjasama dan perdamaian sebagai metode utama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste, konsepsi ini penting untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara dan memperkuat hubungan dengan negara tetangga lainnya di kawasan.

Tanpa konsepsi wawasan nusantara, kemungkinan konflik dengan negara tetangga dapat meningkat. Konsepsi ini juga memberikan kerangka kerja bagi kebijakan luar negeri Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara tetangga, serta mengelola sumber daya alam dan laut dengan lebih baik.

Melalui konsepsi wawasan nusantara, upaya untuk memperbaiki hubungan antar kelompok di perbatasan Indonesia-Timor Leste dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dengan memahami kompleksitas konflik dan menghargai upaya yang telah dilakukan, langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama dan mencapai perdamaian dapat diambil.

Secara keseluruhan, konsepsi wawasan nusantara memainkan peranan penting dalam penyelesaian konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dalam konteks ini, kerjasama antara negara, masyarakat, dan lembaga internasional perlu ditingkatkan, dan konsepsi wawasan nusantara dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa depan.

NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Video tersebut membahas tentang geopolitik Indonesia dan dampaknya dalam hubungan internasional serta kebijakan luar negeri negara ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah yang luas dan beragam. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan Indonesia menjadi pusat jalur perdagangan dunia, terletak di antara Asia dan Australia, serta dekat dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama. Faktor ini menjadikan geopolitik Indonesia menjadi penting dalam hubungan internasional.

Dalam konteks ini, geopolitik Indonesia juga berdampak pada kebijakan luar negeri negara ini. Sebagai negara besar dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara serta berperan sebagai pemimpin regional. Hal ini tercermin dalam keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi-organisasi regional seperti ASEAN, serta upaya menjaga stabilitas kawasan tersebut.

Namun, terdapat juga tantangan dalam geopolitik Indonesia. Jumlah pulau yang banyak menyulitkan pengawasan dan pengendalian terhadap wilayah negara. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan terkait kedaulatan wilayah, seperti sengketa perbatasan dan klaim laut dari negara tetangga.

Secara keseluruhan, geopolitik Indonesia memiliki peranan penting dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Keberadaannya yang strategis sebagai pusat jalur perdagangan dunia, serta perannya dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam tatanan dunia. Namun, tantangan terkait pengawasan wilayah dan kedaulatan perlu diatasi untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara.

NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM : 2207051003
PRODI : D3 MANAJEMEN INFROMATIKA

Jurnal tersebut mengulas kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Indonesia. Ahok dikenal karena gaya bicaranya yang tegas dan apa adanya, tanpa memandang siapa lawan bicaranya. Keputusan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Meskipun keputusan ini memiliki risiko, pihak yang berwenang siap menghadapi risiko tersebut karena tugas negara adalah melindungi warga negara dari tindakan yang melanggar tatanan hukum.

Jurnal tersebut juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi semua warga negaranya dari penindasan dan ketidakadilan. Masalah utama dalam penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah pada sistem hukumnya, tetapi pada kualitas individu yang menegakkan hukum (penegak hukum). Penegak hukum harus menjadi contoh dan memiliki kemampuan komunikasi serta mampu menjalankan peran sebagai pembawa keadilan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum.

Secara keseluruhan, jurnal tersebut menyajikan pandangan tentang kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok dan menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan melindungi seluruh warga negara. Selain itu, jurnal tersebut menekankan perlunya penegak hukum yang berkualitas dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks penegakan hukum, integritas, komunikasi yang baik, dan keadilan menjadi aspek yang penting untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dalam melindungi hak-hak warga negara.

NAMA : AZIZUL HAKIM
NPM :2207051003
PRODI : D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Video tersebut menggambarkan dengan baik tentang prinsip Supremasi Hukum, yang menyatakan bahwa hukum berada di atas semua orang dan pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah selalu konsisten dengan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Video tersebut juga membahas tentang hukum adat, yang merupakan hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu berdasarkan adat dan kebiasaan mereka. Meskipun hukum adat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, namun dalam konteks Supremasi Hukum, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Ketika terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, maka hukum yang lebih tinggi harus diikuti dan diterapkan.

Selain itu, video tersebut juga mengaitkan Supremasi Hukum dengan Reformasi 1998 di Indonesia. Reformasi tersebut membawa perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan, termasuk dalam peningkatan independensi lembaga peradilan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Hal ini berkontribusi dalam mendukung prinsip Supremasi Hukum dengan memastikan keberlakuan hukum yang lebih baik di Indonesia.

Secara keseluruhan, prinsip Supremasi Hukum sangat penting dalam menjaga keberlakuan hukum di Indonesia. Pendapat tersebut menyoroti bahwa hukum adat harus dihormati namun tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, dan Reformasi 1998 membawa perubahan positif dalam mendukung prinsip Supremasi Hukum. Dengan adanya Supremasi Hukum, diharapkan bahwa hukum dapat menjadi panduan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, serta menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.