Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat dicapai adalah pemahaman tentang ancaman pengujian UU Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap demokrasi konstitusional Indonesia. Pasal tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi dan kekuatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya mengawasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara. Menurut pasal tersebut, konsep berbangsa dan bernegara harus diperbaiki untuk menjamin transparansi dan partisipasi masyarakat yang memadai dalam proses legislasi. Aspek-aspek ini penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan memastikan kepentingan masyarakat dipertimbangkan secara optimal dalam proses legislasi. Jantung konstitusi adalah Hukum Dasar tertulis, yang mengatur susunan pemerintahan, kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara serta pemeliharaan keseimbangan kekuasaan dalam negara. Konstitusi penting bagi negara termasuk Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berperan sebagai payung perlindungan hukum yang melindungi hak-hak dasar individu, membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin stabilitas dan sistem pemerintahan yang adil. Contoh perilaku inkonstitusional pejabat pemerintah adalah ketika mereka melanggar ketentuan konstitusi, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau manipulasi demokrasi. Ketika pejabat pemerintah mengambil tindakan seperti itu, mereka mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Penting agar perilaku seperti itu ditanggapi dengan sanksi yang sesuai, termasuk hukuman maksimal, untuk memastikan pencegahan dan menjaga integritas sistem pemerintahan. Namun, penting juga memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui pelatihan dan rehabilitasi jika memungkinkan.

Tanggapan saya terhadap isi berita tersebut adalah saya setuju dengan pernyataan Wali Kota Surabaya Dr. Rismaharin, setuju bahwa anak-anak tidak boleh terlibat dalam demonstrasi. Ini karena anak-anak tidak sepenuhnya memahami masalah yang dihadapi dan tidak dapat mengambil keputusan yang tepat terkait masalah tersebut. Partisipasi anak-anak dalam demonstrasi dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan, karena mereka terkena pengaruh dan kerugian yang dapat timbul dalam situasi seperti itu. Selain itu, perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak perlu mendapat perhatian. Pernyataan positif Risma menyampaikan kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dan mempertahankan status kota yang menguntungkan. Dengan menekankan perlunya mencegah anak-anak berpartisipasi dalam demonstrasi, hal ini dapat membantu mencegah risiko kekerasan atau pelecehan yang merugikan mereka. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan keselamatan anak pada generasi penerus. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat menyampaikan keinginan atau pendapat secara terbuka, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:Pendidikan dan Pemahaman:Menyediakan publik dengan pendidikan yang tepat dan pemahaman tentang pentingnya mengekspresikan keinginan atau pendapat secara damai dan bertanggung jawab, dan hak dan tanggung jawab yang terlibat. Organisasi dan koordinasi:Atur demonstrasi atau aksi protes sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pihak berwenang, seperti B. Pemberitahuan sebelumnya, koordinasi pasukan keamanan dan penentuan area aman untuk mengadakan demonstrasi. Dialog dan negosiasi:Mendorong dialog dan negosiasi antara pihak terkait, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan, untuk mencapai konsensus dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kontrol dan pemantauan:Peningkatan pengawasan dan pemantauan kegiatan unjuk rasa oleh aparat keamanan untuk mencegah kekerasan atau gangguan yang merugikan pihak lain. Tugas dasar manusia mengacu pada tugas setiap individu sebagai manusia. Tugas mendasar ini termasuk, namun tidak terbatas pada, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemeliharaan perdamaian, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap keragaman dan promosi kebaikan bersama. Kewajiban-kewajiban dasar manusia tidak secara langsung membatasi hak-hak individu, tetapi sebaliknya memastikan bahwa hak-hak tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dalam kerangka yang memungkinkan kehidupan yang adil dan harmonis.

1. Pandangan saya terhadap kasus tersebut bahwa masyarakat Indonesia yang bersangkutan belum bisa paham dan mengimplementasikan nilai pancasila hal ini berdasarkan tidak masuknya nilai butir-butir pancasila sila ke 2 yang terdapat pada kasus tersebut antara lain sebagai berikut

*Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dimana seharusnya para Masyarakat harus memperlakukan sesorang dengan baik bahkan meninggal sekalipun dikarena seseorang yang meninggal walau dengan udzur harus tetap di perlakukan sebagaimana manusia pada umumnya

* Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira dimana masyarakat yang bersangkutan tidak memiliki perasaan kepada keluarga jenazah yang seharusnya jenazah harus dikebumikan dengan baik apa pun kondisinya.


2.Masyarakat seharusnya dapat bisa lebih dapat mengimplementasikan nilai pancasila lebih baik kedepannya.dengan kita sebagai mahasiswa memiliki kontrol kepada masyarakat dimana kita memiliku wewanang untuk bisa lebih mengedukasi para masyarakat pengimplementasian nilai pancasila pada hakikat dan kondisi tertentu

3.secara Umum ya,namun ada kemungkinan bahwa masyarakat ingin menguburkan jenazah tersebut namun,dikarenakan ada udzur yang berisiko terhadap mereka ( covid 19) yang akhirnya menimbulkan ketakutan terhadap mereka dan mengesampingkan nilai-nilai pancasila sila ke 2 yang seharusnya mereka lakukan

Nama : Heika Sazaki
Kelas : PSTE B
NPM : 2215031068