NAMA: VENI ALIVIA SAPUTRI
NPM: 2217011051
KELAS: A
PRODI: KIMIA
NPM: 2217011051
KELAS: A
PRODI: KIMIA
Posts made by Veni Alivia Saputri
Veni Alivia Saputri
2217011051
Kimia
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut mengulas kondisi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong memprihatinkan. Banyak kejadian pelanggaran HAM tidak direspons secara adil dan tuntas, seperti pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat, tindakan diskriminatif terhadap perempuan serta kelompok minoritas, hingga kekerasan terhadap masyarakat Papua. Penegakan hukum tampak lemah dan tidak transparan, khususnya dalam kasus pelanggaran berat yang belum terselesaikan. Realitas ini menunjukkan bahwa perlindungan atas hak-hak dasar warga negara belum menjadi fokus utama negara. Padahal, hak asasi manusia merupakan bagian dari kehormatan dan martabat yang dijamin oleh konstitusi. Meski situasinya belum ideal, masih ada upaya dari kelompok masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan keadilan. Gerakan ini mencerminkan masih adanya harapan dalam memperkuat hak-hak warga negara. Aktivisme dari mahasiswa, komunitas lokal, dan organisasi HAM terus tumbuh sebagai kekuatan sipil. Hal positif yang dapat diambil adalah tumbuhnya kesadaran publik akan pentingnya peran masyarakat dalam menegakkan HAM di tengah lemahnya respons negara.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!
Jawab:
Demokrasi yang berkembang di Indonesia sejatinya memiliki akar dalam tradisi dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat nusantara. Konsep seperti musyawarah, mufakat, serta kerja sama atau gotong royong telah lama digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia terbiasa menyelesaikan persoalan secara kolektif dan damai. Namun, dalam praktik demokrasi masa kini, nilai-nilai itu sering tergantikan oleh kepentingan politik jangka pendek. Demokrasi yang seharusnya bersumber dari partisipasi aktif rakyat kini banyak didominasi elite politik. Keseimbangan sosial dan rasa kekeluargaan sebagai ciri khas budaya lokal perlu kembali diangkat sebagai fondasi demokrasi. Sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, juga menguatkan demokrasi yang berbasis pada nilai moral dan tanggung jawab etis. Demokrasi di Indonesia tidak semata-mata dihitung dari jumlah suara, tetapi harus membawa keadilan dan kemanusiaan. Pemimpin seharusnya mengedepankan kejujuran serta bertindak bijaksana demi kepentingan bersama. Dalam semangat demokrasi, keberagaman budaya dan keyakinan harus dihormati agar tidak menjadi alat pemecah.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya menggambarkan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Masih banyak kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ruang kebebasan berpendapat belum terjamin sepenuhnya karena sering kali dibatasi dengan berbagai cara. Prinsip keadilan sosial juga belum tampak nyata dalam kebijakan negara. Musyawarah sebagai dasar demokrasi sering tergantikan oleh dominasi kekuasaan yang cenderung tertutup. Rakyat belum diberi ruang seluas-luasnya untuk terlibat aktif dalam proses politik. Ketimpangan antara pemerintah dan masyarakat masih menjadi tantangan utama. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi menjadi penting agar keadilan tidak hanya menjadi slogan. Penegakan hak asasi manusia harus dipastikan menjadi bagian dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Demokrasi Indonesia hanya akan berjalan sehat bila dijalankan dengan semangat konstitusional dan kemanusiaan.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Anggota dewan yang menyatakan dirinya mewakili rakyat namun justru menjalankan agenda pribadi atau kelompok tertentu menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Mereka seharusnya menyuarakan kebutuhan dan harapan masyarakat, bukan memanfaatkan posisi demi kepentingan kekuasaan. Ketika wakil rakyat lebih mendahulukan tujuan politik sempit, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan menurun drastis. Hal ini bisa memperlemah fondasi sistem demokrasi secara keseluruhan. Rakyat akan merasa diabaikan dan tidak diwakili secara nyata. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk aktif memantau dan mengevaluasi kinerja para wakilnya. Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat agar setiap tindakan wakil rakyat benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Parlemen perlu dibangun sebagai lembaga terbuka yang dapat dikritisi oleh rakyat. Warga negara berhak menuntut kejujuran dan integritas dari pemimpinnya. Demokrasi akan berjalan baik jika rakyat tidak pasif dan terus mengawasi jalannya kekuasaan.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pemanfaatan kekuasaan berbasis kharisma yang berasal dari tradisi atau agama untuk menggerakkan emosi rakyat secara berlebihan merupakan tindakan yang berbahaya. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menyesatkan masyarakat hingga mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang tidak transparan. Kekuasaan jenis ini sering disalahgunakan untuk mendominasi rakyat melalui pendekatan emosional. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu berhak untuk berpikir dan menentukan pilihan tanpa tekanan. Demokrasi seharusnya menjamin bahwa tidak ada bentuk kekuasaan yang melanggar kebebasan dasar manusia. Manipulasi loyalitas rakyat atas nama agama atau budaya bisa berubah menjadi bentuk penindasan baru. Oleh karena itu, penting adanya pendidikan politik yang menyadarkan masyarakat untuk bersikap kritis. Pemimpin karismatik seharusnya menjadi teladan moral, bukan alat penggerak propaganda. Demokrasi yang sehat harus mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan rasionalitas dalam setiap prosesnya. Perlindungan HAM akan efektif jika masyarakat memiliki pengetahuan dan keberanian untuk menolak bentuk kekuasaan yang manipulatif.
