NAMA: Nick Suryapraja
NPM: 2216031073
KELAS: Reg A
NPM: 2216031073
KELAS: Reg A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Nick Suryapraja
Nama : Nick Suryapraja
NPM : 2216031073
Kelas : REGULER C
NPM : 2216031073
Kelas : REGULER C
Nama : Nick Suryapraja
NPM : 2216031073
Kelas : Reguler C
Berikut merupakan rangkuman penjelasan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang terdapat dalam video tersebut.
Undang-undang Dasar (UUD) yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan berlaku saat ini memiliki perbedaan yang signifikan. Selama kurun waktu yang panjang, Indonesia mengalami empat kali perubahan republik, yang mempengaruhi perubahan konstitusi. Republik kedua yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS) menggunakan UUD sementara, sehingga terjadi perdebatan antara Islam dan kebangsaan yang berujung pada kegagalan konstituante dalam membuat konstitusi. Kemudian, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 59 untuk mengganti UUDS dengan UUD 1945, yang kemudian mengalami perubahan lagi pada 5 Juli 1959.
Harus diketahui bahwa Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan republik.
1. Republik yang diproklamir pada 17 Agustus 1945, dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus 1945.
2. Republik Indonesia Serikat, dengan konstitusi RIS.
3. Negara Kesatuan, dengan konstitusi Undang - Undang Dasar Sementara 1950.
4. Adanya Dekrit Presiden 150 tahun 1959, dan kembali berlakunya Undang - Undang Dasar 1945
Perbedaan UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dengan yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah terletak pada lampirannya dan DePres 150. Lampiran perubahan UUD 1945 adalah perubahan satu, dua, tiga, dan empat, yang dibintangi pada setiap angka sebagai tanda bahwa ini merupakan amandemen ke berapa. Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya memahami perbedaan UUD 1945 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, sehingga harus melihat naskah fisik aslinya untuk memahami pengertian historisnya. UUD 1945 per 5 Juli 1959 ditambah empat dokumen baru merupakan hasil kesepakatan pada tahun 1999, bahwa perubahan UUD menggunakan metode adendum atau lampiran, bukan seperti perubahan konstitusi ala Prancis.
Meskipun materi penjelasan sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal, makna fisik dari naskah asli UUD 1945 tetap ada. Banyak orang menafsirkan bahwa tidak ada perubahan pada UUD 1945, namun sebenarnya perubahan tersebut menggunakan metode perubahan seperti Amerika. Kita harus memahami bahwa UUD 1945 saat ini merupakan hasil dari beberapa kali perubahan, yang harus kita lihat dari naskah aslinya untuk memahami pengertian historisnya. Penting bagi kita untuk memahami konstitusi Indonesia karena ia menjadi dasar negara kita dan menentukan arah pembangunan negara ke depan.
NPM : 2216031073
Kelas : Reguler C
Berikut merupakan rangkuman penjelasan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang terdapat dalam video tersebut.
Undang-undang Dasar (UUD) yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan berlaku saat ini memiliki perbedaan yang signifikan. Selama kurun waktu yang panjang, Indonesia mengalami empat kali perubahan republik, yang mempengaruhi perubahan konstitusi. Republik kedua yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS) menggunakan UUD sementara, sehingga terjadi perdebatan antara Islam dan kebangsaan yang berujung pada kegagalan konstituante dalam membuat konstitusi. Kemudian, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 59 untuk mengganti UUDS dengan UUD 1945, yang kemudian mengalami perubahan lagi pada 5 Juli 1959.
Harus diketahui bahwa Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan republik.
