NAMA: INDAH NURLATIFAH
NPM: 2216031107
KELAS: REG A
PRODI: ILMU KOMUNIKASI
NPM: 2216031107
KELAS: REG A
PRODI: ILMU KOMUNIKASI
Posts made by Indah Nurlatifah
NAMA: INDAH NURLATIFAH
NPM: 2216031107
KELAS: REG A
PRODI: ILMU KOMUNIKASI
Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa ada beberapa teori perlindungan hukum dari para ahli seperti Setiono, yang menurutnya perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan administrasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.
Pemerintah adalah lambang negara, dengan tugas dan kekuasaan untuk melindungi semua warga negara dan bangsa, termasuk Ahok (pembukaan UUD 1945), yang menghadapi murka umat Islam dengan penistaan dan protes dari jutaan komunitas Muslim. 4 November 2016. Di sisi lain, sebagai kepala pemerintahan dan panglima tertinggi, bertugas menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, bahaya dan tantangan yang datang baik dari luar maupun dari dalam. agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh berdiri demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan penuntutan adalah dua hal yang saling memungkinkan, perlindungan hukum dapat diterapkan ketika penuntutan dilakukan oleh orang pribadi, pemerintah dibuat dan dilaksanakan secara salah atau tidak berjalan dengan baik. Contohnya adalah kasus Bima yang mengkritisi kinerja Pemprov Lampung di bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Padahal ya, disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Lampung tidak mengelola pemerintahannya dengan baik. Kemudian pengacara melaporkannya tentang faktor yang terjadi pada pengacara dan mengeluarkan suara atau pendapatnya dan Bima mendapat "peringatan" dari pemerintah provinsi Lampung mengunjungi rumahnya dll. Bima berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatannya dalam menyampaikan pendapatnya. sehingga kinerja Pemerintah Provinsi Lampung kedepannya akan lebih baik lagi.
Nama: Indah Nurlatifah
NPM: 2216031107
Kelas: REG A
Analisis jurnal
Jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara: Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta"
Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Sebagai tersangka dalam dugaan penistaan agama terhadap Satpol PP. Keputusan itu semata-mata didasarkan pada alasan hukum, bukan tekanan sosial. Ada risiko yang terkait dengan keputusan yang diambil. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk. “Protes uang yang diselenggarakan oleh mayoritas umat Islam pada 4 November 2016 lalu merupakan aksi unjuk rasa yang meminta negara dalam hal ini Polri bekerja secara profesional dan Ahok langsung menduga adanya pelanggar Alquran. Pasca Alim Ulama, Ormas Muda Nyaris mengimbau Presiden dan jajarannya untuk tuntas terlibat dalam ejekan Ahok yang transparan dan terbuka. Meski aksi unjuk rasa berakhir damai, Kapolres Jenderal Tito Karnavian mengakui ada pihak tertentu yang menghendaki demikian. eksploitasi kegiatan damai melalui tindakan inkonstitusional, sehingga tujuan kehadiran negara adalah untuk melindungi seluruh warganya dari tindakan yang dapat merusak supremasi hukum. Saya berkomitmen untuk merawat dan melindungi setiap warga negara dari kekejaman dan ketidakadilan. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. dan wajib mentaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
NPM: 2216031107
Kelas: REG A
Analisis jurnal
Jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara: Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta"
Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Sebagai tersangka dalam dugaan penistaan agama terhadap Satpol PP. Keputusan itu semata-mata didasarkan pada alasan hukum, bukan tekanan sosial. Ada risiko yang terkait dengan keputusan yang diambil. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk. “Protes uang yang diselenggarakan oleh mayoritas umat Islam pada 4 November 2016 lalu merupakan aksi unjuk rasa yang meminta negara dalam hal ini Polri bekerja secara profesional dan Ahok langsung menduga adanya pelanggar Alquran. Pasca Alim Ulama, Ormas Muda Nyaris mengimbau Presiden dan jajarannya untuk tuntas terlibat dalam ejekan Ahok yang transparan dan terbuka. Meski aksi unjuk rasa berakhir damai, Kapolres Jenderal Tito Karnavian mengakui ada pihak tertentu yang menghendaki demikian. eksploitasi kegiatan damai melalui tindakan inkonstitusional, sehingga tujuan kehadiran negara adalah untuk melindungi seluruh warganya dari tindakan yang dapat merusak supremasi hukum. Saya berkomitmen untuk merawat dan melindungi setiap warga negara dari kekejaman dan ketidakadilan. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. dan wajib mentaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Nama: Indah Nurlatifah
NPM: 2216031107
Kelas: REG A
Pertemuan 12 analisis video
Reformasi dimulai setelah reformasi (1998) membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi adalah semboyan reformasi. Demokratisasi adalah peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah otonom menurut prinsip otonomi. Pengembangan masyarakat atau masyarakat sipil membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga menekankan masyarakat Indonesia.