2217011051
Kimia
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut mengulas kondisi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong memprihatinkan. Banyak kejadian pelanggaran HAM tidak direspons secara adil dan tuntas, seperti pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat, tindakan diskriminatif terhadap perempuan serta kelompok minoritas, hingga kekerasan terhadap masyarakat Papua. Penegakan hukum tampak lemah dan tidak transparan, khususnya dalam kasus pelanggaran berat yang belum terselesaikan. Realitas ini menunjukkan bahwa perlindungan atas hak-hak dasar warga negara belum menjadi fokus utama negara. Padahal, hak asasi manusia merupakan bagian dari kehormatan dan martabat yang dijamin oleh konstitusi. Meski situasinya belum ideal, masih ada upaya dari kelompok masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan keadilan. Gerakan ini mencerminkan masih adanya harapan dalam memperkuat hak-hak warga negara. Aktivisme dari mahasiswa, komunitas lokal, dan organisasi HAM terus tumbuh sebagai kekuatan sipil. Hal positif yang dapat diambil adalah tumbuhnya kesadaran publik akan pentingnya peran masyarakat dalam menegakkan HAM di tengah lemahnya respons negara.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!
Jawab:
Demokrasi yang berkembang di Indonesia sejatinya memiliki akar dalam tradisi dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat nusantara. Konsep seperti musyawarah, mufakat, serta kerja sama atau gotong royong telah lama digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia terbiasa menyelesaikan persoalan secara kolektif dan damai. Namun, dalam praktik demokrasi masa kini, nilai-nilai itu sering tergantikan oleh kepentingan politik jangka pendek. Demokrasi yang seharusnya bersumber dari partisipasi aktif rakyat kini banyak didominasi elite politik. Keseimbangan sosial dan rasa kekeluargaan sebagai ciri khas budaya lokal perlu kembali diangkat sebagai fondasi demokrasi. Sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, juga menguatkan demokrasi yang berbasis pada nilai moral dan tanggung jawab etis. Demokrasi di Indonesia tidak semata-mata dihitung dari jumlah suara, tetapi harus membawa keadilan dan kemanusiaan. Pemimpin seharusnya mengedepankan kejujuran serta bertindak bijaksana demi kepentingan bersama. Dalam semangat demokrasi, keberagaman budaya dan keyakinan harus dihormati agar tidak menjadi alat pemecah.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya menggambarkan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Masih banyak kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ruang kebebasan berpendapat belum terjamin sepenuhnya karena sering kali dibatasi dengan berbagai cara. Prinsip keadilan sosial juga belum tampak nyata dalam kebijakan negara. Musyawarah sebagai dasar demokrasi sering tergantikan oleh dominasi kekuasaan yang cenderung tertutup. Rakyat belum diberi ruang seluas-luasnya untuk terlibat aktif dalam proses politik. Ketimpangan antara pemerintah dan masyarakat masih menjadi tantangan utama. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi menjadi penting agar keadilan tidak hanya menjadi slogan. Penegakan hak asasi manusia harus dipastikan menjadi bagian dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Demokrasi Indonesia hanya akan berjalan sehat bila dijalankan dengan semangat konstitusional dan kemanusiaan.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Anggota dewan yang menyatakan dirinya mewakili rakyat namun justru menjalankan agenda pribadi atau kelompok tertentu menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Mereka seharusnya menyuarakan kebutuhan dan harapan masyarakat, bukan memanfaatkan posisi demi kepentingan kekuasaan. Ketika wakil rakyat lebih mendahulukan tujuan politik sempit, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan menurun drastis. Hal ini bisa memperlemah fondasi sistem demokrasi secara keseluruhan. Rakyat akan merasa diabaikan dan tidak diwakili secara nyata. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk aktif memantau dan mengevaluasi kinerja para wakilnya. Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat agar setiap tindakan wakil rakyat benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Parlemen perlu dibangun sebagai lembaga terbuka yang dapat dikritisi oleh rakyat. Warga negara berhak menuntut kejujuran dan integritas dari pemimpinnya. Demokrasi akan berjalan baik jika rakyat tidak pasif dan terus mengawasi jalannya kekuasaan.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pemanfaatan kekuasaan berbasis kharisma yang berasal dari tradisi atau agama untuk menggerakkan emosi rakyat secara berlebihan merupakan tindakan yang berbahaya. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menyesatkan masyarakat hingga mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang tidak transparan. Kekuasaan jenis ini sering disalahgunakan untuk mendominasi rakyat melalui pendekatan emosional. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu berhak untuk berpikir dan menentukan pilihan tanpa tekanan. Demokrasi seharusnya menjamin bahwa tidak ada bentuk kekuasaan yang melanggar kebebasan dasar manusia. Manipulasi loyalitas rakyat atas nama agama atau budaya bisa berubah menjadi bentuk penindasan baru. Oleh karena itu, penting adanya pendidikan politik yang menyadarkan masyarakat untuk bersikap kritis. Pemimpin karismatik seharusnya menjadi teladan moral, bukan alat penggerak propaganda. Demokrasi yang sehat harus mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan rasionalitas dalam setiap prosesnya. Perlindungan HAM akan efektif jika masyarakat memiliki pengetahuan dan keberanian untuk menolak bentuk kekuasaan yang manipulatif.
