NAMA : WILDAN FIRDAUS
NPM : 2216031126
KELAS : REGULER B
NPM : 2216031126
KELAS : REGULER B
Kiriman dibuat oleh Wildan Firdaus
NAMA : WILDAN FIRDAUS
NPM : 2216031126
KELAS : REGULER B
NPM : 2216031126
KELAS : REGULER B
Nama : Wildan Firdaus
NPM : 2216031126
Kelas : Reguler B
Analisis video berjudul " perkembangan konstitusi yang terjadi di Indonesia"
Selama ini Indonesia sudah 4 kali menjadi republik yaitu :
Republik yang pertama ialah yang diprolamasikan pada 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
Republik yang kedua ketika Indonesia berubah menjadi RIS dengan konstitusi RIS
Republik yang ketiga ketika Indonesia berubah menjadi Negara Kesatuan dengan konstitusinya UUD Sementara / UUDS 1950
Republik yang keempat yaitu sesudah pemilu 1955 kemudian 1956 dibentuk konstituante dengan tugas membentuk konstitusi baru namun tidka berhasil dikarenakan terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh perdebatan antara Islam dan Kebangsaan. Dikarena tidak terbentuknya konstitusi baru pada 1956, kemudian pemerintah menetapkan kembali menetapkan UUD 1945 pada tahun 1959.
setelah reformasi dokumen yang dianggap sebagai dokumen undang-undang dasar asli yang yang dijadikan pegangan adalah naskah UUD 1945 versi 5 Juli 59 ditambah 4 lampiran perubahan 1 ,2, 3, dan 4, itu lampiran sesuai dengan kesepakatan bahwa setuju kita mengadakan perubahan undang-undang dasar dengan catatan diantaranya kita mengandalkan perubahan dengan metode adendum (lampiran).
NPM : 2216031126
Kelas : Reguler B
Analisis video berjudul " perkembangan konstitusi yang terjadi di Indonesia"
Selama ini Indonesia sudah 4 kali menjadi republik yaitu :
Republik yang pertama ialah yang diprolamasikan pada 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
Republik yang kedua ketika Indonesia berubah menjadi RIS dengan konstitusi RIS
Republik yang ketiga ketika Indonesia berubah menjadi Negara Kesatuan dengan konstitusinya UUD Sementara / UUDS 1950
Republik yang keempat yaitu sesudah pemilu 1955 kemudian 1956 dibentuk konstituante dengan tugas membentuk konstitusi baru namun tidka berhasil dikarenakan terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh perdebatan antara Islam dan Kebangsaan. Dikarena tidak terbentuknya konstitusi baru pada 1956, kemudian pemerintah menetapkan kembali menetapkan UUD 1945 pada tahun 1959.
setelah reformasi dokumen yang dianggap sebagai dokumen undang-undang dasar asli yang yang dijadikan pegangan adalah naskah UUD 1945 versi 5 Juli 59 ditambah 4 lampiran perubahan 1 ,2, 3, dan 4, itu lampiran sesuai dengan kesepakatan bahwa setuju kita mengadakan perubahan undang-undang dasar dengan catatan diantaranya kita mengandalkan perubahan dengan metode adendum (lampiran).
Komunikasi B Genap 2023 -> PRETEST
oleh Wildan Firdaus -
Nama : Wildan Firdaus
NPM : 2216031126
Kelas : Reguler B
1. Hal positif yang saya ambil adalah upaya terbaik pemerintah dalam menangani penyebaran virus covid-19 dan juga menyadari pentingnya kerja sama serta keikutsertaan masyarakat dalam suatu negara atau daerah untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut saya tidak ada konstitusi yang dilanggar, sebab penyebaran virus ini sebagai bentuk untuk menyelamatkan dan mengamankan seluruh masyarakat indonesia.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak akan ada aturan yang jelas dan tetap yang mengatur cara negara tersebut beroperasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik, dan bahkan kekacauan sosial. Tanpa konstitusi, tidak ada panduan resmi untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan warga negara dihormati, dan tidak ada batasan yang diberlakukan pada pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, untuk menjadi efektif, konstitusi harus diterapkan secara konsisten dan dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah, warga negara, dan sistem peradilan. Konstitusi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat terus relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Krisis Ekonomi: Krisis ekonomi juga menjadi tantangan penting dalam kehidupan bernegara saat ini. Negara perlu mampu mengelola kebijakan ekonomi yang tepat dan efektif untuk mengatasi krisis ini. Adapun padak yang mampu menjadi pedoman untuk contoh kasus ini adalah
Pasal 33 UUD 1945 menjamin negara memegang kuasa penuh atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dapat menjadi landasan untuk negara dalam mengambil kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi krisis ekonomi.
4. Konsep bernegara Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan suku bangsa, namun Indonesia harus tetap bersatu dalam satu negara yang sama.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal ini adalah :
Meningkatkan pendidikan karakter yang mendorong sikap toleransi, menghargai keragaman, dan persatuan. Pendidikan karakter yang kuat dapat membantu membangun kebersamaan dalam masyarakat.
Meningkatkan dialog antar kelompok yang berbeda. Dialog yang terbuka dan konstruktif dapat membantu memperkuat pemahaman antar kelompok dan mengatasi perbedaan.
NPM : 2216031126
Kelas : Reguler B
1. Hal positif yang saya ambil adalah upaya terbaik pemerintah dalam menangani penyebaran virus covid-19 dan juga menyadari pentingnya kerja sama serta keikutsertaan masyarakat dalam suatu negara atau daerah untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut saya tidak ada konstitusi yang dilanggar, sebab penyebaran virus ini sebagai bentuk untuk menyelamatkan dan mengamankan seluruh masyarakat indonesia.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak akan ada aturan yang jelas dan tetap yang mengatur cara negara tersebut beroperasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik, dan bahkan kekacauan sosial. Tanpa konstitusi, tidak ada panduan resmi untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan warga negara dihormati, dan tidak ada batasan yang diberlakukan pada pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, untuk menjadi efektif, konstitusi harus diterapkan secara konsisten dan dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah, warga negara, dan sistem peradilan. Konstitusi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat terus relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Krisis Ekonomi: Krisis ekonomi juga menjadi tantangan penting dalam kehidupan bernegara saat ini. Negara perlu mampu mengelola kebijakan ekonomi yang tepat dan efektif untuk mengatasi krisis ini. Adapun padak yang mampu menjadi pedoman untuk contoh kasus ini adalah
Pasal 33 UUD 1945 menjamin negara memegang kuasa penuh atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dapat menjadi landasan untuk negara dalam mengambil kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi krisis ekonomi.
4. Konsep bernegara Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan suku bangsa, namun Indonesia harus tetap bersatu dalam satu negara yang sama.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal ini adalah :
Meningkatkan pendidikan karakter yang mendorong sikap toleransi, menghargai keragaman, dan persatuan. Pendidikan karakter yang kuat dapat membantu membangun kebersamaan dalam masyarakat.
Meningkatkan dialog antar kelompok yang berbeda. Dialog yang terbuka dan konstruktif dapat membantu memperkuat pemahaman antar kelompok dan mengatasi perbedaan.
NAMA : WILDAN FIRDAUS
NPM : 2216031126
KELAS : REG B
NPM : 2216031126
KELAS : REG B