Hukum, dalam berbagai bentuknya, tampil sebagai institusi yang dirancang untuk mengatur dan mengurus negara atas nama rakyat. Di mana hukum alam yang sederhana telah mengatur kehidupan orang-orang sederhana selama berabad-abad, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi tatanan sedemikian rupa sehingga menyerupai hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuan, yang membutuhkan struktur hukum baru untuk mendukungnya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan dalam dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Maka diperlukan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan keinginan untuk mewujudkan hubungan iptek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia, maka diperlukan suatu aturan hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu aturan hukum yang menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya. . menjadi Jika tidak, Indonesia bisa menjadi surga bagi para koruptor yang hanya perlu menyewa pengacara untuk "menghancurkan" hukum Indonesia. Jenis hukuman yang salah memang bisa menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri.
NPM: 2216031107
Kelas: REG A
Pertemuan 12 analisis video
Reformasi dimulai setelah reformasi (1998) membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi adalah semboyan reformasi. Demokratisasi adalah peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah otonom menurut prinsip otonomi. Pengembangan masyarakat atau masyarakat sipil membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga menekankan masyarakat Indonesia.
Hukum, dalam berbagai bentuknya, tampil sebagai institusi yang dirancang untuk mengatur dan mengurus negara atas nama rakyat. Di mana hukum alam yang sederhana telah mengatur kehidupan orang-orang sederhana selama berabad-abad, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi tatanan sedemikian rupa sehingga menyerupai hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuan, yang membutuhkan struktur hukum baru untuk mendukungnya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan dalam dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Maka diperlukan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan keinginan untuk mewujudkan hubungan iptek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia, maka diperlukan suatu aturan hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu aturan hukum yang menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya. . menjadi Jika tidak, Indonesia bisa menjadi surga bagi para koruptor yang hanya perlu menyewa pengacara untuk "menghancurkan" hukum Indonesia. Jenis hukuman yang salah memang bisa menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri.
Nama: Indah Nurlatifah
NPM: 2216031107
Kelas: REG A
Jelas dari video tersebut, karena kita membutuhkan penegakan hukum yang tinggi atau semacam upaya penegakan hukum di negara kita tercinta dan kita harus menempatkan hukum di garis depan dalam semua aspek bernegara karena membutuhkan peran besar dari negara. hukum. untuk memiliki negara yang demokratis dan demokratis untuk membentuk reformasi demokrasi.
Hal ini tentu sulit dilakukan secara hukum apabila dilaksanakan dan dikelola di bawah kekuasaan otoritas dan sistem sentralisasi, seperti yang ditunjukkan dalam sejarah negara Indonesia di masa lalu, yang dikaitkan dengan sistem yang dicoba terasa lemah. dampaknya terhadap infrastruktur dan hak-hak negara, misalnya pada masa orde baru semua kekuasaan ada di tangan pemerintah pusat, padahal seharusnya kekuasaan tertinggi ada di tangan masyarakat dan rakyat diberi hak negara kan? Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan juga diberikan kepada presiden sehingga fokus kekuasaan hanya terletak pada negara atau individu tertentu, terlepas dari tingkat kebebasan individu, ketika ini dibangun menjadi sistem otoriter yang dapat menguasai Bhinneka. Tunggal Ika (Bhinneka Tunggal Ika) sebagai semboyan bangsa.