NAMA: VENI ALIVIA SAPUTRI
NPM: 2217011051
KELAS: A
PRODI: KIMIA
NPM: 2217011051
KELAS: A
PRODI: KIMIA
NAMA: VENI ALIVIA SAPUTRI
NPM: 2217011051
KELAS: A
PRODI: KIMIA
NPM: 2217011051
KELAS: A
PRODI: KIMIA
Veni Alivia Saputri
2217011051
Kimia A
Video ini membahas tentang konsep geopolitik Indonesia yang berpijak pada pemikiran geografis dan ideologi nasional. Geopolitik merupakan ilmu yang mengaitkan kebijakan negara dengan letak wilayah suatu bangsa. Beberapa teori geopolitik dari tokoh dunia turut disebut seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, dan Halford Mackinder. Indonesia memiliki pendekatan sendiri terhadap geopolitik yang bersumber dari Pancasila. Ir. Soekarno pertama kali memperkenalkan teori geopolitik Indonesia pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik Indonesia menekankan pada kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Wawasan Nusantara menjadi perwujudan nyata dari pandangan geopolitik tersebut. Wawasan ini berakar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar kehidupan nasional. Hakikatnya terletak pada upaya menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Pendekatan ini mencakup pandangan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan secara menyeluruh.
Video ini juga menjelaskan tentang kehidupan bernegara menurut konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Kesatuan wilayah mencakup bidang politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Posisi strategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra menjadi kekuatan tersendiri. Keunggulan lain berasal dari jumlah penduduk yang besar dan keanekaragaman budaya yang tinggi. Semua potensi tersebut memperkuat identitas nasional yang berbasis persatuan. Pandangan geopolitik Indonesia menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan. Rasa memiliki terhadap tanah air perlu dibangun melalui pemahaman geopolitik. Pemahaman ini membantu masyarakat menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Kesadaran nasional menjadi kunci agar Indonesia tetap utuh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
2217011051
Kimia A
Video ini membahas tentang konsep geopolitik Indonesia yang berpijak pada pemikiran geografis dan ideologi nasional. Geopolitik merupakan ilmu yang mengaitkan kebijakan negara dengan letak wilayah suatu bangsa. Beberapa teori geopolitik dari tokoh dunia turut disebut seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, dan Halford Mackinder. Indonesia memiliki pendekatan sendiri terhadap geopolitik yang bersumber dari Pancasila. Ir. Soekarno pertama kali memperkenalkan teori geopolitik Indonesia pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik Indonesia menekankan pada kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Wawasan Nusantara menjadi perwujudan nyata dari pandangan geopolitik tersebut. Wawasan ini berakar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar kehidupan nasional. Hakikatnya terletak pada upaya menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Pendekatan ini mencakup pandangan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan secara menyeluruh.
Video ini juga menjelaskan tentang kehidupan bernegara menurut konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Kesatuan wilayah mencakup bidang politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Posisi strategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra menjadi kekuatan tersendiri. Keunggulan lain berasal dari jumlah penduduk yang besar dan keanekaragaman budaya yang tinggi. Semua potensi tersebut memperkuat identitas nasional yang berbasis persatuan. Pandangan geopolitik Indonesia menumbuhkan kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan. Rasa memiliki terhadap tanah air perlu dibangun melalui pemahaman geopolitik. Pemahaman ini membantu masyarakat menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Kesadaran nasional menjadi kunci agar Indonesia tetap utuh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.