NAMA: VENI ALIVIA SAPUTRI
NPM: 2217011051
KELAS: A
NPM: 2217011051
KELAS: A
Posts made by Veni Alivia Saputri
NAMA: VENI ALIVIA SAPUTRI
NPM: 2217011051
KELAS: A
Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerah. Sila keempat menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun dalam praktiknya, penulis menilai bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai tersebut. Pemilu sering kali menjadi ajang konflik dan sarana politik kepentingan yang jauh dari semangat demokrasi Pancasila. Keterlibatan partai politik dinilai tidak mendukung demokrasi yang sehat karena proses pencalonan lebih berdasarkan kehendak elit daripada musyawarah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga masih rendah yang menunjukkan lemahnya hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara.
Penulis juga menyoroti sulitnya calon kepala daerah maju secara independen karena aturan yang rumit dan memberatkan. Hal ini mempersempit ruang demokrasi yang seharusnya terbuka bagi siapa saja yang layak memimpin. Kampanye yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan visi misi malah dipenuhi ujaran kebencian dan informasi palsu yang menciptakan perpecahan di masyarakat. Demokrasi dalam praktik pemilu terlihat lebih mementingkan prosedur dibandingkan substansi seperti keadilan dan kebijaksanaan. Penulis menegaskan bahwa demokrasi yang diharapkan oleh Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan peran partai politik agar nilai-nilai dalam sila keempat benar-benar menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.
NPM: 2217011051
KELAS: A
Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerah. Sila keempat menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun dalam praktiknya, penulis menilai bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai tersebut. Pemilu sering kali menjadi ajang konflik dan sarana politik kepentingan yang jauh dari semangat demokrasi Pancasila. Keterlibatan partai politik dinilai tidak mendukung demokrasi yang sehat karena proses pencalonan lebih berdasarkan kehendak elit daripada musyawarah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga masih rendah yang menunjukkan lemahnya hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara.
Penulis juga menyoroti sulitnya calon kepala daerah maju secara independen karena aturan yang rumit dan memberatkan. Hal ini mempersempit ruang demokrasi yang seharusnya terbuka bagi siapa saja yang layak memimpin. Kampanye yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan visi misi malah dipenuhi ujaran kebencian dan informasi palsu yang menciptakan perpecahan di masyarakat. Demokrasi dalam praktik pemilu terlihat lebih mementingkan prosedur dibandingkan substansi seperti keadilan dan kebijaksanaan. Penulis menegaskan bahwa demokrasi yang diharapkan oleh Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan peran partai politik agar nilai-nilai dalam sila keempat benar-benar menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.
NAMA: VENI ALIVIA SAPUTRI
NPM: 2217011051
KELAS: A
Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro merupakan hasil kajian yang menyoroti kondisi demokrasi Indonesia melalui studi terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2019. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji sejauh mana demokrasi di Indonesia telah mengalami proses pendalaman dan konsolidasi setelah era reformasi. Pemilu 2019 dinilai masih menghadapi banyak persoalan seperti lemahnya kelembagaan partai politik, kualitas kompetisi yang rendah, dan politisasi identitas yang memicu pembelahan sosial di masyarakat. Birokrasi juga menjadi sorotan karena dinilai tidak netral dan cenderung terseret dalam praktik politik praktis. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilu dan melemahkan kepercayaan publik. Penulis juga menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia masih bersifat prosedural, belum menyentuh aspek substansial seperti keadilan, kesetaraan politik, dan akuntabilitas. Partai politik dianggap belum mampu menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik karena lebih mengandalkan figur populer daripada menawarkan visi dan program yang jelas. Selain itu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta eksploitasi isu agama turut memperburuk kualitas demokrasi. Berdasarkan analisis teoritis dan fakta di lapangan, jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh dan memerlukan pembenahan yang serius. Untuk memperkuat demokrasi ke depan, dibutuhkan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas institusi politik, literasi politik masyarakat, dan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses demokratisasi.
Menurut saya, jurnal ini sangat relevan dan tajam dalam menggambarkan masalah demokrasi di Indonesia. Penulis berhasil mengangkat isu-isu penting seperti politisasi identitas dan lemahnya partai politik. Analisisnya seimbang antara teori dan realitas. Jurnal ini memberi gambaran jelas bahwa demokrasi kita masih butuh banyak perbaikan, terutama dalam aspek substansi, bukan hanya prosedur.
NPM: 2217011051
KELAS: A
Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro merupakan hasil kajian yang menyoroti kondisi demokrasi Indonesia melalui studi terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2019. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji sejauh mana demokrasi di Indonesia telah mengalami proses pendalaman dan konsolidasi setelah era reformasi. Pemilu 2019 dinilai masih menghadapi banyak persoalan seperti lemahnya kelembagaan partai politik, kualitas kompetisi yang rendah, dan politisasi identitas yang memicu pembelahan sosial di masyarakat. Birokrasi juga menjadi sorotan karena dinilai tidak netral dan cenderung terseret dalam praktik politik praktis. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap hasil pemilu dan melemahkan kepercayaan publik. Penulis juga menunjukkan bahwa pemilu di Indonesia masih bersifat prosedural, belum menyentuh aspek substansial seperti keadilan, kesetaraan politik, dan akuntabilitas. Partai politik dianggap belum mampu menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik karena lebih mengandalkan figur populer daripada menawarkan visi dan program yang jelas. Selain itu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta eksploitasi isu agama turut memperburuk kualitas demokrasi. Berdasarkan analisis teoritis dan fakta di lapangan, jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh dan memerlukan pembenahan yang serius. Untuk memperkuat demokrasi ke depan, dibutuhkan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas institusi politik, literasi politik masyarakat, dan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam proses demokratisasi.
Menurut saya, jurnal ini sangat relevan dan tajam dalam menggambarkan masalah demokrasi di Indonesia. Penulis berhasil mengangkat isu-isu penting seperti politisasi identitas dan lemahnya partai politik. Analisisnya seimbang antara teori dan realitas. Jurnal ini memberi gambaran jelas bahwa demokrasi kita masih butuh banyak perbaikan, terutama dalam aspek substansi, bukan hanya prosedur.