1. Republik yang diproklamir pada 17 Agustus 1945, dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus 1945.
2. Republik Indonesia Serikat, dengan konstitusi RIS.
3. Negara Kesatuan, dengan konstitusi Undang - Undang Dasar Sementara 1950.
4. Adanya Dekrit Presiden 150 tahun 1959, dan kembali berlakunya Undang - Undang Dasar 1945
Perbedaan UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dengan yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah terletak pada lampirannya dan DePres 150. Lampiran perubahan UUD 1945 adalah perubahan satu, dua, tiga, dan empat, yang dibintangi pada setiap angka sebagai tanda bahwa ini merupakan amandemen ke berapa. Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya memahami perbedaan UUD 1945 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, sehingga harus melihat naskah fisik aslinya untuk memahami pengertian historisnya. UUD 1945 per 5 Juli 1959 ditambah empat dokumen baru merupakan hasil kesepakatan pada tahun 1999, bahwa perubahan UUD menggunakan metode adendum atau lampiran, bukan seperti perubahan konstitusi ala Prancis.
Meskipun materi penjelasan sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal, makna fisik dari naskah asli UUD 1945 tetap ada. Banyak orang menafsirkan bahwa tidak ada perubahan pada UUD 1945, namun sebenarnya perubahan tersebut menggunakan metode perubahan seperti Amerika. Kita harus memahami bahwa UUD 1945 saat ini merupakan hasil dari beberapa kali perubahan, yang harus kita lihat dari naskah aslinya untuk memahami pengertian historisnya. Penting bagi kita untuk memahami konstitusi Indonesia karena ia menjadi dasar negara kita dan menentukan arah pembangunan negara ke depan.
Nama : Nick Suryapraja
NPM : 2216031073
Kelas : Reg C
Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Hal positif dari artikel tersebut adalah membahas tentang pentingnya hak asasi manusia (HAM) dalam situasi pandemi COVID-19 dan bagaimana penerapannya selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Artikel tersebut juga menyebutkan beberapa contoh pelanggaran HAM selama PSBB yang harus dihindari. Konstitusi yang dilanggar dalam artikel ini adalah UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyediakan kerangka hukum untuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tanpa konstitusi, sebuah negara mungkin tidak dapat mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Sebuah konstitusi yang efektif harus mencakup hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan yang seimbang antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan terhadap pelanggaran konstitusi oleh pihak berwenang.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Tantangan kehidupan bernegara saat ini termasuk krisis ekonomi, pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan tantangan keamanan global. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 seperti Pasal 33 yang menegaskan pentingnya ekonomi nasional yang mandiri dan Pasal 28 yang menjamin hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan beberapa tantangan tersebut. Namun, perlu ada reformasi kebijakan yang lebih besar dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan yang lebih besar seperti perubahan iklim dan krisis ekonomi.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam konsep bernegara kita, seperti kurangnya transparansi dalam pemerintahan, korupsi yang merajalela, dan masih adanya diskriminasi dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki sistem bernegara kita agar dapat lebih baik dan adil bagi semua warga negara.
NPM : 2216031073
Kelas : Reg C
Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Hal positif dari artikel tersebut adalah membahas tentang pentingnya hak asasi manusia (HAM) dalam situasi pandemi COVID-19 dan bagaimana penerapannya selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Artikel tersebut juga menyebutkan beberapa contoh pelanggaran HAM selama PSBB yang harus dihindari. Konstitusi yang dilanggar dalam artikel ini adalah UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyediakan kerangka hukum untuk kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tanpa konstitusi, sebuah negara mungkin tidak dapat mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Sebuah konstitusi yang efektif harus mencakup hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan yang seimbang antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan terhadap pelanggaran konstitusi oleh pihak berwenang.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Tantangan kehidupan bernegara saat ini termasuk krisis ekonomi, pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan tantangan keamanan global. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 seperti Pasal 33 yang menegaskan pentingnya ekonomi nasional yang mandiri dan Pasal 28 yang menjamin hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan beberapa tantangan tersebut. Namun, perlu ada reformasi kebijakan yang lebih besar dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan yang lebih besar seperti perubahan iklim dan krisis ekonomi.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam konsep bernegara kita, seperti kurangnya transparansi dalam pemerintahan, korupsi yang merajalela, dan masih adanya diskriminasi dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki sistem bernegara kita agar dapat lebih baik dan adil bagi semua warga negara.
Nama : Nick Suryapraja
NPM: 2216031073
Kelas: Reg C
NPM: 2216031073
Kelas: Reg C