Nama : Midia Raras
Npm : 2214161116

POLITIK PERTANIAN
PENGERTIAN
POLITIK PERTANIAN merupakan SALAH SATU KEGIATAN PEMERINTAH YANG DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP, KESEMPATAN EKONOMI PETANI, DAN KEHIDUPAN PEDESAAN.

POLITIK PERTANIAN=KEBIJAKAN PERTANIAN.

POLITIK PERTANIAN SEBAGAI ILMU BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS BERBAGAI FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PERTANIAN.


PERKEMBANGAN POLITIK PERTANIAN DI INDONESIA

POLITIK PERTANIAN ZAMAN KERAJAAN KUNO
-PENGATURAN KEGIATAN PERTANIAN
-DILAKUKAN OLEH PEMIMPIN LOKAL.
-TANAH DIKUASAI OLEH KERAJAAN SEHINGGA PENDUDUK DIWAJIBKAN MEMBAYAR PAJAK ATAU SEWA TANAH.
-PENDUDUK WAJIB MEMBERIKAN SEBAGIAN HSL PANENNYA KEPADA PEMIMPIN LOKAL MAUPUN KERAJAAN.

PERKEMBANGAN POLITIK PERTANIAN DI INDONESIA

POLITIK PERTANIAN ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA
-Adanya kebijakan tanam paksa (1830).
-UU Agraria tahun 1870 yg menjadikan Indonesia terbuka bagi investor asing.
-Hak Erfpacht yaitu persewaan tanah selama 75 tahun dengan kemungkinan diwariskan dan diperpanjang.
-Politik Etik di bidang pertanian melalui pendidikan, pembangunan jaringan irigasi dan transmigrasi.

PERKEMBANGAN POLITIK PERTANIAN DI INDONESIA

POLITIK PERTANIAN ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG
-Menjadikan Indonesia sbg garis pertahanan pangan & logistik tentara Jepang.
-Lahan-lahan yg dikuasai Belanda dibebaskan & diberikan kepada penduduk untuk ditanami tanaman pangan.
-Lahan-lahan pertanian diubah menjadi lokasi pertahanan Jepang.

PERKEMBANGAN POLITIK PERTANIAN DI INDONESIA

POLITIK PERTANIAN ZAMAN KEMERDEKAAN (1945-1960)
-Nasionalisasi tanah-tanah yg dikuasai penjajah,terutama Belanda.
-Hak menggunakan tanah diubah menjadi hak kepemilikan tanah (1951).
-Pajak tanah diubah menjadi pajak pendapatan(1951).

POLITIK PERTANIAN ZAMAN KEMERDEKAAN (1960 - saat ini)
-UU No. 5 tentang Pokok Agraria 1960.
-Rakyat berhak memiliki dan memanfaatkan sumberdaya tanah, air dan udara.
-Produk Hukum Lainnya :

a) TAP MPR No. IX 2001; Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
b) Kepres No. 34. 2003; Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
c) Perpres Tahun 2005; Tentang Pengadaan Tanah

USAHA PERTANIAN
1) Aspek Ekonomi Pertanian
2) Teknologi Pertanian
3) Perkembangan Pertanian

Nama : Midia raras

Npm : 2214161116

Agribisnis adalah sebuah bisnis dengan basis usaha pertanian maupun bidang lain. Tujuan dari agribisnis adalah untuk mendukung pertanian, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Artinya, pandangan pokok di bidang ini mengacu pada rantai sektor pangan atau food supply chain. Sehingga, agribisnis juga dapat diartikan sebagai cara pandang ekonomi dalam upaya penyediaan pangan.
Selain itu, mengacu pada cara pandang ekonomi, agribisnis diartikan sebagai usaha mempelajari strategi guna memperoleh keuntungan berdasarkan pengelolaan pada aspek budidaya dan persiapan bahan baku.

Perkembangannya di Indonesia
Secara umum, di Indonesia, perkembangan dari agribisnis terbagi menjadi beberapa fase:
Fase Konsolidasi: Fase konsolidasi terjadi pada tahun 1967 hingga 1978, dan dengan pertumbuhan di sektor pertanian 3,39 persen lebih besar ditengarai dari kinerja sub-sektor tumbuhan pangan serta perkebunan sebesar 3,58 persen dan 4,53 persen. Terdapat 3 kebijakan penting pemerintah yang terjadi di fase ini, yakni penggunaan teknologi atau intensifikasi, perluasan area dengan mengkonversi hutan yang tidak produktif atau ekstensifikasi, serta penganekaragaman dalam usaha agribisnis guna menambah pendapatan petani atau diversifikasi.
Fase Tumbuh Tinggi: Dalam periodi ini, tahun 1978 hingga 1986, agribisnis pada sektor pertanian memiliki angka pertumbuhan lebih dari 5,7 persen. Di lain sisi, produksi pangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan memiliki angka produksi mencapai 6,8 persen dan puncak terjadi swasembada pangan.
Fase Dekonstruksi: Di fase dekonstruktif tahun 1986 hingga 1997, sektor pertanian Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan, yakni di bawah angka 3,4 persen per tahun. Alasannya adalah adanya pengacuhan dari perumusan kebijakan karena anggapan telah mencapai swasembada pangan. Sehingga, persepsi dari pengembangan agribisnis menjadi tergulir dengan sendirinya.
Fase Krisis: Lanjut pada masa krisis moneter di tahun 1997 hingga 2001, nilai tukar Rupiah pada Dolar Amerika mengalami lonjakan dan membuat komoditas ekspor di sektor pertanian menjadi lebih tinggi, khususnya perikanan dan perkebunan. Kendati demikian, sektor pertanian masih kewalahan dan harus menyerap limpahan dari tenaga kerja di sektor informal serta perkotaan sebagai dampak dari krisis yang terjadi.
Fase Desentralisasi: Terjadi di tahun 2001 hingga sekarang, perkembangan agribisnis di Indonesia berada pada fase desentralisasi. Artinya, transisi politik yang terjadi membuat banyak perda dibuat dan menimbulkan tidak sedikit penyimpangan administrasi serta korupsi menurut survey dari LPEM-FEUI. Alhasil, terdapat banyak biaya tambahan untuk bisa menjalankan birokrasi pemerintah.
Status Negara Agraris Membuat Indonesia Tidak Bisa Lepas dari Pengaruh Agribisnis
Sebagai negara agraris, Indonesia tentu tidak bisa mengabaikan pengaruh dari agribisnis pada sektor pertanian. Bahkan, jika masih dianggap sepele dan tidak dikembangan secara maksimal, ketergantungan Indonesia untuk ekspor bahan pangan akan terus berjalan.

Jadi, agribisnis menjadi kunci penting agar Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan dan memajukan sektor pertanian.