NAMA: ALIYA ZALFA PUTRI
NPM: 2217051042
KELAS: D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NPM: 2217051042
KELAS: D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
Posts made by Aliya Zalfa Putri
NAMA: ALIYA ZALFA PUTRI
NPM: 2217051042
KELAS: D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NPM: 2217051042
KELAS: D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NAMA : ALIYA ZALFA PUTRI
NPM : 2217051042
KELAS : D
Analisis saya terkait jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA antara lain pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diimplementasikan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatasi tantangan dan masalah bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai alat politik untuk menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara. Meskipun demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun belum terlihat adanya implementasi demokrasi sebagai perwujudan sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini tampak dari adanya berbagai konflik dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan demokrasi dalam sila keempat Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia agar dapat menghindari konflik sosial. Implementasi demokrasi sejak dini dapat dimulai dari pemilihan umum daerah untuk memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginan rakyat. Saat ini, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi.
Hal ini terlihat dari sering terjadi konflik dalam pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting dari demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Dalam konteks pemilihan umum, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Dalam jurnal yang dibahas, Pancasila juga dianggap sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, kepentingan nasional harus diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, partai politik harus mampu menjadi wadah bagi aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu atau golongan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.
Dalam rangka menguatkan demokrasi sebagai perwujudan sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia, pemerintah, partai politik, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Hanya dengan demikian, pemilihan umum di Indonesia dapat menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi dan membangun negara yang lebih baik.
NPM : 2217051042
KELAS : D
Analisis saya terkait jurnal DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA antara lain pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diimplementasikan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatasi tantangan dan masalah bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai alat politik untuk menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu negara. Meskipun demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun belum terlihat adanya implementasi demokrasi sebagai perwujudan sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini tampak dari adanya berbagai konflik dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan demokrasi dalam sila keempat Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia agar dapat menghindari konflik sosial. Implementasi demokrasi sejak dini dapat dimulai dari pemilihan umum daerah untuk memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginan rakyat. Saat ini, banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai demokrasi.
Hal ini terlihat dari sering terjadi konflik dalam pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting dari demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Dalam konteks pemilihan umum, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Dalam jurnal yang dibahas, Pancasila juga dianggap sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, kepentingan nasional harus diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Selain itu, partai politik harus mampu menjadi wadah bagi aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu atau golongan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.
Dalam rangka menguatkan demokrasi sebagai perwujudan sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia, pemerintah, partai politik, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Hanya dengan demikian, pemilihan umum di Indonesia dapat menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi dan membangun negara yang lebih baik.
NAMA : ALIYA ZALFA PUTRI
NPM : 2217051042
KELAS : D
Analisis yang saya dapatkan dari video penjelasan Perkembangan Demokrasi Di Indonesia antara lain bahwasanya perkembangan demokrasi melalui beberapa masa/tahap.
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Selama periode revolusi, demokrasi sangat terbatas karena negara sedang mencari identitasnya sendiri, terjadi pemberontakan dan agresi militer Belanda yang masih berlangsung, serta kebebasan pers dibatasi sehingga hanya koran-koran yang mendukung kemerdekaan, seperti Tempo, yang diizinkan untuk diterbitkan.
2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Indonesia meraih puncak kejayaan demokrasi dimana hampir seluruh unsur demokrasi dapat ditemukan dalam pembentukan kehidupan politiknya. Namun, demokrasi parlementer yang diterapkan gagal. Kegagalan tersebut disebabkan oleh dominasi politik sektarian, basis sosial ekonomi yang sangat lemah, dan adanya kepentingan bersama antara Presiden Soekarno serta militer.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin, politik Indonesia ditandai oleh tiga faktor penting yaitu ABRI, Presiden Soekarno, dan PKI. Oleh karena itu, pada masa tersebut hanya ada tiga peran utama yang mengendalikan pemerintahan.
4. Perkembangan Demokrasi Orde Baru
Dalam tiga tahun awal, terlihat bahwa kekuasaan dibagi di antara kekuatan komunitas. Tetapi, setelah tiga tahun, muncul dominasi peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan aktivitas partai politik, serta campur tangan pemerintah dalam urusan partai politik hingga publik.
5. Perkembangan Demokrasi Reformasi (1998 Sampai Kini)
Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang hampir serupa dengan demokrasi masa parlementer, dimana pemilu yang diadakan pada periode 1999-2004 diselenggarakan secara lebih demokratis, terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga tingkat desa, dan rekrutmen politik untuk jabatan politik dibuka secara terbuka serta kebebasan menyampaikan pendapat dapat dijamin pada masa tersebut.
Dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan demokrasi di Indonesia melalui beberapa tahap sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang. Setiap masa memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan demokrasi.