Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip- prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia
Kiriman dibuat oleh ERMA WATI
ERMAWATI
2216031017
REGULER C
MKU PANCASILA
Kearifan lokal merupakan unsur budaya yang harus dipelajari, digali dan dihidupkan kembali, karena esensinya begitu penting untuk memperkuat fondasi identitas bangsa dan menjawab tantangan globalisasi. Bagi negara modern seperti Indonesia, bukan hanya entitas geopolitik, tetapi sebenarnya selalu mencakup kelompok sosial dan sistem budaya yang berbeda, yang tercermin dalam keragaman budaya etnis.
Dengan berpegang pada prinsip bahwa tiada masyarakat dan kebudayaan yang bersifat statis, maka dalam perspektif kultural, secara garis besar masyarakat dan kebudayaan lokal telah bergerak secara dinamis. Sehubungan dengan itu, maka pemahaman terhadap kebudayaan etnik yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal dan pembahasan terhadap persoalan kesadaran kolektif lokal yang merefleksikan identitas suatu kelompok etnik atau bangsa menjadi sangat relevan diangkat kepermukaan seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh sebab itu, Upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai langkah memberdayakan kebudayaan lokal dalam rangka mengantisipasi perkembangan jaman menuju arah yang lebih baik yaitu dengan cara memulihkan dan membangkitkan kembali ingatan dan kesadaran kolektif masyarakat lokal dengan ciri dan identitas budayanya masing-masing.
2216031017
REGULER C
MKU PANCASILA
Kearifan lokal merupakan unsur budaya yang harus dipelajari, digali dan dihidupkan kembali, karena esensinya begitu penting untuk memperkuat fondasi identitas bangsa dan menjawab tantangan globalisasi. Bagi negara modern seperti Indonesia, bukan hanya entitas geopolitik, tetapi sebenarnya selalu mencakup kelompok sosial dan sistem budaya yang berbeda, yang tercermin dalam keragaman budaya etnis.
Dengan berpegang pada prinsip bahwa tiada masyarakat dan kebudayaan yang bersifat statis, maka dalam perspektif kultural, secara garis besar masyarakat dan kebudayaan lokal telah bergerak secara dinamis. Sehubungan dengan itu, maka pemahaman terhadap kebudayaan etnik yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal dan pembahasan terhadap persoalan kesadaran kolektif lokal yang merefleksikan identitas suatu kelompok etnik atau bangsa menjadi sangat relevan diangkat kepermukaan seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh sebab itu, Upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai langkah memberdayakan kebudayaan lokal dalam rangka mengantisipasi perkembangan jaman menuju arah yang lebih baik yaitu dengan cara memulihkan dan membangkitkan kembali ingatan dan kesadaran kolektif masyarakat lokal dengan ciri dan identitas budayanya masing-masing.
ERMAWATI
2216031017
REGULER C
MKU PANCASILA
ANALISIS JURNAL
Secara konsepsual kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Haryati Subadio (1986:18-19) mengatakan kearifan lokal (local genius) secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan cultural identity yang dapat diartikan dengan identitas atau keperibadian budaya suatu bangsa. Sementara itu konsep kearifan lokal (local genius) yang dikemukakan oleh Quaritch Wales (dalam Astra,2004:112) adalah “....the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life” (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau).
(1) ketahanan ideal (ketahanan sistem nilai);
(2) ketahanan struktural (ketahanan kelembagaan); (3) ketahanan pisikal (ketahanan sistem budaya fisik);
(4) ketahanan mental (ketahanan sikap mental);
(5) Ketahanan fungsional (ketahanan fungsi unsure-unsur kebudayaan);
(6) ketahanan sistemik (ketahanan totalitas sistem masyarakat); dan
(7) ketahanan prosesual (ketahanan dan kelenturan menghadapi perubahan). Kerentanan dan kelemahan daya tahan mengakibatkan defisit modal sosial, dan sebaliknya kekokohan, kreativitas dan adaptivitas publik mampu menumbuhkan surplus modal sosial, merupakan tujuh indikator yang berhubungan dengan kemampuan ketahanan modal budaya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia memang ditakdirkan sebagai bangsa yang multikultur, atas dasar itulah semua komponen bangsa ini berkewajiban memelihara dan mendidik masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman tanpa kehilangan identitas budaya masing-masing dan mampu memberi jaminan hidup budaya orang/etnis lain. Oleh sebab itu perlu pembelajaran yang tepat agar budaya kekerasan yang banyak terjadi dikikis dengan budaya damai.
2216031017
REGULER C
MKU PANCASILA
ANALISIS JURNAL
Secara konsepsual kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Haryati Subadio (1986:18-19) mengatakan kearifan lokal (local genius) secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan cultural identity yang dapat diartikan dengan identitas atau keperibadian budaya suatu bangsa. Sementara itu konsep kearifan lokal (local genius) yang dikemukakan oleh Quaritch Wales (dalam Astra,2004:112) adalah “....the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life” (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau).