Indonesia memiliki sejarah panjang penerapan sistem divergen, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa hukum memegang peranan penting dalam keberhasilan negara, sehingga pluralisme hukum seolah menjadi tantangan, upaya untuk memperkaya rakyat. Jika hukum juga dijadikan sebagai tulang punggung stabilitas infrastruktur ekonomi. Undang-undang harus dipercaya untuk investasi karena investor pasti menginginkan pembangunan infrastruktur yang baik sehingga dapat meraup keuntungan yang dapat diraih untuk kebaikan negara.
Segala upaya untuk mengatasi kemiskinan dan krisis negara untuk kepentingan rakyat harus dipertahankan dengan kuat untuk menjaga stabilitas dimana itu merupakan kewajiban hukum sebagai kekuatan pengikat stabilitas, kecuali dalam penyelenggaraan hukum dan ketertiban. Lahan juga merupakan faktor penting dalam dukungan pemerintah. Seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, "Pertahanan kita bukanlah senjata perang, itu bukan sains, dan tidak tersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan ketertiban."
NPM: 2216031107
Kelas: REG A
Jelas dari video tersebut, karena kita membutuhkan penegakan hukum yang tinggi atau semacam upaya penegakan hukum di negara kita tercinta dan kita harus menempatkan hukum di garis depan dalam semua aspek bernegara karena membutuhkan peran besar dari negara. hukum. untuk memiliki negara yang demokratis dan demokratis untuk membentuk reformasi demokrasi.
Hal ini tentu sulit dilakukan secara hukum apabila dilaksanakan dan dikelola di bawah kekuasaan otoritas dan sistem sentralisasi, seperti yang ditunjukkan dalam sejarah negara Indonesia di masa lalu, yang dikaitkan dengan sistem yang dicoba terasa lemah. dampaknya terhadap infrastruktur dan hak-hak negara, misalnya pada masa orde baru semua kekuasaan ada di tangan pemerintah pusat, padahal seharusnya kekuasaan tertinggi ada di tangan masyarakat dan rakyat diberi hak negara kan? Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan juga diberikan kepada presiden sehingga fokus kekuasaan hanya terletak pada negara atau individu tertentu, terlepas dari tingkat kebebasan individu, ketika ini dibangun menjadi sistem otoriter yang dapat menguasai Bhinneka. Tunggal Ika (Bhinneka Tunggal Ika) sebagai semboyan bangsa.
Indonesia memiliki sejarah panjang penerapan sistem divergen, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa hukum memegang peranan penting dalam keberhasilan negara, sehingga pluralisme hukum seolah menjadi tantangan, upaya untuk memperkaya rakyat. Jika hukum juga dijadikan sebagai tulang punggung stabilitas infrastruktur ekonomi. Undang-undang harus dipercaya untuk investasi karena investor pasti menginginkan pembangunan infrastruktur yang baik sehingga dapat meraup keuntungan yang dapat diraih untuk kebaikan negara.
Segala upaya untuk mengatasi kemiskinan dan krisis negara untuk kepentingan rakyat harus dipertahankan dengan kuat untuk menjaga stabilitas dimana itu merupakan kewajiban hukum sebagai kekuatan pengikat stabilitas, kecuali dalam penyelenggaraan hukum dan ketertiban. Lahan juga merupakan faktor penting dalam dukungan pemerintah. Seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, "Pertahanan kita bukanlah senjata perang, itu bukan sains, dan tidak tersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan ketertiban."