ERMAWATI
2216031017
REG C
ILMU KOMUNIKASI

artikel tersebut membahas tentang pentingnya semangat bela negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semangat bela negara merupakan tugas dan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga negaranya karena mencerminkan kesetiaan dan kecintaan terhadap negara.
kasus kasus social di lingkungan sekitar kita yang kurang kita perhatikan yang berkaitang dengan bela Negara padahal hal tersebut bila dibiarkan saja akan berdampak buruk untuk kedepanya makanya harus kita tangani dengan baik dan serius agar tidak berdampak buruk untuk kedepannya.

kasus kasus social di lingkungan sekitar kita yang kurang kita perhatikan yang berkaitang dengan bela Negara padahal hal tersebut bila dibiarkan saja akan berdampak buruk untuk kedepanya makanya harus kita tangani dengan baik dan serius agar tidak berdampak buruk untuk kedepannya.
sehingga Secara keseluruhan, jurnal tersebut menggarisbawahi pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan bela negara dalam menumbuhkan kecintaan dan kesetiaan terhadap negara. Selain itu, jurnal tersebut juga menekankan bahwa aktualisasi bela negara dapat dilakukan melalui tindakan konkret dalam situasi yang sedang terjadi, seperti pandemi COVID-19.

ERMAWATI
2216031017
REG C
ILMU KOMUNIKASI

Ketahanan Nasional Ketahanan nasional adalah keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk untuk menghadapi ancaman yang datang. Ancaman sendiri ada beberapa sumber yaitu bersifat langsung, luar, dalam dan tak langsung dan yang diserang ada 4 yaitu integritas, identitas, kelangsungan hidup, perjuangan mencapai tujuan nasional.


empat poin yang menjadi objek penyerangan musuh. Keempat poin tersebut adalah integritas (kewibawaan kita), identitas (identitas kita sebagai warga negara Indonesia), kelangsungan hidup bangsa, dan yang terakhir yaitu perjuangan untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara.

Perwujudan Aspek Alamiah (Tri Gatra)
1. Lokasi dan posisi geografis : peningkatan potensi laut 9 darat posisi dengan negara tetangga
2. Sumberdaya alam : kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam
3. Keadaan dan kemampuan arus penduduk : pendidikan

perwujudan Aspek sosial (Panca Gatra)
1. Ideologi : rangkaian nilai mampu menampung aspirasi
2. Politik : Demokrasi : keseimbangan input dan output
3. Ekonomi : sarana, modal, TK, teknologi
4. Sosbud : tradisi, pendidikan, keterampilan
5. Hankam : partisipasi dan kesadaran masyarakat

Nama: Ermawati
NPM: 2216031017
Kelas: Reg A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Nama: Ermawati
NPM: 2216031017
Kelas: Reg A
Prodi: Ilmu Komunikasi

ERMAWATI
2216031017
REG C
ILMU KOMUNIKASI

A. Isi artikel ini membahas tentang penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam artikel ini, kita dapat memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam perlindungan HAM di negara ini. Artikel ini juga membahas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan pentingnya mengatasi isu-isu tersebut. Setelah membaca artikel ini, saya menemukan satu hal positif yaitu kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia di Indonesia.

B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memiliki kekhasan dan ciri-ciri yang unik. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Prinsip ini mempromosikan inklusi dan partisipasi politik bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati dalam kerangka demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa juga menegaskan perlunya menghargai nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan politik.

C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan kurang baik karena masih terjadi pelanggaran di mana-mana. Akan tetapi menurut saya, pelaksanaan demokrasi sendiri sudah berjalan dengan cukup baik sebagaimana semestinya. Dan saya berpendapat, pelaksanaan demokrasi sendiri tidak terjadi pelanggaran.

D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu. Namun, berikut ada beberapa sikap yang umum muncul dalam hal ini:
1. Kekecewaan: Banyak orang akan merasa kecewa ketika anggota parlemen tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan tulus. Mereka berharap agar para wakil rakyat tersebut menjalankan tugas mereka untuk mewakili kebutuhan dan aspirasi rakyat, bukan kepentingan pribadi atau politik partai.
2. Ketidakpercayaan: Sikap ini muncul ketika orang kehilangan kepercayaan terhadap anggota parlemen yang tidak memenuhi harapan mereka. Ketidakpercayaan semacam itu dapat merusak hubungan antara masyarakat dan para wakil rakyat, dan bisa menghasilkan ketidakpuasan yang lebih besar terhadap sistem politik.
3. Tuntutan perubahan: Ketika ada kesadaran bahwa anggota parlemen tidak bekerja sesuai kepentingan masyarakat, hal itu sering kali memicu tuntutan untuk perubahan. Masyarakat dapat melakukan tekanan politik, seperti mengorganisir demonstrasi atau kampanye, untuk mengubah perilaku dan agenda politik para wakil rakyat.
4. Pemilihan yang lebih bijak: Sikap ini menekankan pentingnya pemilihan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Masyarakat dianjurkan untuk melakukan penelitian yang cermat tentang calon anggota parlemen sebelum memberikan suara, serta mempertimbangkan rekam jejak dan komitmen calon terhadap kepentingan masyarakat.

E. Ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik mengeksploitasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas atau melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hal ini bisa menjadi ancaman terhadap demokrasi dewasa dan kebebasan individu. Prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia harus saling melengkapi, dan tindakan yang merugikan hak asasi manusia harus dikoreksi dan dihindari. Dalam demokrasi, penting bagi lembaga-lembaga demokratis, termasuk lembaga peradilan dan badan legislatif, untuk menjalankan fungsi mereka secara independen dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.