(1) ketahanan ideal (ketahanan sistem nilai);
(2) ketahanan struktural (ketahanan kelembagaan); (3) ketahanan pisikal (ketahanan sistem budaya fisik);
(4) ketahanan mental (ketahanan sikap mental);
(5) Ketahanan fungsional (ketahanan fungsi unsure-unsur kebudayaan);
(6) ketahanan sistemik (ketahanan totalitas sistem masyarakat); dan
(7) ketahanan prosesual (ketahanan dan kelenturan menghadapi perubahan). Kerentanan dan kelemahan daya tahan mengakibatkan defisit modal sosial, dan sebaliknya kekokohan, kreativitas dan adaptivitas publik mampu menumbuhkan surplus modal sosial, merupakan tujuh indikator yang berhubungan dengan kemampuan ketahanan modal budaya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia memang ditakdirkan sebagai bangsa yang multikultur, atas dasar itulah semua komponen bangsa ini berkewajiban memelihara dan mendidik masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman tanpa kehilangan identitas budaya masing-masing dan mampu memberi jaminan hidup budaya orang/etnis lain. Oleh sebab itu perlu pembelajaran yang tepat agar budaya kekerasan yang banyak terjadi dikikis dengan budaya damai.
ERMAWATI
2216031017
REGULER C
MKU PANCASILA
ANALISIS VIDEO
Suku bangsa, Agama, Kebudayaan, dan Bahasa merupakan Unsur-unsur Pembentukan Identitas Negara.
Pembagian unsur tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
1. Identitas Fundamental
2. Identitas Instrumental
3. Identitas Subjektif
Sedangkan Faktor Pembentukan Identitas Nasional ada Faktor Objektif dan ada faktor Subjektif.
Faktor Primer: Faktor yang mencakup etnisitas, terirotial, bahasa, agama, dan sejenisnya.
Faktor pendorong: Faktor yang terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi.
Faktor Penarik: Faktor yang mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika.
Faktor Reaktif: Farktor yang meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas Alternatif.
Faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional abngsa indonesia;
1. primordial
2. sakral
3. tokoh
4. sejarah
5. bhineka tunggal ika
Tujuan dan fungsi dari identitas nasional tersendiri yaitu sebagai Alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, sebagai landasan negara, sebagai identitas negara tersebut, dan nilai potensi bangsa.
• Peran Identitas Nasional
1. sebagai bahan dalam integrasi nasional
2. pengontrol sumber daya ekonomi
3. menjadi penanda ikatan solidaritas
4. menjadi definisi teritorial.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa indonesia dengan bangsa lain.
2216031017
REGULER C
MKU PANCASILA
ANALISIS VIDEO
Suku bangsa, Agama, Kebudayaan, dan Bahasa merupakan Unsur-unsur Pembentukan Identitas Negara.
Pembagian unsur tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
1. Identitas Fundamental
2. Identitas Instrumental
3. Identitas Subjektif
Sedangkan Faktor Pembentukan Identitas Nasional ada Faktor Objektif dan ada faktor Subjektif.
Faktor Primer: Faktor yang mencakup etnisitas, terirotial, bahasa, agama, dan sejenisnya.
Faktor pendorong: Faktor yang terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi.
Faktor Penarik: Faktor yang mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika.
Faktor Reaktif: Farktor yang meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas Alternatif.
Faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional abngsa indonesia;
1. primordial
2. sakral
3. tokoh
4. sejarah
5. bhineka tunggal ika
Tujuan dan fungsi dari identitas nasional tersendiri yaitu sebagai Alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, sebagai landasan negara, sebagai identitas negara tersebut, dan nilai potensi bangsa.
• Peran Identitas Nasional
1. sebagai bahan dalam integrasi nasional
2. pengontrol sumber daya ekonomi
3. menjadi penanda ikatan solidaritas
4. menjadi definisi teritorial.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa indonesia dengan bangsa lain.
ERMAWATI
2216031017
REGULER C
MKU PANCASILA
ANALISIS JURNAL
Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal yaitu; 1) pemerintahan dari rakyat (government of the people); 2) pemerintahan oleh rakyat (government by the people); dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintaha yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum.
(Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut; 1) kesadaran akan pluralisme; 2) musyarawah; 3) cara cara – cara yang sesuai tujuan; 4) norma kejujuran dalam pemufakatan; 5) kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban; 6) percobaan dan kesalahan (trial and error) (Latif, 2007: 39).)
(Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
Upaya penegakan HAM oleh kelompok- kelompok non-pemerintah melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuahkan hasil yang menggembirakan. Akibat kuatnya tuntutan penegakan HAM dari kalangan masyarakat akhirnya mengubah pendirian pemerintah Orde Baru untuk bersikap lebih akomodatif terhadap tuntutan HAM.
Sehingga data disimpulkan bahwa kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus dasar nasional Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
2216031017
REGULER C
MKU PANCASILA
ANALISIS JURNAL
Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal yaitu; 1) pemerintahan dari rakyat (government of the people); 2) pemerintahan oleh rakyat (government by the people); dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintaha yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum.
(Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut; 1) kesadaran akan pluralisme; 2) musyarawah; 3) cara cara – cara yang sesuai tujuan; 4) norma kejujuran dalam pemufakatan; 5) kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban; 6) percobaan dan kesalahan (trial and error) (Latif, 2007: 39).)
(Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
Upaya penegakan HAM oleh kelompok- kelompok non-pemerintah melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuahkan hasil yang menggembirakan. Akibat kuatnya tuntutan penegakan HAM dari kalangan masyarakat akhirnya mengubah pendirian pemerintah Orde Baru untuk bersikap lebih akomodatif terhadap tuntutan HAM.
Sehingga data disimpulkan bahwa kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus dasar nasional Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.